bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa gugatan ini adalah penolakan atas penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: S-1565/WPJ.21/KP.01/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Tanggapan Surat Sdri. SAN selaku Penanggung Pajak PT. MM;

Ketentuan Formal

bahwa berdasarkan penelitian Surat Gugatan Penggugat Nomor 01/G-Pajak/PT.MM/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 13 Oktober 2017, diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas:

bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23, tetapi memenuhi ketentuan formal Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Uraian Mengenai Obyek Gugatan

bahwa objek gugatan adalah Surat dari Tergugat Nomor: S-1565/WPJ.21/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Tanggapan Surat Sdri. SAN selaku Penanggung Pajak PT. MM yang merupakan jawaban dari Surat yang dikirim Penggugat tanggal 9 dan 15 Agustus 2017;

Tanggapan Atas Gugatan

bahwa setelah membaca Surat Gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari Penggugat sebagai berikut:

Dasar Hukum

bahwa ketentuan perpajakan yang terkait dengan pokok sengketa yang diajukan gugatan, antara lain:

Tanggapan Tergugat

bahwa berdasarkan penelitian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007 PT.MM diketahui bahwa Penggugat merupakan pemegang saham dan juga berperan sebagai Direktur PT. MM;

bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat termasuk Penanggung Pajak PT. MM;

bahwa berdasarkan penelitian administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Penjaringan diketahui bahwa:

bahwa berdasarkan penelitian atas Surat Gugatan diketahui bahwa Penggugat tidak menyatakan bagian mana dari objek yang digugat (Surat Tergugat Nomor: S-1565/WPJ.21/ KP.01/2017 tanggal 3 Oktober 2017) yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa Penggugat justru mempermasalahkan Surat Tergugat yang lain yaitu Surat Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank Nomor: S-351/WPJ.21/KP.0104/2017, Surat Kepala Kantor Pajak Pratama Jakarta Penjaringan Nomor: KET-003/WPJ.21/KP.0104/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak Pada Wajib Pajak, dan KET-002/WPJ.21/KP.0104/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak Pada Wajib Pajak yang bukan merupakan objek yang digugat;

bahwa dengan demikian Tergugat berkesimpulan bahwa upaya penagihan utang pajak PT MM terhadap Penanggung Pajak Sdri. SAN telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Pengajuan Penggugat;

Objek Gugatan

bahwa Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Tergugat Nomor: S-1565/WPJ.21/ KP.01/2017 tertanggal 3 Oktober 2017 Perihal Tanggapan Surat Sdri. SAN selaku Penanggung Pajak PT. MM;

Tenggang Waktu

bahwa Surat Tergugat Nomor: S-1565/WPJ.21/KP.01/2017 tertanggal 3 Oktober 2017, Penggugat menerima surat tersebut pada tanggal 5 Oktober 2017, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi:
“Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat”;

bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 berkaitan dengan jangka waktu pengajuan gugatan sehubungan dengan Pelaksanaan Penagihan Pajak selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak tanggal pelaksanaan penagihan;

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa kewenangan Pengadilan Pajak dalam menangani sengketa gugatan pajak sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Perpajakan diatur dalam Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sebagai berikut:
“Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

bahwa sebagaimana dimaksud keputusan lain yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sebagai berikut:

bahwa dengan diterbitkannya Surat Tergugat Nomor: S-1565/WPJ.21/KP.01/2017 tertanggal 3 Oktober 2017 Perihal Tanggapan Surat Sdri. SAN selaku Penanggung Pajak PT. MM, telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara ini;

Legal Standing Pengajuan Gugatan

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) butir c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), menyatakan sebagai berikut :

bahwa Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, mengatur terhadap pengajuan keberatan terkait dengan adanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) butir c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan tersebut di atas, Surat Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain surat keputusan keberatan dapat diajukan Gugatan kepada Badan Peradilan Pajak;

bahwa dalam mengajukan gugatan sengketa pajak disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dalam Pasal 40 ayat ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa:

bahwa dengan diajukannya Surat Gugatan ini adalah gugatan terhadap 1 (satu) Surat Keputusan yaitu Surat Tergugat Nomor: S-1565/WPJ.21/KP.01/2017 tertanggal 3 Oktober 2017 Perihal Tanggapan Surat Sdri. SAN selaku Penanggung Pajak PT. MM yang ditulis menggunakan bahasa Indonesia, dengan demikian Surat Gugatan ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

bahwa Surat Keputusan yang digugat Nomor: S-1565/WPJ.21/KP.01/2017 tertanggal 3 Oktober 2017 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2017, diajukan oleh Ny. SAN;

bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat berpendapat bahwa Surat Gugatan ini telah memenuhi ketentuan formal pengajuan Gugatan ke Badan Peradilan Pajak;

Alasan Dan Dasar Gugatan

bahwa PT. MM adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan menurut Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara dan beralamat di Jl. Muara Baru Ujung Blok H Kav 1-10 PPSJ, Penjaringan, Jakarta Utara;

bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 75 tanggal 06-04-1990, yang dibuat dihadapan Yudo Paripurno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor: C2-5494.HT. 01.01.TH.91 tertanggal 07-10-1991, yang telah melakukan perubahan antara lain Akta Nomor 24 tertanggal 17-07-2008 dan Akta Nomor 29 tanggal 30 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Musa Muamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

bahwa susunan pengurus dan pemegang saham sesuai dengan Akta Nomor 07 tertanggal 12-09-2013, yang dibuat dihadapan Musa Muamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta PT MM adalah sebagai berikut:

bahwa PT. MM adalah suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang Industry Sea Food terpadu atau pabrik pengolahan ikan sebagai bahan surimi untuk diekspor dan kebutuhan lokal;

bahwa dengan dimulainya status badan hukum Perseroan Terbatas, maka ada beberapa implikasi yang timbul terhadap beberapa pihak yang terkait di dalam perseroan tersebut;

bahwa terkait dengan Pemegang Saham Perseroan Terbatas Setelah berstatus sebagai badan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), maka pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan serta tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya;

bahwa demikian hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu adanya sifat melawan hukum atau dengan kata lain harus ada bukti yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum tersebut sehingga harus ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

bahwa terkait dengan Komisaris dalam Perseroan Terbatas, status badan hukum perseroan terbatas juga berpengaruh terhadap tanggung jawab komisaris perseroan terbatas, sebagaimana dalam Pasal 108 UU PT, komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi, sesuai dengan Pasal 117 ayat (1) UU PT, di dalam Anggaran Dasar juga dapat ditentukan tentang pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;

bahwa dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK & PKPU), untuk mengajukan kepailitan dilakukan di pengadilan niaga, yang persyaratannya menurut Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK & PKPU adalah:

bahwa CV. CBM mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. MM melalui Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 08/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 17 Maret 2011, Majelis Hakim menyatakan bahwa PT. MM dalam keadaan pailit, serta di dalam putusan tersebut telah menunjuk dan mengangkat kurator dan hakim pengawas, yang bekerja untuk melakukan pemberesan harta pailit sesuai dengan hukum yang berlaku;

bahwa pada tanggal 24 Maret 2011, terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 08/Pailit/2011/PN.Niaga, Jkt.Pst, tertanggal 17 Maret 2011, PT. MM mengajukan upaya hukum kasasi, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 295 K./Pdt.Sus/2011, tertanggal 8 Desember 2011, Majelis Hakim menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon pailit PT. MM;

bahwa mengenai harta pailit lebih lanjut di atur dalam Pasal 21 UUK & PKPU yang menerangkan bahwa harta pailit meliputi semua harta kekayaan debitur, yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan, untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyaataan pailit ditetapkan yang merugikan dapat dimintakan pembatalannya, pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa debitur dan dengan siapa perbuatan hukum ini dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditur, dikecualikan, adalah perbuatan debitur yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan/atau karena Undang-Undang;

bahwa sesuai hukum, Kurator memiliki beberapa tugas utama dalam melakukan pengurusan dan pemberesan, sebagai berikut:

bahwa selain itu, dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit boedel, kurator bertanggung jawab secara penuh atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72 UUK & PKPU);

bahwa berdasarkan daftar hasil penjualan harta pailit Perseroan Terbatas MM, mendapatkan pemasukan sebesar Rp31.329.659.591,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan jumlah tagihan yang masuk kepada kurator setelah dilakukan pencocokan utang dan disepakati oleh pihak debitor dan para kreditor adalah sebesar Rp190.585.687.893,6 (seratus sembilan puluh milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma enam);

bahwa dalam proses pengurusan yang dilakukan oleh kurator telah selesai, maka kurator melakukan pemberesan harta boedel pailit, dengan tidak terjadi perdamaian diantara Debitor pailit dengan para kreditor dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar (insolvency), akibat hukum dari insolvency debitor pailit, yaitu:

bahwa berdasarkan daftar pembagian harta boedel pailit, sesuai Putusan Nomor: 08/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 Maret 2011 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 18 April 2013 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 49PK/Pdt.Sus-Pilit/2014 tanggal 28 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap : pihak Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara mendapatkan bagian sebesar Rp832.497.441,53 (delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu koma lima puluh tiga) dari tagihan sebesar Rp12.065.180.312,00 (dua belas milyar enam puluh lima juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah);

bahwa utang pajak merupakan utang yang harus didahulukan pembayarannya dan termasuk dalam kreditur preferen yang mempunyai hak istimewa, bagi debitor yang dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut;

bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku, setelah asset-asset perseroan terbatas MM terjual, yang didahulukan untuk dilakukan pembayaran adalah fee kurator beserta biaya kepailitan yang timbul, setelah itu hutang pajak, gaji eks. karyawan, kreditor separatis dan yang terakhir kreditor konkuren;

bahwa menurut informasi dan data yang Penggugat terima, kantor pajak telah melakukan perlawanan sehubungan dengan daftar pembagian harta boedel pailit baik itu melalui upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali dan dalam putusan tersebut, sehubungan dengan pembayaran utang pajak tetap berdasarkan daftar pembagian harta boedel pailit dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrah), sehingga pembagian boedel pailit dapat dilakukan kepada para kreditor;

bahwa dengan dilakukannya pembagian boedel pailit tersebut kepada kantor pajak dan para kreditor lainnya, maka kepailitan terhadap PT. MM telah dinyatakan berakhir, serta telah dilakukan pengumuman oleh kurator baik yang diumukan dalam berita negara Republik Indonesia serta 2 (dua) surat kabar nasional yaitu Rakyat Merdeka, halaman 5 dan Media Indonesia halaman 11, pada hari Rabu tertanggal 12 Juli 2017 tentang pengakhiran kepailitan PT. MM;

bahwa dengan adanya pengakhiran kepailitan PT. MM tersebut, Kurator sebagai orang yang diangkat oleh Pengadilan untuk melakukan pernyataan pembubaran (penutupan) terhadap PT. MM dalam suatu akta notaris, sebagaimana yang terdapat didalam Akta Nomor 8, tertanggal 18 Juli 2017, yang dibuat dihadapan EK, S.H, M.Kn., Notaris di kabupaten Lebak;

bahwa dalam akta tersebut menyatakan “MEMBUBARKAN (MENUTUP) perseroan, sehingga sejak ditandatanganinya akta ini, maka perseroan tidak lagi menjalankan usaha apapun, baik secara nama perseroan maupun berhubungan dengan pihak-pihak lainnya, dan juga mencabut pendaftaran Izin Usaha maupun Izin Usaha tetap”;

bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan, yang dimaksud penanggung pajak adalah :
"Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa selanjutnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir kalinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP), menyatakan bahwa:

bahwa pengertian pengurus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) KUP adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam Akta Pendirian maupun Akte Perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus, ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali, sehingga baik itu Direksi, komisaris maupun pemegang saham dapat dikenakan sebagai penanggung pajak, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta menjadikan mereka sebagai penanggung pajak;

bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah mengatur pertanggung jawaban yang dilakukan oleh direksi, berdasarkan Pasal 104 ayat (2) dan (4) UU PT, Direksi dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara tanggung renteng, apabila terjadi kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak terlunasi oleh harta pailit, akan tetapi ada pengucualian terhadap tanggung jawab tanggung renteng tersebut, apabila dapat membuktikan:

bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir kalinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP), ada beberapa tahapan-tahapan dalam proses penagihan hutang pajak yaitu:

bahwa apabila pihak kantor pajak akan melakukan penagihan terhadap sisa hutang pajak yang dimiliki oleh PT. MM sebagaimana prosedur dalam perpajakan, maka didahului dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Teguran, Surat Paksa, dll. akan tetapi, pada kenyataannya kantor pajak langsung mengeluarkan surat keterangan kedudukan penanggung pajak pada Wajib Pajak tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya;

bahwa yang menjadi pertanyaan bagi Penggugat selanjutnya, dengan dikeluarkannya surat tersebut berapakah hutang pajak yang dimiliki oleh PT. MM? Apakah sesuai dengan sisa yang terdaftar dalam pembagian harta boedel pailit atau berapa jumlahnya, hal tersebut masih menimbulkan kerancuan;

