bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00246/WPJ.11/KP.1105/RIK.SIS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 diketahui bahwa terdapat Koreksi positif Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp108.064.613,00 dengan perincian sebagai berikut :

bahwa koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp108.064.613,00 menurut Terbanding adalah karena ada biaya dari tahun 2005 yang tidak dapat dibiayakan ditahun 2006 didasarkan prinsip persandingan biaya dengan penghasilan (matching cost againt revenue);

bahwa Pemohon Banding menggunakan metode akrual dalam pembukuannya. Basis Akrual adalah penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan;

bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU PPh disebutkan bahwa beban yang mempunyai masa manfaat tidak Iebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan. Sesuai dengan penjelasan ini koreksi pemeriksa atas biaya dari tahun 2005 yang dibiayakan di tahun 2006 menurut Terbanding telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa metode pembukuan yang dipakai Pemohon Banding adalah akrual, koreksi biaya oleh Terbanding berdasarkan prinsip persandingan biaya dengan penghasilan (matching cost againt revenue) sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan, tetapi berdasarkan prinsip ini Terbanding tidak menerapkannya pada biaya di tahun 2006 yang dibiayakan di tahun 2007, sehingga Terbanding melakukan penelitian terhadap data yang disampaikan oleh Pemohon Banding. Menurut Terbanding terdapat biaya di tahun 2006 yang dicatat dan dibayar pada tahun 2007 dan biaya ini dapat dikurangkan dalam Pengurang Penghasilan Bruto di tahun 2006, yaitu sebesar Rp65.206.608,00 sesuai bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian Pengurang Penghasilan Bruto menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding Rp3.870.811.162,00 + Rp65.206.608,00 = Rp3.936.017.770,00

bahwa koreksi Pengurang Penghasilan Bruto tinggal pembuktian Pemohon Banding dari dokumen yang menurut Pemohon Banding sudah bisa dibuktikan terkait biaya pembebanannya koreksi ini murni pembuktian. Lalu 4 koreksi lainnya lebih ke konsepnya berargumen mengenai yuridisnya;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan Penjelasan tertulis Nomor S-426/PJ.07/2016 tanggal 15 Januari 2016, dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa koreksi dilakukan berdasarkan prinsip persandingan biaya dengan penghasilan (matching cost againt revenue);

bahwa di dalam SKP, nilai koreksi ini adalah sebesar Rp108.064.613,00. Akan tetapi, SKP tersebut telah dikurangkan sebagian di SK Keberatan sebesar Rp65.206.608,00 sesuai dengan bukti yang ada sehingga nilai koreksi yang tersisa adalah sebesar Rp42.858.005,00 karena tidak didukung dengan bukti pendukung yang kuat;

1. bahwa Surat Keputusan Nomor 001/Stu-CHR/I/2006 tentang Penugasan karyawan/wati Pemohon Banding ke PT United Automobil Sembilanpuluh Utama (PT UAS) menyebutkan Pemohon Banding akan melakukan pembebanan terhadap biaya gaji karyawan kepada PT UAS sebesar 730.000,00 setiap bulannya, tetapi pada kenyataannya PT UAS tidak mengeluarkan biaya gaji, semua gaji karyawan tersebut dibayar oleh Pemohon Banding;
2. bahwa Pemohon Banding melakukan fungsi manajemen di PT UAS dalam hal ini fungsi sumber daya manusia karena dalam kenyataannya yang ada di PT UAS tidak ada pembebanan biaya gaji baik untuk karyawan ataupun driver, sehingga Terbanding setuju dengan pendapat Pemeriksa dalam menentukan jasa manajemen dari semua pembebanan biaya gaji Pemohon Banding yang dihitung dari proporsi omset yang ada di Pemohon Banding dan PT UAS;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi sebesar Rp42.858.005,00 atas biaya-biaya Tahun 2005 yang tidak dapat dibiayakan di Tahun 2006 atas alasan ketidaklengkapan supporting document. Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi ini tidak sesuai dengan azas keadilan, karena biaya tersebut sudah nyata-nyata dikeluarkan oleh Pemohon Banding dalam rangka kegiatan usaha dan dicatat dalam Laporan Keuangan komersial Tahun 2006. Kemudian, pada SPT PPh Badan Tahun 2005 Pemohon Banding tidak mencatat biaya-biaya berikut sebagai Pengurang Penghasilan Neto. Dalam hal ini Pemohon Banding memang mengalami kesulitan untuk menyajikan bukti transaksi dikarenakan dokumen sebagian besar sudah rusak;

bahwa terkait sengketa mengenai matching cost againts revenue, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pengurang Penghasilan Bruto karena bukti yang Pemohon Banding sampaikan sebesar Rp141.076.507,00 yaitu atas rekap transaksi 2006 yang diposting di 2007 dan Pemohon Banding lampirkan juga rekap biaya yang diserahkan dan dokumen aslinya. Dari biaya yang diserahkan Rp206.283.115,00 hanya diakui Terbanding Rp65.206.608,00;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Penjelasan tertulis Nomor 002/Sko- STN/TAX/II/2016 tanggal 9 Februari 20162016, dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding meminta kepada Majelis untuk dapat menerima biaya tahun 2006 yang baru dicatat pada tahun 2007 sebesar Rp141.076.507,00 agar memenuhi prinsip konsistensi dan azas keadilan bagi Pemohon Banding, serta membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00246/WPJ.11/KP.1105/RIK.SIS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 diketahui bahwa pada saat pemeriksaan Terbanding melakukan koreksi positif atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp108.064.613,00 dengan perincian sebagai berikut :

bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp108.064.613,00 tersebut karena terdapat biaya tahun 2005 yang tidak dapat dibiayakan di tahun 2006 yang idasarkan pada prinsip persandingan biaya dengan penghasilan (matching cost againt revenue);

bahwa metode pembukuan yang dipakai Pemohon Banding adalah akrual, koreksi biaya oleh Terbanding berdasarkan prinsip persandingan biaya dengan penghasilan (matching cost againt revenue) sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan, tetapi berdasarkan prinsip ini Terbanding tidak menerapkannya pada biaya di tahun 2006 yang dibiayakan di tahun 2007, sehingga Terbanding melakukan penelitian terhadap data yang disampaikan oleh Pemohon Banding. Menurut Terbanding terdapat biaya di tahun 2006 yang dicatat dan dibayar pada tahun 2007 dan biaya ini dapat dikurangkan dalam Pengurang Penghasilan Bruto di tahun 2006, yaitu sebesar Rp65.206.608,00 sesuai bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut :

bahwa dengan demikian nilai koreksi yang tersisa adalah sebesar Rp42.858.005,00 karena tidak didukung dengan bukti pendukung yang kuat;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi sebesar Rp42.858.005,00 tersebut atas biaya-biaya Tahun 2005 yang tidak dapat dibiayakan di Tahun 2006 atas alasan ketidaklengkapan supporting document, karena biaya tersebut sudah nyata-nyata dikeluarkan Pemohon Banding dalam rangka kegiatan usaha dan dicatat dalam Laporan Keuangan komersial Tahun 2006. Dalam hal ini Pemohon Banding mengalami kesulitan untuk menyajikan bukti transaksi dikarenakan dokumen sebagian besar sudah rusak;

bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menyatakan bahwa :

“Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan data pendukung administratif keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.”

bahwa menurut Majelis alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding terhadap koreksi sebesar Rp42.858.005,00 tersebut karena tidak didukung dengan bukti pendukung yang kuat disebabkan karena Pemohon Banding mengalami kesulitan untuk menyajikan bukti transaksi dikarenakan dokumen sebagian besar sudah rusak adalah tidak tepat, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pemohon Banding mempunyai kewajiban menyimpan data pendukung transaksi keuangan selama 10 (sepuluh) tahun;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp42.858.005,00 tetap dipertahankan;

1. bahwa Surat Keputusan Nomor 001/Stu-CHR/I/2006 tentang Penugasan karyawan/wati Pemohon Banding ke PT United Automobil Sembilanpuluh Utama (PT UAS) menyebutkan bahwa Pemohon Banding akan melakukan pembebanan terhadap biaya gaji karyawan kepada PT UAS sebesar Rp30.730.000,00 setiap bulannya, tetapi pada kenyataannya PT UAS tidak mengeluarkan biaya gaji, semua gaji karyawan tersebut dibayar oleh Pemohon Banding;
2. bahwa Pemohon Banding melakukan fungsi manajemen di PT UAS dalam hal ini fungsi sumber daya manusia karena dalam kenyataannya yang ada di PT UAS tidak ada pembebanan biaya gaji baik untuk karyawan ataupun driver, sehingga Terbanding setuju dengan pendapat Pemeriksa dalam menentukan jasa manajemen dari semua pembebanan biaya gaji Pemohon Banding yang dihitung dari proporsi omset yang ada di Pemohon Banding dan PT UAS;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap berkas banding diketahui Terbanding melakukan koreksi atas koreksi Fiskal Positif (Biaya Bunga Pinjaman) sebesar Rp362.291.172,00 karena sebagian dana yang berasal dari Utang Promisory Notes menurut Pemeriksa adalah Rp15.493.305.638,00 digunakan oleh Pemohon Banding untuk setoran modal kepada PT United Automobil Sembilan Puluh Utama sebesar Rp7.940.000.000,00 sehingga bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya Pemohon Banding harus dihitung kembali secara fiskal dengan menggunakan tingkat suku bunga Bank Indonesia untuk modal kerja yang dikeluarkan oleh bank Umum tahun 2006. Hal tersebut harus dilakukan karena penghasilan berupa deviden bukan merupakan objek pajak penghasilan bagi Pemohon Banding dengan kepemilikan sebesar 99,25% pada PT United Automobil Sembilan Puluh Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh sehingga bunga yang berkaitan dengan kegiatan untuk memperoleh penghasilan berupa dividen tidak dapat dibiayakan secara fiskal sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan;

bahwa rincian koreksi tersebut adalah sebagai berikut :

bahwa koreksi tersebut berkaitan dengan Koreksi Biaya dari Luar Usaha - Biaya Bunga Pinjaman sebesar Rp558.242.648,00.

bahwa perhitungan total pokok utang untuk menentukan beban bunga secara fiskal adalah sebagai berikut:

bahwa perhitungan biaya bunga yang dapat dibebankan secara fiskal adalah sebagai berikut:

bahwa Majelis telah melakukan perhitungan jumlah biaya bunga yang dapat dibiayakan sehubungan dengan pinjaman Pemohon Banding kepada PT SAR sebagaimana pada bahasan C di atas yaitu sebesar Rp1.226.786.163,00;

bahwa Majelis berpendapat tingkat bunga yang dapat dibiayakan dengan tingkat bunga yang harus dihitung sehubungan dengan koreksi fiskal positif harus sama besarannya;

bahwa tidak tersedia data dalam perhitungan bunga bagi Majelis, maka Majelis menghitung koreksi fiskal positif dengan jumlah proporsional nilai yang digunakan untuk penyertaan modal saham ke PT UAS yaitu sebesar Rp7.940.000.000,00 dengan jumlah pinjaman yang diperoleh Pemohon Banding kepada PT SAR yaitu sebesar Rp21.383.305.638,00, sehingga koreksi fiskal positif menurut Majelis adalah sebesar Rp455.527.424,00 (yaitu Rp7.940.000.000,00/Rp21.383.305.638,00 x Rp1.226.786.163,00), atau yang

dapat dibiayakan secara fiskal adalah sebesar Rp771.258.739,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Fiskal Positif (Biaya Bunga Pinjaman) sebesar Rp362.291.172,00 tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap berkas banding serta keterangan Terbanding dan Pemohon Banding dalam dalam persidangan, diketahui terdapat selisih koreksi yang diakibatkan oleh kesalahan perhitungan koreksi penyusutan yang dilakukan Terbanding sebesar Rp20.701.364,00;

bahwa dalam persidangan Terbanding tidak memberikan penjelasan terhadap selisih sebesar Rp20.701.364,00 tersebut, oleh karena itu Majelis tetap mempertahankan selisih koreksi sebesar Rp20.701.364,00 tersebut;

bahwa berdasarkan pembahasan koreksi di atas, Majelis berkesimpulan koreksi yang tidak dapat dipertahankan dan koreksi yang tetap dipertahankan adalah sebagai berikut:

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan Keputusan Terbanding Nomor KEP-2643/WPJ.11/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tidak dapat dipertahankan, sehingga Penghasilan Neto dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2643/WPJ.11/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil

Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 Nomor 00003/506/06/631/13 tanggal 30 Agustus 2013, atas nama: Pemohon Banding, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XIIIA Pengadilan Pajak setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016, dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.