Dasar Hukum:

Alasan Banding Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding telah memberikan bukti pembayaran berupa SSP dan Bukti Penerimaan Negara kepada Terbanding yang mana telah diakui oleh Terbanding bahwa PPN atas Pemanfatan JKP dari luar daerah Pabean sudah disetorkan oleh Pemohon Banding ke Kas Negara pada tanggal 10 April 2013 melalui Bank Mandiri Cabang Bekasi Cikarang dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara 0311150315150500;

Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Pemohon Banding telah membayarkan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan tersebut dengan menggunakan SSP sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sehingga Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN. Mengingat Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak, maka Pemohon Banding seharusnya boleh mengkreditkan SSP tersebut karena pada kenyataannya PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut telah benar-benar Pemohon Banding bayarkan. Menurut Pemohon Banding akan menjadi tidak adil apabila Pemohon Banding telah beritikad baik dan telah benar-benar membayar/menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang namun tidak dapat mengkreditkan pembayaran PPN tersebut dan kemudian menjadi beban atau tanggung jawab yang memberatkan dan merugikan Pemohon Banding mengingat Pemohon Banding juga mempunyai hak untuk tidak bertanggung jawab secara renteng apabila Pemohon Banding dapat membuktikan pembayaran pajak;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan Tertulis (Bukti P-16), yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding berpendapat Surat Setoran Pajak (SSP) atas pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB dari Luar Daerah Pabean milik Pemohon Banding adalah dapat dikreditkan dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa semua Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan kecuali Pajak Masukan yang diatur dalarn Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ("Undang-Undang PPN"). Dalam sengketa ini, pemanfaatan Jasa Kena Pajak ("JKP") dan atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud ("BKPTB") dari luar daerah pabean mengacu kepada ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf g yang menyatakan bahwa:

Bahwa Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN menyatakan bahwa:

Bahwa lebih lanjut Penjelasan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN menyatakan bahwa: “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Ketentuan ini diperlukan, antara lain, karena:

Bahwa dari Penjelasan Pasal 13 ayat (6) tersebut, dapat disimpulkan bahwa SSP yang dimaksud dalam penjelasan tersebut adalah SSP yang biasa digunakan dalam dunia usaha. Sebagai informasi, menurut Pemohon Banding SSP yang biasa digunakan dalam dunia usaha untuk penyetoran pajak adalah bentuk SSP yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak sebagaimana dirubah dengan PER-23/PJ/2010;

Bahwa Pemohon Banding telah Lengkap Mengisi Surat Setoran Pajak sesuai dengan Peraturan yang Mengatur tentang Bentuk Surat Setoran Pajak dan Petunjuk Pengisiannya;

Bahwa sebagai peraturan pelaksana Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN, maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak sebagaimana telah dirubah dengan PER-27/PJ/2011;

Bahwa Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 menyatakan bahwa :

Bahwa Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2010 menyatakan bahwa : “Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i dan huruf j dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat "peraturan perundang-undangan yang berlaku" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2010 seharusnya mengacu kepada peraturan terkait dengan pembuatan SSP yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak;

Bahwa dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 mengenai Petunjuk Pengisian Formulir Surat Setoran Pajak untuk kolom penyetor hanya diperlukan untuk: diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha;

Bahwa Dari petunjuk pengisian SSP tersebut jelas terlihat bahwa tidak ada ketentuan untuk mengisikan NPWP penyetor dalam kolom penyetor. Dengan demikian, mengingat Pemohon Banding telah mengisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 maka SSP pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB Pemohon Banding seharusnya dapat dikreditkan;

Bahwa Pemohon Banding juga berpendapat bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean adalah merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 3A ayat (3) Undang-Undang PPN sebagaimana tercantum dalam bagian "Menimbang";

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 bukan merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN. Dengan demikian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tersebut tidak mengatur masalah pengkreditan Pajak Masukan melainkan hanya mengatur masalah tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya saja bukan mengatur masalah pengkreditan Pajak Masukan;

Bahwa sebagai contoh, orang pribadi atau badan yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak ("PKP") ketika memanfaatkan JKP dan/atau BKPTB dari luar daerah pabean juga harus memungut PPN yang terutang dengan cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 meskipun orang pribadi atau badan yang bukan merupakan PKP jelas-jelas tidak dapat mengkreditkan SSP atas pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB dari luar daerah pabean tersebut. Hal ini menegaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 memang tidak mengatur masalah pengkreditan PPN mengingat bahkan orang atau badan yang tidak dapat mengkreditkan PPN sekalipun juga terkena ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 ini;

Bahwa maka dari itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa ketika membicarakan Pengkreditan SSP atas pemanfaatan JKP dan/atau BKP dari luar daerah pabean tersebut, maka yang digunakan sebagai dasar hukum adalah Pasal 9 ayat (8) huruf g Undang-Undang PPN yang kemudian terhubung dengan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN dan berlanjut kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 dan pada akhirnya bermuara kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang bentuk formulir SSP dan petunjuk pengisiannya;

Bahwa sebagai tambahan informasi, Formulir SSP yang digunakan untuk penyetoran jenis-jenis pajak lain secara umum dan Formulir SSP yang digunakan untuk penyetoran PPN atas pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB dari luar daerah pabean adalah Formulir SSP yang sama atau tidak dibedakan yaitu Formulir SSP berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009. Dengan demikian, ketentuan pengisian SSP harus mengikuti ketentuan dan tata cara pengisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009. Mengingat Formulir SSP yang digunakan untuk penyetoran PPN atas pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB oleh Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 yaitu dalam kolom penyetor telah diisi dengan tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha maka Pemohon Banding telah mengisi dengan lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 sehingga PPN atas pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB yang telah dibayar oleh Pemohon Banding dapat dikreditkan seluruhnya;

Bahwa terkait dengan Pengkreditan Pajak Masukan, Undang-Undang PPN Pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa:

Bahwa Pasal 1 butir 24 Undang-Undang PPN menyebutkan:

Bahwa sebagai tambahan, Pasal 16F Undang-Undang PPN menyatakan bahwa:

Bahwa Pemohon Banding telah memberikan bukti pembayaran berupa SSP dan Bukti Penerimaan Negara kepada Terbanding yang mana telah diakui oleh Terbanding bahwa PPN atas Pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB dari luar daerah pabean sudah disetorkan atau dibayarkan oleh Pemohon Banding. Dengan adanya pengakuan atas pembayaran atau penyetoran tersebut oleh Terbanding, maka Pemohon Banding dapat menunjukkan apabila Pemohon Banding benar-benar telah menyetorkan atau membayarkan PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean ke Kas Negara;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, mengingat Pemohon Banding telah jelas dapat menunjukkan apabila Pemohon Banding telah menyetorkan atau membayarkan PPN atas pemanfaatan JKP dan/atau BKPTB dari luar daerah pabean, maka Pemohon Banding seharusnya dapat mengkreditkan PPN yang telah dibayarkan tersebut;

1. Pada kolom "Nama WP" dan "Alamat WP" diisi nama dan alamat orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean,
2. Pada kolom "NPWP" diisi dengan angka 0 (nol), kecuali kode Kantor Pelayanan Pajak diisi dengan kode Kantor Pelayanan Pajak dari pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak,
3. Pada kotak "Wajib Pajak/Penyetor" diisi nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak;