bahwa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.41.994.064,00 terjadi karena jawaban konfirmasi kebenaran Faktur Pajak yang menyatakan “Tidak Ada”, yaitu atas Faktur Pajak:

bahwa Terbanding telah melakukan konfirmasi tindak lanjut jawaban konfirmasi “Tidak Ada ke KPP Pratama Medan Kota dengan surat Nomor S-4632/WPJ.01.BD.06/2016 tanggal 21 November 2016. Atas permintaan tersebut telah dijawab oleh KPP Pratama Medan Kota dengan surat Nomor S-33431/WPJ.01/KP.0608/2016 tanggal 21 November 2016 dengan jawaban "PKP menerbitkan Faktur Pajak cacat" dan "Wajib Pajak belum lapor" dan kepada Wajib Pajak sudah dihimbau oleh KPP Pratama Medan Kota untuk melaporkan Faktur Pajak Keluaran Tahun 2014 sesuai dengan surat S-1888/WPJ.01/KP.0608/2016 tanggal 17 Maret 2016 dengan penjelasan sebagai berikut:

Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-754/PJ/2001, apabila jawaban klarifikasi menyatakan "ada maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa atas Faktur Pajak dengan jawaban "belum lapor", peneliti tetap mempertahankan koreksi dari pemeriksa karena tidak memenuhi persyaratan formal sesuai Pasal 13 (9) UU PPN dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang tata cara pelaksanaan konfirmasi faktur pajak dengan aplikasi sistem informasi perpajakan;

bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi dari Pemeriksa atas Faktur Pajak Masukan dengan jawaban "belum lapor";

bahwa Dasar Hukum yang digunakan oleh Terbanding adalah :

bahwa terhadap koreksi Faktur Pajak Masukan tersebut diatas, dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti pendukung sebagai berikut :

bahwa setelah memeriksa dokumen bukti pendukung yang disampaikan Pemohon Banding tersebut diatas, Terbanding menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

bahwa atas faktur pajak yang dijawab tidak ada dari KPP tempat lawan transaksi terdaftar, Pemohon Banding memberikan data untuk pengujian arus barang/jasa dan arus uang, sebagai bukti bahwa atas transaksi tersebut benar adanya dan telah dibayarkan oleh Pemohon Banding ke rekanan/lawan transaksi sehingga Pemohon Banding terlepas dari tanggung jawab renteng;

bahwa hal ini sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 16F yang menyebutkan bahwa "Pembeli BKP atau penerima JKP bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayarkan";

bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang tata cara pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi sistem informasi perpajakan dalam Lampiran 1 pada poin 1.2.1.3.4 menyebutkan bahwa "apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang diminta klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak masukan yang dapat dikreditkan";

bahwa terhadap koreksi Faktur Pajak Masukan tersebut diatas, dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti pendukung sebagai berikut:

bahwa setelah memperlihatkan dokumen bukti pendukung tersebut diatas, dalam persidangan, Pemohon Banding menaympaikan pendapatnya sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Pemohon Banding karena terdapat 2 (dua) Faktur Pajak yang dikonfimasi dan dijawab “tidak ada” sebesar Rp41.994.064,00 yang berasal dari perhitungan sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan konfirmasi sebagai tindak lanjut atas Faktur Pajak tersebut ke KPP Pratama Medan Kota dengan hasil konfirmasi sebagai berikut:

bahwa berdasarkan konfirmasi yang dilakukan Terbanding diketahui bahwa Faktur Pajak tersebut PKP menerbitkan Faktur Pajak cacat dan Wajib Pajak (lawan transaksi) belum dilaporkan sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi;

bahwa sengketa atas 2 (dua) Faktur Pajak terkait dengan pembuktian maka Majelis pada saat persidangan tanggal 12 September 2017 memerintahkan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti;

bahwa berdasarkan data/bukti-bukti, penjelasan dan hasil Uji Bukti dari para pihak Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa pada saat persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti transaksi kepada Majelis dan Terbanding, dari bukti-bukti tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa atas transaksi penyerahan JKP a quo, Pemohon Banding telah memenuhi kewajiban membayar PPN sebesar Rp41.994.064,00, dengan demikian Majelis berpendapat dan berkesimpulan Pajak Masukan atas pembayaran jasa sebesar Rp41.994.064,00 dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding dan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan tersebut tidak tepat sehingga tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan tidak dapat mempertahankan koreksi Terbanding sebesar Rp41.994.064,00, sehingga Koreksi Terbanding setelah pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan dimaksud telah diputuskan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai hal lainnya;

bahwa dengan demikian, perhitungan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar menurut Majelis adalah sebagai berikut

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00013/KEB/WPJ.01/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 Nomor 00001/407/14/123/16 tanggal 8 Januari 2016, atas nama: Pemohon Banding, sehingga pajak yang masih harus dibayar menurut Majelis adalah sebagai berikut:

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh Majelis XVIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.