Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

1. Koreksi PM dikarenakan merupakan Faktur Pajak tidak valid yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (9) UU PPN yang menyatakan bahwa Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.
2. Terbanding tidak dapat menguji keterkaitan PM yang dikoreksi dengan usaha Wajib Pajak dan tidak dapat memastikan uji arus
3. Koreksi PM diperoleh dari PKP yang melakukan transaksi dengan menggunakan Faktur Pajak yang tidak sah karena Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS). PKP tersebut adalah :
   1. CV AL
   2. PT TAS
   3. PT KBU
4. Seluruh Penjualan dan/atau penyerahan yang dilakukan oleh ketiga PKP tersebut berdasarkan data SI DJP hanya kepada perusahaan Pemohon Banding.
5. CV AL dan PT KBU sudah tidak aktif lagi semenjak tahun 2014, sedangkan PT TAS tidak aktif sejak 2015.
6. Transaksi Pemohon Banding dengan PT KBU merupakan penyediaan tenaga kerja (man power supply for electrical mechanical & Instrumentaions), sedangkan PT KBU bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar berbagai macam barang perdagangan eceran, bukan mobil dan motor (KLU:46900), dimana kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar dari berbagai macam barang tanpa mengkhususkan barang tertentu.
7. Transaksi Pemohon Banding dengan PT TAS merupakan pembelian Exhaust Collectordan Supply Materian detonic product, dll sedangkan PT TAS bergerak dalam bidang usaha kontruksi gedung perkantoran (KLU:41012), dimana kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.
8. Transaksi Pemohon Banding dengan CV AL merupakan pembelian Rosemount Pressure Transmitter, Rubber seal, Insulation Blanket dll sedangkan CV AL bergerak dalam bidang perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di Toserba (Departement store) KLU : 47192.
9. Berdasarkan data di atas (butir 5, 6,dan 7) diketahui bahwa atas perolehan barang (PM) dari PT FJAS sebagai Penerbit Faktur Pajak Fiktif tidak linier dengan penjualan/penyerahan (PK) kepada Pemohon Banding.
10. Dengan demikian transaksi yang dilakukan oleh ketiga PKP tersebut di atas bukan merupakan transaki yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya atau Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS).
11. Mengingat transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan ketiga PKP dimaksud merupakan TBTS, maka Faktur Pajak Masukan yang diperoleh Pemohon Banding merupakan Faktur Pajak yang tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 9 UU PPN dan SE Direktur Jenderal Pajak NOMOR SE-132/PJ/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN ATAS PENERBITAN DAN PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK

1. Berdasarkan proses uji bukti, dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam uji bukti TIDAK LENGKAP.
2. Dokumen yang disampaikan hanya sebatas arus uang, sedangkan arus barang hanya berupa Delivery Order tidak disertai Berita Acara Penerimaan Barang.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon Banding berkesimpulan bahwa mengingat barang dan/jasa yang diperoleh tidak dapat dipastikan eksistensinya, maka transaksi dimaksud merupakan TBTS. Dengan demikian Terbanding mengusulkan agar menolak permohonan Pemohon Banding.

1. Arus Barang dan Jasa sesuai dengan kebutuhan masing-masing proyek yang Pekerjaan Steel Structure (Compresor Shelter, GAS EDG & MCC Building) di Proyek SPG Pertamina Subang Jawa Barat, dan Presure Transmitter untuk mengirim signal perbedaan tekanan pada mesin turbine. Flame Detector, Safety Tronic dan Panel Control pada System DET Tronic Mesin Turbin.
2. Arus Dokumen yang terdiri dari Penawaran, Purchase Order, Delivery Order sebagai bukti Pengiriman Barang dan ditandatangani oleh pemohon banding bahwa Barang yang dikirimkan sudah diterima dengan baik dan sesuai dengan Purchase Order, Laporan kemajuan Pekerjaan/Time Sheet Report Untuk Jasa yang ditandatangani untuk disetujui bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan Purchase Order, Invoice, Faktur Pajak, Bukti Transfer dan Rekening
3. Arus Uang kepada lawan transaksi Baik Invoice maupun Faktur Pajak/PPN dibayarkan dan dibuktikan dengan Rekening Koran dan Bukti Transfer melalui Bank Mandiri Cabang Thamrin Ke Rekening Lawan Transaksi.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka transaksi perolehan barang maupun jasa kena pajak dari PT TAS adalah benar adanya dan sesuai dengan fakta dilapangan. Barang dan Jasa Kena Pajak tersebut adalah sesuai dengan kebutuhan dan terkait langsung dengan Proyek yang dikerjakan oleh Pemohon Delivery Order merupakan Bukti bahwa Barang telah diterima dengan baik dan setelah Pihak Pemohon Banding membubuhkan tandatangan pada Delivery Order Tersebut.
5. Sehubungan dengan itu Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding karena sesuai Fakta

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.