bahwa nilai sengketa terbukti dalam Banding ini adalah koreksi atas nilai Dasar Pengenaan Pajak atas Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014 sebesar Rp18.829.201.923,00 dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Hukum:

Alasan Pengajuan Banding:

bahwa Pemohon Banding selaku Pemohon Banding merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa agensi dan konsultasi dalam hal periklanan, dimana dalam kegiatan operasinya secara sederhana dapat Pemohon Banding sampaikan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan perjanjian afiliasi dengan pihak PT FCBI selaku pihak yang menyediakan jasa konsultasi dalam bidang periklanan ini dimana Pemohon Banding tidak memiliki keahlian ataupun jaringan yang dibutuhkan untuk memperoleh referensi klien ataupun menyelesaikan jasa yang dibutuhkan kepada para klien Pemohon Banding, dimana dalam hal ini berupa ide kreatif, para ahli di bidang periklanan, akses informasi maupun dalam bidang periklanan ataupun jenis dari suatu industri tertentu. Maka Pemohon Banding setuju untuk bekerjasama secara afiliasi dan menggunakan merek dagang FCB dalam menjalankan usaha.

bahwa secara gambaran umum laporan keuangan dari tahun 2013 hingga 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding sampaikan bahwa secara umum perusahaan memiliki laba kotor yang baik atas pengerjaan proyek yang dilakukan, namun belum dapat memenuhi tingkat efisiensi kegiatan operasional perusahaan untuk dapat mencatatkan laba, dimana dalam hal ini komponen terbesar dari Beban Operasional merupakan pembayaran jasa konsultasi kepada PT FCBI yang dapat digambarkan sehubungan dengan tahun di atas sebagai berikut:

bahwa pihak PT FCBI merupakan pihak yang memiliki jaringan klien baik secara lokal maupun multinasional, serta merupakan perencana maupun ide kreatif dari hampir seluruh penugasan klien yang dikerjakan oleh Pemohon Banding, sedangkan Pemohon Banding lebih bertindak selaku pelaksana maupun pihak yang melakukan penempatan iklan. Sehingga secara proses bisnis pendapatan Pemohon Banding juga harus memperhatikan biaya dari produksi program iklan ataupun pemasaran yang akan dihasilkan.

bahwa Pemohon Banding memiliki ketergantungan dengan pihak PT FCBI selaku pihak yang memiliki keahlian dalam hal spesifikasi proyek iklan yang ditangani oleh Pemohon Banding sehingga menyebabkan besarnya biaya konsultasi yang Pemohon Banding bayarkan kepada pihak PT FCBI. Namun secara proses bisnis hal ini tentunya menjadi suatu proses investasi atas suatu pekerjaan yang sama di kemudian hari sehingga dapat mengurangi biaya tersebut di kemudian hari.

bahwa tahun pajak 2014 juga terjadi perubahan pemegang saham yang mengakibatkan adanya proses restukturisasi dan perubahan susunan manajemen perusahaan pada akhir tahun pajak 2013, dimana pergantian manajemen ini memberikan dampak bagi Pemohon Banding secara khususnya dalam bidang teknis sehubungan dengan pelaksanaan dan eksekusi atas kegiatan operasional perusahaan sehingga perlu adanya bantuan dari pihak PT FCBI untuk dapat menutupi ketimpangan sehubungan dengan proses transisi ini. Hal ini mengakibatkan meningkatnya biaya konsultan pada biaya tahun tersebut, namun hal ini dapat diatasi oleh Pemohon Banding dengan melihat kembali normalnya biaya tersebut pada tahun 2015 dan 2016.

bahwa seluruh pembayaran ini merupakan pendapatan dari pihak PT FCBI yang merupakan obyek pemajakan di Indonesia, sehingga tidaklah adil jika biaya tersebut juga tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak Pemohon Banding.

A. Sengketa sehubungan dengan Biaya Usaha Lainnya

Penjelasan Mengenai Profesional Fees yang terdiri dari Trademark Fees sebesar Rp314.879.347 dan Service Fee sebesar Rp15.688.171.631.

bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya Pemohon Banding setuju berafiliasi dengan pihak PT FCBI, dimana sesuai dengan perjanjian Amended and Restated Affiliation Agreement tertanggal 23 Oktober 2013 pada Schedule 2 PT FCBI jasa yang disediakan mencakup:

bahwa Pemohon Banding memerlukan sumber daya dan keahlian dari PT FCBI yang merupakan perusahaan konsultan dan perencanaan pemasaran dan promosi agar dapat menyelesaikan penugasan dari pihak klien, dimana dalam hal ini bertindak selaku pihak yang memberikan ide, rencana dan kreatif atas suatu penugasan tersebut.

bahwa berdasarkan poin 5 perjanjian tersebut Pemohon Banding juga berhak untuk memperoleh referensi atas pekerjaan sehubungan klien lokal yang dimiliki oleh jaringan pihak PT FCBI maupun klien multinasional yang kemudian akan diatur lebih jauh dengan perjanjian klien multinasional.

bahwa Pemohon Banding akan membayarkan imbalan jasa sebagaimana diatur pada poin 7 perjanjian tersebut dimana untuk setiap klien akan disetujui masing-masing besaran persentase yang akan diterima dari setiap nilai proyek yang akan ditagihkan (Billing) sebagaimana disebutkan pada Schedule 3 dari perjanjian ini yang disesuaikan seiring dengan waktu berdasarkan persetujuan dari kedua pihak.

bahwa Pemohon Banding juga setuju untuk menggunakan merek dagang dari pihak FCB melalui PT FCBI selaku pemegang hak atas merek dagang tersebut di Indonesia berdasarkan perjanjian Amended and Restated Trademark Sub-License Agreement tertanggal 23 Oktober 2013. Berdasarkan perjanjian tersebut maka sebagaimana diatur pada Poin 2 Pemohon Banding memiliki hak untuk menggunakan merk dagang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya. Dimana sesuai dengan Poin 3 disampaikan bahwa Pemohon Banding akan membayarkan imbalan jasa sebesar 1% dari pembayaran tagihan yang dilakukan.

bahwa Pemohon Banding menyajikan rincian pembayaran sehubungan dengan Professional Fees untuk tahun pajak 2014 untuk setiap klien, dimana untuk keperluan perhitungan Trademark ini Pemohon Banding memberlakukan retention sebesar 10% yang akan dibayarkan pada tahun berikutnya. Dimana perhitungan Trademark Fee dapat dirinci sebagai berikut:

B. Sengketa sehubungan dengan Harga Pokok Penjualan

1. Penjelasan Mengenai Coordination Fees sebesar Rp2.272.675.164,00;

bahwa Pemohon Banding berhak untuk mendapatkan referensi atas klien lokal dalam jaringan PT FCBI maupun klien multinasional yang akan diatur lebih lanjut berdasarkan perjanjian klien multinasional. Hal ini diatur secara khusus pada Poin 5.2 Amended and Restated Affiliation Agreement tertanggal 23 Oktober 2013, dimana disebutkan bahwa persyaratan sehubungan pemberian jasa kepada klien multinasional adalah:

bahwa sehubungan dengan penugasan klien multinasional tersebut kemudian Pemohon Banding menyetujui Coordination Agreement (dalam hal ini sehubungan dengan Beiersdorf dan Mondelez). Berdasarkan perjanjian tersebut, maka Pemohon Banding berhak atas pemberian cakupan jasa sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding membayarkan imbalan jasa berdasarkan perjanjian tersebut berdasarkan proyeksi dan aktualisasi atas biaya sehubungan dengan jasa yang diberikan berdasarkan anggaran yang dibuat dengan biaya tambahan 5% untuk Beiersdorf yang mana untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp297.961.009,00 serta berdasarkan persentase tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak untuk Mondelez yang mana untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp427.326.688,00;

bahwa Pemohon Banding melakukan rekonsiliasi dimana selisih dapat disampaikan sebagai berikut:

bahwa koreksi atas peredaran usaha karena sesuai data ekualisasi pendapatan antara SPT Tahunan PPh Badan dengan SPM PPN, Terbanding melakukan koreksi Peredaran Usaha untuk Tahun Pajak 2014 sebesar Rp553.475.781, berupa DN Staffing Cost BDF 2013 (claim dari customer/CN) dengan alasan:

bahwa Terbanding menerbitkan Surat Panggilan untuk Memberikan Keterangan Nomor S-22/WPJ.4/KP.1200.3/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang sebelumnya telah diterbitkan Surat Peringatan I Nomor S-20/WPJ.04/KP.1200.3/2016 tanggal 25 Mei 2016 dan Surat Peringatan II Nomor S-21/WPJ.04/KP.1200.3/2016 tanggal 30 Mei 2016 kepada Pemohon Banding, namun Pemohon Banding tidak memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan. Selanjutnya Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Untuk Memberikan Keterangan Wajib Pajak tanggal 6 Juni 2016 karena Pemohon Banding tidak memenuhi sebagian buku, catatan, dokumen yang diminta, maka pada tanggal 8 Juni 2016 Terbanding membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen;

bahwa Terbanding selanjutnya tetap mempertahankan koreksi positif tersebut di atas dengan alasan:

bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi karena berdasarkan keterangan dari Wajib Pajak dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan nomor BA-139/WPJ.04/2017 tanggal 17 Mei 2017 Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan bukti peminjaman dokumennya. Wajib Pajak mempercayakan proses pemeriksaan kepada pihak konsultan pajak. Wajib Pajak tidak mengikuti dokumen apa saja yang telah diserahkan oleh konsultan yang telah ditunjuk, namun Wajib Pajak menyimpan bukti penyerahan dokumen kepada konsultan yang ditunjuk. Namun pada saat pembahasan dokumen sebagaimana Wajib Pajak sebutkan pada surat tanggapan hasil pemeriksaan maupun BAP, telah Wajib Pajak serahkan;

bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Pemohon Banding telah menyerahkan data berupa:

bahwa atas penjelasan dan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding saat persidangan, Terbanding berpendapat:

bahwa Terbanding berpendapat koreksi pemeriksa atas peredaran usaha karena adanya retur penjualan tahun 2014 senilai Rp553.475.781,00 sudah tepat;

Koreksi Positif Atas Harga Pokok Penjualan Sebesar Rp2.272.675.164,00 yang terbagi menjadi 2, yaitu:

bahwa koreksi atas HPP – Coordination Fee karena merupakan pengeluaran yang tidak berhubungan dengan mendapatkan, memperoleh, dan memelihara penghasilan, dan tidak didukung dengan bukti kompeten yang cukup. Bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding hanya Bukti Potong PPh Pasal 26;

bahwa pada saat pemeriksaan Terbanding telah melakukan peminjaman buku, catatan, dan dokumen, menerbitkan Surat Peringatan, menerbitkan Surat Panggilan untuk Memberikan Keterangan dan membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen sebagaimana telah diuraikan pada tanggapan atas koreksi Peredaran Usaha;

bahwa dalam surat tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Pemohon Banding menyatakan bahwa biaya Coordination Fee merupakan biaya-biaya supervisi pekerjaan untuk pelanggan PT MIM dan PT Bd Indonesia yang mana pada saat realisasi, biaya akrual tersebut akan dikurangkan atau dikreditkan setelah biaya yang sebenarnya ditagih. Pemohon Banding juga menyatakan bahwa biaya yang seharusnya adalah:

Sehingga total biaya Coordination Fee menurut Pemohon Banding adalah Rp770.287.697,00

bahwa dari koreksi biaya Coordination fee senilai Rp2.272.675.164,00 ini, Pemohon Banding hanya memberikan tanggapan atas Biaya senilai Rp770.287.697,00 dan hanya menyampaikan bukti potong PPh Pasal 26 untuk mendukung tanggapan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan tanggapan pemohon Banding ini, Terbanding berpendapat:

bahwa saat proses keberatan, Terbanding tetap mempertahankan koreksi sesuai ketentuan Pasal 26A Undang-Undang KUP yaitu data/dokumen pendukung terkait dengan koreksi atas Biaya Coordination Fee yang menurut Terbanding adalah data pendukung pembukuan/akuntansi yang merupakan data intern Pemohon Banding sehingga data/dokumen pendukung tersebut merupakan data/dokumen yang seharusnya telah dimiliki oleh Pemohon Banding, yang jika telah diminta oleh Terbanding saat proses pemeriksaan namun baru diserahkan saat keberatan, maka data/dokumen tersebut tidak dapat dipertimbangkan proses penyelesaian keberatan.

bahwa pada persidangan dan uji bukti dilakukan, Pemohon Banding menyampaikan dokumen terkait biaya Coordination Fee yaitu:

bahwa atas dokumen yang disampaikan ini Terbanding berpendapat:

bahwa Terbanding berpendapat, karena tidak adanya bukti pendukung yang membuktikan bahwa biaya coordination fees yang sebenarnya adalah sebesar Rp770.287.697,00 maka alasan Pemohon Banding tidak dapat diyakini kebenarannya.

bahwa atas Selisih Nilai Coordination Fees berdasarkan Pemohon Banding dan Pihak Terbanding sebesar Rp1.502.387.467,00, Pemohon Banding menjelaskan bahwa:

bahwa penjelasan atas Selisih Nilai Coordination Fees berdasarkan Pemohon Banding dan Pihak Terbanding sebesar Rp1.502.387.467,00 ini baru disampaikan oleh Pemohon Banding saat persidangan sehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh Terbanding. Bahwa juga terdapat nilai yang berbeda antara yang dicatat oleh Pemohon Banding dengan bukti dokumen yang disampaikan;

bahwa menurut Terbanding, koreksi pemeriksa atas HPP biaya Coordination Fee senilai Rp2.272.675.164,00 sudah benar;

III. Koreksi Positif Atas Biaya Usaha Lainnya Sebesar Rp16.003.050.978,00

1) Biaya Trademark Fee sebesar Rp314.879.347,00

bahwa biaya ini dikoreksi karena merupakan biaya Royalti atas penggunaan hak yang tidak berhubungan dengan 3 M (mendapatkan, memperoleh, dan memelihara) penghasilan dan tidak didukung dengan bukti kompten yang cukup;

bahwa pada saat pemeriksaan Terbanding telah melakukan peminjaman buku, catatan, dan dokumen, menerbitkan Surat Peringatan, menerbitkan Surat Panggilan untuk Memberikan Keterangan dan membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen sebagaimana telah diuraikan pada dengan tanggapan atas koreksi Peredaran Usaha;

bahwa dalam surat tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Pemohon Banding menyatakan bahwa biaya Trade Mark Fee adalah royalti yang telah dibayarkan kepada FCBI yang merupakan hak royalti atas merk FCB yang dipakai Pemohon Banding. Sesuai perjanjian tertulis, Pemohon Banding harus membayar 1% atas setiap transaksi penjualan ke pelanggan dan Pemohon Banding sudah memotong PPh Pasal 23 atas royati sebesar 15%;

bahwa atas data yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat memberikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan hasil Pemeriksaan untuk biaya Trade Mark Fee, Pemohon Banding berpendapat:

bahwa karena tidak terdapat pembuktian yang memadai atas biaya trade mark fee tersebut, Terbanding berkesimpulan bahwa transaksi pembayaran royalti (biaya trade mark fee) tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sehingga koreksi atas biaya Trade Mark Fee tetap dipertahankan;

bahwa saat proses keberatan, Terbanding tetap mempertahankan koreksi sesuai ketentuan Pasal 26A Undang-Undang KUP yaitu data/dokumen pendukung terkait dengan koreksi atas Biaya Trade Mark Fee yang menurut Terbanding adalah data pendukung pembukuan/akuntansi yang merupakan data intern Pemohon Banding sehingga data/dokumen pendukung tersebut merupakan data/doku men yang seharusnya telah dimiliki oleh Pemohon Banding, yang jika telah diminta oleh Terbanding saat proses pemeriksaan namun baru diserahkan saat keberatan, maka data/dokumen tersebut tidak dapat dipertimbangkan proses penyelesaian keberatan;

