bahwa berdasarkan penelitian terhadap Invoice Nomor IN16039-2r tanggal 18 Juli 2016 diketahui deskripsi barang impor adalah "Unglazed Porcelain Tiles Brand: Grace Tiles size 600*600MM"

bahwa atas barang sebagaimana disebut di atas dilakukan pengujian kewajaran menggunakan perbandingan data harga barang serupa pada Database Nilai Pabean I, dan didapatkan data sebagai berikut:

bahwa dari hasil pengujian kewajaran pemberitahuan Nilai Pabean menggunakan data di atas, kedapatan bahwa Nilai Pabean yang diberitahukan (USD 2.99/M²) tidak wajar, karena lebih rendah di atas 5% (lima persen) dari harga barang serupa pada Database Nilai Pabean I tersebut;

bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016, Pejabat Bea Cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan telah menerbitkan dan mengirimkan Intruksi Nilai Pabean (INP) secara elektronik melalui aplikasi CEISA. Sampai batas waktu yang ditentukan (3 hari hari kerja sejak tanggal INP) pihak importir tidak menyerahkan respon DNP sehingga atas penelitian PIB tersebut dapat disimpulkan tidak terdapat data yang memadai untuk mendukung akurasi dan kebenaran nilai transaksi yang diberitahukan;

bahwa Hasil Penelitian terhadap data pendukung yang dilampirkan adalah sbb:

bahwa berdasarkan penelitian terhadap data pendukung di atas, diketahui bahwa Purchase Order dan Sales Contract tidak membuktikan transaksi sebenarnya, karena mencakup keseluruhan barang. Bukti transfer (T/T) dan rekening koran tidak membuktikan transaksi sebenarnya dimana pembayaran tersebut tidak dapat ditelusuri untuk importasi yang dimaksud atau bukan. Pembukuan (buku kas/hutang), faktur pajak/SPT tidak dilampirkan guna mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga sebenarnya atau seharusnya dibayar, sehingga disimpulkan harga transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka harga yang diberitahukan dalam PIB nomor 023251 tanggal 15 Agustus 2016 tidak dapat diyakini kebenarannya (gugur), sehingga tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean. Dengan demikian, Nilai Pabean ditetapkan menggunakan Metode II sampai Metode VI sesuai hierarki penggunaannya. Sesuai penelitian terhadap data nilai transaksi yang tersedia pada KPPBC TMP Belawan, diputuskan untuk menetapkan Nilai Pabean sebagai dasar penghitungan bea masuk dan PDRI dengan menggunakan metode nilai transaksi barang serupa;

bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, dinyatakan:

"Dalam hal terdapat lebih dari satu nilai transaksi barang serupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk menentukan Nilai Pabean digunakan nilai transaksi barang serupa yang paling rendah";

bahwa berdasarkan penelitian terhadap data nilai transaksi barang serupa yang memenuhi syarat, ditetapkan bahwa nilai transaksi barang serupa yang digunakan sebagai dasar penghitungan BM dan PDRI adalah data pemberitahuan sebagai berikut:

bahwa Pejabat Bea Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan menetapkan Nilai Pabean dengan menggunakan Metode VI fleksibel Metode III (metode pengulangan/fa//back yang diterapkan secara fleksibel dengan menggunakan nilai transaksi barang serupa). Sementara berdasarkan penelitian pada butir 11, terdapat data nilai transaksi barang serupa yang memenuhi syarat (Metode III). Oleh karena itu, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 160/PMK.04/2010 diputuskan bahwa Nilai Pabean ditetapkan menggunakan Metode III, dengan rincian data pemberitahuan seperti tersebut pada butir 11, yaitu harga satuan USD 3.50/M²;

bahwa berdasarkan hal-hal di atas, tagihan yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp149.436.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

bahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan penjelasan tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa Pengguguran Nilai Transaksi

bahwa Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya

berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk.

bahwa Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengujian kewajaran nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Banding berdasarkan Pasal 22 ayat (2) huruf e PMK nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana diubah dengan PMK-34/PMK.04/2016.

bahwa hasil pengujian kewajaran menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding tidak wajar, dengan kedapatan lebih rendah di atas 5% (lima persen) dari harga barang identik pada Database Nilai Pabean I.

bahwa hasil INP-DNP dan konsultasi dengan Pemohon Banding menunjukkan bahwa pada saat dilakukan penelitian, Pemohon Banding tidak menyerahkan DNP dan Data Pendukung atas PIB in casu.

bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (5) PMK-160/2010 sebagaimana diubah dengan PMK- 34/PMK.04/2016, nilai pabean yang diberitahukan tidak didukung dengan data yang obyektif dan terukur, sehingga nilai transaksi yang diberitahukan gugur dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean, maka Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya”.

bahwa Tanggapan Bukti Transaksi

bahwa uji material atas data-data yang disampaikan Pemohon Banding Banding dalam sidang sebagai berikut:

bahwa sesuai hasil penelitian terhadap bukti-bukti transaksi yang diserahkan oleh Pemohon Banding pada persidangan tanggal 7 Februari 2018 diketahui bahwa bukti bayar yang disampaikan merupakan bukti pembayaran gabungan dari beberapa invoice;

bahwa perlu dilakukan pengujian atas setiap transaksi yang tergabung dalam satu bukti bayar a quo;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti transfer dan BBK disampaikan hal-hal sebagai berikut

bahwa nama bank penerbit Laporan Transaksi (Account Statement) adalah CIMB Niaga sedangkan bukti transfer diterbitkan oleh Bank CIMB Niaga Syariah. Bahwa keduanya adalah bank yang berbeda dengan basis yang berbeda yakni Syariah dan Konvensional. Tidak mungkin kelengkapan transfer, laporan transaksi, dan sistem aplikasi bank syariah menggunakan milik bank konvensional atau sebaliknya, walaupun satu group

bahwa Telegraphic Transfer (TT) tertanggal 18 Oktober 2016 yang diserahkan oleh Pemohon Banding tidak diotorisasi oleh Pihak Bank CIMB Niaga (stempel bank dan tanggal bukan bukti validasi dari Bank).

bahwa penerbit invoice yaitu Foshan Guman Import & Export, namun demikian sesuai dengan bukti T/T yang dilampirkan tujuan pembayaran yaitu Lanze Trading Company, sehingga penerima pembayaran bukan supplier.

bahwa Surat Permintaan pembayaran kepada Lanze Trading Company yang disampaikan oleh Pemohon, hanya ditandatangani oleh pihak Pemohon Banding dan Foshan Guman Import and Export. Hal tersebut tidak wajar, karena dalam hal ini melibatkan tiga pihak, tetapi perjanjian tersebut hanya ditandatangani oleh dua pihak (Pemohon Banding dan Foshan Guman Import and Export).

bahwa berdasarkan penelitian atas lampiran pelunasan, invoice dan TT dari Pemohon Banding kedapatan sebagai berikut:

bahwa dalam lampiran pelunasan Bukti Bank Keluar nomor BBK/16/10/0052 tanggal 18

Oktober 2016 terdapat 8 (delapan) invoice yang kedapatan berbeda antara nilai yang dinyatakan dalam Bukti Bank Keluar dengan nilai yang tertera pada invoice yang bersangkutan, yaitu:

bahwa Bukti Bank Keluar dibuat sendiri oleh Pemohon Banding yang pada intinya hanya klaim Pemohon Banding mengenai uraian pembayaran. Dengan klaim Pemohon Banding dalam Bukti Bank Keluar menunjukkan bahwa Bukti Bank Keluar tersebut tidak akurat, tidak obyektif, dan tidak terukur.

bahwa dalam Penjelasan Pemohon Banding menyatakan, jika terdapat perbedaan nilai invoice dengan rincian nilai invoice yang terdapat pada TT gabungan maka hal tersebut terjadi karena adanya pembayaran sebagian dan/atau sebagian lainnya tercakup di dalam TT gabungan yang berbeda. Bahwa atas dalil Pemohon Banding tersebut, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dalil tersebut.

bahwa pada sales contract tidak mengenal adanya pesyaratan pembayaran DP (Down Payment), tetapi berdasarkan penelitian Bukti Bank Keluar dan TT terdapat 2 (dua) kali pembayaran DP kepada Lanze Trading dengan jumlah yang sama.

bahwa namun atas pembayaran DP tidak terdapat keterangan pendukung mengenai peruntukan DP yang sifatnya mengurangi tagihan tersebut, sehingga mungkin saja untuk DP yang sama dipakai untuk mengurangi pembayaran dalam Bukti Bank Keluar yang lain

bahwa klausul pada Sales Contract disebutkan bahwa pembayaran harus sudah dilakukan dengan Term T/T 60 hari setelah barang dimuat (TT 60 days after loading), namun faktanya pembayaran baru dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2016 padahal B/L nomor HLCUCA4160743943 tertanggal 20 Juli 2016 (90 hari setelah tanggal BL), sehingga tidak sesuai dengan perjanjian yang dituangkan dalam Sales Contract.

bahwa pada Laporan Transaksi yang dilampirkan saldo balance adalah negatif, dengan demikian yang melakukan transaksi bukan Pemohon Banding tetapi adalah pihak Bank CMB Niaga.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk, diatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 2

bahwa sehubungan dengan ketentuan di atas, atas Polis Asuransi PIB nomor 023251 tanggal 15 Agustus 2016 ditutup di dalam negeri dengan total premi yang dibayar Pemohon Banding adalah sebesar USD 54.77, untuk dapat membuktikan bahwa pembayaran atas asuransi tidak ditambahkan ke dalam nilai pabean, Pemohon Banding tidak melampirkan pembayaran asuransi di dalam negeri dan juga tidak dapat ditrasir pada pembukuan dan pencatatan Pemohon.

bahwa Terbanding melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia Guangzhou, telah melakukan penelusuran dan pengecekan eksistensi supplier ke masing-masing perusahaan dengan hasil: bahwa Foshan Guman Import & Export mengaku tidak mengekspor produk porcelain maupun keramik ke Indonesia.

bahwa Durable Praisa Overseas Limited, Foshan Hongyun Trade tidak ditemukan sesuai alamat dimana perusahaan tersebut terdaftar, sebagaimana dalam Surat Berita Rahasia Nomor: R-00042/GUANGZHOU/170824 tanggal 21 Agustus 2017. (Terlampir).

bahwa sebagai bahan perbandingan harga terdapat surat dari Asosiasi Aneka Industri Keramik Industri yang menyatakan untuk barang impor Porcelain Tiles ukuran 600X600MM harga yang wajar adalah USD 4,9/M2.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding Banding saat mengajukan keberatan dan persidangan, maka keputusan Pejabat Bea Dan Cukai nomor KEP-549/WBC.02/2016 tanggal 16 Desember 2016 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana telah kami kemukakan dalam persidangan dan Surat Uraian Banding (SUB) yang telah diserahkan ke Majelis Hakim, maka nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga nilai pabean ditetapkan dengan metode II s.d VI sesuai PMK 160/PMK.04/2010 sebagaimana diubah dengan PMK- 34/PMK.04/2016.

bahwa berdasarkan Surat Tugas Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai Nomor ST- 611/BC/2017 tanggal 12 September 2017, telah dilaksanakan audit atas Pemohon Banding Pemeriksaan Nilai Pabean yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit nomor LHA- 06/BC.092/IU/2018 tanggal 9 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

Prosedur Audit

Hasil Audit

bahwa atas Pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit tersebut Terbanding menanggapi sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah mengimpor Porcelain Tiles dari China dengan PIB No.023251 tanggal 15 Agustus 2016 dengan total CIF USD 25,661.38, yang kemudian berdasarkan SPTNP KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan Nomor SPTNP- 003102/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Pemohon Banding harus membayar tagihan BM, PDRI dan Denda Administrasi sejumlah Rp. 31.588.000,00.

bahwa atas dasar SPTNP tersebut Pemohon Banding telah mengajukan keberatan dengan surat No: 008/NOTUL/TT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 kepada DJBC melalui Kepala KPPBC Belawan, dan di dalam diktum KepDJBC yang:

bahwa dari konsiderans KepDJBC, yaitu pernyataan Menimbang huruf e s.d. t., khususnya huruf j.- m. dan huruf p. KepDJBC, yang menyatakan pada pokoknya:

bahwa menurut pendapat Pemohon Banding tidak tepat, karena:

bahwa DJBC tidak menjelaskan adanya pelanggaran ketentuan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan berikut Penjelasannya oleh Pemohon Banding;

bahwa harga transaksi yang diberitahukan di dalam PIB No. 023251 tanggal 15 Agustus 2016 telah memenuhi metode nilai transaksi dan telah terbukti sebagai harga seharusnya dibayar yang telah didukung oleh bukti nyata dan data yang obyektif serta terukur, sebagaimana telah diserahkan pada proses pengajuan keberatan kepada DJBC seperti: Sales Contract, Invoice, B/L;

bahwa menurut pernyataan DJBC dalam Konsiderans di atas metode yang digunakan dalam penetapan nilai pabean a quo adalah Metode III yaitu harga satuan USD 3.50/M², namun tidak disertai rincian penjelasan, sehingga nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB No. 023251 tanggal 15 Agustus 2016 ditetapkan menjadi CIF USD 30,038.40;

bahwa penyelesaian kewajiban kepabeanan atas importasi barang tersebut butir 1 telah dilaksanakan sesuai sistem PDE Kepabeanan, karena Pejabat BC yang menangani penelitian akhir terhadap PIB tersebut butir 1 telah:

bahwa tidak melakukan penolakan (reject) karena tidak terdapat kesalahan dan/atau kekurang-lengkapan pengisian data PIB yang bersangkutan,

bahwa memberikan nomor pendaftaran PIB No. 023251 tanggal 15 Agustus 2016 yang berarti semua data di dalam PIB Aju telah diteliti dengan sungguh-sungguh oleh Pejabat BC dan dinilai telah lengkap dan benar, serta telah disahkan menjadi dokumen pabean.

bahwa dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Nilai Pabean CIF USD 25,661.38 yang diberitahukan di dalam PIB No. 023251 tanggal 15 Agustus 2016 menurut hemat Pemohon Banding sudah benar karena telah memenuhi persyaratan nilai transaksi yang ditetapkan UU Kepabeanan.

bahwa berdasarkan hal di atas Pemohon Banding mengajukan banding kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan permohonan agar berkenan menyatakan batal penetapan Nilai Pabean CIF USD 30,038.40, sebagaimana tercantum di dalam keputusan DJBC No. KEP–549/WBC.02/2016 tanggal 16 Desember 2016 dan menyatakan CIF USD 25,661.38 adalah nilai transaksi serta menetapkannya sebagai nilai pabean untuk importasi barang yang telah diberitahukan di dalam PIB No. 023251 tanggal 15 Agustus 2016.

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan penjelasan tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa dari uraian Penjelasan LHA, Terbanding mengakui bahwa telah melakukan audit kepabeanan kepada Perusahaan Pemohon Banding, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST- 611/BC/ 2017 tanggal 12 September 2017, dan atas pelaksanaan audit tersebut Terbanding telah menguraikan ke Laporan Hasil Audit Pemohon Banding, LHA Nomor : LHA-6/BC.092/IU/ 2018 tanggal 9 Januari 2018 berikut dengan lampirannya (selanjutnya dalam Surat ini disebut LHA-6).

bahwa tujuan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Terbanding adalah untuk menguji kepatuhan auditee/Pemohon Banding atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang- undangan dan peraturan lain yang pengawasannya dilakukan oleh Bea dan Cukai (LHA-6 halaman 2) yang salah satunya adalah menilai dan menguji Nilai Transaksi yang Pemohon Banding ajukan untuk dapat atau tidaknya diterima sebagai Nilai Pabean,

bahwa dari materi Penjelasan LHA, Terbanding telah menunjukkan keengganan dan in- konsistensi untuk mempertimbangkan keberadaan LHA-6 yang merupakan Produk Formal dari Terbanding yang menurut hemat Pemohon Banding disebabkan oleh kenyataan bahwa pada LHA-6, Pemohon Banding Banding secara garis besar telah melaksanakan atau memenuhi ketentuan perundang-undangan khususnya tekait nilai pabean; hal ini ditunjukkan ketika LHA-6 menunjukkan adanya tiga dokumen terkait Nilai transaksi Pemohon Banding yang tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean , dengan serta merta Terbanding mencantumkan dalam Penjelasan LHA, (Penjelasan LHA : Huruf C ANALISIS, Hasil Audit Huruf b)) akan tetapi mengabaikan adanya 3.296 Dokumen terkait nilai transaksi yang dapat diterima sebagai Nilai Pabean (LHA-6 halaman 7);

bahwa dalam angka 2 huruf C ANALISIS Penjelasan LHA, lebih nyata menunjukkan keengganan untuk mempertimbagkan keberadaan LHA-6 dan justru tetap berpendapat sama dengan tanggapan Terbanding atas dokumen pendukung yang secara terbatas Pemohon Banding sampaikan pada persidangan sebagaimana tercermin dalam awal setiap kajiannya yang selalu menggunakan fakta persidangan sebagai acuannya, dengan kata lain, Terbanding telah dengan sengaja mengesampingkan atau menafikan keberadaan fakta sekaligus bukti otentik yang merupakan produk formal Terbanding dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kewenangan yang diamanatkan UU Kepabeanan, yang secara singkat diuraikan sebagai berikut

bahwa dalam melaksanakan usaha dagang, Pemohon Banding senatiasa berusaha sekuat tenaga untuk menjadi Warga Negara Indonesia dan Pembayar Pajak yang Patuh. Untuk itu Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan UU Kepabeanan dan telah diuji oleh Terbanding melalui audit kepabeanan dalam 2 (dua) periode dengan hasil yang sesuai dengan harapan Pemohon Banding (Importir yang Patuh). Oleh karena itu wajar jika Pemohon Banding berhak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum;

bahwa secara factual baik formal maupun material Terbanding sampai dengan saat ini tidak pernah menyampaikan atau menginformasikan atau menjelaskan atau keberadaan audit kepabeanan terhadap PIB-PIB yang tercantum dalam KEP.DJBC, kecuali Pemohon Banding yang telah menginformasikan sejak dalam bentuk DTS sampai dengan adanya, oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa keberadaan LHA-6 dalam persidangan a quo adalah sangat relevan dan penting karena berisi tentang Hasil Pemeriksaan mendatam dan komprehensip terkait PIB-PIB yang tercantum dalam KEP.DJBC, in casu kebenaran nilai transaksi yang diberitahukan, maka atas dasar hal-hal tersebut huruf a,b,c,d dan e diatas dengan ini secara Formal Pemohon Banding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Alat Bukti berupa Copy LHA-6.

Untuk memudahkan pengungkapan fakta persidangan, dengan hormat kami sampaikan matrik sederhana yang merangkum hal-hal, data-data, dan/atau informasi yang tertuang dalam LHA-6 khusunya terkait PIB-PIB yang dimaksud dalam KEP.DJBC sebagai dokumen sengketa a-quo sebagai berikut :

bahwa selain hal tersebut diatas dalam LHA-6 (hal. 13 dan 14) juga dinyatakan antara lain hal- hal sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding menyerahkan Jawaban atas Penjelasan Tertulis Terbanding 23 berkas untuk sidang ke 4. Adapun Jawaban tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

bahwa Pengguguran Nilai Transaksi

bahwa Terbanding telah menyatakan nilai pabean yang diberitahukan tidak didukung dengan data obyektif dan terukur, sehingga nilai transaksi yang diberitahukan gugur dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean vide Huruf C. ANALISIS sub judul Pengguguran Nilai Transaksi, butir 5. dengan mendasarkan kepada hal-hal yang tersebut dalam Huruf C.

ANALISIS sub judul Pengguguran Nilai Transaksi butir 1 s.d 4:

bahwa menurut Pemohon Banding, disatu pihak Terbanding telah menggugurkan nilai transaksi a quo, namun dilain pihak tidak menunjukkan pelanggaran ketentuan atau persyaratan nilai transaksi dan tidak membuktikan adanya ketidak-benaran pembayaran sebesar CIF USD 25,661.38 ( PIB No. 023251 tanggal 15 Agustus 2016), yang secara obyektif dan terukur telah dilaksanakan Pemohon Banding melalui mekanisme perbankan, dan yang secara nyata tercatat di dalam suatu Rekening Koran dan kemudian Pemohon Banding telah mencatatnya secara internal di dalam sistem pembukuan;

-- khusus untuk akurasi dan kebenaran nilai transaksi ini, Pemohon Banding telah diaudit- kepabeanan oleh Kantor Pusat DJBC Jakarta sebanyak 2 (dua) periode, yang pada intinya tidak ditemukan kesalahan mendasar dalam bertransaksi sehingga merugikan keuangan negara dan LHA hasil audit Kepabeanan dimaksud telah Pemohon Banding lampirkan--;

bahwa sesuai persyaratan atau ketentuan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan, dan dari pernyataan Terbanding di dalam Penjelasan, maka disamping telah tampak nyata tidak dilaksanakannya ketentuan nilai transaksi secara taat asas oleh Terbanding di dalam sengketa a quo, juga telah tidak dapat ditunjukkan oleh Terbanding adanya pelanggaran persyaratan atau ketentuan Nilai Transaksi yang dilakukan Pemohon Banding, namun faktanya nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB No. 023251 tanggal 15 Agustus 2016 dengan total CIF USD 25,661.38 dinyatakan gugur dan tidak diterima sebagai nilai pabean oleh Terbanding;

bahwa Tanggapan Bukti Transaksi

bahwa jawaban atas pernyataan Terbanding vide Huruf C. ANALISIS sub judul Tanggapan Bukti Transaksi butir 6. yang antara lain pada pokoknya tentang :

bahwa semua transaksi dilakukan langsung oleh Pemohon Banding dengan Seller sesuai dengan kesepakatan, termasuk dalam hal ini teknis pembayarannya; CIMB Niaga yang mempercayai reputasi Pemohon Banding, dengan pelaksana pembayaran adalah Bank CIMB Niaga atas permintaan Pemohon Banding dan Bank CIMB Niaga sebagai bank yang Pemohon Banding percayai mengelola transaksi fmancial dengan pihak luar negeri dan sebaliknya Bank memegang prinsip kehati-hatian Bank CIMB Niaga tentu tidak melakukan tindakan diluar aturan perbankan yang berlaku;

bahwa untuk itu pihak Bank CIMB Niaga secara rutin menerbitkan Laporan Transaksi ( Account Statement ) berdasarkan standar kehati-hatian bank devisa, termasuk dalam hal ini melakukan pembayaran kepada Supplier ---- sepengetahuan Pemohon Banding dalam hal terjadi saldo balance negatif, maka penyelesaiannya menjadi hak dan tanggung jawab sepenuhnya Pemohon Banding, bukan pihak Bank, oleh karena itu saldo balance negatif bukan merupakan bukti Bank CIMB Niaga yang bertransaksi dengan Supplier;

bahwa Pemohon Banding mempunyai keterbatasan individual untuk mengetahui "hubungan" antara Supplier dengan Lanze Trading Company Limited, mengingat Pemohon Banding secara etik dibatasi oleh kepercayaan dan kesepakatan, sehingga secara privaat Pemohon Banding berada dalam kesulitan untuk mengetahui alasan Supplier menunjuk Lanze Trading Company sebagai penerima pembayaran, yang jelas bahwa pihak Supplier telah meminta atau memerintahkan dan Pemohon Banding telah memenuhi sesuai kesepakatan berdasarkan suratnya terlampir , dengan demikian walaupun tidak ada tanda tangan dari Lanze Trading Company maka tanggung jawab dan resiko sepenuhnya secara yuridis ada pada yang meminta/ memerintahkan pembayaran kepadanya;

bahwa mengingat keberadaan transaksi a quo didahului dengan adanya komunikasi baik lisan ataupun tertulis, yang di dalam sengketa a quo, relatif sangat intens, rutin dengan kuantitas atau kualitas yang cukup besar dan lama, serta untuk menjaga terpenuhinya jaminan kontinyuitas supply barang, maka ada kalanya pihak Seller meminta uang muka (DP) dan Pemohon Banding bersepakat untuk membayarnya, yang kemudian dirinci hitungannya, sehingga sering terjadi human error dalam pencatatan nilai ataupun penyebutan nomor tanggal Invoice- nya di dalam BBK;

bahwa demikian juga dalam penyediaan barang impor yang dipesan dapat saja berubah mendadak jumlah dan jenisnya sesuai tuntutan bisnis, sehingga wajar dalam realisasinya menjadi lebih besar atau lebih kecil dari PO atau Sales contract sehingga angka pelunasan yang ada di BBK dicatat lebih besar atau lebih kecil;

bahwa Pemohon Banding melalui BBK secara internal dan manual, mencatat transaksi financial yang terkait dengan bisnis internasional, yang tidak hanya mencatat pelunasan invoice tetapi juga uang muka (DP) yang diminta Supplier ataupun ongkos-ongkos yang mesti dikeluarkan sebagai biaya bisnis, sehingga adalah wajar terjadi kesalahan atau selisih jumlah karena human error atau tuntutan bisnis; namun demikian keberadaan BBK merupakan merupakan sarana utama walaupun tidak sempurna, untuk monitoring jumlah transaksi finansial senyatanya;

bahwa informasi penelusuran dan pengecekan eksistensi supplier adalah berasal dari Terbanding vide Huruf C. ANALISIS sub judul Tanggapan Bukti Transaksi butir 7, yang menurut Pemohon Banding merupakan hal yang berlebihan mengingat:

bahwa berdasarkan Surat Berita Rahasia Nomor: R-00042/ GUANGZHOU/ 170824 tanggal 21 Agustus 2017, Terbanding menyatakan supplier tidak ditemukan sesuai alamat dimana perusahaan tersebut terdaftar, namun tidak diterangkan maksud dan tujuan pernyataan tersebut dalam kaitannya sengketa a quo;

bahwa keberlakuan UU Kepabeanan adalah di dalam wilayah kedaulatan RI, sehingga dalam penerapannya, i. c. penelitian atau pengecekan keberadaan suatu entitas di negara lain dalam upaya penegakan UU Kepabeanan RI, tentunya menyangkut kedaulatan negara lain, sebagaimana dinyatakan Terbanding, sehingga keabsahan atau validitas suatu entitas yang berada di Negara lain tersebut memerlukan adanya penetapan dari pihak Pemerintah di Negara lain terkait, sehingga di dalam sengketa a quo diperlukan adanya kewenangan berdasarkan Hukum Internasional bagi Negara RI i.c. Kedubes RI untuk menetapkan legalitas keberadaan suatu entitas di Negara asing, atau jikapun ada, tentunya diperlukan prosedur sesuai ketentuan diplomatik, oleh karena itu pernyataan Terbanding tentang keberadaan Supplier merupakan hal yang berlebihan;

bahwa informasi harga dari Asosiasi Aneka Industri Keramik Industri benar hanya merupakan informasi yang tidak mengikat karena bukan merupakan suatu penetapan sebagaimana dinyatakan oleh Terbanding vide Huruf C. ANALISIS sub judul Tanggapan Bukti Transaksi butir 8.;

bahwa tidak terdapat kejelasan tentang maksud dan tujuan pernyataan Terbanding tersebut dalam kaitannya sengketa a quo khususnya yang berkenaan dengan penerapan rezim Nilai Transaksi, yaitu Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU Kepabeanan berikut Penjelasannya;

bahwa faktanya Terbanding tidak pernah menyatakan Pemohon Banding telah melanggar persyaratan Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud di dalam UU Kepabeanan;

bahwa konsisten dengan pendapat tersebut di atas, maka telah terbukti secara meya- kinkan bahwa tidak terdapat kewajiban untuk menambahan biaya, nilai barang dan jasa, royalty, biaya tranportasi, biaya handling barang dan biaya asuransi yang harus dilakukan Pemohon Banding terhadap harga transaksi yang dibayarkan kepada Penjual di luar negeri, sehingga menurut Pemohon Banding, harga transaksi yang diberitahukan dalam PIB No. 023251 tanggal 15 Agustus 2016 dengan nilai CIF USD 25,661.38 (karena asuransi ditutup di dalam negeri), telah memenuhi syarat nilai transaksi yang dimaksud Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan dan Penjelasannya, yaitu sebagai harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar sesuai dengan bukti nyata dan data yang obyektif serta terukur; untuk itu, dan sesuai permintaan Ketua Majelis Hakim, serta mengingat pelunasan dimaksud tergabung dengan pelunasan invoice yang lain, bersama jawaban ini dilampirkan matriks pelunasan dimaksud berikut dokumen PIB terkait;

bahwa seraya berpedoman kepada pendapat di atas, Pemohon Banding menjawab secara umum pernyataan Terbanding pada angka 1 dan angka 2 sebagai berikut:

bahwa nilai pabean yang Pemohon Banding beritahukan di dalam PIB No. 023251 tanggal 15 Agustus 2016 yang kemudian menjadi sengketa a quo, ternyata tercantum di dalam salah satu dari 3208 PIB yang dinyatakan oleh LHA Auditor sebagai nilai transaksi yang diberitahukan dapat diterima sebagai Nilai Pabean sebagaimana dinyatakan dalam LAPORAN HASIL AUDIT PEMOHON BANDING Nomor :LHA-6/BC.092/IU/2018 tanggal 9 Januari 2018 untuk Periode Audit : 01 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017-- selanjutnya disingkat LHA-6--, yang menyatakan beberapa hal pokok antara lain telah melakukan Pemeriksaan Nilai Pabean atas 3208 dokumen PIB ---yang salah satunya PIB no. 023251 tanggal 15 Agustus 2016 ---, dan berkesimpulan pada pokoknya antara lain, --- vide BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI, 1. Kesimpulan---

1.2. Periksaan Nilai Pabean -vide LHA-6 halaman 19, 20

bahwa pernyataan-pernyataan Terbanding di dalam Penjelasan ternyata tidak tercantum di dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan berikut Penjelasan, UU no. 7 Tahun 1994, dan Pasal 2 ayat (1) j.o Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 160/PMK.04/2010 sebagai salah satu hal yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima sebagai nilai pabean;

bahwa berdasarkan jawaban di atas Pemohon Banding berkesimpulan :

bahwa nilai CIF USD 25,661.38 ---karena asuransi ditutup di dalam negeri---, adalah nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB No. 023251 tanggal 15 Agustus 2016 pada dasarnya telah memenuhi persyaratan nilai transaksi yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan dan Penjelasannya, Pasal 7 PMK Nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 34/ PMK.04/ 2010, LAMPIRAN PMK Nomor 34/PMK. 04/ 2010;

bahwa Pemohon Banding dapat membuktikannya sesuai bukti nyata dan data yang obyektif serta terukur berupa Invoice dan bukti pembayaran atas nilai transaksi yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim XVIIA, yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;

bahwa oleh karena nilai transaksi a quo telah benar dan telah terbukti sebagai harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar, maka pernyataan Terbanding bahwa ketidak- wajaran nilai pabean yang diberitahukan dan nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya, merupakan dugaan atau asumsi Terbanding yang jelas telah tidak sesuai dengan ketentuan nilai transaksi sebagaimana dianut UU Kepabeanan sehingga KepDJBC No. KEP-549/WBC.02/2016 tanggal 16 Desember 2016 sudah seharusnya dibatalkan.

bahwa atas dasar hal-hal diatas Pemohon Banding menolak Penjelasan Terbanding secara keseluruhan dan menyatakan jawaban Pemohon Banding ini telah mendukung serta mempertahankan alasan-alasan yang tercantum di dalam Surat jawaban sebelumnya dan Surat Bantahan serta surat Banding atas KepDJBC No. KEP-549/WBC.02/2016 tanggal 16 Desember 2016 bahwa Nilai Transaksi CNF USD 25,661.38, yang diberitahukan dalam PIB No. 023251 tanggal 15 Agustus 2016 sudah benar sebagai Nilai Transaksi yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan dan Penjelasannya.

bahwa Pemohon Banding telah mengimport UGLPorcelain Tiles ukuran 600MM x 600MM,GRACE TILES Brand, negara asal Chinayang diberitahukan dengan PIB Nomor 023251 tanggal 15 Agustus 2016 dengan Nilai Pabean CIF USD 25.661,38 dan oleh Terbanding ditetapkan CIF USD 30.038,40, yang menjadi dasar diterbitkannya SPTNP Nomor: SPTNP- 003102/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dengan tagihan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 31.588.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan nilai pabean atas PIB Nomor 023251 tanggal 15 Agustus 2016 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan :

bahwa atas penetapan nilai pabean tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor 008/NOTUL/TT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang diterima Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan secara lengkap dan benar pada tanggal 27 Oktober 2016, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-549/WBC.02/2016 tanggal 16 Desember 2016 Terbanding menolak keberatan tersebut sekaligus memperkuat penetapan Pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan;

bahwa atas Surat Keputusan tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor 018/BANDING/TT/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 ke Pengadilan Pajak;

bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan dan ketentuan peraturan yang berlaku, Majelis menyimpulkan sebagai berikut :

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan nilai pabean untuk UGL Porcelain Tiles ukuran 600MM x 600MM,GRACE TILES Brand, negara asal China oleh Pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-003102/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-549/WBC.02/2016 tanggal 16 Desember 2016 tidak dapat dipertahankan;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean atas UGL Porcelain Tiles ukuran 600MM x 600MM,GRACE TILES Brand, negara asal ChinaCIF USD 25.661,38 sehingga kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda nihil.

Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-549/WBC.02/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-003102/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 29 Agustus 2016, atas nama Pemohon Banding, dan menetapkan nilai pabean atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 023251 tanggal 15 Agustus 2016 yaitu UGL Porcelain Tiles ukuran 600MM x 600MM, GRACE TILES Brand, negara asal China sebesar CIF USD 25.661,38 sehingga kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda nihil.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 oleh Majelis XVIIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.