bahwa total Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB-024837 berdasarkan Invoice nomor IN16061-2w tanggal 04 Agustus 2016 sebesar CIF USD132,582.36;

bahwa berdasarkan hasil uji kewajaran atas Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB-024837 dengan DBNP I nomor 870920151002 untuk jenis Unglazed Porcelain Tiles Size 600x600 adalah CIF USD3.70/M2 , dimana Nilai Pabean yang diberitahukan merupakan nilai yang tidak wajar yaitu lebih rendah di atas 5% dari DBNP I;

bahwa atas ketidakwajaran Nilai Pabean sebagaimana dimaksud diatas, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) PMK-160, Pejabat Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan telah menerbitkan INP; bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) PMK-160 menyatakan: "Atas penerbitan INP oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir harus:

dan sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tidak ada tanggapan atas penerbitan INP tersebut dari Pemohon;

bahwa atas tidak ditanggapinya INP oleh Pemohon dan Pemohon juga tidak menyampaikan DNP sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan dan tidak terdapat data yang memadai untuk mendukung akurasi dan kebenaran nilai transaksi yang diberitahukan, berdasarkan hasil uji kewajaran disimpulkan nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB-024837 tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean;

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap data yang dilampirkan Pemohon dalam permohonan keberatannya diketahui bahwa diketahui bahwa Purchase Order dan Sales Contract tidak membuktikan transaksi sebenarnya karena mencakup keseluruhan barang. Bukti Transfer (T/T) dan Rekening Koran tidak membuktikan transaksi sebenarnya dimana pembayaran tersebut tidak dapat ditelusuri untuk importasi yang dimaksud atau bukan. Pembukuan (buku kas/hutang), faktur pajak/SPT tidak dilampirkan guna mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga sebenarnya atau seharusnya dibayar, sehingga disimpulkan harga transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean;

bahwa Pasal 28 ayat (5) PMK-160 menyebutkan "Dalam hal importir tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, maka Pejabat Bea dan Cukai menetapkan Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya."

bahwa sesuai penelitian terhadap data nilai transaksi yang tersedia pada KPPBC TMP Belawan, diputuskan untuk menetapkan Nilai Pabean sebagai dasar penghitungan bea masuk dan PDRI dengan menggunakan metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang serupa pada PIB nomor 025167 tanggal 31 Agustus 2016;

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka barang impor dengan PIB-024837 ditetapkan dengan menggunakan Nilai Transaksi Barang serupa pada pada PIB nomor 025167 tanggal 31 Agustus 2016, CIF USD3.5175/M2 sehingga total Nilai Pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD155,972.70;

bahwa dengan demikian penetapan Nilai Pabean oleh Terbanding terhadap barang impor yang diberitahukan Pemohon dalam PIB-024837 menjadi sebesar CIF USD155,972.70 telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan laqi bahwa penerbitan KEP-11 telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan

bahwa dalam menerbitkan SPTNP-003539, Terbanding sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa Pemohon tidak tepat dalam mendalilkan alasan Bandingnya;

bahwa Pemohon harus melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam rangka Impor sebagaimana tertuang dalam SPTNP-003539 sebesar Rp169.032.000,00.

bahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan penjelasan tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Pengguguran Nilai Transaksi

bahwa Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk.

bahwa Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengujian kewajaran nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Banding berdasarkan Pasal 22 ayat (2) huruf e PMK nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana diubah dengan PMK-34/PMK.04/2016.

bahwa hasil pengujian kewajaran menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding tidak wajar, dengan kedapatan lebih rendah di atas 5% (lima persen) dari harga barang identik pada Database Nilai Pabean I.

bahwa hasil INP-DNP dan konsultasi dengan Pemohon Banding menunjukkan bahwa pada saat dilakukan penelitian Pemohon Banding tidak menyerahkan DNP dan data terkait untuk mendukung akurasi dan kebenaran nilai transaksi atas PIB in casu.

bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (5) PMK-160/2010 sebagaimana diubah dengan PMK-34/PMK.04/2016, nilai pabean yang diberitahukan tidak didukung dengan data yang obyektif dan terukur, sehingga nilai transaksi yang diberitahukan gugur dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean, maka Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya”.

Tanggapan Bukti Transaksi

bahwa uji material atas data-data yang disampaikan Pemohon Banding Banding dalam sidang sebagai berikut:

bahwa Terbanding melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia Guangzhou, telah melakukan penelusuran dan pengecekan eksistensi supplier ke masing-masing perusahaan dengan hasil:

bahwa sebagai bahan perbandingan harga terdapat surat dari Asosiasi Aneka Industri Keramik Industri yang menyatakan untuk barang impor Porcelain Tiles ukuran 600X600MM harga yang wajar adalah USD4,9/M2.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding Banding saat mengajukan keberatan dan persidangan, maka keputusan Pejabat Bea Dan Cukai nomor KEP-11/WBC.02/2017 tanggal 6 Januari 2017 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana telah kami kemukakan dalam persidangan dan Surat Uraian Banding (SUB) yang telah diserahkan ke Majelis Hakim, maka nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga nilai pabean ditetapkan dengan metode II s.d VI sesuai PMK 160/PMK.04/2010 sebagaimana diubah dengan PMK-34/PMK.04/2016.

bahwa berdasarkan Surat Tugas Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai Nomor ST-611/BC/2017 tanggal 12 September 2017 , telah dilaksanakan audit atas Pemohon Banding Pemeriksaan Nilai Pabean yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit nomor LHA-06/BC.092/IU/2018 tanggal 9 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

Prosedur Audit

Hasil Audit

bahwa atas Pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit tersebut Terbanding menanggapi sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah mengimpor Porcelain Tiles dari China dengan PIB Nomor 024837 tanggal 29 Agustus 2016 dengan total CIF USD132,582.36, yang kemudian berdasarkan SPTNP KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan Nomor SPTNP-003539/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 24 September 2016 Pemohon Banding harus membayar tagihan BM, PDRI dan Denda Administrasi sejumlah Rp169.032.000,00.

bahwa atas dasar SPTNP tersebut Pemohon Banding telah mengajukan keberatan dengan surat No: 007/NOTUL/TT/X/2016 tanggal 17 Nopember 2016 kepada DJBC melalui Kepala KPPBC Belawan, dan di dalam diktum KepDJBC yang:

bahwa dari konsiderans KepDJBC, yaitu pernyataan Menimbang huruf e s.d. t., khususnya huruf j.- m. dan huruf p. KepDJBC, yang menyatakan pada pokoknya:

menurut pendapat Pemohon Banding, tidak tepat, karena:

bahwa dari hal tersebut butir 3, dapat disimpulkan bahwa Nilai Pabean CIF USD132,582.36 yang diberitahukan di dalam PIB Nomor 024837 tanggal 29 Agustus 2016 menurut hemat Pemohon Banding sudah benar karena telah memenuhi persyaratan nilai transaksi yang ditetapkan UU Kepabeanan.

bahwa berdasarkan hal di atas Pemohon Banding mengajukan banding kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan permohonan agar berkenan menyatakan batal penetapan Nilai Pabean CIF USD155,972.70 sebagaimana tercantum di dalam keputusan DJBC Nomor KEP–11/WBC.02/2017 tanggal .. Januari 2017 dan menyatakan CIF USD132,582.36 adalah nilai transaksi serta menetapkannya sebagai nilai pabean untuk importasi barang yang telah diberitahukan di dalam PIB Nomor 024837 tanggal 29 Agustus 2016.

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan penjelasan tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Pengguguran Nilai Transaksi

bahwa Terbanding telah menyatakan nilai pabean yang diberitahukan tidak didukung dengan data obyektif dan terukur, sehingga nilai transaksi yang diberitahukan gugur dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean vide Huruf C. ANALISIS sub judul Pengguguran Nilai Transaksi, butir 5. dengan mendasarkan kepada hal-hal yang tersebut dalam Huruf C. ANALISIS sub judul Pengguguran Nilai Transaksi butir 1 s.d 4:

bahwa menurut Pemohon Banding, disatu pihak Terbanding telah menggugurkan nilai transaksi a quo, namun dilain pihak tidak menunjukkan pelanggaran ketentuan atau persyaratan nilai transaksi dan tidak membuktikan adanya ketidak-benaran pembayaran sebesar CIF USD132.582,36 (PIB No. 024837 tanggal 29 Agustus 2016), yang secara obyektif dan terukur telah dilaksanakan Pemohon Banding melalui mekanisme perbankan, dan yang secara nyata tercatat di dalam suatu Rekening Koran dan kemudian Pemohon Banding telah mencatatnya secara internal di dalam sistem pembukuan;

bahwa sesuai persyaratan atau ketentuan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan, dan dari pernyataan Terbanding di dalam Penjelasan, maka disamping telah tampak nyata tidak dilaksanakannya ketentuan nilai transaksi secara taat asas oleh Terbanding di dalam sengketa a quo, juga telah tidak dapat ditunjukkan oleh Terbanding adanya pelanggaran persyaratan atau ketentuan Nilai Transaksi yang dilakukan Pemohon Banding, namun faktanya nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB No. 024837 tanggal 29 Agustus 2016 dengan total CIF USD132.582,36 dinyatakan gugur dan tidak diterima sebagai nilai pabean oleh Terbanding;

Tanggapan Bukti Transaksi

bahwa informasi penelusuran dan pengecekan eksistensi supplier adalah berasal dari Terbanding, vide Huruf C. ANALISIS sub judul Tanggapan Bukti Transaksi butir 7., yang menurut Pemohon Banding merupakan hal yang berlebihan mengingat:

bahwa informasi harga dari Asosiasi Aneka Industri Keramik Industri benar hanya merupakan informasi yang tidak mengikat karena bukan merupakan suatu penetapan sebagaimana dinyatakan oleh Terbanding vide Huruf C. ANALISIS sub judul Tanggapan Bukti Transaksi butir 8.;

bahwa menurut Pemohon, Terbanding telah meragukan kebenaran pembayaran transaksi internasional, yang secara obyektif dan terukur dilakukan Pemohon Banding melalui jasa institusi BANK i.c. Bank CIMB Niaga yang secara nyata mencatatnya di dalam suatu Rekening Koran sesuai standar perbankan dan kemudian Pemohon Banding telah mencatatnya secara internal di dalam sistem pembukuan, sehingga apabila Terbanding mengasumsikan atau mengindikasikan adanya hal yang negatif, disarankan untuk mengadakan audit investigasi dengan alasan pembayaran Pemohon Banding tidak benar atau alasan lainnya;

Atas dasar hal di atas adalah tidak tepat pernyataan Terbanding di dalam Huruf D. KESIMPULAN, yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan KEP-11/WBC.02/2017 tanggal 6 Januari 2017 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

bahwa atas hal di atas Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut :

bahwa berdasarkan jawaban angka 3. di atas Pemohon Banding berkesimpulan:

bahwa atas dasar hal-hal diatas Pemohon Banding menolak Penjelasan Terbanding secara keseluruhan dan menyatakan jawaban Pemohon Banding ini telah mendukung serta mempertahankan alasan-alasan yang tercantum di dalam Surat jawaban sebelumnya dan Surat Bantahan serta surat Banding atas KepDJBC Nomor KEP-11/WBC.02/2017 tanggal 6 Januari 2017 bahwa Nilai Transaksi CNF USD132,582.36, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 024837 tanggal 29 Agustus 2016 sudah benar sebagai Nilai Transaksi yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan dan Penjelasannya.

bahwa dari uraian Penjelasan LHA, Terbanding mengakui bahwa telah melakukan audit kepabeanan kepada Perusahaan Pemohon Banding, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST611/BC/ 2017 tanggal 12 September 2017, dan atas pelaksanaan audit tersebut Terbanding telah menguraikan ke Laporan Hasil Audit Pemohon Banding, LHA Nomor : LHA-6/BC.092/IU/ 2018 tanggal 9 Januari 2018 berikut dengan lampirannya (selanjutnya dalam Surat ini disebut LHA-6).

bahwa tujuan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Terbanding adalah untuk menguji kepatuhan auditee/Pemohon Banding atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang pengawasannya dilakukan oleh Bea dan Cukai (LHA-6 halaman 2) yang salah satunya adalah menilai dan menguji Nilai Transaksi yang Pemohon Banding ajukan untuk dapat atau tidaknya diterima sebagai Nilai Pabean,

bahwa dari materi Penjelasan LHA, Terbanding telah menunjukkan keengganan dan inkonsistensi untuk mempertimbangkan keberadaan LHA-6 yang merupakan Produk Formal dari Terbanding yang menurut hemat Pemohon Banding disebabkan oleh kenyataan bahwa pada LHA-6, Pemohon Banding Banding secara garis besar telah melaksanakan atau memenuhi ketentuan perundang-undangan khususnya terkait nilai pabean; hal ini ditunjukkan ketika LHA-6 menunjukkan adanya tiga dokumen terkait Nilai transaksi Pemohon Banding yang tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean, dengan serta merta Terbanding mencantumkan dalam Penjelasan LHA, (Penjelasan LHA: Huruf C ANALISIS, Hasil Audit Huruf b)) akan tetapi mengabaikan adanya 3.296 Dokumen terkait nilai transaksi yang dapat diterima sebagai Nilai Pabean (LHA-6 halaman 7);

bahwa dalam angka 2 huruf C ANALISIS Penjelasan LHA, lebih nyata menunjukkan keengganan untuk mempertimbagkan keberadaan LHA-6 dan justru tetap berpendapat sama dengan tanggapan Terbanding atas dokumen pendukung yang secara terbatas Pemohon Banding sampaikan pada persidangan sebagaimana tercermin dalam awal setiap kajiannya yang selalu menggunakan fakta persidangan sebagai acuannya, dengan kata lain, Terbanding telah dengan sengaja mengesampingkan atau menafikan keberadaan fakta sekaligus bukti otentik yang merupakan produk formal Terbanding dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kewenangan yang diamanatkan UU Kepabeanan, yang secara singkat diuraikan sebagai berikut

bahwa dalam melaksanakan usaha dagang, Pemohon Banding senatiasa berusaha sekuat tenaga untuk menjadi Warga Negara Indonesia dan Pembayar Pajak yang Patuh. Untuk itu Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan UU Kepabeanan dan telah diuji oleh Terbanding melalui audit kepabeanan dalam 2 (dua) periode dengan hasil yang sesuai dengan harapan Pemohon Banding (Importir yang Patuh). Oleh karena itu wajar jika Pemohon Banding berhak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum;

bahwa secara factual baik formal maupun material Terbanding sampai dengan saat ini tidak pernah menyampaikan atau menginformasikan atau menjelaskan atau keberadaan audit kepabeanan terhadap PIB-PIB yang tercantum dalam KEP.DJBC, kecuali Pemohon Banding yang telah menginformasikan sejak dalam bentuk DTS sampai dengan adanya, oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa keberadaan LHA-6 dalam persidangan a quo adalah sangat relevan dan penting karena berisi tentang Hasil Pemeriksaan mendalam dan komprehensip terkait PIB-PIB yang tercantum dalam KEP.DJBC, in casu kebenaran nilai transaksi yang diberitahukan, maka atas dasar hal-hal tersebut huruf a,b,c,d dan e diatas dengan ini secara Formal Pemohon Banding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Alat Bukti berupa Copy LHA-6.

Untuk memudahkan pengungkapan fakta persidangan, dengan hormat kami sampaikan matrik sederhana yang merangkum hal-hal, data-data, dan/atau informasi yang tertuang dalam LHA-6 khusunya terkait PIB-PIB yang dimaksud dalam KEP.DJBC sebagai dokumen sengketa a-quo sebagai berikut:

Selain hal tersebut diatas dalam LHA-6 (hal. 13 dan 14) juga dinyatakan antara lain hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah mengimport Porcelain Tiles ukuran 600MM x 600MM,G&G TILE danPRATO Brand, negara asal Chinayang diberitahukan dengan PIB Nomor 024837 tanggal 29 Agustus 2016 dengan Nilai Pabean CIF USD132.582,36 dan oleh Terbanding ditetapkan menjadi CIF USD155.972,70, yang menjadi dasar diterbitkannya SPTNP Nomor SPTNP-003539/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 24 September 2016 dengan tagihan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp169.032.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan nilai pabean atas PIB Nomor 024837 tanggal 29 Agustus 2016 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

bahwa atas penetapan nilai pabean tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor 007/NOTUL/TT/X/2016 tanggal 17 November 2016 yang diterima Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan secara lengkap dan benar pada tanggal 21 November 2016, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-11/WBC.02/2017 tanggal 06 Januari 2017 Terbanding menolak keberatan tersebut sekaligus memperkuat penetapan Pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandar Lampung;

bahwa atas Surat Keputusan tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor 025/BANDING/TT/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 ke Pengadilan Pajak;

bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan dan ketentuan peraturan yang berlaku, Majelis menyimpulkan sebagai berikut:

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan nilai pabean untuk Porcelain Tiles ukuran 600MM x 600MM,G&G TILE danPRATO Brand, negara asal China oleh Pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-003539/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 24 September 2016 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-11/WBC.02/2017 tanggal 06 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean atas Porcelain Tiles ukuran 600MM x 600MM,G&G TILE danPRATO Brand, negara asal ChinaCIF USD132.582,36 sehingga kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda nihil.

Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-11/WBC.02/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-003539/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 24 September 2016, atas nama Pemohon Banding, dan menetapkan nilai pabean atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 024837 tanggal 29 Agustus 2016 yaitu Porcelain Tiles ukuran 600MM x 600MM,G&G TILE danPRATO Brand, negara asal China sebesar CIF USD132.582,36 sehingga kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda nihil.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 oleh Majelis XVIIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.