bahwa nilai sengketa dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Kredit Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2013 berupa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp1.543.497.157,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa nilai sengketa dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Terbanding atas:

bahwa berdasarkan penelitian SSPCP, diketahui bahwa atas 2 setoran sejumlah Rp1.424.000,00 dan Rp1.422.000,00 tersebut tidak ada di NTPN pada Sistem Informasi DJP;

bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam proses keberatan, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen impor atas Pajak Pertambahan Nilai impor sebesar Rp1.424.000,00 dan Rp1.422.000,00;

bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen pembelian Pemohon Banding, diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan pembelian dari PT PSAJ Berupa lembaran plastik (CPP Film) dengan berbagai tipe dan ukuran untuk kemudian dijual kembali kepada PKP pembeli;

bahwa dalam transaksi bisnis perusahaan pengolahan yang umum terjadi, suatu perusahaan akan menerima purchase order dari calon pembeli, melakukan pembelian bahan baku dari pemasok, melakukan pengolahan barang hingga menghasilkan produk, menerbitkan invoice kepada pembeli, dan menerbitkan surat jalan apabila yang dijual siap untuk dikirimkan kepada pembeli, berdasarkan penelitian atas data yang diserahkan Pemohon Banding berupa rekapitulasi pembelian Pemohon Banding dari PT PSAJ beserta dokumen arus barang berupa fotokopi Faktur Pajak Masukan terkait PT PSAJ, Faktur Pajak keluaran dan surat jalan atas penjualan terkait barang yang diperoleh dari PT PSAJ, diketahui bahwa terdapat penjualan Pemohon Banding yang surat jalannya diterbitkan Pemohon Banding sebelum terbitnya faktur pajak masukan atas transaksi pembelian dari PT PSAJ, berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (9) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, faktur pajak masukan dari PT PSAJ tersebut tidak memenuhi persyaratan material faktur pajak karena berisi keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak yaitu tanggal penerbitan faktur pajak tidak sesuai dengan tanggal penyerahan Barang Kena Pajak yang sesungguhnya dari PT PSAJ ke Pemohon Banding, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai serta Pasal 17 ayat (3) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, atas faktur pajak masukan dari PT PSAJ tersebut tidak dapat dikreditkan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penelitian atas data yang diserahkan Pemohon Banding berupa rekapitulasi pembelian Pemohon Banding dari PT PSAJ beserta dokumen arus barang berupa fotokopi Faktur Pajak Masukan terkait PT PSAJ, diketahui juga terdapat penjualan Pemohon Banding yang surat jalannya diterbitkan Pemohon Banding setelah terbitnya faktur pajak masukan atas transaksi pembelian dari PT PSAJ sehingga Terbanding dapat meyakini kebenaran Pajak Masukan yang dikreditkan Pemohon Banding terkait transaksi pembelian dari PT PSAJ tersebut, berdasarkan hal tersebut, Terbanding membatalkan koreksi Terbanding (Pemeriksa) atas Pajak Masukan dari PT PSAJ untuk faktur pajak sebagai berikut:

bahwa atas koreksi Pajak Masukan dalam negeri dengan alasan konfirmasi belum dijawab, Terbanding telah menyampaikan konfirmasi ulang dan dijawab KPP terkait dengan rincian sebagai berikut:

bahwa atas koreksi Pajak Masukan Pemohon Banding memberikan dokumen arus uang dan barang seperti rekening koran, invoice, faktur pajak, bukti pengeluaran bank dan Faktur Pajak Masukan, Terbanding berpendapat bahwa bukti pendukung tersebut telah cukup untuk meyakini kebenaran transaksi sehingga Pajak Masukan tersebut dapat diakui;

bahwa atas Pajak Masukan yang dikoreksi Terbanding (Pemeriksa) karena konfirmasi belum dijawab, Terbanding juga melakukan penelitian atas Data Penyandingan Faktur PKPM dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam pengajuan keberatan berupa fotokopi: rekening koran, bukti pengeluaran bank, invoice, dan Faktur Pajak Masukan, berdasarkan persandingan Faktur PKPM atas Pajak Masukan sebesar Rp1.409.700,00 telah di laporkan di KPP lawan transaksi terdaftar, sehingga atas Pajak Masukan sebesar Rp1.409.700,00 dapat dikreditkan, Terbanding berpendapat bahwa bukti pendukung tersebut telah cukup untuk meyakini kebenaran transaksi sehingga Pajak Masukan sebagaimana tercantum dalam huruf t dapat diakui;

