Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

1. Pasal 21 ayat (1), ayat (3) ayat (4) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
2. Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 7, angka 9, angka 12, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) pasal 8 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

1. bahwa atas pencatatan alokasi pembebanan biaya, Pemohon Banding tidak pernah melakukan koreksi fiskal apapun di SPT PPh Badan karena pada dasarnya hal ini hanyalah perbedaan waktu pengakuan saja dan bukan merupakan pembentukan cadangan (provision). Selain itu, atas realisasi (yang tampak sebagai mutasi di akun Neraca) juga telah Pemohon Banding lakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21-nya. Kalaupun ada perbedaan antara alokasi pembebanan biaya dengan objek PPh Pasal 21 ini, maka kewajiban pemotongan PPh Pasal 21-nya telah Pemohon Banding penuhi pada SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2012;
2. bahwa mengacu pada penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding melakukan pemotongan PPh Pasal 21 pada saat terjadi realisasi pembayaran atas UBHR, THR dan Insentive Expense. Adapun perlakuan ini Pemohon Banding anggap merupakan perlakuan wajar yang berlaku umum di banyak perusahaan, mengingat jumlah pembayaran atas UBHR, THR dan Insentive Expense masih belum pasti dan masih dapat berubah, ditambah lagi perlakuan ini juga telah dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun;
3. bahwa apabila koreksi ini tetap dipertahankan, maka akan terjadi pengenaan pajak berganda atas tambahan objek PPh Pasal 21 oleh Terbanding ini, karena kenyataannya Pemohon Banding sudah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 di saat/waktu yang berbeda dengan saat/waktu yang ditetapkan oleh Terbanding;

1. terjadinya pembayaran; atau
2. terutangnya penghasilan yang bersangkutan,

1. Pemohon Banding telah membebankan Obyek Pajak yang jadi sengketa sebesar Rp10.819.140.567,00 sebagai biaya dalam Laporan Laba/Rugi dan sekaligus mencatatkan Accrued Expenses pada sisi pasiva dalam pos neraca, meskipun akan terjadi perbedaan dengan realisasi pembayaran yang dilakukan pada tahun berikutnya;
2. mencatatkan Accrued Expenses pada sisi pasiva dalam pos neraca adalah wujud dari pencatatan kewajiban, sehingga juga sebagai saat terhutangnya penghasilan bagi penerimanya.
3. Pemohon Banding telah melakukan proses pemotongan PPh Pasal 21 yang terkait pada saat pembayaran dan tidak melakukan koreksi dalam SPT PPh Badan atas proses akrualnya yang dilakukan secara konsisten dari tahun ke tahun;
4. Terjadinya beda waktu terhutang yaitu pada saat terhutang penghasilan yang bersangkutan dengan pada saat terjadinya pembayan tidak menghilangkan bahwa penghasilan tersebut adalah obyek PPh Pasal 21 sebagaimana telah diakui oleh Pemohon Banding maupun oleh Terbanding;

1. Rekonsiliasi Obyek PPh 21 menurut Terbanding.
2. Mapping koreksi fiskal yang menunjukkan bwawa akun-akun yang dijadikan obyek PPh 21 oleh Terbanding sudah dikoreksi di SPT PPh Badan tahun pajak 2011 dengan jumlah Fiscal Balance sebesar Rp(4.741.889.501,00). Dalam tabel termuat jumlah koreksi fiskal yang dilakukan oleh Pemohon Banding atas Account No. 6122005 – Sallary Expenses, No. 7122005 – Sallary Expenses, No. 6122015 Incharghe Allowance, No 6122025 – Meals Expenses dan No. 7122025 – Meals Expenses masing-masing, dan seluruhnya berjumlah Rp16.643.343.464,00.
3. SPT PPh Badan tahun 2011 dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak – 1. Penghasilan Netto Fiskal sebesar Rp(4.741.889.501,00).
4. Prin Screen SAP atas Saldo Account No. 6122005 – Sallary Expenses, No. 7122005 –Sallary Expenses, No. 6122015 Incharghe Allowance, No 6122025 – Meals Expenses dan No. 7122025 – Meals Expenses yang masing-masing menunjukkan saldo sesuai dengan angka yang ada dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding.

1. Bahwa jumlah Saldo Account No. 6122005 – Sallary Expenses, No. 7122005 – Sallary Expenses, No. 6122015 lncharghe Allowance, No 6122025 – Meals Expenses dan No. 7122025 – Meals Expenses yang disajikan dalam print sceen oleh Pemohon Banding yang masing-masing telah sama dengan jumlah dalam laporan keuangan Pemohon Banding dan Penghasilan Netto Fiskal dalam SPT PPh Badan telah sama dengan tabel mapping yang dibuat Pemohon Banding pada kolom Fiscal balance sebesar Rp(4.741.889.501,00).
2. Bahwa atas mapping yanga dilakukan oleh Pemohon Banding telah benar dan dapat dijadikan dasar bahwa atas Account No. 6122005 – Sallary Expenses, No. 7122005 –Sallary Expenses, No. 6122015 lncharghe Allowance, No 6122025 – Meals Expenses dan No. 7122025 – Meals Expenses yang secara keseluruhan berjumlah Rp16.643.343.464,00 telah dilakukan koreksi fiskal positif dalam menghitung Pendapatan Kena Pajak penghasilan badan oleh Pemohon Banding.
3. Bahwa Terbanding tidak melakukan koreksi atas koreksi positif yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding dalam SPT PPh Badan atas jumlah Rp16.643.343.464,00 a quo.
4. Bahwa Terbanding tidak merinci Iebih lanjut transaksi mana saja dari akun-akun yang dinyatakan sebagai obyek PPh Pasal 21 dalam ekualisasi, namun mengambil angka yang sama dengan angka dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding, sehingga tidak diketahui akun mana saja dan transaksi mana saja yang telah dilakukan koreksi positif dalam SPT PPh Badan oleh Pemohon Banding;
5. Dengan demikian, sesuai dengan prinsip taxable – deductible atas jumlah yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Badan tidak lagi dapat dijadikan sebagai obyek PPh Pasal 21;

1. Bahwa atas jumlah yang oleh Terbanding dinyatakan sebagai PPh Pasal 21 dan menurut Pemohon Banding adalah PPh Pasal 23 sebesar Rp151.462.502,00 (Rp3.224.352.103,00 -/- Rp3.072.889.601,00), Pemohon Banding telah menyampaikan bukti yang cukup dalam proses Keberatan berupa seluruh SPT Masa PPh Pasal 23, bukti potong PPh Pasal 23, daftar bukti potong PPh Pasal 23 terkait yang diasumsikan oleh Terbanding sebagai objek PPh Pasal 21, rincian GL transaksi.
2. Bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding sebagaimana di atas sudah dapat ditentukan apakah transaksi yang dimaksudkan merupakan obyek PPh pasal 21 ataukah obyek PPh Pasal 23, tanpa harus melengkapkan seluruh dokumen transaksi;
3. Bahwa atas jumlah yang oleh Terbanding dinyatakan sebagai PPh Pasal 21 dan menurut Pemohon Banding adalah PPh Pasal 26 dengan jumlah sebesar Rp3.072.889.601,00, Pemohon Banding telah menyampaikan bukti yang cukup dalam proses Keberatan berupa menyerahkan tujuh invoice dengan jumlah sebesar Rp2.300.244.585,00, surat keterangan domisili, dan print out GL;
4. Bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding sebagaimana di atas sudah dapat ditentukan apakah transaksi yang dimaksudkan merupakan obyek PPh pasal 21 ataukah obyek PPh Pasal 26, tanpa harus melengkapkan seluruh dokumen transaksi;
5. Bahwa dalil Terbanding atas jumlah yang diekualisasikan terbukti bukan obyek PPh Pasal 21;

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.