bahwa pada persidangan, Pemohon Banding menyampaikan dokumen terkait Biaya Trade Mark Fee yaitu

bahwa Pemohon Banding juga menyampaikan penjelasan bahwa sehubungan dengan perjanjian ini, Pemohon Banding memiliki hak untuk menggunakan merek dagang dan Pemohon Banding akan membayarkan imbalan jasa sebesar 1% dari pembayaran tagihan yang dilakukan. Pemohon Banding memberlakukan retention sebesar 10% yang akan dibayarkan tahun berikutnya;

bahwa atas penjelasan dan bukti yang disampaikan oleh Pemohon banding ini, Terbanding berpendapat:

bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti-bukti yang dapat mendukung alasan Pemohon Banding maka koreksi pemeriksa atas Biaya Consultation Fee-biaya trade mark fee senilai Rp314.879.347,00 sudah benar;

2) Biaya Service Fee sebesar Rp15.688.171.631,00

bahwa biaya ini dikoreksi karena merupakan biaya yang tidak berhubungan dengan 3M (mendapatkan, memperoleh, dan memelihara) penghasilan dan tidak didukung dengan bukti kompten yang cukup;

bahwa pada saat pemeriksaan Terbanding telah melakukan peminjaman buku, catatan, dan dokumen, menerbitkan Surat Peringatan, menerbitkan Surat Panggilan untuk Memberikan Keterangan dan membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen sebagaimana telah diuraikan pada tanggapan atas koreksi Peredaran Usaha;

bahwa dalam surat tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Pemohon banding menyatakan bahwa service fee sebesar Rp15.688.171.631,00 adalah merupakan biaya konsultan yang dibayarkan kepada FCBI yang mana sesuai perjanjian, biaya tersebut dikenakan atas transaksi-transaksi saat menggunakan jasa konsultasi FCBI dalam setiap transaksi penjualan kepada pelanggan Pemohon Banding dengan rate yang masing-masing berbeda (mutual agreement) sesuai dengan tenaga ahli yang digunakan oleh PT FCBI;

bahwa atas data yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat memberikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan hasil Pemeriksaan untuk biaya Servis Fee, Pemohon Banding berpendapat:

bahwa saat proses keberatan, Terbanding tetap mempertahankan koreksi sesuai ketentuan Pasal 26A Undang-Undang KUP yaitu data/dokumen pendukung terkait dengan koreksi atas Biaya Trade Mark Fee yang menurut Terbanding adalah data pendukung pembukuan/akuntansi yang merupakan data intern Pemohon Banding sehingga data/dokumen pendukung tersebut merupakan data/dokumen yang seharusnya telah dimiliki oleh Pemohon Banding, yang jika telah diminta oleh Terbanding saat proses pemeriksaan namun baru diserahkan saat keberatan, maka data/dokumen tersebut tidak dapat dipertimbangkan proses penyelesaian keberatan;

bahwa pada persidangan dan uji bukti dilakukan, Pemohon Banding menyampaikan dokumen terkait Biaya Servis Fee yaitu

bahwa Pemohon Banding juga menyampaikan penjelasan bahwa sehubungan dengan perjanjian ini, Pemohon Banding setuju untuk menggunakan jasa dari PT FCBI dan berdasarkan pemberian jasa tersebut atas setiap proyek klien telah disepakati besarnya tagihan yang akan ditagihkan oleh PT FCBI;

bahwa atas penjelasan dan bukti yang disampaikan oleh Pemohon banding ini, Terbanding berpendapat:

bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti-bukti yang dapat mendukung alasan Pemohon Banding maka koreksi pemeriksa atas Biaya Consultation Fee-biaya servis fee senilai Rp15.688.171.631,00 sudah benar;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

bahwa dalam Sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

bahwa dalam Sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi;

bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang telah menjadi pertimbangan Majelis dalam pembuatan putusan ini;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga dihitung kembali sebagai berikut:

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00287/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/206/14/063/16 tanggal 28 Juni 2016, atas nama Pemohon Banding, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah Majelis setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh Hakim Majelis XIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XIB pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.