bahwa atas Pajak Masukan sebesar Rp1.250.000,00 berdasarkan data penyandingan faktur PKPM di Sistem Informasi DJP per tanggal 27 Oktober 2016 belum dilaporkan di KPP lawan transaksi terdaftar, sehingga atas Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;

bahwa atas pembelian dari PT bahwa terdapat pajak masukan yang faktur pajaknya diterbitkan setelah tanggal surat jalan penjualan sebesar Rp1.539.401.157,00;

bahwa atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan terdapat Pajak Masukan atas pembelian Barang Kena Pajak dari PT PSAJ dimana faktur pajak masukannya diterbitkan setelah tanggal surat jalan penjualan, dalam penjelasan Pasal 13 ayat (9) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan bahwa Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipesamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material, berdasarkan hal tersebut, penerbitan faktur pajak yang diterbitkan setelah tanggal surat jalan tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (9) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 9 ayat (2b) dan Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai serta Pasal 17 ayat (3) Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012;

bahwa berdasarkan hasil penelitian, Terbanding berpendapat bahwa koreksi Terbanding (Pemeriksa) atas Pajak Masukan dalam negeri adalah tidak tepat, dan mengoreksi perhitungan Pemeriksa dengan rincian sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil penelitian atas data/dokumen dan ketentuan perpajakan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, Terbanding mengusulkan untuk mempertahankan sebagian koreksi Terbanding sebesar Rp1.543.497.157,00;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembelian barang kena pajak dan jasa kena pajak serta mengkreditkan faktur pajak masukan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sesuai dengan Pasal 9 ayat 8 huruf b, Pemohon banding juga telah mengkreditkan faktur pajak masukan sesuai dengan Pasal 13 ayat 5 yang mana dalam Faktur Pajak sudah dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang memuat:

bahwa sehingga dapat disimpulkan Pemohon Banding telah mengkreditkan Faktur pajak masukan sesuai dengan peraturan diatas sebagaimana syarat sahnya pengkreditan Faktur Pajak masukan tentang syarat formal dan material faktur pajak, mengenai temuan Terbanding bahwa terdapat penjualan Pemohon Banding yang surat jalannya diterbitkan Pemohon Banding sebelum terbitnya faktur pajak masukan atas transaksi pembelian dari PT. PSAJ, menurut Pasal 13 ayat (9) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai bahwa faktur pajak masukan dari PT. PSAJ tersebut tidak memenuhi persyaratan material faktur pajak karena berisi keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya mengenai penyerahan Barang kena pajak yaitu tanggal penerbitan faktur pajak tidak sesuai dengan tanggal penyerahan Barang Kena Pajak yang sesungguhnya dari PT PSAJ ke Pemohon Banding, atas faktur pajak masukan dari PT PSAJ tersebut tidak dapat dikreditkan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan Alur Pembelian dan penjualan dari Pemohon Banding sebagai berikut:

bahwa Pajak Masukan atas pembelian barang dagangan dari PT. PSAJ, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan, karena barang-barang tersebut termasuk dalam daftar barang-barang yang Pemohon Banding jual selama ini, dan juga sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pihak penjual sehingga dalam hal ini tidak menimbulkan kerugian bagi Negara, transaksi jual beli yang terjadi melibatkan fisik barang (ada arus barang) dan pembayaran (ada arus uang) serta seluruh transaksi dicatat dalam pembukuan perusahaan yang setiap tahun di audit oleh Kantor Akuntan Publik, Pemohon Banding dapat membuktikan pembayaran atas pembelian barang dagangan tersebut sebesar Rp1.544.425.857,00;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan alur usaha Pemohon Banding sebagai berikut:

bahwa tahapan awal adalah melakukan pembelian raw material (Biji resin) yang kemudian diolah menjadi barang jadi berupa plastik (Cast polyproplyene), barang yang telah diolah tersebut (Barang Jadi) akan menjadi barang yang Pemohon Banding jual kepada pelanggan;

bahwa dalam perjalanannya karena kemampuan produksi dan kapasitas mesin Pemohon Banding tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan pelanggan, maka Pemohon Banding melakukan pembelian Cast polyproplyene dari vendor Pemohon Banding (PT.PSAJ), dan masuk dalam persediaan, kemudian dijual kepada pelanggan, hal ini Pemohon Banding lakukan demi menjaga relasi dengan customer/pelanggan agar tidak lari kepada vendor lainnya, ini adalah hal yang lumrah dalam menghadapi persaingan, serta menjaga nama baik perusahaan;

bahwa pada waktu pemeriksaan dilakukan serta saat penelaah keberatan, Terbanding tidak pernah meminta Pemohon Banding untuk menjelaskan proses bisnis Pemohon Banding, Terbanding hanya meminta daftar pajak masukan dan keluaran, yang kemudian disimpulkan dan menentukan “bahwa Pemohon Banding menjual barang mendahului pembelian”, ini adalah hal yang tidak mungkin Pemohon Banding lakukan., bagaimana mungkin Pemohon Banding melakukan penjualan barang, disisi lain barangnya tidak ada, padahal Pemohon Banding melakukan penjualan diambil dari stock (Persediaan) Pemohon Banding, adapun penjualan barang (Cast polyproplyene) dengan jenis dan jumlah yang sama adalah barang yang tidak Pemohon Banding produksi, tetapi Pemohon Banding beli dari vendor Pemohon Banding (PT.PSAJ);

bahwa dari penjelasan diatas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan keputusan menolak koreksi sebesar Rp1.544.425.857,00 yang dilakukan Terbanding;

bahwa menurut Majelis, dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai objek pajak atas nilai penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp9.287.000,00 atau dengan PPN terutang sebesar Rp928.700,00 dan mengenai kredit pajak sebesar Rp1.543.497.157,00, sehingga jumlah koreksi Terbanding yang tidak disetujui Pemohon Banding sampai dengan Surat Keberatan adalah sebesar Rp1.544.425.857,00;

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyatakan bahwa koreksi yang tidak disetujui Pemohon Banding adalah sebesar Rp1.543.497.157,00, sehingga terdapat perbedaan nilai sengketa sebesar Rp928.700,00;

bahwa menurut Majelis, perbedaan nilai sengketa sebesar Rp928.700,00 dikarenakan adanya nilai penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp9.287.000,00. Berdasarkan keterangan Pemohon Banding yang disampaikan dalam persidangan, atas nilai penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp9.136.345,00 tidak diajukan banding oleh Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa menjadi sebesar Rp1.375.228.590,00;

bahwa menurut Majelis, yang menjadi sengketa adalah Koreksi Kredit Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2013 Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp1.543.497.157,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Penelitian Keberatan diketahui sengketa yang diajukan banding adalah :

Dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan setuju atas koreksi Pajak Masukan atas Impor BKP sebesar Rp2.846.000,- dan jawaban konfirmasi “tidak ada” sebesar Rp1.250.000,- sehingga sengketa banding adalah Rp1.543.497.157,-

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi karena ditemukan pajak masukan yang berdasarkan surat jalan atas pembelian barang tersebut mempunyai tanggal yang lebih baru dari pada tanggal faktur penjualannya, sehingga memenuhi keterangan faktur pajak yang tidak benar, oleh karena itu atas faktur pajak pembeliannya tidak dapat dikreditkan. Jumlah sengketa sesuai dengan daftar pada Surat Uraian Banding.

bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam melakukan koreksi dengan mendasarkan pada ketentuan perpajakan sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam surat banding antara lain menjelaskan sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding berdasarkan bukti dan fakta di lapangan membuktikan bahwa semua transaksi yang Pemohon Banding lakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 9 (8) dan Pasal 13 (5) dan (9) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah, oleh karena itu besarnya Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Masa Pajak Juni 2013 yang masih harus dibayar adalah Lebih Bayar sebesar Rp4.192.639.857,00;

bahwa Pajak Masukan atas Pembelian Barang Dagang tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan, karena barang-barang tersebut termasuk dalam daftar barang-barang yang Pemohon Banding jual selama ini, dan juga sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pihak Penjual sehingga dalam hal ini tidak menimbulkan kerugian bagi negara, transaksi jual beli yang terjadi melibatkan fisik barang (ada arus barang) dan pembayaran (ada arus uang) dan semuanya dicatat dalam pembukuan perusahaan yang setiap tahun di audit oleh Kantor Akuntan publik;

bahwa Pemohon Banding juga dapat membuktikan Bukti Pembayaran atas Pembelian barang dagang tersebut sebesar Rp1.540.651.157,00;

bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam surat uraian banding menjelaskan antara lain sebagai berikut:

berdasarkan penelitian atas data yang diserahkan Pemohon Banding berupa rekapitulasi pembelian Pemohon Banding dari PT PSAJ beserta dokumen arus barang berupa fotokopi Faktur Pajak Masukan terkait PT PSAJ, Faktur Pajak keluaran dan surat jalan atas penjualan terkait barang yang diperoleh dari PT PSAJ, diketahui bahwa terdapat penjualan Pemohon Banding yang surat jalannya diterbitkan Pemohon Banding sebelum terbitnya faktur pajak masukan atas transaksi pembelian dari PT PSAJ. Berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (9) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, faktur pajak masukan dari PT PSAJ tersebut tidak memenuhi persyaratan material faktur pajak karena berisi keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak yaitu tanggal penerbitan faktur pajak tidak sesuai dengan tanggal penyerahan Barang Kena Pajak yang sesungguhnya dari PT PSAJ ke Pemohon Banding. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai serta Pasal 17 ayat (3) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, atas faktur pajak masukan dari PT PSAJ tersebut tidak dapat dikreditkan Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor: 008/PJK/BTI/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

bahwa dalam perjalanannya karena kemampuan produksi dan kapasitas mesin Pemohon Banding tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan pelanggan, maka Pemohon Banding melakukan pembelian Cast polyproplyene dari vendor Pemohon Banding (PT.PSAJ), dan masuk dalam persediaan, kemudian dijual kepada pelanggan, hal ini Pemohon Banding lakukan demi menjaga relasi dengan customer/pelanggan agar tidak lari kepada vendor lainnya, ini adalah hal yang lumrah dalam menghadapi persaingan, serta menjaga nama baik perusahaan;

bahwa hal yang tidak mungkin Pemohon Banding lakukan, bagaimana mungkin Pemohon Banding melakukan penjualan barang, disisi lain barangnya tidak ada, padahal Pemohon Banding melakukan penjualan diambil dari stock (Persediaan) Pemohon Banding, adapun penjualan barang (Cast polyproplyene) dengan jenis dan jumlah yang sama adalah barang yang tidak Pemohon Banding produksi, tetapi Pemohon Banding beli dari vendor Pemohon Banding (PT.PSAJ).

bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam pendapat akhir yang disampaikan dalam sidang ke 12 tanggal 02 Juni 2018 menjelaskan antara lain sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam pendapat akhir yang disampaikan dalam sidang ke 12 tanggal 02 Juni 2018 menjelaskan antara lain sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan bukti-bukti dokumen antara lain sebagai berikut”

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi pembelian Pemohon Banding dari PT PSAJ yang berisi daftar penjualan dan daftar pembelian yang disajikan dalam suatu daftar, kemudian dilakukan penelitian dengan dokumen arus barang berupa fotokopi Faktur Pajak Masukan terkait PT PSAJ, Faktur Pajak keluaran dan surat jalan atas penjualan terkait barang yang diperoleh dari PT PSAJ.

bahwa menurut Majelis, Terbanding telah memaknai daftar penjualan dan pembelian dari PT PSAJ adalah terdapat keterkaitan antara baris kolom pada pembelian adalah asal mula barang yang dijual pada baris yang sama pada kolom penjualan. Sementara Pemohon Banding memberikan daftar pembelian barang dari PT PSAJ yang dijual oleh Pemohon Banding, bukan diartikan bahwa baris penjualan yang barangnya berasal dari pembelian pada baris yang sama. Bahwa daftar pembelian dari PT PSAJ adalah hal yang terpisah dengan daftar penjualan yang barangnya berasal dari PT PSAJ.

