bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2011 sebesar Rp916.012.431,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Ketentuan perpajakan terkait :

bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2)
“Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama”;

Pasal 9 ayat (8)
“Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

Pasal 9 ayat (9)
“Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan”;

Pasal 13 ayat (5)
“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

Penjelasan Pasal 13 ayat (5)
“Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan, Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya, namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f”;

bahwa Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, yang antara lain menyebutkan :
"tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:

Lampiran I butir 1.4.1.3.

bahwa romawi V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-10/PJ.52/2006 Tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, dan Langkah-Langkah Penanganan Restitusi dalam rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, disebutkan:
"Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan konfirmasi, baik untuk Pajak Masukan, Pajak Keluaran, PIB, maupun PEB merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan, namun bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material, untuk meyakini kebenaran suatu transaksi agar pemeriksa mengajukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut”;

bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003 s.t.d.t.d. SE-04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-27/PJ.52/2003 tentang Daftar dan Sanksi atas Wajib Pajak yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah, ditegaskan mengenai Daftar Wajib Pajak yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah, Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Wajib Pajak yang termasuk dalam daftar pada lampiran surat edaran tersebut, tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas transaksi tersebut akan ditagih lagi beserta sanksinya, apabila dari hasil pemeriksaan arus uang dan arus barang dapat dibuktikan bahwa transaksi tersebut adalah tidak benar;

Data dan Fakta

bahwa Terbanding telah melakukan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp1.192.313.082,00 karena jawaban menyatakan tidak ada (terdiri dari 106 Faktur Pajak);

bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas koreksi Terbanding, nilai keberatan yang diajukan adalah sebesar Rp1.192.313.082,00, yaitu koreksi atas Pajak Masukan yang atas konfirmasinya dijawab "Tidak Ada";

bahwa Pemohon Banding dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 01 Februari 2004, pembelian BKP dan atau pemanfaatan JKP dilakukan setelah Pemohon Banding dikukuhkan sebagai PKP, dalam hal sengketa keberatan ini BKP/JKP tersebut dimanfaatkan pada Masa Pajak Oktober 2011;

bahwa telah dilakukan Permintaan Keterangan Tentang Tindak Lanjut Klarifikasi Data Pajak Keluaran kepada KPP terkait dengan perincian permintaan keterangan tentang tindak lanjut klarifikasi data Pajak Keluaran dan jawaban klarifikasi sebagai berikut:

Masa Pajak Oktober 2011

Simpulan

bahwa atas koreksi Pajak Masukan yang menjadi sengketa terdiri dari 189 Faktur Pajak senilai Rp1.192.313.082,00 dengan hasil klarifikasi atas surat klarifikasi belum dijawab oleh KPP tempat Penerbit Faktur terdaftar, sehinga tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai KEP-754/PJ./2001;

bahwa berdasarkan hasil tindak lanjut klarifikasi ulang atas Pajak Masukan yang dijawab tidak ada, diperoleh jawaban sebagai berikut:

Masa Pajak Oktober 2011

bahwa atas 106 FP yang menjadi dasar koreksi sudah dimintakan permintaan kelengkapan data pada saat keberatan berupa dokumen arus barang dan arus uang atas transaksi yang mendasari pajak masukan yang dikoreksi meliputi: Purchase/Service Order, Surat Jalan/ Time Sheet, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Invoice, Kuitansi, Voucher Pengeluaran Kas, Cek/Giro, Rekening Koran dan dokumen lain yang menunjukan arus barang/jasa dan arus uang atas transaksi yang mendasari pajak masukan yang disengketakan dengan surat permintaan:

bahwa Pemohon Banding hanya memenuhi permintaan tersebut berupa Asli Faktur Pajak, sehingga tidak bisa dilakukan penelitian arus kas dan arus barang atas 87 lembar Faktur Pajak yang jawaban klarifikasinya menyatakan tidak ada dan belum dijawab;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diusulkan untuk menerima sebagian keberatan Pemohon Banding sebesar Rp276.300.651,00 (atas 19 lembar Faktur Pajak) dan mempertahankan sebagian koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan sebesar Rp916.012.431,00 (atas 87 lembar Faktur Pajak);

bahwa menurut Pemohon Banding, Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp12.725.785.969,00 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

bahwa sesuai dokumen yang ada pada Pemohon Banding, dan Pemohon banding meyakini bahwa PPN atas transaksi dengan wajib pajak bersangkutan telah dibayar maka pemohon banding tidak setuju atas tanggung renteng yang dibebankan kepada Pemohon Banding dan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember butir 1.4.2.1:
“.......dalam hal Faktur Pajak tidak atau belum dipertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran oleh PKP Penjual maka segera diterbitkan surat tegoran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tegoran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku, apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat tegoran PKP Penjual tidak mempertanggungjawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)”;

bahwa sesuai dengan KEP-754/PJ/2001 butir nomor 1.4.1.3.2:
“......apabila jawaban klarifikasi nienyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan”;

bahwa menurut Pemohon Banding, Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan tersebut, merupakan pedoman internal bagi institusi DJP dalam rangka melakukan konfirmasi atas Faktur Pajak agar diperoleh kesesuaian data antara KPP PKP Penjual dan KPP PKP Pembeli, dan mencegah diterbitkannya Faktur Pajak fiktif oleh penjual yang belum dikukuhkan sebagai PKP atau atas transaksi fiktif yang sebenarnya tidak pernah ada, dalam KEP-754/PJ/2001 tersebut Faktur Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan hanya apabila hasil klarifikasi dijawab tidak ada karena Penjual belum dikukuhkan sebagai PKP atau PKP Penjual tidak pernah menyerahkan BPK/JKP kepada PKP Pembeli;

bahwa sesuai dengan KEP-754/PJ/2001 butir nomor 1.4.1.3.4:
“......apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan”;

bahwa dapat Pemohon Banding tambahkan bahwa sesuai UU PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 16F menyebutkan bahwa:
"Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar", dalam memori penjelasannya menyebutkan bahwa "Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa", oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggungjawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang pabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa";

bahwa sebagai pendukung, Pemohon Banding bersedia menyampaikan bukti-bukti bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran tagihan dan pajak yang terutang kepada mitra kerja sebagai penjual atau pemberi jasa;

bahwa dengan demikian Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp12.725.785.969,00 karena telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa berdasarkan alasan-alasan Yuridis tersebut di atas maka :

bahwa berdasarkan Surat Uraian Banding diketahui bahwa dalam proses pemeriksaan Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2011 sebesar Rp1.192.313.082,00 karena sesuai jawaban konfirmasi dari KPP tempat lawan transaksi terdaftar dijawab “Tidak Ada”;

bahwa dalam proses keberatan, berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Terbanding melakukan konfirmasi ulang atas 106 Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp1.192.313.082,00, diperoleh jawaban klarifikasi sebagai berikut :

bahwa dengan demikian dalam proses keberatan dari koreksi sebesar Rp1.192.313.082,00 dikabulkan sebagian yaitu sebesar Rp276.300.651,00, sehingga dalam proses banding sengketanya sebesar Rp916.012.431,00 yang terdiri dari 87 Faktur Pajak dengan jawaban “tidak ada”;

bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding dalam melakukan koreksi adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding tersebut dengan alasan antara lain sebagai berikut :

bahwa menurut Majelis mengingat sengketanya terkait dengan pembuktian, maka Majelis memerintahkan Terbanding dan Pemohon Banding untuk dilakukan uji bukti, dan dari hasil pelaksanaan uji bukti diperoleh informasi sebagai berikut:

bahwa oleh karena waktu persidangan telah mendekati tanggal jatuh temponya, sedangkan Berita Acara Uji Bukti belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Terbanding dan Pemohon Banding tidak membuat Berita Acara yang ditandatangani bersama, sehingga masing-masing membuat Berita Acara Uji Bukti;

bahwa Majelis telah memeriksa Berita Acara Hasil Uji Bukti yang hanya diisi dan ditandatangani oleh Terbanding, Terbanding berpendapat sebagai berikut :

bahwa Majelis telah memeriksa Berita Acara Uji Bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, yang hanya diisi dan ditandatangani oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding menyampaikan daftar berupa Daftar Bukti Arus Uang dan Arus Barang atas Konfirmasi/Klarifikasi yang dijawab “Tidak Ada”, yang terdiri dari 87 Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp916.012.431,00, yang dilakukan uji bukti sebanyak 37 Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp196.542.438,00;

bahwa menurut Majelis dalam persidangan ke -12 tanggal 2 Juli 2018 Pemohon Banding menyampaikan Pendapat Akhir yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis, dalam persidangan ke -12 tanggal 2 Juli 2018, Terbanding menyatakan bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kesimpulan Akhir karena pendapat akhir Terbanding sudah terangkum dalam Berita Acara Uji Bukti;

bahwa setelah memeriksa bukti-bukti, dokumen-dokumen, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding, hasil uji bukti dan Kesimpulan Akhir dari Pemohon Banding serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa setelah memeriksa bukti-bukti, dokumen-dokumen, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding, hasil uji bukti dan Kesimpulan Akhir dari Pemohon Banding serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut :

bahwa menurut Majelis sengketanya adalah koreksi Terbanding atas 87 (delapan puluh tujuh) Faktur Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan nilai sebesar Rp916.012.431,00 karena jawaban konfirmasi dari KPP domisili PKP Penjual menyatakan “Tidak Ada” ;

bahwa dasar hukum yang dipergunakan oleh Terbanding dalam melakukan koreksi Pajak Masukan a quo adalah UU PPN Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (8), Pasal 9 ayat (9) dan Pasal 13 ayat (5) serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut karena berdasarkan bukti dan dokumen yang telah disampaikan secara sampling, Pemohon Banding dapat membuktikan pembayaran atas Faktur Pajak yang disengketakan tersebut dan kepastian pembayaran PPN telah masuk Kas Negara dari hasil konfirmasi yang dijawab “Tidak Ada” justru itu menjadi tugas dan tanggungjawab Terbanding untuk menerbitkan SKPKB/SKPKBT sesuai KEP-754/PJ/2001;

bahwa menurut Majelis sengketanya adalah pengkreditan Faktur Pajak Masukan dikaitkan dengan hasil jawaban konfirmasi dari KPP tempat lawan transaksi terdaftar yang menyatakan “Tidak Ada”, oleh karena itu Majelis akan membahas ketentuan perundangan-undangan perpajakan yang berkaitan dengan Pengkreditan Pajak Masukan dan Konfirmasi Faktur Pajak, yaitu sebagai berikut:

bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 telah diatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 23 :
“Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai“;

Pasal 1 angka 24 :
“Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak” ;

Pasal 1 angka 25 :
“Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak";

Pasal 9 ayat (2) :
”Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama” ;

Pasal 9 ayat (8) :
”Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

Pasal 9 ayat (9) :
”Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan”;

Pasal 13 ayat (5) :
”Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

Pasal 13 ayat (9) :
”Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material”;

Penjelasan Pasal 13 ayat (9) :
”Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai dengan peryaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean”;

bahwa dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, telah diatur sebagai berikut:
Pasal 1 :
“Klarifikasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak";

Lampiran I :
“bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa :

Lampiran I butir 1.4 mengatur hal-hal sebagai berikut :

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terkait dengan 87 (delapan puluh tujuh) Faktur Pajak yang disengketakan dengan nilai PPN sebesar Rp916.012.431,00 , Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis, tujuan konfirmasi pada huruf a dan huruf b tidak dipermasalahkan oleh Terbanding, artinya hasil konfirmasi Faktur Pajak yang disengketakan telah memenuhi ketentuan sebagai Faktur yang diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP dan adanya penyerahan yang terutang PPN, sedangkan untuk tujuan konfirmasi pada huruf c, Terbanding memperoleh informasi bahwa Faktur Pajak yang disengketakan belum dilaporkan oleh PKP penerbit pada SPT Masa PPN nya;

bahwa menurut Majelis terkait dengan hasil konfirmasi Faktur Pajak, berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan diperoleh Jawaban “Tidak Ada” sebanyak 87 Faktur Pajak dengan nilai sebesar Rp916.012.431,00, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan jawaban konfirmasi tersebut tidak terdapat pernyataan dari KPP tempat PKP Penjual terdaftar yang menyatakan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah, dan KPP terkait hanya memberikan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual tanpa memberikan penjelasan terkait dengan penerbitan SKPKB/SKPKBT sebagaimana diatur dalam KEP-754/PJ./2001 ;

bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran I KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001, Majelis berpendapat bahwa jawaban hasil konfirmasi “tidak ada” mempunyai 2 (dua) implikasi hukum yaitu:

bahwa menurut Majelis berdasarkan fakta yang ada, sebanyak 87 Faktur Pajak yang dikoreksi oleh Terbanding karena jawaban konfirmasi “Tidak Ada” telah memenuhi persyaratan sebagai Faktur Pajak yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN, namun belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan Terbanding tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam KEP-754/PJ/2001 yaitu mengirimkan surat tegoran yang dilanjutkan dengan penerbitan SKPKB/SKPKBT ;

bahwa menurut Majelis dengan tidak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT oleh Terbanding tidak dapat merubah status ke-87 Faktur Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagai Faktur Pajak yang sah, sehingga seharusnya dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa menurut Majelis dalam proses uji bukti Terbanding menyatakan antara lain hal-hal sebagai berikut :

bahwa menurut Majelis dalam proses uji bukti Pemohon Banding menyatakan antara lain bahwa kepastian pembayaran PPN telah masuk kas Negara dari hasil konfirmasi dijawab tidak ada, justru itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari Terbanding untuk menerbitkan SKPKB/SKPKBT sesuai Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-754/PJ/2001 butir 1.4.2.1 ;

bahwa setelah memeriksa hasil uji bukti baik yang ditandatangani oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Banding, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2011 sebesar Rp916.012.431,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 menjadi sebagai berikut:

Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00159/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00039/207/11/051/16 tanggal 27 Januari 2016, atas nama: Pemohon Banding sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 yang kurang/(lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 oleh Hakim Majelis XIIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Putusan Nomor : PUT-111821.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.