bahwa dalam menerbitkan Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak Pada Wajib Pajak Nomor: KET-003/WPJ.21/KP.0104/2017 tanggal 22 Juni 2017, pihak kantor pajak tanpa terlebih dahulu memanggil Penggugat untuk meminta penjelasan dan klarifikasi sehubungan dengan penanggung pajak pada Wajib Pajak PT. MM dikarenakan Wajib Pajak pada badan hukum diurus oleh Pengurus, sebagaimana yang dimaksud pengurus dalam UU KUP adalah Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham;

bahwa sedangkan hingga saat tidak ada satupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian atau kepailitan terhadap perseroan (PT. MM);

bahwa berdasarkan informasi dari Pihak Bank, dalam hal adanya surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan terkait adanya pemblokiran, perlu Penggugat uraikan history surat tersebut:

bahwa terkait surat-surat tersebut di atas, kurator PT. MM (dalam pailit) telah melakukan pembayaran kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan (sebelumnya Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara) sebesar Rp832.497.441,53 (delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu koma lima puluh tiga) pada tanggal 10 Juli 2017, maka jelas bahwa surat-surat tersebut di atas adalah cacat hukum dan BATAL DEMI HUKUM karena kurator PT. MM (dalam pailit) telah membayar LUNAS utang pajak PT. MM (dalam pailit), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 144 k/pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 18 April 2013 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 49/PK/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 28 November 2014;

bahwa pihak kantor pajak sepatutnya memanggil Penggugat terlebih dahulu dan bukan secara sewenang-wenang malah menerbitkan Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak Pada Wajib Pajak dan bahkan Penggugat tidak diberitahukan akan adanya surat tersebut oleh kantor pajak dan Penggugat mengetahui dirinya dijadikan penanggung pajak PT. MM dari pihak lain, bagaimana seseorang yang ditetapkan menjadi penanggung pajak pada wajib pajak tetapi tidak diberitahukan oleh kantor pajak, apakah hal tersebut dibenarkan! Tindakan pihak kantor pajak yang semena-mena tersebut merupakan cermin tidak adanya persamaan kedudukan (audi at alteram paltrem) diantara para pihak sehingga kantor pajak dapat semena-mena melakukan tindakan yang merugikan Penggugat;

bahwa sehingga berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, maka Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak pada Wajib Pajak Nomor: KET-003/WPJ.21/KP.0104/2017, tertanggal 22 Juni 2017, yang isinya menyatakan bahwa Penggugat selaku penanggung pajak atas PT. MM merupakan tindakan semena-mena dan melanggar hukum serta tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan (Ketentuan Umum Perpajakan), Undang Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas;

bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka mohon kepada Majelis untuk menerima dan memeriksa gugatan ini serta berkenaan memutus sebagai berikut:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Sengketa Formal:

bahwa menurut Majelis berdasarkan Surat Tanggapan Tergugat, terkait dengan ketentuan formal, Tergugat berpendapat bahwa surat yang diajukan gugatan oleh Penggugat yaitu Surat Tergugat Nomor: S-1565/WPJ.21/2017 tanggal 3 Oktober 2017 perihal Tanggapan Surat Sdri. SAN selaku Penanggung Pajak PT MM, bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan, dengan penjelasan:

bahwa menurut Majelis berdasarkan Surat Gugatan Nomor: 01/G-Pajak/PT.MM/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Penggugat menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Pajak dalam menangani sengketa gugatan pajak sehubungan dengan diterbitkannya keputusan perpajakan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sebagai berikut:
“Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku”;

bahwa sebagaimana dimaksud keputusan lain yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, diatur sebagai berikut:

bahwa dengan diterbitkannya Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan Nomor: S-1565/WPJ.21/KP.01/2017 tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Tanggapan Sdri. SAN selaku Penanggung Pajak PT MM, telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara ini;

bahwa menurut Majelis dalam persidangan ke-2 tanggal 26 Februari 2018 Tergugat menyampaikan kronologis terkait dengan sengketa formal, yang pada pokoknya sama dengan yang disampaikan Tergugat dalam Surat Tanggapan dan Penggugat menanggapi pendapat yuridis Tergugat terkait dengan sengketa formal yang pada pokoknya sama dengan yang disampaikan dalan surat gugatannya;

bahwa menurut Majelis dalam persidangan ke-3 tanggal 19 Maret 2018, Tergugat menyampaikan Tanggapan Tertulis terkait dengan formal gugatan yang pada pokoknya sama dengan yang disampaikan dalam persidangan ke-2 tanggal 26 Februari 2018;

bahwa setelah memeriksa penjelasan, pendapat dan dasar hukum yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat sebagai berikut: bahwa menurut Majelis dalam sengketa formal ini Tergugat berpendapat bahwa Surat Tergugat Nomor: S-1565/WPJ.21/KP.01/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang diajukan gugatan oleh Penggugat bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan, Dasar hukum yang dipergunakan oleh Tergugat adalah Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) dan Pasal 1 angka 7 serta Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak);

Bahwa menurut Majelis dalam sengketa formal ini Penggugat berpendapat bahwa Surat Tergugat Nomor: S-1565/WPJ.21/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang diajukan gugatan oleh Penggugat merupakan objek yang dapat diajukan gugatan, sehingga gugatan memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan, Dasar hukum yang dipergunakan oleh Penggugat adalah Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP);

Bahwa menurut Majelis dasar hukum yang dipergunakan oleh Tergugat dan Penggugat adalah sama yaitu:

bahwa menurut Majelis dalam UU Pengadilan Pajak telah diatur dalam:

Pasal 1 angka 7:
“Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

Pasal 31 ayat (3):
“Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

bahwa menurut Majelis ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 31 ayat (3) pada prinsipnya sama yaitu mengacu pada ketentuan dalam UU KUP yang mengatur tentang Gugatan yakni Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi:
“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”;

bahwa menurut Majelis dasar hukum yang dipergunakan baik oleh Tergugat maupun Penggugat terkait dengan sengketa gugatan ini adalah Pasal 23 ayat (2) huruf c yaitu “keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26”, sehingga Majelis akan membahas pengertian yang terkandung dalam ketentuan tersebut yaitu sebagai berikut:

bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatur antara lain sebagai berikut:

Pasal 1:

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 1 disebutkan:
“Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

“Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju”;

“Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum”;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis berpendapat bahwa keputusan Tata Usaha Negara dapat berbentuk keputusan atau surat yang memenuhi kriteria tertulis, individual, final dan mempunyai akibat hukum, dimana Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan keputusan berupa Surat Nomor: S-1565/WPJ.21/KP.01/2017 yang dibuat secara tertulis, ditujukan kepada Penggugat, bersifat definitif dan mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat, yaitu Penggugat tidak dapat melakukan transaksi bisnisnya karena pemblokiran rekening oleh Tergugat, sehingga memenuhi ketentuan sebagai keputusan;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Surat Tergugat Nomor: S-1565/WPJ.21/ KP.01/2017 tanggal 3 Oktober 2017 perihal Tanggapan Surat Sdri. SAN selaku Penanggung Pajak PT. MM, merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP dan Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak, sehingga gugatan Penggugat memenuhi persyaratan formal sebagai surat gugatan, dan dapat dilanjutkan untuk memeriksa sengketa materi;

Sengketa Materi:

bahwa menurut Majelis berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Tergugat, diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, diketahui bahwa alasan dan dasar gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa dalam persidangan ke-4 tanggal 9 April 2018, Penggugat menyampaikan penjelasan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis dalam persidangan ke-4 tanggal 9 April 2018, Tergugat menyampaikan Penjelasan Tertulis terkait dengan daluwarsa dan posita & petitum, yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis dalam persidangan ke-5 tanggal 30 April 2018 Tergugat menyampaikan Penjelasan Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis dalam persidangan ke-5 tanggal 30 April 2018 Penggugat menyampaikan Penjelasan Tertulis menanggapi Penetapan Penggugat sebagai Penanggung Pajak PT MM (dalam pailit), yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis dalam persidangan ke-6 tanggal 21 Mei 2018 Tergugat menyampaikan Penjelasan Tertulis yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

bahwa dalam persidangan ke-6 tanggal 21 Mei 2018 Penggugat menyampaikan Penjelasan Tertulis yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis dalam persidangan ke-7 tanggal 2 Juli 2018 Tergugat menyampaikan Pendapat Akhir yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis dalam persidangan ke-7 tanggal 2 Juli 2018 Penggugat menyampaikan Penjelasan Tertulis yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa setelah memeriksa bukti-bukti, dokumen-dokumen, penjelasan tertulis dan kesimpulan akhir baik dari Tergugat maupun Penggugat, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis sengketa gugatan ini berawal dari penerbitan Surat Keterangan Nomor: KET-003/WPJ.21/KP.0104/2017 tanggal 22 Juni 2017 oleh Tergugat yang menetapkan Penggugat sebagai Penanggung Pajak PT MM (dalam pailit), dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, PT MM masih mempunyai sisa tunggakan pajak tahun 2005 dan 2007 sebesar Rp12.065.180.312,00 dan baru dibayar sebesar Rp831.718.511,00 sehingga masih ada hutang pajak sebesar Rp11.233.461.801,00 dan atas sisa hutang pajak tersebut dilakukan penagihan aktif terhadap Penanggung Pajaknya yaitu Penggugat;

bahwa penagihan aktif telah dilakukan oleh Tergugat sampai dengan tahap penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) atas tunggakan pajak PT MM dan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP), Tergugat melakukan pemblokiran atas 5 (lima) rekening pada Bank Central Asia dan CIMB Niaga atas nama Penggugat sebagai Penanggung Pajak;

bahwa atas pemblokiran rekening tersebut Penggugat mengajukan permohonan Pembukaan Pemblokiran Nomor Rekening dan Keberatan atas Pemblokiran Nomor Rekening BCA dan harta kekayaan di CIMB Niaga dengan Surat Penggugat tanggal 9 Agustus 2017 dan 15 Agustus 2017, karena Penggugat bukan sebagai Penanggung Pajak atas PT MM dan selanjutnya Tergugat menjawab permohonan Penggugat dengan menerbitkan Surat Nomor: S-1565/WPJ.21/KP.01/2017 tanggal 3 Oktober 2017, yang menolak pembukaan pemblokiran nomor rekening Penggugat karena kekurangan pembayaran utang pajak yang menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai Penanggung Pajak belum dilunasi;

bahwa menurut Majelis Penggugat tidak setuju dengan penolakan pembukaan pemblokiran rekening atas nama Penggugat tersebut dan mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor: S-1565/WPJ.21/KP.01/2017 tanggal 3 Oktober 2017, dengan alasan bahwa:

bahwa menurut Majelis, untuk memperkuat alasan gugatan, Penggugat dalam Surat Gugatannya melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis sengketanya adalah terkait dengan hak Penggugat untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening Penggugat yang diblokir oleh Tergugat (Bukti P-10 dan P-11) sebagai akibat pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan oleh Tergugat (Bukti P-8) terhadap tunggakan pajak PT MM (dalam pailit), dimana Penggugat berkedudukan sebagai salah satu Pengurus dan Pemegang Saham perusahaan tersebut;

bahwa dengan demikian menurut Majelis sengketanya adalah sengketa yuridis yang menyangkut 4 (empat) hal pokok yaitu:

bahwa Majelis akan membahas secara berurutan ke-empat permasalahan pokok tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan pailit PT MM oleh Pengadilan Niaga

bahwa PT MM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 75 tanggal 06 April 1990 yang dibuat di hadapan YP, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: C2- 5494.HT.01.01.TH.91 tertanggal 07-10-1991, yang telah melakukan perubahan antara lain dengan Akta Nomor 24 tertanggal 17-07-2008 dan Akta Nomor 29 tanggal 30 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Musa Muamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

bahwa Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT MM sesuai dengan Akta Nomor 07 tertanggal 12-09-2013, yang dibuat dihadapan MM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

bahwa CV CBM mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT MM melalui Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 08/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011, Majelis Hakim menyatakan antara lain bahwa:

bahwa PT MM mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 08/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst dan berdasarkan Putusan Nomor: 295K/Pdt.Sus/2011 tanggal 8 Desember 2011, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari PT MM, dengan demikian Putusan Pailit PT MM yang tertuang dalam Putusan Nomor: 08/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst telah berkekuatan hukum tetap (in kracht);

bahwa menurut Majelis dalam proses selanjutnya, Kurator PT MM (dalam pailit) telah membuat Laporan kepada Hakim Pengawas Nomor: 293/KP/MM/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 perihal Laporan Pengakhiran Kepailitan dan Pertanggungjawaban Kurator PT MM (dalam pailit) dalam perkara Nomor: 08/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis atas Laporan Kurator yang telah disahkan oleh Hakim Pengawas tersebut, pihak CV CBM mengajukan keberatan/bantahan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berdasarkan Putusan Nomor: 08/Pailit/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017, dengan amar putusan antara lain sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang menerima Laporan Pertanggungjawaban Kurator PT MM (dalam pailit) tersebut, hutang pajak terkait dengan sengketa adalah sebesar Rp832.467.441,53 dan telah dibayar oleh Kurator sebesar Rp832.497.441,53;

2. Hutang Pajak PT MM

bahwa menurut Majelis dalam proses kepailitan PT MM, Tergugat melakukan upaya hukum terkait dengan penetapan tunggakan pajak oleh Kurator dari PT MM (HA, SH, MA) yaitu:

bahwa menurut Majelis, setelah Putusan Pailit PT MM berkekuatan hukum tetap (in kracht), Kurator mengumumkan Daftar Pembagian Boedel Pailit PT MM (dalam pailit) berdasarkan Putusan Nomor: 08/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 17 Maret 2011 dari hasil penjualan harta pailit PT MM, yang menyatakan antara lain bahwa bagian Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara (Tergugat) adalah sebesar Rp832.467.441,53 dari piutang pajak PT MM sebesar Rp12.065.180.312,00;

bahwa atas Pengumuman Daftar Pembagian Boedel Pailit oleh Kurator PT MM (dalam pailit) yang menetapkan bagian Tergugat adalah sebesar Rp832.467.441,53 tersebut, Tergugat menempuh upaya hukum sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 74 PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 16 Juli 2012 dan Putusan Nomor: 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 28 November 2014 (Bukti P-4) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut di atas, maka jumlah hutang pajak bagian Tergugat adalah sesuai dengan Pengumuman Pembagian Boedel Pailit oleh Kurator PT MM (dalam pailit) yaitu sebesar Rp832.467.441,53 dari piutang pajak sebesar Rp12.065.180.312,00;

3. Penetapan Penggugat Sebagai Penanggung Pajak

bahwa menurut Majelis pokok sengketanya berawal dari penerbitan Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak pada Wajib Pajak Nomor: KET-003/WPJ.21/KP.0104/2017 tanggal 22 Juni 2017 (Bukti P-6) yang isinya menyatakan bahwa Sdri. SAN selaku Penanggung Pajak atas PT MM (dalam pailit) yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 32 UU KUP serta Pasal 1 angka 3 UU PPSP, yang tidak disetujui oleh Penggugat;

bahwa menurut Majelis dalam Surat Tanggapannya, Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan penelitian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007 PT MM diketahui bahwa Sdri. SAN merupakan pemegang saham dan juga berperan sebagai Direktur PT MM, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 32 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP (UU KUP) serta Pasal 1 angka 3 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP), Tergugat berpendapat bahwa Sdri. SAN termasuk Penanggung Pajak PT MM;

bahwa menurut Majelis, dalam Kesimpulan Akhirnya Tergugat antara lain menyatakan bahwa dalam hal telah selesai kepailitan perusahaan, maka hak dan tanggung jawab dari Kurator kembali ke Pengurus perusahaan, dengan demikian maka dalam hal masih terdapat utang kreditor (dalam hal ini utang pajak) yang belum terselesaikan maka Pengurus bertanggung jawab terhadap utang pajak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 204 UU PKPU, hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 115 UU PT;

bahwa menurut Majelis ketentuan perundang-undang yang mengatur tentang Penanggung Pajak adalah sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan a quo, Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak serta wakil yang menjalankan hak dan kewajiban Wajib Pajak dan untuk Wajib Pajak Badan yang dinyatakan pailit Penanggung Pajaknya adalah Kurator;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat bahwa sesuai Putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, PT MM dinyatakan pailit dan ditunjuk Sdr. HA,SH, MA sebagai Kurator yaitu pihak yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak serta sebagai wakil yang akan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan PT MM (dalam pailit);

bahwa Majelis telah memeriksa dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak Pada Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: KET-003/WPJ.21/ KP.0104/2017 tanggal 22 Juni 2017 (Bukti P-6) diketahui bahwa:

bahwa berdasarkan Surat Keterangan tersebut Majelis berpendapat bahwa, penetapan Sdri. SAN (Penggugat) sebagai Penanggung Pajak atas kewajiban perpajakan PT MM (dalam pailit) oleh Tergugat dengan pertimbangan bahwa Sdri. SAN sebagai Pemegang Saham PT MM dan dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat adalah UU KUP Pasal 32, UU PPSP Pasal 1 angka 3 dan PP Nomor 135 Tahun 2000 Pasal 3;

bahwa menurut Majelis dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat dalam menetapkan Penggugat sebagai Penanggung Pajak PT MM tidak tepat karena:

bahwa terkait dengan pendapat Tergugat yang menyatakan bahwa dalam hal telah selesai kepailitan perusahaan, maka hak dan tanggung jawab dari kurator kembali ke Pengurus perusahaan, dimana Pengurus bertanggung jawab terhadap utang pajak yang belum terselesaikan sesuai ketentuan Pasal 204 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), Majelis berpendapat bahwa:

