bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi Terbanding atas Penghasilan Neto berupa Beban Bunga Kredit Jangka Panjang sebesar Rp21.413.436.213,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Dasar Hukum:

Tanggapan Terbanding:
Bahwa Pemohon Banding mendapatkan pinjaman berupa Kredit Investasi Jangka Panjang dari Bank Mandiri dengan total nilai sebesar Rp461.151.200.000,00, yang terbagi dalam 2 tranche, yaitu tranche I sebesar Rp259.251.200,00, yang ditandatangani pada tanggal 28 April 2010;

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tim Pemeriksa sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA- 2950/WPJ.07/BD.05/2017 tanggal 8 Agustus 2017, dimana informasi ini juga diperoleh melalui pengakuan Pemohon Banding ketika proses pemeriksaan, atas pemberian pinjaman dari Bank Mandiri tersebut oleh Pemohon Banding langsung ditransfer atau diberikan kepada PT BGA, yang merupakan pemegang saham (95%) Pemohon Banding, sehingga biaya bunga yang dibayarkan kepada Bank Mandiri dinilai tidak terkait dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

Bahwa dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Pemohon Banding, tim pemeriksa mengungkapkan bahwa alasan dilakukan koreksi atas biaya bunga adalah karena atas pencairan pinjaman oleh Pemohon Banding dananya langsung ditransfer ke PT BGA (BGA), sehingga tidak dimanfaatkan oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding menanggapi hal tersebut dengan berpendapat bahwa bila bunga tersebut dikoreksi, konsekuensinya harus dibebankan ke laporan laba rugi PT BGA Tahun 2011, dengan demikian maka PPh Pasal 29 PT BGA Tahun 2011 akan lebih kecil dari yang sudah dibayarkan saat tersebut (sesuai dengan salah satu alasan keberatan Pemohon Banding), yang artinya Pemohon Banding tidak membantah bahwa dana yang diperoleh melalui pinjaman kepada Bank Mandiri diserahkan Pemohon Banding kepada PT BGA untuk dimanfaatkan oleh PT BGA;

Bahwa dalam surat permohonan keberatannya Pemohon Banding menyampaikan alasan bahwa bunga atas pinjaman tersebut seluruhnya berkaitan dengan kegiatan usaha dan pinjaman tersebut tidak untuk didepositokan;

Bahwa oleh karena itu Terbanding meminta dokumen pendukung melalui surat permintaan data/dokumen pertama dan kedua, di mana sampai dengan laporan ini dibuat Pemohon Banding tidak memberikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa benar Pemohon Banding memanfaatkan sendiri dana dari pinjaman Bank Mandiri, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan Data Nomor BA-2659/WPJ.07/BD,05/2017 tanggal 28 Juli 2017;

Bahwa Terbanding telah mengirimkan permintaan data berupa rekening koran atas rekening pinjaman kepada Bank Mandiri kepada Pemohon Banding melalui surat permintaan data/dokumen pertama dan kedua, dimana sampai dengan laporan ini dibuat Pemohon Banding tidak memberikan rekening koran yang diminta oleh Terbanding sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan Data Nomor BA-2659/WPJ.07/BD.05/2017 tanggal 28 Juli 2017;

Bahwa atas keterangan yang diperoleh dari Pemeriksa, tanggapan Pemohon Banding atas SPHP dan kealpaan Pemohon Banding memenuhi permintaan data berupa dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa benar Pemohon Banding memanfaatkan sendiri dana pinjaman dari Bank Mandiri dan rekening koran yang diminta oleh Tim Peneliti maka Terbanding berpendapat bahwa benar dana yang diperoleh melalui pinjaman dari Bank Mandiri tidak digunakan untuk operasional Pemohon Banding namun dimanfaatkan atau dipergunakan oleh PT BGA yang merupakan pemilik PT KMB (95%), sehingga dapat disimpulkan bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pemohon Banding;

Bahwa atas alasan Pemohon Banding dalam surat keberatannya yang menyebutkan bila bunga tersebut dikoreksi, konsekuensinya harus dibebankan ke PT BGA (BGA), maka PPh Pasal 29 PT BGA tentu akan lebih kecil dari yang sudah dibayarkan pada saat tersebut, Tim Peneliti berpendapat bahwa biaya yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak telah diatur dalam Undang-Undang PPh sehingga perlakuannya tidak dapat disamakan dengan PSAK (Prinsip Standar Akuntansi), oleh karena itulah ada pos koreksi fiskal;

Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e maka atas biaya bunga yang timbul melalui pinjaman kredit investasi yang tidak dimanfaatkan langsung oleh Pemohon Banding namun dimanfaatkan oleh PT BGA tidak dapat dibiayakan oleh Pemohon Banding sehingga tidak dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan alasan Pemohon Banding tidak didukung oleh bukti dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga mengusulkan agar koreksi tetap dipertahankan;

Dasar Hukum:

Bahwa pinjaman yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada PT BGA (BGA) bersifat sementara yang akan dikembalikan dalam waktu satu tahun sesuai dengan surat Direksi (Inter Office Memo) Nomor 103/IOM/FA-KMB/VI/201 tanggal 2 Juni 2010;

Bahwa BGA telah mengembalikan pinjaman tersebut secara bertahap setiap bulan, setelah bulan pertama pinjaman tersebut di terima dengan rincian pengembalian Rp122.470.000.000,00 pada Tahun 2010 dan Rp62.500.000.000,00 pada Tahun 2011, dan jika pinjaman tersebut digunakan oleh BGA, tentu pengembaliannya akan lebih dari satu tahun;

Bahwa baik Pemohon Banding maupun PT BGA, pada Tahun 2010 dan 2011 mendapatkan laba, tidak rugi, baik secara fiskal maupun secara komersial, dan memiliki kemampuan keuangan yang bagus untuk mengembalikan pinjaman;

Bahwa pinjaman tersebut setelah dikembalikan oleh PT BGA dan diterima oleh Pemohon Banding, benar digunakan oleh Pemohon Banding untuk membayar semua kebutuhan operasional Pemohon Banding seperti pembelian pupuk, pembelian solar, pembuatan bangunan, pembangunan pabrik, dan operasional kebun sebagaimana tercantum di dalam buku besar yang sudah Pemohon Banding sampaikan kepada Terbanding;

Bahwa di dalam buku besar Pemohon Banding, pengembalian pinjaman dari BGA ke Pemohon Banding dapat di lihat dengan jelas pada kolom keterangan transaksi sebagai berikut : “BGA<>KMBL”;

Bahwa keterangan ini menunjukkan adanya pengembalian pinjaman oleh BGA ke Pemohon Banding;

Bahwa selain itu, buku besar maupun penjelasannya, atas pengembalian dan penggunaan pengembalian tersebut, sudah Pemohon Banding sampaikan kepada Terbanding;

Bahwa hal ini membuktikan bahwa pinjaman tersebut pada prinsipnya tetap digunakan oleh Pemohon Banding, bukan oleh BGA;

Bahwa selama proses pemeriksaan dan keberatan, Pemohon Banding telah menyampaikan rekening koran, buku besar, penjelasan serta dokumen lain yang dibutuhkan sebagaimana yang tercantum di dalam surat tanda terima penyerahan dokumen pemeriksaan;

Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa koreksi positif Terbanding atas biaya bunga sejumlah Rp21.413.436.213,00 yang mengakibatkan Pemohon Banding harus membayar pajak sejumlah Rp5.353.359.000,00 adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, oleh karena itu, koreksi ini harus dibatalkan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan Kronologis (Bukti P-17), yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penjelasan tertulis mengenai kronologis pinjaman dari Pemohon Banding (PT KMB) kepada PT BGA adalah sebagai berikut:

Bahwa selain penjelasan sebagaimana kronologis tersebut di atas, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa koreksi Terbanding atas biaya bunga sejumlah Rp21.413.436.213,00 atas pinjaman kepada PT BGA sejumlah Rp62.500.000.000,00 adalah tidak adil. Apakah mungkin jumlah pinjaman yang hanya Rp62.500.000.000,00 dan sudah lunas pada tengah Tahun 2011, mempunyai bunga pinjaman sebesar Rp21.413.436.213,00, bunga = 34,26% dalam setengah tahun?

Bahwa dengan demikian koreksi yang dilakukan Terbanding telah nyata-nyata mengandung kekeliruan sehingga Pemohon Banding merasa diperlakukan tidak adil atas koreksi tersebut. Oleh karena itu Pemohon Banding berkesimpulan, koreksi Terbanding dilakukan dengan tidak menggunakan data penggunaan pinjaman secara tepat sesuai kondisi yang sebenarnya sehingga tidak memiliki landasan yang kuat untuk dipertahankan;

Bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Pemeriksa yang dipertahankan oleh Terbanding terkait Beban Bunga Kredit Jangka Panjang sebesar Rp21.413.436.213,00;

Bahwa Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Banding mendapatkan pinjaman berupa Kredit Investasi Jangka Panjang dari Bank Mandiri dengan total nilai sebesar Rp461.151.200.000,00, yang terbagi dalam 2 tranche, yaitu tranche I sebesar Rp259.251.200,00, yang ditandatangani pada tanggal 28 April 2010, dan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-2950/WPJ.07/BD.05/2017 tanggal 8 Agustus 2017, yang juga diperoleh melalui pengakuan Pemohon Banding ketika proses pemeriksaan, diketahui bahwa pinjaman dari Bank Mandiri tersebut oleh Pemohon Banding langsung ditransfer atau diberikan kepada PT BGA, yang merupakan pemegang saham (95%) Pemohon Banding, sehingga biaya bunga yang dibayarkan kepada Bank Mandiri dinilai tidak terkait dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

Bahwa Terbanding telah mengirimkan permintaan data berupa rekening koran atas rekening pinjaman kepada Bank Mandiri kepada Pemohon Banding melalui surat permintaan data/dokumen pertama dan kedua, dan bahwa Pemohon Banding tidak memberikan rekening koran yang diminta oleh Tim Peneliti sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan Data Nomor BA-2659/WPJ.07/BD.05/2017 tanggal 28 Juli 2017;

Bahwa atas alasan Pemohon Banding dalam surat keberatannya yang menyebutkan bila bunga tersebut dikoreksi, konsekuensinya harus dibebankan ke PT BGA (BGA), sehingga PPh Pasal 29 PT BGA tentu akan lebih kecil dari yang sudah dibayarkan pada saat tersebut, Terbanding berpendapat bahwa biaya yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak telah diatur dalam Undang-Undang PPh sehingga perlakuannya tidak dapat disamakan dengan PSAK (Prinsip Standar Akuntansi), dan oleh karena itu ada pos koreksi fiskal;

Bahwa menurut Terbanding sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e maka atas biaya bunga yang timbul melalui pinjaman kredit investasi yang tidak dimanfaatkan langsung oleh Pemohon Banding namun dimanfaatkan oleh PT BGA tidak dapat dibiayakan oleh Pemohon Banding sehingga tidak dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak;

Bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa pinjaman yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada PT BGA (BGA) bersifat sementara yang akan dikembalikan dalam waktu satu tahun sesuai dengan surat Direksi (Inter Office Memo) Nomor 103/IOM/FA-KMB/VI/201 tanggal 2 Juni 2010;

Bahwa menurut Pemohon Banding bahwa BGA telah mengembalikan pinjaman tersebut secara bertahap setiap bulan, setelah bulan pertama pinjaman tersebut di terima dengan rincian pengembalian Rp122.470.000.000,00 pada Tahun 2010 dan Rp62.500.000.000,00 pada Tahun 2011, dan bahwa jika pinjaman tersebut digunakan oleh BGA maka pengembaliannya akan lebih dari satu tahun;

Bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa pengembalian pinjaman oleh BGA telah digunakan untuk membayar semua kebutuhan operasional Pemohon Banding seperti pembelian pupuk, pembelian solar, pembuatan bangunan, pembangunan pabrik, dan operasional kebun sebagaimana tercantum di dalam buku besar yang sudah Pemohon Banding sampaikan kepada Terbanding, dan bahwa di dalam buku besar Pemohon Banding, pengembalian pinjaman dari BGA ke Pemohon Banding dapat di lihat dengan jelas pada kolom keterangan transaksi sebagai berikut : “BGA<>KMBL”;

Bahwa selama proses pemeriksaan dan keberatan, Pemohon Banding telah menyampaikan rekening koran, buku besar, penjelasan serta dokumen lain yang dibutuhkan sebagaimana yang tercantum di dalam surat tanda terima penyerahan dokumen pemeriksaan;

Bahwa Pemohon Banding menjelaskan tentang kronologis pinjaman dari Pemohon Banding (PT KMB) kepada PT Bumitama Gunajaya Agro sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan pernyataan bahwa “dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa koreksi Terbanding atas biaya bunga sejumlah Rp21.413.436.213,00 atas pinjaman kepada PT BGA sejumlah Rp62.500.000.000,00 adalah tidak adil. Apakah mungkin jumlah pinjaman yang hanya Rp62.500.000.000,00 dan sudah lunas pada tengah Tahun 2011, mempunyai bunga pinjaman sebesar Rp21.413.436.213,00, bunga = 34,26% dalam setengah tahun?”;

Bahwa oleh karena sengketa banding ini terkait pembuktian materi maka Majelis memerintahkan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Kebenaran Materi (Uji Bukti) dalam persidangan;

Bahwa Pemohon Banding dalam Uji Bukti telah menyampaikan bukti berupa:

Bahwa menurut Terbanding, koreksi positif biaya bunga sejumlah Rp21.413.436.213,00 terjadi karena terdapat sebagian dana pinjaman dari Bank Mandiri yang tidak digunakan untuk operasional Pemohon Banding namun dimanfaatkan oleh PT BGA yang merupakan pemegang saham 95% Pemohon Banding, sehingga Terbanding menyimpulkan bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Pemohon Banding sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Bahwa Terbanding menegaskan bahwa dari dokumen bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti diketahui bahwa saldo pinjaman awal tahun 2011 kepada PT BGA adalah sebesar Rp62.500.000.000,00 dan telah dikembalikan secara bertahap sebanyak 20 kali dan yang terakhir pada tanggal 20 Juli 2011 dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa Terbanding menyatakan bahwa berdasarkan data Perjanjian Kredit Investasi Nomor KP-CRO/CBC-JPM/014/PK_Pi/2010 antara PT KMB dan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Yang telah diaktakan dengan Nomor Akta 70 tanggal Akta 28 April 2010, oleh Notaris Sri Ismiyati, S.H., diketahui bahwa Pemohon Banding dikenakan bunga pinjaman sebesar 11,5% per tahun, dan bahwa berdasarkan data angsuran dan tingkat suku bunga tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa terdapat bagian bunga atas pinjaman yang diteruskan kepada PT BGA dan yang pada awal tahun 2011 masih terdapat saldo sebesar Rp62.500.000.000,00 yang seharusnya tidak menjadi beban Pemohon Banding, tetapi merupakan beban PT BGA sebesar Rp1.980.205.479,45 dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding menyatakan, bahwa pada rekening koran terlihat dengan jelas bahwa pengembalian pinjaman sementara oleh PT BGA kepada Pemohon Banding dilakukan tidak secara bertahap, namun secara acak, yaitu bahwa dalam bulan Januari ada 5 kali pengembalian, bulan Februari ada 6 kali pengembalian, bulan Mei ada 5 kali pengembalian, bulan Juni ada 3 kali pengembalian dan bulan Juli ada 1 kali pengembalian, sehingga dalam satu bulan Pemohon Banding bisa menerima beberapa kali pengembalian, dan bahwa jika Pemohon Banding memberikan pinjaman dalam arti sebenarnya, tentu pengembalian pinjaman akan dilakukan perbulan, tiga bulan, enam bulan, dan seterusnya sebagaimana yang berlaku umum, pada tanggal tertentu dan jumlah tertentu, namun tidak demikian dengan pinjaman sementara dari Pemohon Banding ke PT BGA, hal ini karena Pemohon Banding menuntut terus kepada PT BGA untuk segera mengembalikan pinjaman sementara tersebut guna keperluan operasional Pemohon Banding sebagaimana tercantum di dalam kontrak Perjanjian Kredit Investasi;

Bahwa menurut Pemohon Banding pinjam meminjam antar perusahaan afiliasi juga biasa dilakukan dalam mengisi likuiditas sehingga pinjaman diberikan tanpa bunga, dan bahwa jika pinjaman diberikan kapada yang bukan afiliasi, tentu Pemohon Banding akan mengenakan bunga. Pinjaman sementara tanpa bunga ini juga bertujuan untuk memperkecil biaya usaha yang pada akhirnya akan meningkatkan pembayaran pajak Pajak Penghasilan Badan, dan bahwa pinjaman sementara dari Pemohon Banding ke PT BGA juga didasari pada Intern Office Memo (IOM) Nomor 103/IOM/FA-KMB/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010, dimana pada saat tersebut PT BGA memerlukan bantuan likuiditas, yang pengembaliannya akan dikembalikan dalam satu tahun;

Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan kronologis pinjaman dan penggunaan pinjaman tersebut oleh Pemohon Banding, berikut penggunaan penerimaan pengembalian pinjaman sementara dari PT BGA ke Pemohon Banding selama tahun 2011 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding juga menyampaikan bukti transaksi (voucher) penerimaan pengembalian pinjaman sementara dari PT BGA, dan bahwa Pemohon Banding hanya menerima pengembalian pokok tanpa ada bunga apapun, dan bahwa jika Pemohon Banding memberikan pinjaman kepada PT lain yang bukan afiliasi tentu Pemohon Banding akan mengenakan bunga pinjaman;

Bahwa Majelis berpendapat bahwa dasar koreksi Terbanding terjadi karena terdapat sebagian dana pinjaman dari Bank Mandiri yang tidak digunakan untuk operasional Pemohon Banding namun dimanfaatkan oleh PT BGA yang merupakan pemegang saham 95% Pemohon Banding, sehingga menurut Terbanding dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Pemohon Banding sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa “Pemohon Banding juga menyampaikan bukti transaksi (voucher) penerimaan pengembalian pinjaman sementara dari PT BGA, dan bahwa Pemohon Banding hanya menerima pengembalian pokok tanpa ada bunga apapun, dan bahwa jika Pemohon Banding memberikan pinjaman kepada PT lain yang bukan afiliasi tentu Pemohon Banding akan mengenakan bunga pinjaman”, menurut Majelis bukan alasan yang relevan untuk membantah dasar koreksi yaitu tidak digunakan untuk kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Pemohon Banding sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Bahwa menurut Majelis, walaupun penerimaan pengembalian pinjaman sementara dari PT BGA ke Pemohon Banding selama Tahun 2011 telah digunakan untuk hal sebagai berikut:

Bahwa namun demikian terdapat fakta bahwa terdapat masa dimana bagian pinjaman benar terbukti tidak dimanfaatkan oleh Pemohon Banding melainkan dimanfaatkan oleh PT BGA berdasarkan hasil Uji Bukti dengan perhitungan bunga pinjaman yang seharusnya menjadi beban PT BGA sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi positif atas Beban Bunga Kredit Jangka Panjang sebesar Rp1.980.205.479,00 (dibulatkan) dari total koreksi yang Rp21.413.436.213,00 dengan pertimbangan bahwa bunga sebesar Rp1.980.205.479,45 adalah merupakan bunga atas pinjaman yang tidak digunakan untuk operasional Pemohon Banding secara langsung melainkan dalam waktu tertentu dimanfaatkan oleh PT BGA yang merupakan pemegang saham 95% Pemohon Banding atau dengan kata lain dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Pemohon Banding sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas Beban Bunga Kredit Jangka Panjang sebesar Rp21.413.436.213,00 tetap dipertahankan sebesar Rp1.980.205.479,45 dan sebesar Rp19.433.230.734,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti, penjelasan dan dokumen/bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding di dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-01475/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 6 September 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00014/206/11/058/16 tanggal 21 Juni 2016, sehingga Penghasilan Neto dihitung kembali sebagai berikut :

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-01475/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 6 September 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00014/206/11/058/16 tanggal 21 Juni 2016, atas nama Pemohon Banding, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XB Pengadilan Pajak hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal …………………… dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dihadiri/tidak dihadiri oleh Pemohon Banding, dihadiri/tidak dihadiri oleh Terbanding.