Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

bahwa yang menjadi sengketa dalam Gugatan ini adalah Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-01061/NKEB/WPJ.22/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak, yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Dasar Hukum

bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar;

bahwa diketahui yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar adalah sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP sebesar Rp475.257.590,00;

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor LAP-334/WPJ.22/KP0705/RIK.SIS/2017 tanggal 11 September 2017 diketahui bahwa Kriteria Pemeriksaan adalah Rutin Lapangan: SPT Masa PPN Lebih Bayar;

bahwa Penggugat melakukan pembetulan ke-3 SPT Masa PPN Masa Pajak November 2015 pada tanggal 25 Juli 2017. Dalam hal ini Penggugat melakukan pembetulan ke-3 setelah Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No: PEMB-00589/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 disampaikan kepada Penggugat;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat diperoleh informasi bahwa terdapat ekspor yang dilaporkan pada SPM PPN tidak sesuai ketentuan juridis fiskal (PER-44/PJ/2010 stdd PER-25/PJ/2014). Seharusnya ekspor dilaporkan pada Masa Pajak sesuai dengan tanggal Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oleh Penggugat ekspor tersebut dilaporkan pada tanggal PEB. Merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 14 ayat (4) UU KUP, maka atas keterlambatan pelaporan PEB (sebagai sarana pelaporan ekspor) tersebut dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari DPP;

bahwa terkait dengan koreksi DPP PPN sebesar Rp23.762.879.497,00 yang dilaporkan Penggugat dalam pembetulan ke-3 SPT Masa PPN Masa Pajak November 2015 pada tanggal 25 Juli 2017, Tergugat berpendapat bahwa jika tindakan pemeriksaan sudah dilakukan, hak Penggugat untuk membetulkan SPT sudah tertutup. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang KUP dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011;

bahwa dalam persidangan, Tergugat menyampaikan Pendapat Akhir Nomor S-377/PJ.07/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KRONOLOGIS GUGATAN

URAIAN TERGUGAT

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013)

Tanggapan Tergugat

KESIMPULAN DAN USUL

A. Simpulan

bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa kegiatan pemeriksaan dan penerbitan ketetapan perlu diatur agar dapat dilaksanakan secara objektif dan profesional supaya tidak melewati jangka waktu penetapan yang telah ditetapkan undang-undang;

bahwa pelaporan PEB a quo melalui pembetulan ke-2 SPT PPN Masa Pajak Desember 2015 tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak;

bahwa SPT PPN Pembetulan ke-3 Masa Pajak November 2015 dianggap tidak disampaikan karena telah dilakukan tindakan pemeriksaan Faktur Pajak;

bahwa pengenaan sanksi administrasi dan Surat Tagihan Pajak yang Tergugat terbitkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dapat dibatalkan;

B. Usul

bahwa oleh karena itu, diusulkan kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan gugatan Penggugat dan tetap mempertahankan Keputusan Tergugat Nomor KEP-01061/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak;

bahwa yang dipersengketakan adalah Pelaporan Ekspor pada SPM PPN tidak sesuai dengan tanggal persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea Cukai tetapi Ekspor tersebut dilaporkan pada tanggal PEB;

bahwa dokumen ekspor yang dipersengketakan:

bahwa Penggugat melaporkan SPT Masa PPN bulan Desember 2015 sudah sesuai dengan PEB, sedangkan menurut Tergugat seharusnya dilaporkan pada Masa Pajak November karena tanggal persetujuan PEB adalah tanggal 13 November 2015;

bahwa menurut Penggugat tanggal 13 November 2015 adalah tanggal pendaftaran dimana kelengkapan dokumen ekspor dilakukan pada tanggal 4 Desember 2015;

bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 dimana Pemeriksaan Lapangan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sampai diterbikannya Hasil Pemeriksaan. Ternyata dari Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor PEMB-00589/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-00310/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2017 tanggal 21 Agustus 2017 sudah melewati batas waktu 6 ( enam ) bulan;

bahwa dalam persidangan, Penggugat menyampaikan Kesimpulan Akhir Nomor 003/SKI/KA G/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No 184/PMK.03/2015, dimana Pemeriksaan Lapangan dibidang perpajakan dilakukan paling lama 6 (enam ) bulan sejak diterbikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sampai dengan diterbitkanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

bahwa Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor PEMB 00589/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2016 tanggal 24 Oktober 2016;

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP 00310/WPJ.22/KP.0705/RIK SIS/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

bahwa dari uraian di atas dimana dari saat diterbitkanya Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sampai dengan diterbitkanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sudah melewati 6 (enam) bulan;

bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor:000000-003170-20151113-000046 Nomor pen daftaran 766028 tanggal 13 Nopember 2015 Pemberitahuan Ekspor Barang tanggal 4 Desember 2015;

Menurut Tergugat:
Seharusnya Ekspor dilaporkan pada Masa Pajak sesuai dengan tanggal Persetujuan/Pendaftaran yaitu tanggal 13 Nopember 2015;

Menurut Penggugat:
Ekspor dilaporkan pada Masa Desember 2015 karena Dokumen PEB baru selesai tanggal 4 Desember 2015 melaui Pembetulan ke 2 tanggal 20 April 2016 sebelum dilakukan Pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2016. Tidak mungkin Penggugat melaporkan Ekspor pada masa Nopember 2015, karena dokumen PEB baru diterima Penggugat pada tanggal 4 Desember 2015 pada tanggal Persetujuan/Pendaftaran Bea Cukai dimana barang belum keluar dari Pelabuhan;
bahwa Penggugat seharusnya tidak dikenakan sanksi administrasi 2% dari DPP;

bahwa pokok sengketa dalam permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar adalah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP sebesar Rp475.257.590,00;

bahwa Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 184/PMK.03/2015, mengatur bahwa Pemeriksaan Lapangan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sampai diterbikannya Hasil Pemeriksaan.

bahwa ketentuan yang mengatur daluwarsa penerbitan Surat Ketetapan diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan perturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 merupakan kebijakan Kementerian Keuangan dalam rangka mengukur kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam menyelesaikan pemeriksaan pajak yang bersifat manajerial. Jangka waktu pemeriksaan paling lama 6 (enam) bulan bukan merupakan penambahan norma hukum yang dapat membatalkan keputusan Tergugat. Daluwarsa yang diatur dalam Undang-Undang KUP adalah terkait jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak dan bukan pada jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak.

bahwa bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

bahwa peraturan Perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaporan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dalam SPT Masa PPN dapat diuraikan sebagai berikut:

bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pembetulan surat pemberitahuan dan pengungkapan ketidak benaran pengisian Surat Pemberitahuan diuraikan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Majelis berpendapat:

bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk menolak gugatan Penggugat;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-01061/NKEB/WPJ.22/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Putusan Nomor PUT-006572.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis XVA Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-052/PP/Ucp/2019 tanggal 28 Maret 2019 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Tergugat dan dihadiri oleh Penggugat.

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.