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pernyataan Tergugat yang menyatakan dalam hal proses kepailitan telah selesai maka hak dan tanggung jawab kurator kembali ke Pengurus perusahaan tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa menurut Majelis terkait dengan Pemegang Saham diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur antara lain:

Pasal 3 ayat (1):
“Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”;

Pasal 3 ayat (2):
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

bahwa berdasarkan ketentuan a quo, Majelis berpendapat bahwa terkait dengan penetapan Penggugat sebagai Penanggung Pajak PT MM (dalam pailit) oleh Tergugat yang didasarkan pertimbangan karena Penggugat sebagai Pemegang Saham PT MM adalah tidak tepat karena:

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penetapan Penggugat sebagai Penanggung Pajak PT MM (dalam pailit) yang didasarkan pada kedudukan Penggugat sebagai Pemegang Saham PT MM (dalam pailit) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak Pada Wajib Pajak Nomor: KET-003/WPJ.21/KP.0104/2017 tanggal 22 Juni 2017, adalah tidak sah karena tidak didasarkan pada ketentuan perundangan-udangan yang berlaku;

bahwa menurut Majelis oleh karena alasan Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak Pada Wajib Pajak Nomor: KET-003/WPJ.21/KP.0104/2017 tanggal 22 Juni 2017 hanya didasarkan pada kedudukan Penggugat sebagai Pemegang Saham, maka Majelis tidak membahas lebih lanjut alasan Tergugat menetapkan Penggugat sebagai Penanggung Pajak PT MM (dalam pailit) karena Penggugat sebagai Pengurus PT MM (dalam pailit) yang disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan, karena tidak relevan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Tergugat a quo;

4. Pemblokiran Rekening Penggugat

bahwa menurut Majelis sebagai tindak lanjut atas penetapan Penggugat sebagai Penanggung Pajak PT MM (dalam pailit), dan dalam rangka pelaksanaan penagihan maka Tergugat mengirimkan Surat Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank dengan Surat Nomor: S-351/WPJ.21/KP.0104/2017 tanggal 22 Juni 2017 kepada Bank Kantor Cabang BCA Gading Serpong dan Nomor: S-360/WPJ.21/KP.0104/2017 kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk;

bahwa berdasarkan permintaan Tergugat tersebut, BCA Kantor Cabang Gading Serpong melakukan pemblokiran rekening atas nama SAN (Penggugat) sejak tanggal 18 Juli 2017 dengan Surat Nomor: 021/GSP/VIII/CSO/2017 tanggal 08 Agustus 2017 (Bukti P-10) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk melakukan pemblokiran rekening atas nama SAN (Penggugat) sejak tanggal 1 Agustus 2017 dengan Berita Acara Pemblokiran Nomor: 01/SBR-SRVC/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 (Bukti P-11);

bahwa menurut Majelis, oleh karena penetapan Penggugat sebagai Penanggung Pajak PT MM (dalam pailit) yang tertuang dalam Surat Keterangan Nomor: KET-003/WPJ.21/KP.0104/2017 tanggal 22 Juni 2017 telah dibatalkan oleh Majelis, maka tindakan pemblokiran rekening atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat pada Bank BCA dan PT Bank CIMB Niaga Tbk menjadi tidak sah;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Tergugat Nomor: S-1565/WPJ.21/KP.01/2017 tanggal 3 Oktober 2017 perihal Tanggapan Surat Sdri. SAN selaku Penanggung Pajak PT MM, karena tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa oleh karena hasil pemeriksaan dalam persidangan mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor: S-1565/WPJ.21/KP.01/2017 tanggal 3 Oktober 2017 perihal Tanggapan Surat Sdri. SAN selaku Penanggung Pajak PT MM;

Surat Gugatan, Surat Tanggapan, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis aquo;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Tergugat Nomor: S-1565/WPJ.21/ KP.01/2017 tanggal 3 Oktober 2017 perihal Tanggapan Surat Sdri. SAN selaku Penanggung Pajak PT MM, atas nama SAN,.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 oleh Hakim Majelis XIIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Putusan Nomor: Put-117428.99/2017/PP/M.XIIA Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Penggugat.