bahwa menurut Majelis, Terbanding tidak melakukan uji tambahan untuk memberikan keyakinan atas kebenaran rekapitulasi pembelian Pemohon Banding dari PT PSAJ dan pemahaman tentang makna daftar yang termuat di dalamnya dengan melakukan uji pada Kartu Persediaan, sebelum dokumen rekapitulasi dipakai sebagai dasar utama melakukan koreksi.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding telah memberikan bukti rincian untuk seluruh sengketa dalam bentuk dokumen Daftar Arus Barang Pembelian dan Penjualan (Bukti P-57), yang memuat Perolehan Barang ((Nama Penjual, NPWP, Faktur Pajak, tanggal, DPP, PPN, Masa, Faktur/Invoice (Nomor, Tanggal, Jenis Barang, Jumlah (Kg), DPP (USD), PPN (USD), jumlah tagihan) dan Surat Jalan (Nomor dan tanggal)), kemudian Penyerahan BKP (Nomor Invoice, Nomor Faktur Pajak, Tanggal, Pembeli, Alamat, Jenis Barang, Jumlah (Kg), Lebar, DPP (Lokal), DPP (Ekspor)). Pada kolom Perolehan/Pembelian Barang (DPP (Rupiah)) tertulis total Rp15.394.011.542,00, dan pada (PPN (Rupiah)) tertulis total Rp1.539.401.157,00. Bahwa total PPN dalam rincian telah sama dengan jumlah PPN Masukan yang menjadi sengketa sebagaimana daftar yang dimuat oleh Terbanding dalam surat uraian banding yaitu sebesar Rp1.539.401.157,00.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dengan Daftar Arus Barang Pembelian dan Penjualan (Bukti P-57) membuktikan bahwa barang yang dibeli dari PT PSAJ yang PPN Masukan dikoreksi oleh Terbanding, telah dilakukan penjualan dengan surat jalan penjualan bertanggal setelah tanggal faktur pajak pembeliannya, sebagaimana tersaji pada bagian kanan pada daftar tersebut. Sebagai contoh koreksi Terbanding atas Faktur Pajak No. 010.900- 13.63341443 tanggal 12 Juni 2013 dengan PPN sebesar Rp20.026.762,00 telah dijual pada tanggal 12 Juni, 24 Juni, 26 Juni, 26 Juni, 27 Juni, dan 17 Juli 2013.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding telah memberikan sampel sebanyak 10 faktur pajak yang menjadi sengketa dalam sebuah Daftar Sample Arus Barang Pembelian dan Penjualan (Bukti P-58) beserta bukti pendukungnya. Bahwa muatan kolom pada Daftar Sample Arus Barang Pembelian dan Penjualan adalah sama dengan Daftar Arus Barang Pembelian dan Penjualan sebagaimana di atas (Bukti P-57).

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding telah memberikan bukti rincian Kartu Persediaan (Bukti P-55 Daftar Persediaan Barang Januari – Desember 2013)

bahwa mengingat banyaknya transaksi, Majelis akan melakukan pengujian secara sample tentang makna dari rekapitulasi pembelian Pemohon Banding dari rekapitulasi pembelian Pemohon Banding dari PT PSAJ, apakah penjualan barang suatu transaksi pada daftar aquo adalah berasal dari barang yang dibeli pada baris yang sama.

bahwa Majelis mengambil sample yaitu PT PSAJ NPWP - Nomor Faktur Pajak No. 010.900- 13.63341443 tanggal 12 Juni 2013 dengan PPN sebesar Rp20.026.762,00 (Koreksi nomor 3 pada Kertas Kerja Penelitian Keberatan Bukti T7 dan Nomor 1 pada Daftar Sample Arus Barang Pembelian dan Penjualan (Bukti P-58)) sebagaimana telah dibahas juga oleh Terbanding.

bahwa menurut Majelis, pada halaman 4 dan 5 Kartu Persediaan Juni tercantum pada tanggal 12 Juni 2013 terdapat penerimaan jumlah kuantitas HHK25 dengan surat jalan No. 35369 dengan jumlah sebanyak 669,76Kg yang menjadi sengketa. Sementara terdapat pengeluaran pada tanggal 4 Juni 2013 dengan Surat Jalan No. 69525 dengan jumlah 2.100,28Kg, yang diambil dari persediaan pada tanggal 4 Juni 2013 sebanyak pada baris sebelumnya sebanyak 310.467,65Kg.

