bahwa sengketa ini terjadi karena adanya perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan perpajakan terkait pengenaan pajak atas premi asuransi kesehatan;

Menurut Terbanding

bahwa pemeriksaan terhadap Pemohon Banding dilakukan dalam rangka penutupan cabang dan diketahui terdapat objek PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding yang terdiri dari:

bahwa premi asuransi kesehatan sebesar Rp1.084.151.039,00 tidak termasuk dalam penggantian atau imbalan dalam bentuk natura maupun kenikmatan. Dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh dinyatakan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula, dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan bukan merupakan objek pajak;

bahwa premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja boleh dibebankan sebagai biaya clan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan objek pajak. Dalam memori penjelasan Pasal 6 .ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf d dinyatakan pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, tetapi bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan yang merupakan Objek Pajak;

bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) PER-31/2012 dinyatakan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri;

Penjelasan Terbanding dalam persidangan:

bahwa sengketa ini terkait penghasilan yang diterima terkait pembayaran premi asuransi yang dilakukan Pemohon Banding untuk karyawannya. Menurut Terbanding masuk di kategori pembayaran lainnya yaitu premi asuransi karyawan Pemohon Banding. Pemohon Banding langsung membayar ke perusahaan asuransi namun atas nama karyawannya;

bahwa terkait dua cara pembayaran premi yang dilakukan yang menurut Pemohon Banding ada yang dibayar ke perusahaan asuransi dan ada yang merupakan penggantian karena lebih dulu dibayar oleh karyawan, dalam Surat Keberatan Terbanding tidak menemukan penjelasan bahwa pembayaran premi dilakukan dengan 2 cara tersebut. Jadi alasan ini baru diketahui dalam persidangan dan tidak mengetahui rincian yang dimaksud Pemohon Banding;

Pendapat Akhir Terbanding Nomor S-6062/PJ.07/2017 tanggal 02 Oktober 2017, dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa koreksi Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pajak Pasal 21 berasal dari perbedaan perlakuan Premi Asuransi Kesehatan sebagai Objek Pemotongan PPh Pasal 21 antara Pemohon Banding dengan Terbanding. Terbanding berpendapat atas Premi Asuransi Kesehatan untuk karyawan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp1.084.151.039,00 merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21, sehingga terdapat selisih jumlah objek PPh Pasal 21 sebesar Rp1.084.151.039,00;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Objek Pemotongan PPh Pasal 21 dengan alasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (d) UU PPh yang menyatakan sbb:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf (d) UU PPh yang menyatakan sbb:

bahwa pembayaran premi asuransi yang menjadi dasar koreksi Terbanding langsung dilakukan oleh pemberi kerja (Pemohon Banding) kepada pihak asuransi. Premi tersebut bukan merupakan tunjangan yang diberikan kepada karyawan, sehingga tidak diperhitungkan sebagai penghasilan bagi karyawan yang bersangkutan. Dengan demikian pembayaran asuransi tersebut dikategorikan sebagai pemberian natura atau kenikmatan bagi karyawan yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal positif atas biaya premi asuransi kesehatan dalam pelaporan SPT PPh Badan tahun 2014;

Bahwa dalam pemeriksaan PPh Badan tahun 2014, Terbanding telah mengakui koreksi fiskal positif atas biaya premi asuransi kesehatan tersebut dan telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas PPh Badan tahun 2014.

Penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan:

bahwa ada 2 hal yang menjadi sengketa yaitu premi asuransi dan penggantian biaya rumah sakit. Untuk yang asuransi merupakan premi asuransi kumpulan jadi tidak menunjuk ke masing-masing polis karyawan. Biasanya polisnya yang tertanggung atas nama karyawan tersebut jadi kalau misal dia keluar preminya akan ikut namun untuk kasus ini tidak karena merupakan premi asuransi kumpulan, jadi ini semacam kerjasama antara perusahaan untuk memberikan manfaat;

bahwa perlakuan ini sudah konsisten dilakukan oleh Pemohon Banding dan hampir tiap tahun diperiksa oleh Terbanding. Dari sisi pelaporan selalu diperlakukan sebagai natura dan di PPh Pasal 21 bukan objek PPh Pasal 21, menjadi sengketa di tahun ini saja sedangkan di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah dikoreksi Terbanding;

bahwa yang mengenakan PPh 21 atas pembayaran premi tersebut adalah KPP lokasi;

Pendapat Akhir Pemohon Banding tanpa nomor tanggal 4 Oktober 2017 dan Pendapat Akhir Tambahan tanpa nomor tanggal 5 Oktober 2017, dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap berkas banding diketahui Terbanding melakukan koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.084.151.039,00 dengan penjelasan Terbanding sebagai berikut :

bahwa terkait dengan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.084.151.039,00 yang dilakukan oleh Terbanding sebagaimana tersebut di atas Pemohon Banding memberikan tanggapan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa dengan demikian, menurut Majelis atas pembayaran premi asurasi kesehatan sebagaimana tersebut di atas karyawan Pemohon Banding memperoleh tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang sehingga dikategorikan sebagai natura/kenikmatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang dikecualikan dari objek pajak;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.084.151.039,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00086/KEB/WPJ.17/2016 tanggal 08 Desember 2016 tidak dapat dipertahankan dan Dasar Pengenaan Pajak Pemohon Banding dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00086/KEB/WPJ.17/2016 tanggal 08 Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00001/201/14/904/15 tanggal 13 Nopember 2015 Masa Pajak Januari s.d Desember 2014, atas nama: Pemohon Banding, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Demikian diputus di Surabaya berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XIIIA Pengadilan Pajak setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017, dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.