penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-03119/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 08 Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak yang tidak disetujui oleh Penggugat;

bahwa Laporan uraian penolakan Tergugat berisi hal berikut:

bahwa sehubungan dengan proses persidangan banding pada Majelis Hakim VIII Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, berikut ini Tergugat sampaikan penjelasan Tergugat berkaitan dengan sidang banding:

bahwa Tergugat menyampaikan Pendapat Akhir Nomor S-5863/PJ.07/2018 tanggal 01 Agustus 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Penggugat menyerahkan surat permohonan dan penjelasan tertulis mengenai definisi khilaf yang berisi sebagai berikut:

bahwa dengan ini disampaikan pendapat Penggugat mengenai terpenuhinya Pengertian "Kekhilafan Wajib Pajak" dalam Surat Permohonan Pasal 36 Ayat (1) huruf a UU KUP dari Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat Nomor PP/Gugatan/2011/001/I/2018 tanggal 5 Januari 2018, sebagai berikut :

bahwa berdasarkan angka 1, 2, 3 dan 4 di atas, maka Penggugat berpendapat bahwa telah terjadi unsur kekhilafan pada diri Penggugat dimana Penggugat memilih untuk menerapkan hasil Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan tahun pajak 2009 yang telah membatalkan koreksi atas kekeliruan penggunaan kode cabang di Faktur Pajak. Sedangkan KPP PMB (Penggugat) tetap melakukan koreksi atas kekeliruan penggunaan kode cabang (4,5,6,7) di Faktur Pajak dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP);

bahwa dengan demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi pengertian "kekhilafan Wajib Pajak" sesuai dengan Pasal 36 Ayat (1) huruf a UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 8/PMK.03/2013;

bahwa dalam Surat Tergugat nomor S-32.TG/WPJ.07/2018 tanggal 30 Januari 2018 (masa pajak September 2011), S-34.TG/WPJ.07/2018 tanggal 5 Februari 2018 (masa pajak Agustus 2011), S-39.TG/WPJ.07/2018 tanggal 19 Februari 2018 (masa pajak Juni 2011), S-54.TG/WPJ.07/2018 tanggal 19 Februari 2018 (masa pajak Oktober 2011), S-40.TG/WPJ.07/2018 tanggal 19 Februari 2018 (masa pajak November 2011), S-41.TG/WPJ.07/2018 tanggal 19 Februari 2018 (masa pajak Desember 2011) dinyatakan bahwa :

bahwa dengan demikian, baik Penggugat dan Tergugat telah menyatakan kesepahaman mengenai penggunaan Pasal 36 Ayat 1 huruf (a) UU KUP adalah benar”;

bahwa Penggugat menyampaikan tanggapan atas penjelasan Tergugat yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan tanggapan Tergugat pada angka 2 huruf h halaman ke-7 yang menyatakan bahwa “Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak diusulkan untuk ditolak karena tidak memenuhi Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013”, dengan ini disampaikan tanggapan Penggugat atas pendapat Tergugat tersebut, sebagai berikut :

bahwa berdasarkan angka 1, 2 dan 3 di atas, maka alasan penolakan yang telah disampaikan oleh Tergugat adalah karena tidak memenuhi Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013, yaitu Penggugat dianggap telah melakukan pembayaran atau pelunasan oleh Wajib Pajak. Namun pelunasan tersebut sebenarnya dilakukan oleh Tergugat (KPP PMB), bukan oleh Penggugat, dengan cara memperhitungkan utang pajak (dalam hal ini STP PPN melalui SKPKPP).

bahwa adapun pernyataan Penggugat dalam persidangan yang menyatakan bahwa permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak ditolak karena tidak memenuhi Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 adalah tidak tepat, karena tidak sesuai dengan fakta angka 1 (Surat dari Tergugat) dan angka 2 (Laporan Penelitian Tergugat) di atas yang bersumber dari dokumen Tergugat sendiri. Persyaratan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 memang merupakan syarat kumulatif (huruf a, b, dan c), namun berdasarkan Surat Tergugat dan Laporan Penelitian Tergugat diketahui penolakan yang dilakukan oleh DJP adalah karena tidak memenuhi Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013;

bahwa adapun terhadap penolakan permohonan Penggugat karena tidak memenuhi Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013, bahwa Penggugat dianggap telah membayar atau melunasi STP, maka Penggugat menyatakan tidak menyetujui dengan alasan sebagai berikut :

bahwa dengan demikian, Penggugat tidak melakukan perbuatan hukum membayar atau melunasi STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 sehingga surat permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Penggugat seharusnya diterima;

bahwa Penggugat menyampaikan pendapat dalam penjelasan tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan permintaan Majelis untuk membuktikan terpenuhinya salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan No 8/PMK.03/2013 terkait STP yang diterbitkan oleh Tergugat dengan ini disampaikan pendapat Penggugat sebagai berikut :

bahwa berdasarkan angka 2 dan 3 di atas, maka secara jelas dan nyata bahwa alasan diterbitkannya STP yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan fakta yang ada dan terjadi sehingga Penggugat berpendapat unsur yang terdapat terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c angka 1 Peraturan Menteri Keuangan No 8/PMK.03/2013 terpenuhi karena terdapat kesalahan Tergugat dengan tidak mempertimbangkan penyampaikan surat pemberitahuan penggunaan kode cabang dari Penggugat yang telah diterima oleh KPP PMB (Tergugat) dengan Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang sah;

bahwa dengan terpenuhinya unsur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c angka 1 Peraturan Menteri Keuangan No 8/PMK.03/2013, Penggugat berpendapat bahwa Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 ayat (1) huruf a) telah memenuhi semua unsur yang terdapat Pasal 12 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan No 8/PMK.03/2013 sehingga atas dasar tersebut Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menjadikan hal ini sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atas permohonan Penggugat;

bahwa Penggugat menyampaikan Pendapat Akhir Nomor PP/Surat/07-2011/045/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

FAKTA DAN BUKTI DALAM PERSIDANGAN

bahwa Penggugat tetap mempertahankan alasan-alasan Gugatan yang dimuat dalam Surat Permohonan Gugatan karena Penggugat memiliki fakta dan bukti yang sah dan telah ditunjukkan dalam persidangan;

KESIMPULAN DAN USUL PENGGUGAT

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa:

bahwa Penggugat mengusulkan kepada Majelis agar:

bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-03119/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak yang tidak disetujui oleh Penggugat;

bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi karena Permohonan Wajib Pajak Nomor LAP-03119/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 8 Desember 2017, alasan Tergugat menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00127/107/11/054/16 tanggal 26 Juli 2016 Masa Pajak Juli 2011 adalah karena tidak memenuhi Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013;

bahwa atas penolakan Tergugat dalam KEP-03119 a quo Penggugat menyampaikan bantahan bahwa yang melakukan pelunasan tersebut sebenarnya adalah Tergugat sendiri (dalam hal ini KPP PMB), bukan oleh Penggugat, dengan cara memperhitungkan utang pajak (dalam hal ini STP PPN) melalui Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), Penggugat tidak melakukan perbuatan hukum membayar atau melunasi STP tersebut sehingga atas kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang timbul atau menjadi hilang akibat peristiwa tersebut tidak dikehendaki dan diketahui oleh Penggugat;

bahwa selanjutnya atas bantahan tersebut Penggugat menyampaikan petitum untuk membatalkan keputusan Tergugat Nomor KEP-03119/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PPN Nomor 00127/107/11/054/16 tanggal 26 Juli 2016 Masa Pajak Juli 2011 serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mengabulkan permohonan Penggugat dalam Surat Nomor PMB/STP/2011/013/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang meminta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak PPN Nomor 00127/107/11/054/16 tanggal 26 Juli 2016 Masa Pajak Juli 2011 menjadi Rp0,00 (NIHIL);

bahwa yang menjadi Dasar Hukum yang terkait dengan sengketa gugatan ini adalah:

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal sebagai berikut:

bahwa dalam menerbitkan keputusan penolakan Nomor KEP-03119/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 8 Desember 2017, dari data dan fakta di persidangan terbukti Tergugat telah menempuh prosedur sebagaimana diatur pada Pasal 16 PMK Nomor 8/PMK.03/2013 diantaranya :

bahwa dari prosedur yang telah ditempuh oleh Tergugat, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah memenuhi prosedur penelitian/pemeriksaan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku sehingga Majelis tidak akan memeriksa lagi masalah materi yang telah dibahas/diproses oleh Tergugat;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Keputusan Tergugat Nomor KEP-03119/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 8 Desember 2017 penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, yang dilakukan Tergugat telah benar;

bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tergugat Nomor LAP-03119/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang menjadi alasan Tergugat menolak permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 ayat (1) huruf a) UU KUP adalah karena berdasarkan system informasi Tergugat menunjukkan data tunggakan pajak dari Penggugat yang terdapat dalam STP PPN Nomor 00127/107/11/054/16 tanggal 26 Juli 2016 Masa Pajak Juli 2011 sudah lunas dan tidak ada tunggakan lagi. Dari data dan fakta yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa tunggakan STP tersebut telah lunas karena diterbitkannya SKPKPP (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak) oleh Tergugat. Dengan diterbitkannya SKPKPP tersebut oleh Tergugat maka melalui mekanisme pemindahbukuan secara jabatan (bukan atas permohonan pihak Penggugat) maka tunggakan pajak yang wajib dilunasi oleh Penggugat dengan sendirinya akan menjadi lunas;

bahwa dengan adanya penerbitan SKPKPP dan proses pbk (pemindahbukuan) oleh pihak Tergugat Majelis menilai tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, dalam hal ini posisi Penggugat adalah pasif tidak melakukan tindakan apapun sehingga Majelis berpendapat bahwa pelunasan tunggakan yang tercantum dalam STP a quo yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP bukanlah atas kehendak atau kemauan dari pihak Penggugat melainkan atas tindakan Tergugat secara sepihak (secara jabatan);

bahwa atas tidak diatur secara jelas mengenai bagaimana kondisi atau asal mula pelunasan tunggakan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa karena tidak diatur secara tegas maka tidak bisa serta merta pihak Tergugat menyatakan bahwa tunggakan a quo sudah dilunasi oleh Penggugat tanpa ditelusuri terlebih dahulu kondisi dalam hal bagaimana pelunasan utang pajak tersebut terjadi. Berdasarkan fakta dan data yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Majelis menilai bahwa pelunasan tersebut bukan berasal dari inisiatif Penggugat melainkan dari pihak Tergugat melalui proses pemindahbukuan;

bahwa dalam kondisi demikian Majelis mengambil suatu konstruksi hukum yang merupakan salah satu metode penemuan hukum yang Majelis anggap tidak ada peraturan yang mengatur secara tegas dan jelas dalam kondisi pelunasan utang pajak a quo. Konstruksi hukum yang dilakukan adalah dengan menggunakan logika berpikir secara argumentum a contrario (a contrario) yaitu menafsirkan atau menjelaskan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Bahwa dengan tidak diatur secara jelas tentang bagaimana kondisi saat pelunasan utang pajak maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi suatu keadaan adanya pelunasan pajak dalam hal STP a quo yang berasal dari adanya inisiatif atau kemauan sendiri dari pihak Penggugat. Majelis menilai persyaratan untuk mendapatkan pengurangan sanksi administrasi (menjadi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a PMK Nomor 8/PMK.03/2013 memiliki multi tafsir yang menimbulkan keraguan dan tidak adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan;

bahwa Majelis tidak akan memeriksa lebih lanjut mengenai latar belakang penerbitan STP a quo dan pemenuhan unsur khilaf serta syarat-syarat dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c PMK Nomor 8/PMK.03/2013 karena hal-hal demikian merupakan diskresi dari pihak Tergugat dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak sebagai bahan pertimbangan dalam memproses permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diajukan Penggugat berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP;

bahwa dengan melihat data dan fakta di persidangan, maka Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Penggugat dengan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-03119/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak serta memerintahkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua dengan Surat Nomor PMB/STP/2011/013/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak PPN Nomor 00127/107/11/054/16 tanggal 26 Juli 2016 Masa Pajak Juli 2011 atas nama PT IRS Tbk NPWP -;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03119/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 08 Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00127/107/11/054/16 tanggal 26 Juli 2016 Masa Pajak Juli 2011 atas nama Pemohon Banding.

Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis VIIIB Pengadilan Pajak yang telah dicukupkan dalam sidang pemeriksaan terakhir pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Putusan Nomor : PUT-000052.99/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dengan susunan sebagai berikut :

serta tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Penggugat.