bahwa menurut Majelis, pada halaman 10 dan 11 Kartu Persediaan Juni tercantum pada tanggal 12 Juni 2013 terdapat penerimaan jumlah kuantitas HHK30 dengan surat jalan No. 35369 dengan jumlah sebanyak 8.737,18 Kg (855,06Kg + 1.441,44Kg + 3.243,24Kg + 3.197,44Kg) yang menjadi sengketa. Sementara terdapat pengeluaran pada tanggal 3 Juni 2013 dengan Surat Jalan No. 69482, No. 69483, No. 69484, No. 69485, dan No. 69487 dengan jumlah masing-masing sebanyak 599,52Kg, 2.597,92Kg, 855,06Kg, 1.441,44Kg, dan 3.243,24Kg yang diambil dari persediaan pada tanggal 2 Juni 2013 sebanyak 399.323,51Kg.

bahwa menurut Majelis, dari Kartu Persediaan di atas dapat disimpulkan pengeluaran barang HHK25 dengan Surat Jalan tanggal 4 Juni 2013 No. 69525 diambil dari persediaan tanggal 4 Juni 2013 dan untuk HHK30 dengan Surat Jalan tanggal 3 Juni 2013 No. 69482, No. 69483, No. 69484, No. 69485, dan No. 69487 diambil dari persediaan pada tanggal 2 Juni 2013. Hal tersebut tidak terkait dengan penerimaan barang tanggal 12 Juni dengan untuk HHK25 dengan surat jalan No. 35369 jumlah sebanyak 669,76Kg, dan untuk HHK30 sebanyak 8.737,18 Kg. Dengan demikian pernyataan Terbanding bahwa pembelian dari PT PSAJ NPWP - Faktur Pajak Pajak yaitu PT PSAJ NPWP - Nomor Faktur Pajak No. 010.900-13.63341443 tanggal 12 Juni 2013 dengan PPN sebesar Rp20.026.762,00 dijual tanggal 3 Juni 2013 untuk HHK 30 dengan Surat Jalan No. 69482, No. 69483, No. 69484, No. 69485, dan No. 69487 dan untuk HHK25 dengan Surat Jalan No. 69525 tanggal 4 Juni 2013 adalah tidak tepat.

bahwa Majelis mengambil sample PT PSAJ NPWP - Nomor Faktur Pajak No 010.900- 13.63341448 tanggal 12 Juni 2013 dengan PPN sebesar Rp33.931.580,00 (Koreksi nomor 8 pada Kertas Kerja Penelitian Keberatan Bukti T7 dan Nomor 5 pada Daftar Sample Arus Barang Pembelian dan Penjualan (Bukti P-58)) sebagaimana telah dibahas juga oleh Terbanding.

bahwa menurut Majelis, pada halaman 26 Kartu Persediaan Juni tercantum jumlah kuantitas KHMM25 pada tanggal 12 Juni 2013 terdapat penerimaan antara lain dengan surat jalan 35374 dengan jumlah 13.761,16Kg (1.818,24Kg + 1.605,24Kg + 2.113,02Kg + 1.998,40Kg + 2.042,08Kg + 695,24Kg + 3.488,94Kg) yang menjadi sengketa. Sementara pada tanggal 5 Juni 2013 dengan Surat Jalan No. 69540 dan No. 69545 (sebagaimana disebutkan dalam KKP Terbanding baris nomor 8) pada Kartu persediaan tertera pengeluaran sebanyak 4.184,18Kg dan 9.576,98Kg yang diambil dari persediaan pada tanggal 4 Juni 2013 sebanyak 166.630,14Kg.

bahwa menurut Majelis, dari Kartu Persediaan di atas dapat disimpulkan untuk Surat Jalan No. 69540 dan No. 69545 pada tanggal 5 Juni 2013 diambil dari persediaan tanggal 4 Juni 2013 dan tidak terdapat kaitan dengan barang masuk dengan surat 35374 dengan jumlah 13.761,16Kg tanggal 12 Juni 2013. Dengan demikian pernyataan Terbanding bahwa pembelian dari PT PSAJ NPWP - Faktur Pajak nomor Pajak No 010.900-13.63341448 tanggal 12 Juni 2013 dengan PPN sebesar Rp33.931.580,00 dijual tanggal 5 Juni 2013 dengan Surat Jalan No. 69540 dan No. 69545 adalah tidak tepat.

bahwa Majelis mengambil sample PT PSAJ NPWP - Nomor Faktur Pajak No 010.900- 13.66341453 tanggal 12 Juni 2013 dengan nilai PPN sebesar Rp33.914.734,00 (Koreksi nomor 13 pada Kertas Kerja Penelitian Keberatan Bukti T7 dan Nomor 9 pada Daftar Sample Arus Barang Pembelian dan Penjualan (Bukti P-58)) sebagaimana telah dibahas juga oleh Terbanding.

bahwa menurut Majelis, pada halaman 5 Kartu Persediaan Juni tercantum jumlah kuantitas HHK25 pada tanggal 12 Juni 2013 terdapat penerimaan antara lain dengan surat jalan No 35380 dengan jumlah 15.388,10Kg (1.869,14Kg + 2.416,96Kg + 2.562,56Kg + 8.539,44Kg) yang menjadi sengketa dan surat jalan lainnya. Sementara dengan Surat Jalan No. 69556, No. 69574, No. 69578, No. 69579, dan No. 69582 tanggal 7 Juni 2013 (sebagaimana disebutkan pada KKP Terbanding baris nomor 13) tertera pada Kartu Persediaan pengeluaran masing-masing sebanyak 2.416,96Kg, 8.037,12Kg, 4.025,84Kg, 2.562,56Kg dan 669,76Kg yang diambil dari persediaan tanggal 7 Juni 2013 pada baris sebelumnya dengan sebanyak 326.132,11Kg.

bahwa menurut Majelis, dari Kartu Persediaan di atas dapat disimpulkan untuk HHK25 dengan Surat Jalan No. 69556, No. 69574, No. 69578, No. 69579, dan No. 69582 tanggal 7 Juni 2013 (sebagaimana disebutkan pada KKP Terbanding baris nomor 13) dikeluarkan dari persediaan pada tanggal 7 Juni 2013 . Dalam hal ini tidak terdapat kaitan dengan penerimaan No 35380 tanggal 12 Juni 2013 dengan jumlah 15.388,10Kg dari PT PSAJ. Dengan demikian pernyataan Terbanding bahwa pembelian dari PT PSAJ NPWP - Faktur Pajak No 010.900-13.66341453 tanggal 12 Juni 2013 dengan nilai PPN sebesar Rp33.914.734,00, telah dijual dengan Surat Jalan No. 69556, No. 69574, No. 69578, No. 69579, dan No. 69582 tanggal 7 Juni 2013 adalah tidak tepat.

bahwa menurut Majelis, Pasal 12 ayat (3) ) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) dinyatakan:

Penjelasan ayat (3):
“Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

bahwa menurut Majelis, Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (selanjutnya disebut dengan PMK 17/2013 sebagai berikut:

“Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

bahwa menurut Majelis, Pasal 4 huruf 'c' Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan (selanjutnya disebut dengan PER 23/2013), yaitu:
“Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

bahwa menurut Majelis, koreksi Terbanding atas Kredit Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2013 berupa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp1.539.401.157,00 belum memenuhi bukti kompeten yang cukup sebagaimana dimaksud dalam PMK 17/2013 dan PER 23/2013, sehingga tidak dapat dipertahankan, mempertahankan koreksi Terbanding Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 4.096.000,00, mempertahankan koreksi Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp9.287.000,00 dan mempertahankan koreksi Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp(9.287.000,00);

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon Banding dapat membuktikan sebagian alasan bandingnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00325/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 17 Nopember 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00152/207/13/062/15 tanggal 21 Agustus 2015 Masa Pajak Juni 2013, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 110710.16/2013/PP, atas nama Pemohon Banding, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2013 menjadi:

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 oleh Hakim Majelis XII B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding;