Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

1. Surat Keterangan Domisili/ Form DGT-1 untuk WPLN atas nama:

   -	MI;
   -	VISA;

2. Invoice (tagihan) dari VISA:
3. Agreement (Perjanjian) antara Mastercard dengan PT LB(yang sekarang bernama PT BCN Tbk);
4. Agreement (Perjanjian) antara VISA dengan PT LB(yang sekarang bernama PT BCN Tbk);
5. SPT PPN Masa Pajak Mei 2011;
6. SPT PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Mei 2011;

1. Koreksi berasal dari equalisasi Objek PPN JLN dengan Objek PPh Pasal 26 berupa jasa dan royalty yang sudah dilaporkan oleh Pemohon Banding;
2. Rincian Objek Pajak berdasarkan SPM PPN JLN dan PPh Pasal 26 serta data-data yang disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Pemohon Banding;
3. Sesuai pembuktian yang telah dilakukan Pemohon Banding diperoleh hasil sebagai berikut:
   1. SKD tidak disampaikan pada saat penyampaian pelaporan SPM PPh Pasal 26 sebesar 250.058.390
   2. Pemohon Banding memotong PPh Pasal 23 karena jasa/pekerjaan melebihi timetest namun tidak ada BUT di Indonesia sebesar Rp0;
   3. Tidak ada bukti yang disampaikan sebesar 002.600
4. Penjelasan atas point nomor 3 sebagai berikut:

   a.

   Point 3.a : SKD tidak disampaikan pada saat penyampaian pelaporan SPM PPh Pasal 26 bahwa atas penghasilan jasa yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri pada dasarnya terutang PPh sesuai ketentuan dalam Pasal 26 UU PPh, namun dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan, diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex spesialis) untuk mengatur hak pemajakan dari masing-masing negara untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari pengenaan pajak berganda serta untuk mencegah penggelapan pajak, maka, pemerintah melakukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara lain; bahwa untuk memberi kepastian hukum dalam penerapan P3B, diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010, P3B diterapkan dan manfaatnya diberikan saat Pemotong/Pemungut Pajak membayarkan penghasilan kepada WPLN (metode Relief-at-source) dengan menggunakan sarana berupa Surat Keterangan Domisili (SKD/DGT) yang telah memenuhi persyaratan administratif: menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; telah diisi oleh WPLN dengan lengkap; telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tandatangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B; telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B; dan disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya bahwa dalam hal persyaratan administratif tidak dapat dipenuhi oleh WPLN, Pemotong/Pemungut Pajak tidak diperkenankan menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B dan wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh; bahwa Pemotong/Pemungut Pajak wajib membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukti pemotongan/pemungutan pajak wajib disampaikan kepada WPLN, dan dalam hal terdapat penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong/Pemungut Pajak tetap diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak; bahwa Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan SPT Masa dengan dilampiri fotokopi SKD dan bukti pemotongan/pemungutan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak; bahwa WPLN dapat menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang tidak seharusnya terutang (refund method) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal manfaat P3B tidak diberikan akibat persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tidak terpenuhi tetapi WPLN menganggap pemotongan atau pemungutan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B

1. bahwa secara umum penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) merupakan Objek PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Namun demikian terhadap WPLN yang berdomisili di Negara yang memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Pemerintah Indonesia, hak pemajakkan dan tarif pajak yang berlaku sepenuhnya berlaku ketentuan P3B;
2. bahwa Pemohon Banding meyakini bahwa selisih ekualisasi DPP PPN JLN atas DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp7.211.573.400 bukan merupakan Objek PPh Pasal 26 karena penghasilan yang diterima oleh WPLN hak pemajakannya berada di Negara domisili WPLN sesuai dengan ketentuan P3B dari masing-masing Negara;
3. bahwa atas selisih DPP PPN JLN tersebut tidak seharusnya terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 20% karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan P3B;
4. bahwa prinsip dasar pemajakan atas penghasilan yang diterima WPLN sebagaimana Pemohon Banding sampaikan di atas juga telah sesuai dengan penjelasan Pasal 32A UU PPh, yang menyatakan:
   “Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex-spesialis) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara.”
5. bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan copy SKD dari WPLN seperti Visa Worldwide PTE Limited, Mastercard Asia/ Pacific LTD, dan RBS Greenwich Futures, yang membuktikan bahwa WPLN tersebut berkedudukan di Negara yang memiliki P3B dengan Indonesia;

1. Surat Keterangan Domisili/ Form DGT-1 untuk WPLN atas nama:

   -	MI;
   -	VISA;

2. Invoice (tagihan) dari VISA:
3. Agreement (Perjanjian) antara Mastercard dengan PT LB(yang sekarang bernama PT BCN Tbk);
4. Agreement (Perjanjian) antara VISA dengan PT LB(yang sekarang bernama PT BCN Tbk);
5. SPT PPN Masa Pajak Mei 2011;
6. SPT PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Mei 2011;

1. Terbanding tidak mempunyai bukti yang kuat untuk melakukan koreksi atas DPP PPh Pasal 26 tersebut.
2. Terbanding menyetujui argumen Pemohon Banding dan bukti-bukti dokumen yang disampaiakan selama Uji Bukti.

• Pada Masa Pajak Mei 2011, tidak terdapat pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran Jasa kepada WPLN, sehingga tidak ada Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang diserahkan kepada Terbanding selama Uji Bukti, sebagaimana yang diuraikan oleh Terbanding pada nomor 3b.

1. bahwa koreksi Terbanding tidak mempunyai dasar hukum dan bukti yang kuat karena hanya didasarkan pada ekualisasi antara DPP PPN JLN dan DPP PPh Pasal 26 yang telah dilaporkan pada masing-masing SPT Masa Mei 2011;
2. bahwa koreksi Terbanding telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU KUP, yang Penjelasannya berbunyi:
   “pendapat dan simpulan petugas Pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
3. bahwa Terbanding hanya mengakui dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding yang berupa SPT PPN tahun 2011 saja dan tidak mempertimbangkan dokumen pendukung lainnya yang telah Pemohon Banding serahkan tersebut Oleh karena itu pada dasarnya pihak Terbanding telah meyetujui bukti pendukung yang telah Pemohon Banding sampaikan;
4. bahwa Koreksi Terbanding (nilai sengketa) sebesar Rp 777.942.815 tersebut merupakan pembayaran Jasa kepada WPLN yaitu Mastercard dan VISA yang secara yuridis fiscal tidak terutang PPh Pasal 26 karena sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku, hak pemajakannya berada di Negara domisili WPLN tersebut, atau dengan kata lain Indonesia tidak berhak memajaki atas penghasilan yang diterima oleh WPLN tersebut.;
5. bahwa secara ketentuan perpajakan (P3B), pemberian Jasa kepada Subjek Pajak Dalam Negeri oleh Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”) dapat dikenakan pajak di Indonesia apabila WPLN tersebut mempunyai Bentuk Usaha Tetap (“BUT”) di Indonesia;

1. Berkenaan dengan Materi sengketa:
   • bahwa tidak semua pembayaran jasa ke Luar Negeri secara yuridis fiscal terutang PPh Pasal 26, karena adanya ketentuan mengenai hal itu dalam P3B yang berlaku;
   • bahwa ekualisasi yang dilakukan Terbanding tidak bersumber dari unsur-unsur biaya sebagaimana dikemukakan oleh Terbanding, tetapi semata-mata didasarkan pada DPP PPN JLN;
   • Dalam ekualisasi yang dilakukan oleh Terbanding juga terdapat hasil ekualisasi negative yang bagi Pemohon Banding amat sulit untuk bisa memahaminya;
   • bahwa uji bukti sebagaimana diperintahkan Majelis yang terhormat telah dilakukan beberapa kali, Pemohon Banding telah menjelaskan beserta bukti-buktinya (a.l. Surat Keterangan Domisili/ Form DGT-1, invoice dan agreement) berkenaan dengan ketidaksetujuan Pemohon Banding terhadap koreksi Terbanding. Namun, berkenaan dengan hal itu, Pemohon Banding tidak memperoleh tanggapan apapun dari Terbanding;
   • bahwa sebagai kesimpulannya, koreksi yang dilakukan Terbanding tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan tidak berlandaskan ketentuan perundang- undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan (“UU KUP) yang berbunyi:
     “pendapat dan simpulan petugas Pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan”;
2. Berkenaan dengan ketentuan yuridis
   • bahwa atas jumlah-jumlah yang bukan objek PPh Pasal 26 berdasarkan P3B yang berlaku, Pemohon Banding telah menyerahkan Surat Keterangan Domisili kepada Terbanding selama proses Pemeriksaan, Keberatan dan pada saat Uji Bukti selama proses Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Competent Authority di Negara Treaty Partner, menjadi dasar bagi Pemohon Banding, selaku pihak yang membayar penghasilan, untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai P3B yang berlaku antara Indonesia dengan Negara tempat kedudukan dari Wajib Pajak Luar Negeri tersebut;
   • bahwa Kekhilafan Pemohon Banding tidak membuat Bukti Potong PPh Pasal 26 0% sebagaimana diatur dalam PER-61/PJ/2009 jo PER-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan P3B, secara yuridis sama sekali tidak dapat merubah fakta yang semula bukan objek menjadi objek pemungutan PPh Pasal 26. Jika terdapat sanksi yang harus dikenakan, tentunya berupa sanksi administratif, bukan serta merta merubah yang semula bukan objek menjadi objek pemungutan;

1. Menerima seluruh permohonan Banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan koreksi DPP PPh Pasal 26 yang tercantum pada Keputusan Terbanding Nomor KEP-00812/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (“SKPKB”) Pajak Penghasilan (“PPh”) Pasal 26 No. 00018/204/11/091/15 tanggal 30 November 2015 Masa Pajak Mei 2011;

1. dividen;
2. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
4. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
5. hadiah dan penghargaan;
6. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
7. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau;
8. keuntungan karena pembebasan utang;

1. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
3. hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
5. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
6. keuntungan karena pembebasan utang;

1. MI, berupa: Surat Keterangan Domisili, Form DGT-1, dan Agreement antara MI dengan LB(yang sekarang bernama PT, BCN Tbk.);
2. VI, berupa: Surat Keterangan Domisili, dan Agreement antara VI dengan LB(yang sekarang bernama PT. BCN Tbk.);
3. TF, berupa: Surat Keterangan Domisili, Form DGT-1;
4. Invoice/tagihan dari Visa;
5. SPT PPN Masa Pajak Mei 2011;
6. SPT PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Mei 2011;

1. MI, adalah WPLN berasal dari Amerika Serikat yang P3B-nya dengan Pemerintah Indonesia ditandatangani pada tanggal 11 Juli 1988;
2. VI, adalah WPLN berasal dari Singapura yang P3B-nya dengan Pemerintah Indonesia ditandatangani pada tanggal 8 Mei 1990;
3. RBS Greewich Futures, adalah WPLN berasal dari Inggris yang P3B-nya dengan Pemerintah Indonesia ditandatangani pada tanggal 5 April 1993;
4. CEIC Data Company, adalah WPLN berasal dari Hongkong yang P3B-nya dengan Pemerintah Indonesia ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2010;
5. Internet Securities Hongkong Limited, adalah WPLN berasal dari Hongkong yang P3B-nya dengan Pemerintah Indonesia ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2010;
6. TF, adalah WPLN berasal dari Amerika Serikat yang P3B-nya dengan Pemerintah Indonesia ditandatangani pada tanggal 11 Juli 1988;
7. RR & DD LLP, adalah WPLN berasal dari Singapura yang P3B-nya dengan Pemerintah Indonesia ditandatangani pada tanggal 8 Mei 1990;
8. LWB, adalah WPLN berasal dari Amerika Serikat yang P3B-nya dengan Pemerintah Indonesia ditandatangani pada tanggal 11 Juli 1988;
9. EB, adalah WPLN berasal dari Malaysia yang P3B-nya dengan Pemerintah Indonesia ditandatangani pada tanggal 12 September 1991;

• bahwa dari hasil equalisasi a quo, Terbanding melakukan koreksi, hal tersebut menunjukkan bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan berlandaskan pada peraturan perundangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) UU KUP dan penjelasannya;
• bahwa tidak membuat bukti potong PPh Pasal 26 dan tidak dilampirkannya SKD atau Form DGT-1 secara yuridis sama sekali tidak dapat mengubah fakta, bahwa yang semula bukan objek menjadi objek pemungutan PPh Pasal 26;

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.