bahwa nilai sengketa terbukti dalam banding ini adalah Koreksi Nilai Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp782.388.490,00;

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, Terbanding melakukan koreksi positif DPP PPh Pasal 23 untuk Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp782.388.490,00 yang diperoleh berdasarkan equalisasi objek PPh Pasal 23 yang dilaporkan dalam SPT Masa dengan pos-pos biaya dalam laporan laba rugi dan pos-pos neraca;

bahwa selisih positif hasil ekualisasi tersebut merupakan objek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa pada saat proses penelitian keberatan, Terbanding telah mengirimkan surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi pertama Nomor S-5439/WPJ.19/BD.05/2016 tanggal 9 November 2016, dan surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi kedua Nomor S-548/WPJ.19/BD.05/2017 tanggal 2 Februari 2017;

bahwa Pemohon Banding tidak memperlihatkan dan meminjamkan seluruhnya buku, catatan, data, dan informasi yang diminta sesuai surat permintaan pertama dan kedua untuk Masa Pajak Agustus 2011;

bahwa Terbanding telah membuat Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian/Seluruhnya Permintaan Peminjaman dan/atau Permintaan Keterangan Nomor BA-423/WPJ.19/2017 tanggal 13 Maret 2017;

bahwa berdasarkan penelitian atas Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Risalah Pembahasan diketahui koreksi positif DPP PPh Pasal 23 dihasilkan dari pengujian berdasarkan dokumen sumber dengan teknik equalisasi Objek PPh Pasal 23 yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dalam laporan laba rugi dan pos-pos neraca;

bahwa Objek PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 menurut Terbanding adalah:

bahwa perincian koreksi positif objek PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 sebesar Rp611.853.984.350,00 adalah sebagai berikut:

bahwa perincian koreksi positif PPh Pasal 23 Terutang Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 dengan menggunakan tarif PPh Pasal 23 terutang sebesar 15% x Perkiraan Penghasilan adalah sebagai berikut:

bahwa dasar hukum koreksi positif objek/DPP PPh Pasal 23 terutang adalah:

bahwa pada Masa Pajak Agustus 2011, koreksi positif objek PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp782.388.490,00;

bahwa atas seluruh koreksi positif ini, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan dan sedang mengajukan banding dengan alasan-alasan antara lain:

bahwa pada saat proses penelitian keberatan, Pemohon Banding tidak memberikan rincian dan/atau rekonsiliasi dari pos-pos biaya dalam laporan laba rugi dan pos-pos neraca yang dilakukan koreksi positif DPP PPh Pasal 23 yang menurut alasan Pemohon Banding dalam surat keberatannya merupakan objek PPh Pasal 15, PPh Pasal 26, PPN atas Jasa Luar Negeri, adanya selisih kurs, transaksi yang dibatalkan, transaksi atas pinjaman dan transaksi yang bukan merupakan transaksi jasa seperti denda, pembelian material dan reimbursement;

bahwa Pemohon Banding juga tidak memperlihatkan dan meminjamkan seluruhnya buku, catatan, data, dan informasi yang diminta sesuai surat permintaan pertama dan kedua untuk Masa Pajak Agustus 2011 pada saat proses penelitian keberatan;

bahwa dengan tidak diberikannya rincian dan/atau rekonsiliasi dari pos-pos biaya dalam laporan laba rugi dan pos-pos neraca yang dilakukan koreksi positif DPP PPh Pasal 23 dan tidak diperlihatkan serta dipinjamkannya seluruhnya buku, catatan, data, dan informasi untuk Masa Pajak Agustus 2011 yang diminta oleh Terbanding, maka Terbanding menyimpulkan bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa penghitungan Terbanding atas Objek PPh Pasal 23 sebagian besar dari akun-akun tersebut berisi antara lain transaksi yang merupakan objek PPh Pasal 15, PPh Pasal 26, PPN atas Jasa Luar Negeri, adanya selisih kurs, transaksi yang dibatalkan, transaksi atas pinjaman dan transaksi yang bukan merupakan transaksi jasa seperti denda, pembelian material dan reimbursement tidak terbukti;

bahwa atas alasan-alasan yang disampaikan Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya, dan karena Pemohon Banding tidak memperlihatkan dan meminjamkan seluruhnya buku, catatan, data, dan informasi pada saat proses keberatan sehingga alasan pemohon banding bahwa koreksi DPP PPh Pasal 23 hanya didasarkan asumsi bukan didasarkan atas data dan fakta, serta berdasarkan data dan fakta bahwa seluruh koreksi DPP PPh Pasal 23 bukan merupakan objek PPh Pasal 23 tidak dapat dibuktikan pemohon banding sehingga alasan-alasan ini tidak dapat diterima;

bahwa karenanya Terbanding mengusulkan untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan tetap mempertahankan koreksi positif DPP PPh Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp782.388.490,00;

bahwa dengan demikian, alasan Pemohon Banding dalam Surat Keberatan dan Surat Bandingnya tidak dapat diterima karena koreksi positif yang dilakukan oleh Terbanding untuk Masa Pajak Agustus 2011 atas Objek/DPP PPh Pasal 23 dan koreksi positif atas PPh Pasal 23 Terutang dengan menggunakan tarif PPh Pasal 23 terutang sebesar 15% x Perkiraan Penghasilan Neto telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00014/203/11/091/16 tanggal 26 Februari 2016 Masa Pajak Agustus 2011 dengan perhitungan sebagai berikut:

bahwa dengan demikian alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon Banding tidak tepat, karena koreksi positif yang dilakukan Terbanding telah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan tambahan penjelasan secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan ekualisasi pos laporan laba rugi sebagiamana telah tercantum dalam KKP;

bahwa pemeriksaan PPN dan Badan dan PPh pemotongan dan pemungutan ada dalam satu tahun pajak yang sama dan dalam surat perintah pemeriksaan yang sama;

bahwa menurut Terbanding tarif yang digunakan sesuai dengan kondisi saat pengenaan;

bahwa Terbanding menjelaskan didalam KKP hanya ada rincian ekualisasi pos-pos yang dikoreksi PPh Pasal 26 dan rincian biaya-biaya yang dilaporkan dalam Pos-Pos Rugi Laba dan Neraca;

bahwa menurut Terbanding ada berbagai macam objek, akan tetapi yang paling besar adalah jasa pertambangan dan jasa catering oleh wisma boga;

bahwa dari data GL yang diberikan oleh Pemohon banding pada saat pemeriksaan diketemukan adanya kewajiban pemotongan PPh 23 untuk subjek yang sama tetapi tidak dilakukan pemotongan;

bahwa Terbanding telah menjelaskan dan sudah dimengerti oleh Sdr. A selaku manajer pajak dari Pemohon Banding, tentang objek mana yang dijadikan objek per masa karena didalam GL sudah diketahui;

bahwa Terbanding meminta di hadirkan Sdr. A, dan jika tidak bisa hadir maka bisa dihadirkan Sdr, KRA;

bahwa didalam Surat Uraian Banding sudah terperinci pos-pos PPh Pasal 23 dan Pasal 26 tiap masa dan item yang menjadi koreksi Terbanding sehingga Pemohon Banding bisa buktikan di dalam proses Uji Bukti;

bahwa dalam proses Uji Bukti Pemohon Banding sudah menyerahkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon Banding saat proses Uji Bukti, namun dari penelitian Terbanding, Pemohon Banding tidak bisa menyerahkan seluruh bukti, tetapi hanya sampling dan sudah Terbanding tuangkan dalam BA Uji Bukti;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 15 Mei 2018, yang memuat hal-hal pokok sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (2)
Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

Pasal 25 Ayat (1)
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

Penjelasan Pasal 25 ayat (1)
Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan "suatu" pada ayat ini adalah 1 (satu) keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Pasal 26 Ayat (3)
Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Pasal 6 A ayat (1)
Tata Cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 27 ayat (1)
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)

Pasal 29
Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 31

Pasal 36

Penjelasan
Ayat (1)
Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tiidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telahditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

Demikian juga, atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.

Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mernbatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Namun, dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan;

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44 ayat (4)
Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

Pasal 46

Pasal 1 angka 10
Surat Bantahan adalah surat dari pemohon Banding atau penggugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Banding atau Surat Tanggapan.

bahwa menurut Pemohon Banding, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (“SPHP”), Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan (“PHAP”), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (“SKPKB”) dan Keputusan Terbanding yang menolak Keberatan Pemohon Banding Batal Demi Hukum Akibat Surat Undangan Terbanding Kepada Pemohon Banding untuk PHAP Daluwarsa, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada bagian A menurut Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding juga menyimpulkan bahwa PHAP dan berita acara terkait yang diselesaikan secara sepihak oleh Terbanding menjadi batal demi hukum sehingga segala produk turunannya berupa SKPKB, Surat Keputusan tentang Keberatan Pemohon Banding terhadap SKP KB terkait seharusnya juga menjadi batal demi hukum;

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
“Surat Bantahan adalah surat dari pemohon Banding atau penggugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Banding atau Surat Tanggapan.”

bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, maka seharusnya Surat Bantahan dari Pemohon Banding hanya berisi bantahan atas surat uraian banding yang telah dibuat Terbanding, bukan mengungkapkan hal-hal baru di luar sengketa banding;

bahwa faktanya, surat bantahan dari Pemohon Banding membahas hal-hal baru di luar sengketa banding, yaitu pemenuhan formal terkait prosedur pemeriksaan. Terbanding berpendapat bahwa surat bantahan dari Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

bahwa prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 telah dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak/Terbanding;

bahwa dengan demikian, Terbanding mengusulkan kepada Majelis untuk menolak banding Pemohon Banding dan mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00560/KEB/WPJ.19/2107 tanggal 17 April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 atas nama Pemohon Banding NPWP 01.XXX.XXX.X-XXX.XXX;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Pendapat Akhir Nomor S-7949/PJ.07/2007 tanggal 30 Oktober 2018 yang memuat hal-hal pokok sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994

Pasal 23
Ayat (1) : Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subyek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

Ayat (2) : Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (3) : Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (4) : Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas :

Pasal 33 A ayat (4)
Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud

Penjelasan :
Ketentuan pajak dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan tersebut. Walaupun Undang-undang ini sudah mulai berlaku, namun kewajiban pajak bagi Wajib Pajak yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tetap dihitung berdasar kontrak atau perjanjian dimaksud.

Dengan demikian, ketentuan Undang-undang ini baru diberlakukan untuk pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak di bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan pertambangan umum lainnya yang dilakukan dalam bentuk kontrak karya, kontrak bagi hasil, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan, yang ditanda tangani setelah berlakunya Undang-undang ini

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-10/PJ./1995 tentang Perkiraan Penghasilan Neto Yang Digunakan Sebagai Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Dan Jenis Jasa Lain Yang Atas Imbalannya Dipotong Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994

Pasal 1
Jenis jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 adalah :

yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap

Pasal 2
Perkiraan penghasilan neto yang digunakan sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, adalah sebagai berikut:

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-76/PJ./1995 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-10/PJ./1995 Tanggal 31 Januari 1995 Tentang Perkiraan Penghasilan Neto Yang Digunakan Sebagai Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Dan Jenis Jasa Lain Yang Atas Imbalannya Dipotong Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994

Pasal 1
Jenis jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 adalah :

Pasal 2
Perkiraan Penghasilan Neto yang digunakan sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, adalah sebagai berikut:

B. Data dan Fakta

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, Terbanding melakukan koreksi positif DPP PPh Pasal 23 untuk Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp782.388.490,00 yang diperoleh berdasarkan equalisasi objek PPh Pasal 23 yang dilaporkan dalam SPT Masa dengan pos-pos biaya dalam laporan laba rugi dan pos-pos neraca. Selisih positif hasil ekualisasi tersebut merupakan objek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding dan menghitung besarnya PPh Pasal 23 terutang dengan menggunakan tarif PPh Pasal 23 terutang sebesar 15% x Perkiraan Penghasilan Neto;

bahwa pada saat proses penelitian keberatan, Terbanding telah mengirimkan surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi pertama Nomor S-5439/WPJ.19/BD.05/2016 tanggal 9 November 2016, dan surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi kedua Nomor S-548/WPJ.19/BD.05/2017 tanggal 2 Februari 2017;

bahwa Pemohon Banding tidak memperlihatkan dan meminjamkan seluruhnya buku, catatan, data, dan informasi yang diminta sesuai surat permintaan pertama dan kedua;

bahwa Terbanding telah membuat Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian/Seluruhnya Permintaan Peminjaman dan/atau Permintaan Keterangan Nomor BA-423/WPJ.19/2017 tanggal 13 Maret 2017;

bahwa dalam persidangan hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, Pemohon Banding menyatakan setuju dan tidak mempermasalahkan tarif PPh Pasal 23 yang terutang;

C. TANGGAPAN TERBANDING

Penjelasan Terbanding Terkait Tanggapan Pemohon Banding Atas Ketentuan Formal Pemeriksaan

2. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Pasal 23 ayat (2)
Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

Pasal 25 Ayat (1)
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

Penjelasan Pasal 25 ayat (1)
Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan "suatu" pada ayat ini adalah 1 (satu) keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Pasal 26 Ayat (3)
Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Pasal 26 A ayat (1)
Tata Cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 27 ayat (1)
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)

Pasal 29
Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 31

Pasal 36

Penjelasan
Ayat (1)
Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tiidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telahditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

Demikian juga, atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.

Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mernbatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Namun, dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44 ayat (4)
Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

Pasal 46

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Pasal 1 angka 10
Surat Bantahan adalah surat dari pemohon Banding atau penggugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Banding atau Surat Tanggapan.

Penjelasan Terbanding Terkait dengan Materi Pokok Sengketa Banding

IV. KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00560/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan fakta hukum serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Usul

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Terbanding mengusulkan kepada Majelis untuk Menolak banding yang diajukan Pemohon Banding atas nama Pemohon Banding (NPWP 01.XXX.XXX.X-XXX.XXX) dan mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00560/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Mei 2017 Tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 0014/203/11/091/16 tanggal 26 Februari 2016 Masa Pajak Agustus 2011;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terkait koreksi positif yang dilakukan oleh Terbanding atas DPP PPh Pasal 23 Masa Pajak Agustus sebesar Rp782.388.490,00 dengan alasan koreksi terhadap akun-akun neraca dan laba rugi sebagai objek PPh Pasal 23 hanya didasarkan atas asumsi sepihak dari Terbanding, bukan didasarkan data, fakta serta bukti pendukung;

bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-00088/WPJ.19/ KP.0105/RIK.SIS/2016 tanggal 27 Januari 2016, koreksi DPP PPh Pasal 23 disajikan secara global untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011, tidak terdapat rincian koreksi per masa pajak;

bahwa koreksi DPP PPh Pasal 23 sesuai SPHP adalah sebagai berikut:

Objek Pajak menurut Pemeriksa:
Pos-Pos Laporan Laba Rugi:

Dasar hukum:

bahwa tidak terdapat penjelasan mengapa terhadap masing-masing akun-akun tersebut di atas ditetapkan sebagai objek PPh Pasal 23 dan dari keempat dasar hukum yang disampaikan Terbanding, pada bagian atau pasal mana yang mengatur bahwa akun-akun tersebut diatas merupakan Objek PPh Pasal 23, sehingga jelas dan tidak hanya didasarkan atas asumsi semata;

bahwa hingga saat ini, Pemohon Banding belum menerima salinan risalah pembahasan pemeriksaan yang seharusnya menjadi hak Pemohon Banding untuk mendapatkannya;

bahwa terkait rincian koreksi dan dasar perhitungan koreksi PPh Pasal 23 telah Pemohon Banding sampaikan secara tertulis kepada Terbanding melalui surat Nomor 0295/DIR/AKT-JKT/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016, namun hingga saat ini terhadap surat tersebut belum mendapat jawaban tertulis dari Terbanding;

bahwa menurut Pemohon Banding, DPP PPh Pasal 23 untuk Masa Pajak Agustus 2011, telah Pemohon Banding laporkan sesuai ketentuan yang berlaku dalam SPT Masa PPh untuk Masa Pajak Agustus 2011, yaitu sebesar Rp14.558.311.661,00;

Kesimpulan dan Usul

bahwa berdasarkan sengketa dan alasan banding yang telah Pemohon Banding uraikan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan tambahan penjelasan secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa adanya perbedaan DPP karena berdasarkan kategori objek atau bukan, dan semua masa koreksinya sama;

bahwa transaksi yang menjadi sengketa terkait dengan jasa yang menjadi objek kemudian ditambahkan oleh Terbanding diantaranya jasa konsultan, hukum dan audit;

bahwa status kontrak Pemohon Banding adalah Kontrak Karya;

bahwa Pemohon Banding masih belum memahami Terbanding yang menyatakan bahwa objek PPh Pasal 23 terkait dengan pembelian alat dan equipment, sehingga meminta kepada Terbanding agar membuat rincian apakah itu merupakan objek PPh Pasal 23 atau bukan;

bahwa Pemohon Banding masih kesulitan untuk menentukan objek pajak di bulan Februari dan seterusnya hal ini dikarenakan Terbanding memberikan datanya secara keseluruhan dari Februari sampai dengan Desember;

bahwa pembelian material, uniform, plant and equipment bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

bahwa yang menjadi bukti-bukti objek sengketa adalah yang sudah Pemohon Banding laporkan dan bayar serta sudah masuk didalam GL;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat melakukan crosschek GLyang diberikan Terbanding dengan GL yang ada sekarang dan hasilnya tidak ada, hal ini dikarenakan karyawan Pemohon Banding saat Pemeriksaan dan Keberatan sudah tidak ada;

bahwa GL yang ada sekarang adalah GL yang sudah Pemohon Banding lapor dan bayar sesuai dengan SPT yang Pemohon Banding laporkan;

bahwa rincian-rincian koreksi baru diberikan tanggal 25 September 2018 oleh karena itu Pemohon Bandingkaget mengapa saat pemeriksaan SPHP tidak ada sehingga kesulitan dalam keberatan;

bahwa Pemohon Banding mengakui tidak menyampaikan semua bukti, tetapi Pemohon Banding sudah memberikan sampling terkait mana yang objek mana yang bukan;

bahwa secara materi Pemohon Banding tidak melanggar walau formalnya melanggar, tetapi agar dipertimbangkan substance over formnya;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan Pengganti Nomor 0217/JSP-DBI/PP/IV/2018 tanggal 3 April 2018 yang memuat hal-hal pokok sebagai berikut:

Banding Diajukan tanpa Mencantumkan Tanggal Diterimanya Keputusan yang Dibanding

bahwa dalam bagian Surat Uraian Banding (“SUB”) Terbanding yang menyampaikan hasil analisa Terbanding tentang pemenuhan ketentuan formal pengajuan permohonan banding, Terbanding menyampaikan bahwa Pemohon Banding tidak mencantumkan tanggal penerimaan Keputusan yang dibanding;

bahwa walaupun Terbanding tidak memohonkan kepada Majelis untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, dalam kesempatan ini Pemohon Banding berkewajiban untuk menyampaikan bahwa tidak dicantumkannya tanggal penerimaan Keputusan yang dibanding oleh Pemohon Banding:

bahwa berdasarkan penjelasan dan keterangan yang Pemohon Banding sampaikan pada paragraph di atas, Pemohon Banding yakin Majelis akan tetap mempertimbangkan, memproses dan mengadili perkara yang sedang berjalan ini, dan akan memutuskan perkara ini seadil-adilnya;

Pemeriksaan dan Produk Hukum yang Dihasilkan Batal Demi Hukum Akibat Surat Undangan Terbanding kepada Pemohon Banding untuk Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan Daluwarsa

bahwa undangan yang disampaikan oleh Terbanding melalui Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu kepada Pemohon Banding untuk menghadiri PHAP melanggar atau gagal memenuhi batas waktu yang diatur oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku, dalam hal ini aturan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 yang mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 dan Peraturan-Peraturan Menteri Keuangan terkait sebelumnya;

bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 yang mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013:

bahwa Terbanding telah melanggar atau gagal memenuhi batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan 184 dalam hal batas waktu terakhir penyampaian surat undangan PHAP yang diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan 184, sebagaimana yang dijelaskan lebih khusus di bawah ini:

bahwa sebagaimana yang dibuktikan pada kalender yang disajikan, dalam hal:

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dengan surat undangan yang baru dikirim oleh Terbanding kepada Pemohon Banding pada tanggal 18 Februari 2016 sebagaimana tertera pada surat undangan yang bersangkutan, Terbanding telah melanggar atau gagal memenuhi batas waktu atau batas tanggal terkahir penyampaikan undangan PHAP yang diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan 184/2015 dengan penggunaan penafsiran manapun dari yang disampaikan pada paragraph di atas sebagaimana yang dibuktikan pada kalender yang Pemohon Banding telah sampaikan;

bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan pembuktian-pembuktian yang disampaikan di atas, hasil Pemeriksaan Pajak terkait berikut segala produk hukum yang dikeluarkan menjadi batal demi hukum. artinya, berita acara PHAP, SKPKB, Surat Keputusan Terbanding tentang Keberatan Pemohon Banding terhadap SKPKB menjadi batal demi hukum;

Pemeriksaan dan Produk Hukum Hasil Pemeriksaan Batal Demi Hukum Akibat Hak Hadir Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak dalam PHAP Tidak Diberikan Secara Memadai, Patut dan Wajar

bahwa sesuai dengan aturan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan 184, Pemohon Banding diundang oleh Terbanding untuk menghadiri PHAP. Namun demikian, jadwal atau waktu dan tanggal pembahasan yang ditetapkan oleh Terbanding sebagaimana yang tercantum pada surat undangan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi oleh Pemohon Banding. Sebagaimana yang dijelaskan pada paragraph di atas, surat undangan Terbanding dikirimkan kepada dan diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 18 Februari 2016 sore, hari Kamis, padahal jadwal penyelenggaraan PHAP yang ditetapkan dalam surat undangan tersebut adalah untuk jam 9 pagi tanggal 23 Februari 2016, hari Selasa berikutnya, kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

bahwa sehubungan dengan jadwal yang ditetapkan dalam surat undangan yang dimaksud, perlu Pemohon Banding sampaikan hal-hal penting sebagai berikut:

bahwa pada keesokan hari setelah diterimanya surat undangan PHAP tersebut di atas, yaitu tanggal 19 Februari 2016, hari Jumat, Pemohon Banding langsung menghubungl Terbanding untuk menjelaskan tentang kesulitan Pemohon Banding untuk dapat memenuhi jadwal yang ditetapkan dalam surat undangan tersebut sebagaimana yang disampaikan pada paragraf di atas, dan memohonkan kesediaan Terbanding untuk menunda jadwal yang dimaksud sampai dengan tanggal 3 Maret 2016

bahwa terhadap permintaan penjadwalan ulang sebagaimana yang dimaksudkan pada paragraf di atas, Terbanding meminta Pemohon Banding untuk menyampaikan permohonan penundaan yang dimaksud secara resmi dan tertulis. Sesuai pengarahan dariTerbanding ini, Pemohon Banding menyampaikan surat permohonan resmi pada tanggal 22 Februari 2016;

bahwa Pemohon Banding sangat dikejutkan dengan diserahkannya sejumlah SKPKB Tahun Pajak 2011 oleh Terbanding kepada Pemohon Banding pada tanggal 29 Februari 2016 sebagai hasil dari Pemeriksaan Pajak dan PHAP yang tidak dapat dihadiri oleh Pemohon Banding. Artinya, permohonan perpanjangan waktu yang dimintakan dan dikomunikasikan dengan itikad baik oleh Pemohon Banding kepada Terbanding sebagaimana yang disampaikan pada paragraf di atas beserta alasan-alasannya temyata tidak dikabulkan oleh Terbanding dan, sebagai akibatnya, Terbanding melakukan Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan sepihak;

bahwa berdasarkan:

jelas bahwa Terbanding:

bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yang disampaikan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa PHAP dan berita acara terkait yang diselesaikan secara sepihak oleh Terbanding menjadi batal demi hukum sehingga segala produk turunannya berupa SKPKB, Surat Keputusan tentang Keberatan Pemohon Banding terhadap SKPKB terkait sehanisnya juga menjadi batal demi hukum. Dengan ini, Pemohon Banding memohon pertimbangan dan putusan seadil-adilnya oleh Majelis untuk menerima dan mengabulkan permohonan banding ini;

Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak tidak Diberikan Rincian Perhitungan yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku sehingga Pemeriksaan Pajak Terkait Beserta Seluruh Produk Hukumnya menjadi Batal Demi Hukum

bahwa dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan 184/2015 yang diubah terakhirdengan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan 17/2013, diatur bahwa, SPHP yang diterbitkan wajib mencantumkan temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terhutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi. Sehubungan dengan jumlah pokok pajak terhutang beserta sanksi administrasi, Peraturan Menteri Keuangan 80/2010 dan Peraturan-Peraturan Menteri Keuangan terkait sebelumnya, yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yang telah diubah berberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 ("UU KUP"), mengatur bahwa jenis pajak yang dimohonkan banding dan dibantah dalam Surat Bantahan ini adalah jenis pajak yang perhitungan, pembayaran dan pelaporannya wajib dilakukan berdasarkan Masa Pajak atau bulanan terkait;

bahwa sehubungan dengan jenis pajak yang dimohonkan banding dan dibantah dalam Surat Bantahan ini, dalam SPHP yang diterbitkan dan disampaikan oleh Terbanding kepada Pemohon Banding, temuan-temuan, pos-pos yang diusulkan untuk dilakukan koreksi dan jumlah-jumlah usulan koreksi masing-masing pos oleh Terbanding hanya tercantum temuantemuan, informasi-informasi dan jumlah-iumlah tahunan padahal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut pada paragraf di atas, kepada Pemohon Banding wajib diberikan temuan-temuan dan informasi-informasi pendukung dalam iumlah-iumlah berdasarkan Masa Pajak atau bulanan masing-masing. Oleh karenanya, produk hukum dari Pemeriksaan yang menghasilkan SKP dan Surat Keputusan Terbanding tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKP terkait seyogyanya menjadi batal demi hukum;

bahwa disamping untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf di atas, pada tanggal 17 Mei 2016 Pemohon Banding menyampaikan surat permohonan kepada Terbanding (dalam hal ini surat permohonan disampaikan kepada Terbanding yang diterima pada tanggal 19 Mei 2016) untuk diberikan salinan rincian temuan-temuan dan perhitungan-perhitungan Terbanding dalam jumlah-jumlah berdasarkan Masa Pajak atau bulanan masing-masing;

bahwa rincian yang dimohonkan diperlukan untuk memungkinkan Pemohon Banding untuk menindaklanjuti produk-produk hukum hasil Pemeriksaan Pajak terkait termasuk untuk keperluan penyusunan dan pengajuan Keberatan atas SKP yang diterbitkan oleh Terbanding;

bahwa tanpa rincian yang dimaksud, adalah mustahil Pemohon Banding dapat melakukan perhitungan, rekonsiliasi dan pembandingan temuan, koreksi dan penetapan jumlah pajak terutang baik untuk keperluan perhitungan pajak dan sanksi yang penetapannya oleh Terbanding sudah benar maupun bagian atau jumlah-jumlah penetapan yang tidak dapat disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa terhadap surat permohonan rincian yang dimaksudkan pada paragraf di atas, Terbanding sebagai penerbit SPHP dan SKP terkait tidak memberikan jawaban atau tanggapan sama sekali, termasuk tidak memberikan rincian yang diminta atau diperlukan oleh Pemohon Banding;

bahwa dengan tidak diberikannya informasi-informasi berdasarkan kewajiban Masa Pajak atau bulanan masing-masing, Pemohon Banding tidak mungkin:

bahwa akibat tidak tersedianya informasi-informasi yang disampaikan pada paragraf di atas, dalam penyusunan dan pengajuan Keberatan, Pemohon Banding hanya dapat mendasarkan pada data-data, catatan-catatan dan bukti-bukti pendukung sepihak yang ada pada Pemohon Banding sendiri tanpa dapat membuktikan kebenaran atau kesalahan koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang ditetapkan dalam SKP terkait. Adalah tidak aneh Keberatan Pemohon Banding pada akhirnya ditolak oleh Terbanding akibat ketidak-mampuan Pemeriksaan Hasil Akhir Pemeriksaan untuk menyampaikan Surat Keberatan yang patut dan balk akibat tidak diberikannya rincian-rincian yang diperlukan oleh Pemohon Banding oleh Terbanding, kewajiban mana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut pada paragraf di atas;

bahwa demikian pula untuk keperluan pengajuan Permohonan Banding dan Surat Bantahan ini, Pemohon Banding hanya dapat mendasarkan pada catatan-catatan, dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang tersedia pada Pemohon Banding sendiri akibat alasan yang sama dengan yang disampaikan pada paragraf di atas;

bahwa berdasarkan kejadian yang telah dijelaskan, menurut hemat Pemohon Banding segala produk hukum dari SPHP yang dimaksud menjadi batal demi hukum termasuk SKP dan Surat Keputusan Terbanding tentang Keberatan Pemohon Banding yang sedang dimohonkan banding dan dibantah oleh Pemohon Banding dalam Surat Bantahan ini;

bahwa dengan dilanggarnya aturan yang berlaku oleh Terbanding dalam hal tidak diberikannya data-data pendukung koreksi berdasarkan Masa Pajak atau bulanan masing-masing sebagaimana yang diwajibkan dalam aturan perundang-undangan tersebut pada paragraf di atas:

bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan di atas, dengan ini demi keadilan, Pemohon Banding sangat bermohon kepada Majelis untuk membuat Putusan bahwa Pemeriksaan Pajak beserta seluruh produk hukum yang dihasilkan termasuk Keputusan yang sedang dibandingkan menjadi batal demi hukum dan, oleh karenanya, mengabulkan keseluruhan Permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan Ikhtisar Nilai Sengketa Pajak yang sedang dibandingkan mulai dari posisi sewaktu dalam bentuk SPHP, Keberatan, Keputusan Terbanding tentang Keberatan Pemohon Banding, posisi berdasarkan SUB sampai dengan posisi berdasarkan Surat Bantahan ini;

bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan pada Bagian BSurat Bantahan ini, Terbanding telah mengabaikan hak-hak dari Pemohon Banding berupa tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan perundangan undangan yang berlaku yang mengakibatkan ketidakmampuan Pemohon Banding untuk melaksanakan haknya dalam pengajuan Keberatan dan Surat Banding secara baik dan patut yang berakibat ditolaknya Keberatan Pemohon Banding. Hal ini sangatlah merugikan dan tidak adil kepada Pemohon Banding;

bahwa menurut catatan dan data-data pendukung yang ada pada Pemohon Banding, kewajiban pajak Pemohon Banding yang sedang dibandingkan telah dipenuhi dan dilaksanakan secara penuh;

bahwa demi keadilan, Pemohon Banding memohon Majelis untuk memutuskan Banding ini seadil-adilnya dengan menerima dan mengabulkan permohonan banding ini;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding Menyampaikan Penjelasan Tertulis Nomor 0247/JSP-DBI/PP/IX/2018 tanggal 4 September 2018, yang memuat hal-hal pokok sebagai berikut:

bahwa alasan dan penjelasan tambahan atas sengketa banding yang Pemohon Banding ajukan adalah sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding koreksi positif DPP PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Terbanding untuk masa Agustus sebesar Rp782.388.490,00 bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 23 (bukan merupakan transaksi jasa) yaitu merupakan pembelian material, denda, reimbursement, biaya transport dan terdapat pula transaksi yang dibatalkan sehingga atas transaksi tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai objek pajak PPh Pasal 23 dan juga tidak terutang PPh Pasal 23;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan Tertulis Nomor 0268/JSP-DBI/PP/IX/2018 tanggal 25 September 2018 yang isinya sama dengan yang tertuang dalam Penjelasan Tertulis Nomor 0247/JSP-DBI/PP/IX/2018 tanggal 4 September 2018;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding Menyampaikan Closing statement Nomor 078/JSP-DBI/PP/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018, yang memuat hal-hal pokok sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan:

bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan:

bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat 1 huruf d angka 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa” pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak”;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 disebutkan:

Pasal 2
Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 4

Pasal 5
Ayat (1)
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor

Ayat (3) huruf b
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

Ayat (5)
Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dan huruf i dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 11 huruf f dan g
Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib

Pasal 13 huruf e dan f
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

Pasal 15
Ayat (1) huruf a dan b

Ayat (2)
Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Ayat (5)
Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP

Pasal 16
Ayat (1)
Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 18
Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kepala unit pelaksana Pemeriksaan harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 19
Ayat (1)
Apabila jangka waktu perpanjangan pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) atau perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) telah berakhir, SPHP harus disampaikan kepada Wajib Pajak

Pasal 42
Ayat (2)
Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.

Ayat (3)
Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

Pasal 43
Ayat (1)
Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepada Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Ayat (2)
Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Ayat (3)
Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:

bahwa Pemohon Banding pada tanggal 3 Desember 2014 diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-00460/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2014 dari Terbanding, untuk pemeriksaan Pajak:

bahwa pada 3 Desember 2014 diterbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor 00460/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2014, atas Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-00460/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2014 tanggal 3 Desember 2014 dimana susunan Terbanding adalah:

bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 diterbitkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-00088/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2016 dari Terbanding, yang diterima oleh Pemohon Banding Tanggal 28 Januari 2018;

bahwa atas Surat Pemberitahuan Hasil pemeriksaan tersebut Pemohon Banding Mengajukan Perpanjangan waktu untuk penyampaian tanggapan SPHP melalui surat Nomor 0043/DIR-AKTJKT/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 dengan bukti penerimaan surat dari Terbanding Nomor PEM-00000737/091/feb/2016 tanggal 5 Februari 2016;

bahwa surat tanggapan SPHP Pemohon Banding sampaikan ke Terbanding pada tanggal 11 Februari 2016, surat Nomor 0053/Dir-Akt-Jkt/II/16 tanggal 11 Februari 2016 dengan bukti penerimaan surat dari Terbanding Nomor PEM-01000986/091/feb/2016;

bahwa pada tanggal 18 Februari 2016 Pemohon Banding menerima surat undangan untuk pembahasan akhir pemeriksaan Nomor S-98/WPJ.19/KP.0100/2016 tanggal 17 Februari 2016, dimana pembahasan hasil pemeriksaan akan dilakukan pada:

bahwa atas undangan pembahasan akhir tanggal 23 Februari 2016 tersebut, Pemohon Banding mengajukan perpanjangan secara lisan kepada Terbanding, Terbanding menyarankan Pemohon Banding untuk menyampaikan secara tertulis. Pada tanggal 23 Februari 2016 Pemohon Banding menyampaikan permohonan penundaan Pembahasan akhir permeriksaan dengan surat Nomor 072/DIR-AKT-JKT/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 dengan bukti penerimaan surat dari Terbanding Nomor PEM:01001347/091/Feb/2016;

bahwa Permohonan Penundaan Pembahasan akhir ini Pemohon Banding ajukan karena pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari selasa tanggal 23 Februari 2016 Pemohon Banding ada sidang di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, sebagaimana dimuat dalam Media Indonesia pada tanggal 27 Januari 2016;

bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 di terbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Agustus 2011 Nomor 00014/203/11/091/16 tanggal 26 Februari 2016 yang menjadi sengketa;

Tidak Terpenuhinya Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku oleh Terbanding Yang Menyebabkan Pemeriksaan dan Produk Hukum Pemeriksaan Terbanding Menjadi Batal Demi Hukum dan Sangat Merugikan Dan Tidak Adil Kepada Pemohon Banding

bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015, pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan di sampaikan ke Wajib Pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan;

bahwa dalam hal dilakukan perpanjangan pemeriksaan sebagaimana pada butir 1 di atas, maka berdasarkan pasal 18 Terbanding harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian secara tertulis kepada Wajib Pajak;

bahwa surat pemberitahuan pemeriksaan diterbitkan tanggal 3 Desember 2014 dan SPHP diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2016. Dengan demikian pemeriksaan pajak tahun pajak 2011 tersebut, telah lewat dari dari 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 PMK 184/PMK.03/2015;

bahwa dengan lewatnya batas waktu pemeriksaan dan Pemohon Banding tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan pada paragraf di atas, maka dengan demikian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Agustus 2011 Nomor 00014/203/11/091/16 tanggal 26 Februari 2016, Batal Demi Hukum;

bahwa undangan yang disampaikan oleh Terbanding kepada Pemohon Banding untuk menghadiri Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan melanggar atau gagal memenuhi batas waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini aturan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 yang mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 dan Peraturan-Peraturan Menteri Keuangan terkait sebelumnya;
bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 yang mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013:

bahwa Terbanding telah melanggar atau gagal memenuhi batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 dalam hal batas waktu terakhir penyampaian surat undangan Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PM.03/2015, sebagaimana yang dijelaskan lebih khusus di bawah ini:

bahwa sebagaimana yang dibuktikan pada kalender yang Pemohon Banding sampaikan, dalam hal:

bahwa berdasarkan penjelasan pada paragraf di atas, dengan surat undangan yang baru dikirim oleh Terbanding kepada Pemohon Banding pada tanggal 18 Februari 2016 sebagaimana tertera pada surat undangan yang bersangkutan, Terbanding telah melanggar atau gagal memenuhi batas waktu atau batas tanggal terakhir penyampaian undangan Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 dengan penggunaan penafsiran manapun dari yang disampaikan pada paragraph di atas sebagaimana yang dibuktikan pada kalender yang Pemohon Banding siapkan;

bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan pembuktian-pembuktian yang disampaikan di atas, hasil Pemeriksaan Pajak terkait berikut segala produk hukum yang dikeluarkan menjadi batal demi hukum. Artinya, berita acara Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Keputusan Terbanding tentang Keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Ketetapan Pajak menjadi batal demi hukum;

bahwa sesuai dengan aturan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015, Pemohon Banding diundang oleh Terbanding untuk menghadiri Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan. Namun demikian, jadwal atau waktu dan tanggal pembahasan yang ditetapkan oleh Terbanding sebagaimana yang tercantum pada surat undangan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi oleh Pemohon Banding;

bahwa sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf di atas, surat undangan Terbanding dikirimkan kepada dan diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 18 Februari 2016 sore, hari Kamis, padahal jadwal penyelenggaraan Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan yang ditetapkan dalam surat undangan tersebut adalah untuk jam 9 pagi tanggal 23 Februari 2016, hari Selasa berikutnya, kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

bahwa sehubungan dengan jadwal yang ditetapkan dalam surat undangan yang dimaksud, perlu Pemohon Banding sampaikan hal-hal penting sebagai berikut:

bahwa pada keesokan hari setelah diterimanya surat undangan Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan tersebut di atas, yaitu tanggal 19 Februari 2016, hari Jumat, Pemohon Banding langsung menghubungi Terbanding untuk menjelaskan tentang kesulitan Pemohon Banding untuk dapat memenuhi jadwal yang ditetapkan dalam surat undangan tersebut sebagaimana yang disampaikan pada paragraf di atas, dan memohonkan kesediaan Terbanding untuk menunda jadwal yang dimaksud sampai dengan tanggal 3 Maret 2016;

bahwa terhadap permintaan penjadwalan ulang sebagaimana yang dimaksudkan pada paragraf di atas, Terbanding meminta Pemohon Banding untuk menyampaikan permohonan penundaan yang dimaksud secara resmi dan tertulis. Sesuai pengarahan dari Terbanding ini, Pemohon Banding menyampaikan surat permohonan resmi pada tanggal 22 Februari 2016;

bahwa Pemohon Banding sangat dikejutkan dengan diserahkannya sejumlah Surat-Surat Ketetapan Pajak Tahun Pajak 2011 oleh Terbanding kepada Pemohon Banding pada tanggal 29 Februari 2016 sebagai hasil dari Pemeriksaan Pajak dan Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan yang tidak dapat dihadiri oleh Pemohon Banding. Artinya, permohonan perpanjangan waktu yang dimintakan dan dikomunikasikan dengan itikad baik oleh Pemohon Banding kepada Terbanding sebagaimana yang disampaikan pada paragraf di atas beserta alasan-alasan tersebut pada paragraf di atas ternyata tidak dikabulkan oleh Terbanding dan, sebagai akibatnya, Terbanding melakukan Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan sepihak;

bahwa berdasarkan:

bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yang disampaikan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan dan berita acara terkait yang diselesaikan secara sepihak oleh Terbanding menjadi batal demi hukum sehingga segala produk turunannya berupa SKP, Surat Keputusan tentang Keberatan Pemohon Banding terhadap SKP terkait seharusnya juga menjadi batal demi hukum. Dengan ini, Pemohon Banding memohonkan pertimbangan dan putusan seadil-adilnya oleh Majelis dengan membatalkan Keputusan yang dibandingkan;

bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015, diatur bahwa, SPHP yang diterbitkan wajib mencantumkan temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terhutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi;

bahwa sehubungan dengan jumlah pokok pajak terhutang beserta sanksi administrasi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 dan Peraturan-Peraturan Menteri Keuangan terkait sebelumnya, yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yang telah diubah berberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, mengatur bahwa jenis pajak yang dimohonkan banding ini adalah jenis pajak yang perhitungan, pembayaran dan pelaporannya wajib dilakukan berdasarkan Masa Pajak atau bulanan terkait;

bahwa adapun terkait dengan rincian koreksi fiskal dan dasar perhitungan koreksi tersebut telah Pemohon Banding sampaikan secara tertulis kepada Terbanding melalui surat Nomor 0272/DIR/AKT-JKT/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, namun hingga saat ini terhadap surat tersebut belum mendapat jawaban dari Terbanding;

bahwa sehubungan dengan jenis pajak yang dimohonkan banding ini, dalam SPHP yang diterbitkan dan disampaikan oleh Terbanding kepada Pemohon Banding, temuan-temuan, pos-pos yang diusulkan untuk dilakukan koreksi dan jumlah-jumlah usulan koreksi masing-masing pos oleh Terbanding hanya tercantum temuan-temuan, informasi-informasi dan jumlah-jumlah tahunan padahal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut pada paragraf di atas, kepada Pemohon Banding wajib diberikan temuan-temuan dan informasi-informasi pendukung dalam jumlah-jumlah berdasarkan Masa Pajak atau bulanan masing-masing. Oleh karenanya, produk hukum dari Pemeriksaan yang menghasilkan SKP dan Surat Keputusan Kantor Terbanding tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKP terkait seyogyanya menjadi batal demi hukum;

bahwa dengan tidak diberikannya informasi-informasi berdasarkan kewajiban Masa Pajak atau bulanan masing-masing, Pemohon Banding tidak mungkin:

bahwa akibat tidak tersedianya informasi-informasi yang disampaikan pada paragraf di atas, dalam penyusunan dan pengajuan Keberatan, Pemohon Banding hanya dapat mendasarkan pada data-data, catatan-catatan dan bukti-bukti pendukung sepihak yang ada pada Pemohon Banding sendiri tanpa dapat membuktikan kebenaran atau kesalahan koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang ditetapkan dalam SKP terkait. Adalah tidak aneh Keberatan Pemohon Banding pada akhirnya ditolak oleh Terbanding akibat ketidak-mampuan Pemeriksaan Hasil Akhir Pemeriksaan untuk menyampaikan Surat Keberatan yang patut dan baik akibat tidak diberikannya rincian-rincian yang diperlukan oleh Pemohon Banding oleh Terbanding, kewajiban mana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut pada paragraf di atas;

bahwa demikian pula untuk keperluan pengajuan Permohonan Banding ini, Pemohon Banding hanya dapat mendasarkan pada catatan-catatan, dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang tersedia pada Pemohon Banding sendiri akibat alasan yang sama dengan yang disampaikan pada paragraph di atas;

bahwa berdasarkan kejadian yang dijelaskan diatas, menurut hemat Pemohon Banding segala produk hukum dari SPHP yang dimaksud menjadi batal demi hukum termasuk SKP dan Surat Keputusan Terbanding tentang Keberatan Pemohon Banding yang sedang dimohonkan banding dan dibantah oleh Pemohon Banding dalam Surat Bantahan ini;

bahwa dengan dilanggarnya aturan yang berlaku oleh Terbanding dalam hal tidak diberikannya data-data pendukung koreksi berdasarkan Masa Pajak atau bulanan masing-masing sebagaimana yang diwajibkan dalam aturan perundang-undangan tersebut pada paragraf di atas:

bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan di atas, dengan ini demi keadilan, Pemohon Banding sangat bermohon kepada Majelis untuk membuat Putusan bahwa Pemeriksaan Pajak beserta seluruh produk hukum yang dihasilkan termasuk Keputusan yang sedang dibandingkan menjadi batal demi hukum, oleh karenanya, mengabulkan keseluruhan Permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding;

bahwa pada Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 0216/JSP-DBI/IV/2018 (Pemohon Banding salah tulis, seharusnya 0217/JSP-DBI/IV/2018) tanggal 3April 2018, yang disampaikan ke Pengadilan Pajak tanggal 28 Mei 2018, Pemohon Banding juga telah mengungkapkan dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Agustus 2011 Nomor 00014/203/11/091/16 tanggal 26 Februari 2016 tidak memenuhi ketentuan formal sehingga Batal Demi Hukum;

bahwa berdasarkan keterangan dan uraian yang disampaikan di atas maka

bahwa pokok sengketa banding adalah koreksi positif yang dilakukan oleh Terbanding atas DPP PPh Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2011 adalah sebesar Rp782.388.490,00 dan koreksi positif PPh Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2011 terutang sebesar Rp788.205.405,00:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif yang dilakukan oleh Terbanding atas DPP PPh Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2011 adalah sebesar Rp782.388.490,00 dan koreksi positif yang dilakukan oleh Terbanding atas PPh Pasal 23 terutang Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp788.205.405,00;

bahwa adapun alasan dan penjelasan tambahan atas sengketa Banding yang Pemohon Banding ajukan adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan sengketa dan alasan banding yang telah Pemohon Banding uraikan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

bahwa demikianlah Pemohon Banding sampaikan tambahan Penjelasan dan Alasan Banding serta Closing Statement sengketa pajak PPh Pasal 23 Masa Agustus 2011. Pemohon Banding memohon kepada Majelis untuk memutuskan yang seadil-adilnya;

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00560/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2011 Nomor 00014/203/11/091/16 tanggal 26 Februari 2016, karena permohonan keberatannya ditolak Pemohon Banding sangat keberatan dan kemudian mengajukan banding;

Alasan pengajuan banding:

bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)";

bahwa surat keputusan yang diajukan banding merupakan obyek yang dapat diajukan banding sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak:

Pasal 31 ayat (1) berbunyi:
“Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak”

Pasal 31 ayat (2) berbunyi:
“Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 78 berbunyi:
“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Terkait Penilaian Pembuktian, Peraturan Perundang-undangan dan Keyakinan Hakim

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan sengketa yang diajukan banding terkait dengan sengketa formil dan materiil. Sengketa formil terkait dengan prosedur pemeriksaan yang tidak benar, yaitu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilakukan secara sepihak;

bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap Surat Banding Nomor 0385/DIR-AKT/JKT/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 diketahui, tidak ditemukan adanya sengketa formil terkait dengan prosedur pemeriksaan, sementara dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan surat bantahan dengan memunculkan hal baru, yaitu terkait dengan pemenuhan formil prosedur pemeriksaan;

bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yaitu: “Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan memori penjelasan: “Sengketa pajak yang menjadi obyek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan Pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan”;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonan keberatan Pemohon Banding Nomor 0272/DIR/AKT-JKT/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 diketahui tidak terdapat sengketa formil tentang prosedur pemeriksaan;

bahwa terbukti dalam Surat Banding maupun Surat Keberatan tidak ditemukan adanya sengketa formil terkait dengan prosedur pemeriksaan, sehingga Majelis berpendapat sengketa formil terkait dengan prosedur pemeriksaan yang disengketakan oleh Pemohon Banding yang disampaikan dalam persidangan tidak dapat dipertimbangkan karena bukan merupakan obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan demikian Majelis melanjutkan pemeriksaan materi banding sebagai berikut;

bahwa dalam persidangan terbukti yang menjadi sengketa banding ini adalah koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp782.388.490,00 dan koreksi positif PPh Pasal 23 terutang sebesar Rp788.205.405,00 dengan menggunakan tarif PPh Pasal 23 terutang sebesar 15% x Perkiraan Penghasilan Neto yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan diketahui Terbanding melakukan koreksi positif obyek PPh Pasal 23 untuk Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp782.388.490,00 yang diperoleh berdasarkan equalisasi obyek PPh Pasal 23 yang dilaporkan dalam SPT Masa dengan pos-pos biaya dalam laporan laba rugi dan pos-pos neraca. Selisih positif hasil ekualisasi tersebut merupakan obyek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding dengan menggunakan tarif PPh Pasal 23 terutang sebesar 15% x Perkiraan Penghasilan Neto;

bahwa Objek PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 menurut Terbanding adalah:

bahwa perincian koreksi positif objek PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 sebesar Rp611.853.984.350,00 adalah sebagai berikut:

bahwa rincian koreksi positif objek PPh Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2011 adalah sebesar Rp782.388.490,00 sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding koreksi dihasilkan dari pengujian berdasarkan dokumen sumber dengan teknik equalisasi obyek PPh Pasal 23 yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dalam laporan laba rugi dan pos-pos neraca, sebagaimana hasilnya diuraikan dalam tabel tersebut di atas;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan dokumen sumber yang dimiliki Terbanding yang diperoleh dari Pemohon Banding pada saat pemeriksaan, diketahui bahwa dalam General Ledger baik dalam akun laba rugi maupun akun neraca, terdapat biaya-biaya yang merupakan jenis pengeluaran yang bersifat obyek pajak PPh Pasal 23 seperti pengeluaran biaya jasa perbaikan, sewa harta, jasa teknik, biaya bunga dan jasa-jasa lainnya;

bahwa atas obyek PPh Pasal 23 tersebut, Pemohon Banding belum melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa, pekerjaan dan kegiatan, sehingga Terbanding berpendapat dasar koreksi dan penghitungan PPh Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2011 tersebut telah sesuai fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa menurut Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp782.388.490,00, dengan alasan bahwa koreksi tersebut bukan merupakan transaksi jasa melainkan merupakan pembelian material, denda, reimbursement, biaya transport dan pembatalan transaksi. Koreksi terhadap akun-akun neraca dan laba rugi sebagai obyek PPh 23 hanya berdasarkan asumsi sepihak Terbanding bukan berdasarkan data, fakta dan bukti pendukung. DPP PPh Pasal 23 untuk masa Agustus 2011 telah dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku dalam SPT masa yaitu dalam SPT Masa sebesar Rp14.558.311.661,00;

bahwa menurut Terbanding pada saat pemeriksaan, saat keberatan dan sampai dengan saat persidangan tidak ditunjukkan bukti pendukung sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Banding, sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksinya;

bahwa dari alasan para pihak sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan yang menjadi pokok sengketa koreksi ini adalah perbedaan pemahaman atas transaksi yang dilaporkan pada SPT, yaitu menurut Terbanding transaksi yang dikoreksi terkait dengan jasa (obyek PPh Pasal 23), sedangkan menurut Pemohon Banding bukan terkait dengan transaksi jasa (bukan obyek PPh Pasal 23);

bahwa Majelis akan meneliti dokumen pendukung terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dan memastikan dasar hukumnya;

bahwa menurut Majelis, salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Withholding Tax system (pemotongan/pemungutan pajak). Dalam sistem Withholding Tax, pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas Negara. Di akhir tahun pajak, pajak yang telah dipotong atau dipungut dan telah disetorkan ke kas negara itu akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan.

bahwa Pemohon Banding merupakan salah satu pihak yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan yang berasal dari pemanfaatan modal (dividen, bunga, dan royalti), pemberian jasa (sewa, imbalan jasa), atau penyelenggaraan kegiatan (hadiah, penghargaan, dan bonus) selain yang dipotong PPh Pasal 21;

bahwa dalam persidangan terungkap, koreksi atas DPP PPh Pasal 23 Masa Agustus 2011 sebesar Rp782.388.490,00 faktanya Terbanding tidak dapat menyampaikan rincian jenis transaksi jasa, apakah jasa terkait dengan pemanfaatan modal atau pemberian jasa atau penyelenggaraan kegiatan atau jasa-jasa lainnya, melainkan hanya menyatakan dalam General Ledger baik dalam akun laba rugi maupun akun neraca, terdapat biaya-biaya yang merupakan jenis pengeluaran yang bersifat obyek pajak PPh Pasal 23 seperti pengeluaran biaya jasa perbaikan, sewa harta, jasa teknik, biaya bunga dan jasa-jasa lainnya;

bahwa atas koreksi a quo, Pemohon Banding menyampaikan sanggahan bahwa koreksi tersebut bukan merupakan transaksi jasa melainkan merupakan pembelian material, denda, reimbursement, biaya transport dan pembatalan transaksi atau bukan merupakan obyek PPh Pasal 23. Untuk memperkuat sanggahan tersebut, Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen pendukung berupa foto copy: invoice, faktur pajak, voucher-journal serta foto copy rekapitulasi sampling non obyek PPh Pasal 23;

bahwa menurut Majelis, untuk mendapatkan kebenaran materiil sesuai azas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 76 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak, karena pada saat pemeriksaan maupun pada saat proses keberatan, Pemohon Banding belum menunjukkan bukti-bukti pendukung sebagaimana didalilkan oleh Terbanding, maka, kepada para pihak (Terbanding dan Pemohon Banding ) dilakukan uji bukti.

bahwa dari proses uji bukti, Pemohon Banding menunjukkan foto copy dari sebagian dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti: invoice, faktur pajak, voucher-journal serta foto copy rekapitulasi sampling non obyek PPh Pasal 23;

bahwa dari nilai sengketa Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp611.853.984.350,00 (termasuk untuk Masa Pajak Agustus 2011sebesar Rp782.388.490,00), Pemohon Banding secara keseluruhan hanya dapat menunjukkan berupa foto copy dokumen senilai Rp3.140.483.134,00.

bahwa sesuai dengan hasil uji bukti Terbanding tetap mempertahankan koreksinya sebesar Rp2.154.072.479,00 karena pada proses uji bukti Pemohon Banding hanya menunjukkan dokumen foto copy tanpa memperlihatkan dokumen aslinya;

bahwa sesuai dengan hasil uji bukti Terbanding tetap mempertahankan koreksinya sebesar Rp782.388.490,00 karena pada proses uji bukti Pemohon Banding hanya menunjukkan dokumen foto copy tanpa memperlihatkan dokumen aslinya;

bahwa karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan dan menunjukkan dokumen asli baik dalam Uji Bukti maupun pemeriksaan dipersidangan terkait dengan pokok sengketa PPh Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2011, maka Majelis berpendapat dasar koreksi dan perhitungan PPh Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2011 telah tepat dan sesuai dengan fakta hukum serta ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata disebutkan:
Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipergunakan sepanjang Salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senatiasa diperintahkan untuk ditunjukkan;

bahwa ketentuan lainnya mengenai kekuatan pembuktian sebuah fotokopi sebagai alat bukti tertulis dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 yaitu: Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan sebagai surat bukti.

bahwa dari data dan fakta-fakta serta ketentuan aquo, Majelis berpendapat koreksi Terbanding koreksi atas DPP PPh Pasal 23 Masa Agustus 2011 sebesar Rp782.388.490,00 tetap dipertahankan

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan setuju dengan koreksi Terbanding atas koreksi positif PPh Pasal 23 terutang sebesar Rp788.205.405,00 dengan menggunakan tarif PPh Pasal 23 terutang sebesar 15% x Perkiraan Penghasilan Neto;

bahwa berdasarkan Pasal 33A UU PPh ayat (4) disebutkan, “Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama penguasaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya atau perjanjian kerja sama penguasahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud”;

bahwa oleh karena Pemohon Banding menyatakan setuju atau tidak lagi menyengketakan tarif, maka Majelis tidak melakukan pembahasan lebih lanjut.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa DPP PPh Pasal 23 dan Tarif PPh 23 terutang adalah sebagai berikut:

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini,

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00560/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2011 Nomor 00014/203/11/091/16 tanggal 26 Februari 2016, atas nama Pemohon Banding.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 oleh Hakim Majelis XIIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

dan Putusan Nomor PUT-115341.12/2011/PP/M.XIIIB Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-011/PP/2018 tangal 23 Oktober 2018 oleh Hakim Majelis XIIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding;