Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa Misnan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MISNAN pada hari Kamis tanggal tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat Desa Kepatihan RT.04 RW.03 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai : a.pengusaha pabrik, b. pengusaha tempat penyimpanan, c. importir barang kena cukai, d. penyalur, e. pengusaha tempat penjualan eceran) menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat adanya kegiatan produksi rokok barang kena cukai di wilayah Desa Kepatihan RT.04 RW.03 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo maka pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi LATIF TRISNA PAMBUDI R dan YOGA TRI WAHYUONO beserta rekan satu tim petugas dari Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Sidoarjo melakukan penggerebekan terhadap sebuah bangunan Pabrik Rokok Putra Gamelan, dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap bangunan tersebut saksi ABD. ROKHIM, saksi MOHAMMAD ANGGAH SETIAWAN dan saksi SAIFUL MUNIR tertangkap tangan sedang memproduksi rokok dan dari tempat kejadian ditemukan 29 karton BKC HT SKM merek “C@FFE STIK” yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai dan 56 karton BKC HT SKM dalam bentuk batangan.

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MISNAN pada hari Kamis tanggal tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat Desa Kepatihan RT.04 RW.03 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;


KETIGA :

Bahwa ia terdakwa MISNAN pada hari Kamis tanggal tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat Desa Kepatihan RT.04 RW.03 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

Ahli WISNU NUGRAHINI, S.PT., M.Si., dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa, dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : Perbuatan terdakwa Misnan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Atau : Kedua : Perbuatan terdakwa Misnan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Atau : Ketiga : Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 54 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan terlihat bahwa yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa MISNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang pertimbangan lengkapnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tindak pidanannya;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang unsur-unsur tindak pidanannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak terganggu kesehatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek adalah harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (Erorr in Persona).

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa MISNAN sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

2. Unsur “tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai :
a. pengusaha pabrik, b. pengusaha tempat penyimpanan, c. importir barang kena cukai, d. penyalur, e. pengusaha tempat penjualan eceran)”.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini adalah bersifat alternatif maka akan dibuktikan perbuatan mana yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan terdakwa MISNAN bahwa bangunan yang beralamat di Desa Kepatihan RT. 04 RW. 03 Kecamatan Tulangan Sidoarjo tersebut digunakan untuk memproduksi 29 karton BKC HT SKM merek “C@FFEE STIK” yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai dan 56 karton BKC HT SKM dalam bentuk batangan. Berdasarkan keterangan Ahli WISNU NUGRAHINI S.PT., M.Si. bahwa sesuai Pasal 14 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik Barang Kena Cukai dalam hal ini pabrik rokok wajib memiliki izin NPPBKC dari Menteri Keuangan. Berdasarkan keterangan terdakwa MISNAN bahwa terdakwa MISNAN tidak mempunyai izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Kantor Bea dan Cukai untuk memproduksi Barang Kena Cukai berupa rokok;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat Unsur “tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai : a.pengusaha pabrik, b. pengusaha tempat penyimpanan, c. importir barang kena cukai, d. penyalur,
e. pengusaha tempat penjualan eceran)” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Saudara YOGA TRI WAHYUONO, saksi Saudara LATIF TRISNA PAMBUDI R Saudara ABD ROKHIM, Saudara ANGGA dan Saudara SAIFUL bahwa bangunan yang beralamat di Desa Kepatihan RT. 04 RW. 03 Kecamatan Tulangan Kab. Sidoarjo tersebut difungsikan sebagai pabrik rokok oleh terdakwa MISNAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saudara ABD. ROUF bahwa bangunan dengan alamat Desa Kepatihan RT. 04 RW. 03 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo tersebut sudah dijual oleh Saudara ABD. ROUF kepada terdakwa MISNAN pada tanggal 01 Juli 2020. Atas perjanjian jual beli tersebut belum dibayar sama sekali oleh terdakwa MISNAN. Kesepakatan harga jual bangunan tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), rencana akan dibayar terdakwa MISNAN dengan mencicil 6 bulan sekali dengan jumlah sesuai kesanggupan terdakwa MISNAN. Atas perjanjian tersebut apabila sudah lunas akan dibuat Akta Jual Beli yang sah di Notaris yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saudara ABD. ROUF bahwa mesin yang digunakan oleh terdakwa MISNAN untuk memproduksi 29 karton BKC HT SKM merek “C@FFEE STIK” yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai dan 56 karton BKC HT SKM dalam bentuk batangan tersebut disewa oleh Tersangka terdakwa MISNAN pada tanggal 03 Juli 2020 dengan jangka waktu selama 2 tahun sesuai surat perjanjian sewa pakai. Terkait sewa mesin tersebut belum dibayar sama sekali oleh terdakwa MISNAN. Kesepakatan harga sewa mesin tersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), rencana akan dibayar terdakwa MISNAN dengan mencicil 6 bulan sekali dengan jumlah sesuai kesanggupan terdakwa MISNAN. Atas perjanjian tersebut apabila sudah lunas akan dibuat Akta Sewa Pakai yang sah di Notaris yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saudara YOGIE WICAKSONO bahwa sesuai dengan database KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, alamat pabrik/tempat milik/yang dikuasai Saudara MISNAN yang beralamat di Desa Kepatihan RT. 04 RW. 03 Kecamatan Tulangan Sidoarjo memiliki ijin NPPBKC atas nama PR. Putra Gamelan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saudara YOGIE WICAKSONO bahwa sesuai dengan database KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, PR. Putra Gamelan yang beralamat di Desa Kepatihan RT. 04 RW. 03 Kecamatan Tulangan Sidoarjo terdaftar dengan pemilik atas nama Saudara ABD. ROUF. Berdasarkan keterangan saksi Saudara YOGIE WICAKSONO bahwa sesuai dengan database KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, terdakwa MISNAN tidak terdaftar sebagai pemilik NPPBKC pada database KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

Berdasarkan keterangan Ahli Sdri. WISNU NUGRAHINI S.PT., M.Si. bahwa seseorang diperbolehkan membuat atau memproduksi rokok untuk di jual apabila sudah mempunyai izin dari menteri keuangan yang didelegasikan wewenangnya kepada kepala kantor pengawasan dan pelayan Bea dan cukai setempat berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli WISNU NUGRAHINI, S.PT, M.Si total kerugian kerugian pada pendapatan negara atas pungutan cukai dan PPN hasil Tembakau sebesar Rp. 1.064.085.568 (satu milyar enam puluh empat juta delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat Unsur “menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang- undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka dakwaan kedua dan ketiga Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1995 tentang cukai serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh aspek yang ada yaitu legal justice, morak justice, dan social justice, serta setelah memperhatikan juga moral keagamaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi seluruh aspek tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses penyidikan sampai dengan proses persidangan telah ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkanTerdakwa agar tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut adalah hasil tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi ABDUL ROUF sehingga terhadap barang bukti tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat harus dikembalikan kepada saksi ABDUL ROUF;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1995 tentang cukai, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;




Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2020 oleh kami : MULYADI, SH, Sebagai Hakim Ketua, R. A DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum., dan SRIWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut, ANDHIKA RAHATMASURYA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, ANDIK SUSANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa;