bahwa Ketentuan tersebut mengatur bahwa penghapusan sanksi administrasi diberikan karena terdapatnya kewajiban pembetulan Surat Pemberitahuan terhadap Wajib Pajak yang telah memperhitungkan kompensasi kerugian fiskal dalam SPT Tahunan PPh Badannya sehingga mengakibatkan adanya sanksi administrasi yang timbul akibat pembetulan tersebut;

bahwa Penggugat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan 2015 pada tanggal 27 Maret 2017 berdasarkan Bukti Penerimaan Surat Nomor S-99046879/PPWBUSD /WPJ.08/KP.0103/2017 dengan nilai pelaporan kurang bayar senilai USD 5,643,978,246.72. yang menjadi dasar dalam penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak berikutnya;

bahwa Penggugat menyampaikan SPT Masa PPh Badan Masa Pajak November 2016 dengan nilai nihil pada tanggal 20 Desember 2016, sedangkan pembetulan SPT PPh Badan disampaikan pada tanggal 31 Januari 2017 senilai USD 35.542,32;

bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui fakta bahwa Penggugat menyampaikan SPT Masa Pajak November 2016 sebelum SPT Tahunan PPh Badan 2015 disampaikan kepada Tergugat sehingga terbukti bahwa pelaporan SPT Masa dan Pembetulan November 2016 tidak dalam rangka telah diperhitungkannya kompensasi kerugian dalam SPT Tahunan PPh Badan 2015 karena pada saat SPT Masa PPh Pasal 25 disampaikan Penggugat belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan 2015;

bahwa Penggugat menggunakan periode 1 April–30 Maret dalam menyelenggarakan pembukuannya.

bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang menjadi dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak November 2016 adalah SPT Tahunan PPh Badan 2015;

bahwa tidak terdapat perhitungan kompensasi kerugian dalam SPT Tahunan PPh Badan 2015 yang disampaikan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (3) PMK-118/2016;

bahwa tidak terdapatnya pembetulan Surat Pemberitahuan terkait adanya perhitungan kompensasi kerugian yang telah diperhitungkan Penggugat dalam dalam SPT Tahunan PPh Badan 2015 sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (3) PMK-118/2016;

bahwa berdasarkan uraian diatas maka penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (5) PMK-118/2016 tidak dapat diberikan kepada Penggugat;

bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan bahwa penerbitan STP PPh Badan Masa Pajak November 2016 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan;

bahwa dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak November 2016 adalah SPT Tahunan PPh Badan 2015 tersebut sehingga angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan Penggugat adalah sebesar Rp.474.241.175,76;

bahwa Pasal 9 ayat (2a) UU KUP mengatur bahwa, “Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.”

bahwa angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak November 2016 disetorkan Penggugat pada tanggal 31 Januari 2017 sementara sebelumnya dilaporkan nihil pada tanggal 20 Desember 2016 sehingga STP PPh Badan Masa Pajak November 2016 yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp.18.969.647,00;

bahwa berdasarkan uraian diatas maka pehitungan STP PPh Badan masa Pajak November 2016 dan penolakan pembetulan STP atas permohonan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Kesimpulan dan Usul

bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (5) PMK-118/2016 terkait penghapusan sanksi administrasi mensyaratkan adanya kompensasi kerugian yang telah diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan dan Pembetulan Surat Pemberitahuan akibat perhitungan kompensasi yang telah diperhitungkan dalam Surat pemberitahuan;

bahwa kedua persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam sengketa gugatan yang terjadi;

bahwa berdasarkan uraian diatas maka pehitungan STP PPh Badan dan penolakan pembetulan STP atas permohonan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa berdasarkan kesimpulan di atas maka Tergugat mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan gugatan Penggugat atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Tergugat) Nomor KEP-00004/WPJ.08/KP.0103/2018 tanggal 9 Februari 2018;

bahwa dalam persidangan Penggugat pada pokoknya berpendapat sebagaimana tertera dalam Surat Gugatan dan Surat Bantahan;

bahwa pada persidangan Penggugat menyampaikan kronologis sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok sengketa adalah Gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-00007/WPJ.08/KP.0103/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Pembetulan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak Nomor 00080/106/16/401/17 tanggal 16 Juni 2017 Masa Pajak November 2016 (STP-00080) berupa Bunga Pasal 8 (2a) KUP sebesar Rp18.969.647,00 yang tidak disetujui oleh Penggugat;

bahwa permohonan pembetulan Penggugat (Wajib Pajak) dengan surat Nomor 005/ENI/TAX/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal Permohonan pembetulan karena terjadi kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan atas STP-00080 yang diterima Tergugat dengan LPAD nomor PEM:0101609\401\dec\2017 tanggal 27 Desember 2017;

bahwa Keputusan Nomor: KEP-00007/WPJ.08/KP.0103/2018 tanggal 9 Februari 2018 diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan permohonan pembetulan dari Pengugat, dan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU KUP dengan keputusan menolak permohonan pembetulan STP-00080 tersebut;

Pasal 8 ayat (2a) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), menyatalan:

Pasal 8 ayat (2a):

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 16 ayat (1):

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan"

Penjelasan Pasal 16 ayat (1):

Pembetulan ketetapan pajak menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu ketetapan pajak perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak.

bahwa Ruang lingkup pembetulan yang diatur dalam ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari :