bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00023/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, yang tidak disetujui oleh Pengugat;

bahwa Tergugat melakukan koreksi Peredaran Usaha, sehingga berakibat pada Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang harus dikoreksi juga oleh Tergugat untuk masa pajak Februari 2011 sebesar Rp599.452.411,00;

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor LAP00757/WPJ.07/KP.0305/ RIK.SIS/2015 tanggal 2 Desember 2015 diketahui sebagai berikut:

bahwa berdasarkan surat permohonan Penggugat yang kedua, Penggugat memberikan alasan permohonan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar pada intinya adalah mengakui keterbatasan data Penggugat dan melakukan perhitungan sendiri atas peredaran usaha dan harga pokok penjualan sehingga Peredaran Usaha menurut Penggugat adalah sebesar Rp23.874.345.272,00 dan Harga Pokok Penjualan menurut Penggugat adalah sebesar Rp18.933.328.221,00;

bahwa Tergugat melakukan penelitian atas penerbitan surat ketetapan pajak yang disengketakan, sebagai berikut:

bahwa atas permintaan data oleh Tergugat, Penggugat hanya memberikan data berupa data kapasitas mesin terpasang yang berbentuk fotokopi gambar yang didalam nya terdapat perhitungan kapasitas. Data berupa fotokopi gambar tersebut tidak mencantumkan untuk tahun berapa data tersebut (Penggugat mengajukan permohonan untuk tahun 2010 dan 2011) dan tidak terdapat bukti pendukung atas perhitungan tersebut;

bahwa berdasarkan data tersebut, Tergugat tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut atas kebenaran Peredaran Usaha dan Harga Pokok Penjualan sebagaimana dimaksud dalam alasan permohonan Penggugat;

bahwa berdasarkan uraian, data dan fakta tersebut diatas, Tergugat tidak dapat melakukan pengujian atas alasan Penggugat karena data/dokumen pendukung atas alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah berupa salinan dari dokumen yang bukan berhuruf latin, penjelasan kapasitas mesin hanya berupa tulisan tangan yang tidak dapat diyakini validitasnya;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00101/207/11/055/15 tanggal 14 Desember 2015 Masa Pajak Desember 2011 sudah tepat;

bahwa Penggugat tidak setuju dengan penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP- 00023/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 8 Januari 2018 dengan alasan sebagai berikut:

bahwa dalam SKPKB PPN No. 00101/207/11/055/15 tanggal 14 Desember 2015 terdapat koreksi pada pos Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesar Rp599.452.411,00 yang berasal dari pengujian atas Peredaran Usaha dengan metode tidak langsung yaitu Uji Keterkaitan Produksi berdasarkan pemakaian daya listrik (pembayaran rekening listrik ke PLN);

bahwa oleh karena keterbatasan data yang ada saat proses pemeriksaan, Penggugat dapat menyetujui penggunaan metode tidak langsung berdasarkan pemakaian daya listrik tersebut untuk menghitung peredaran usaha. Namun, Penggugat berpendapat bahwa penerapan metode tidak langsung oleh Tergugat tersebut perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan kondisi Penggugat, yang tidak lagi beroperasi pada kapasitas normal (maksimal);

bahwa kondisi Penggugat pada tahun 2011 tidak beroperasi pada tingkat kapasitas normal. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pemakaian listrik pada 6 (enam) mesin yang terpasang selama bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 yang berfluktuasi setiap bulannya dengan jumlah pemakaian listrik selama tahun 2011 sebesar 27.647.960 kWh;

bahwa pada tahun 2011 Penggugat hanya beroperasi pada tingkat kapasitas sebesar 28,57% dari Kapasitas Normal atau terdapat idle capacity sebesar 71,43%, sehingga menimbulkan inefficiency pada proses produksi;

bahwa perhitungan Peredaran Usaha untuk Tahun 2011 menurut Penggugat adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perhitungan jumlah penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri untuk masa Desember 2011 menurut Penggugat adalah sebagai berikut:

bahwa berkaitan dengan surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SKP yang Tidak Benar yang Penggugat ajukan untuk kedua kali yaitu No. 023/BTS-DJP/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017, pihak Tergugat tidak pernah mengirim undangan untuk melakukan pembahasan dengan Penggugat;

bahwa selain mengemukakan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam persidangan menyampaikan penjelasan tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 223 pada tanggal 28 Juni 2004. Dimana pada tahun 2014, pemilik saham perusahaan berniat untuk menjual 100% (seratus persen) saham dari seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan serta diambil-bagian dalam Perseroan kepada Pembeli, yaitu manajemen Penggugat yang saat ini sesuai dengan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 28 Mei 2014;

bahwa pada bulan Juni 2014 yaitu saat dimulai proses pemeriksaan, semua dokumendokumen terkait laporan keuangan dan transaksi perpajakan sudah tidak ada dan karyawan yang bertanggung jawab terkait laporan tersebut sudah tidak bekerja di Perusahaan Penggugat;

bahwa oleh karena keterbatasan data yang ada saat proses pemeriksaan, Penggugat dapat menyetujui penggunaan metode tidak langsung berdasarkan pemakaian daya listrik tersebut untuk menghitung peredaran usaha. Namun, Penggugat berpendapat bahwa penerapan metode tidak langsung oleh Tergugat tersebut perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan kondisi Penggugat, yang tidak lagi beroperasi pada kapasitas normal (maksimal). Dalam hal ini, Penggugat telah berada dalam kondisi operasi jauh di bawah kapasitas normal. Dengan demikian, pemakaaian daya listrik Penggugat berada dalam kondisi yang tidak efisien, karena besarnya idle capacity;

bahwa standar pengujian (benchmark) yang digunakan oleh Tergugat dalam pengujian adalah standar pemakaian daya listrik perusahaan pada tingkat operasi normal (kapasitas maksimal), sehingga tidak sesuai dengan kondisi Penggugat pada tahun 2011;

bahwa kondisi Penggugat pada tahun 2011 tidak beroperasi pada tingkat kapasitas normal. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pemakaian listrik pada 6 (enam) mesin yang terpasang selama bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 yang berfluktuasi setiap bulannya dengan jumlah pemakaian listrik selama tahun 2011 sebesar 27.647.960 kWh;

bahwa menurut Tergugat, selama proses pemeriksaan Penggugat tidak dapat menyediakan data, dokumen, buku dan catatan yang diminta oleh Tergugat sehingga Tergugat menghitung pajak terutang dengan menerapkan metode tidak langsung sesuai dengan data yang tersedia, namun menurut PER 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto, Pasal 3 ayat (1):

bahwa berdasarkan hal tersebut, apabila selama proses pemeriksaan, Penggugat tidak memberikan seluruh data, dokumen, buku dan catatan, seharusnya Tergugat bisa menghitung Penghasilan Neto Penggugat dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang persentasenya sesuai dengan Lampiran 3 PER 17/PJ/2015 dengan perhitungan sebagai berikut:

Norma Penghitungan Penghasilan Neto WP Badan Pasal 14 ayat (5) = 14 %
Penghasilan Neto Tahun 2011

= 14 %x Peredaran Usaha

= 14 % x Rp 83.564.386.674

= Rp 11.699.014.134;

bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00101/207/11/055/15 tanggal 14 Desember 2015, Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Pertama dengan Surat Nomor 058/BTS-DJP/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-01575/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017 permohonan Penggugat tersebut ditolak kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Kedua dengan surat Nomor 023/BTS-DJP/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 dan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00023/NKEB/WPJ.07/ 2018 tanggal 8 Januari 2018 permohonan tersebut ditolak, sehingga dengan surat Nomor 039/BTS-DJP/I/2018 tanggal 26 Januari 2018, Penggugat mengajukan gugatan;

bahwa Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan:

Pasal 36 ayat (1)

Penjelasan Pasal 36

Ayat (1)

Ayat (1a)

Ayat (1b)

Ayat (1c)

bahwa dalam penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi. Hal ini menjelaskan bahwa pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar bagi Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) merupakan diskresi dari Tergugat;

bahwa dalam faktanya Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dari Penggugat telah diproses oleh Tergugat sesuai dengan diskresi Tergugat sebagaimana disebutkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 36 ayat (1) beserta penjelasannya;

bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan;

bahwa dalam faktanya Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dari Penggugat telah diproses oleh Tergugat dan telah diterbitkan Keputusan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar oleh Tergugat dan penerbitan keputusan tersebut masih dalam kurun waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan dari Penggugat sesuai dengan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa dengan demikian Keputusan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dari Tergugat telah benar prosedur penerbitannya sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa berdasarkan fakta data serta keterangan yang diperolah dalam persidangan Majelis berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tergugat tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak sudah sesuai dengan ketentuan dan oleh karenanya Majelis memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak gugatan Penggugat;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00023/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor 00101/207/11/055/15 tanggal 14 Desember 2015, atas nama: Pemohon Banding.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh Majelis VIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat.