bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp2.045.875.068,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut :

bahwa hasil pembahasan tiap pokok sengketa di atas adalah sebagai berikut:

bahwa Terbanding dalam sidang pada pokoknya berpendapat sebagaimana tertera dalam Surat Uraian Banding;

bahwa Terbanding dalam Penjelasan Tertulis Tanpa Nomor tanggal 6 Agustus 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Terbanding dalam sidang pada pokoknya berpendapat sebagaimana tertera dalam Surat Uraian Banding;

bahwa dalam Berita Acara Hasil Uji Bukti Terbanding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Terbanding dalam sidang pada pokoknya berpendapat sebagaimana tertera dalam Surat Uraian Banding;

bahwa dalam Berita Acara Hasil Uji Bukti Terbanding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Terbanding dalam sidang pada pokoknya berpendapat sebagaimana tertera dalam Surat Uraian Banding;

bahwa dalam Berita Acara Hasil Uji Bukti Terbanding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Terbanding dalam sidang pada pokoknya berpendapat sebagaimana tertera dalam Surat Uraian Banding;

bahwa dalam Berita Acara Hasil Uji Bukti Terbanding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dalam sidang pada pokoknya berpendapat sebagaimana tertera dalam Surat Banding dan Surat Bantahan;

bahwa dalam Berita Acara Hasil Uji Bukti dan Kesimpulan Akhir Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi atas Pajak Masukan yang Tidak Berhubungan Langsung dengan Kegiatan Usaha sebesar Rp238.247.468,00 dengan penjelasan dan rincian sebagai berikut:

bahwa dari tabel di atas dapat dilihat bahwa atas Faktur Pajak Masukan yang koreksinya dipertahankan oleh Terbanding merupakan Faktur Pajak Masukan terkait dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, yakni sehubungan dengan pekerjaan proyek di site (lokasi proyek) Bojonegoro dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dalam sidang pada pokoknya berpendapat sebagaimana tertera dalam Surat Banding dan Surat Bantahan;

bahwa dalam Berita Acara Hasil Uji Bukti dan Kesimpulan Akhir Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pajak Masukan yang berdasarkan hasil konfirmasi Faktur Pajak Belum Dijawab Sebesar Rp136.875.032,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa oleh sebab itu atas koreksi Pajak Masukan yang berdasarkan hasil konfirmasi Faktur Pajak Belum Dijawab sebesar Rp136.875.032,00 seharusnya dibatalkan;

bahwa Pemohon Banding dalam sidang pada pokoknya berpendapat sebagaimana tertera dalam Surat Banding dan Surat Bantahan;

bahwa dalam Berita Acara Hasil Uji Bukti dan Kesimpulan Akhir Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pajak Masukan yang berdasarkan hasil Konfirmasi Faktur Pajak dijawab "Tidak Ada" Sebesar Rp1.538.885.483,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dalam sidang pada pokoknya berpendapat sebagaimana tertera dalam Surat Banding dan Surat Bantahan;

bahwa dalam Berita Acara Hasil Uji Bukti dan Kesimpulan Akhir Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dalam sidang pada pokoknya berpendapat sebagaimana tertera dalam Surat Banding dan Surat Bantahan;

bahwa dalam Berita Acara Hasil Uji Bukti dan Kesimpulan Akhir Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, yang menjadi pokok sengketa a quo adalah Koreksi Pajak Masukan yang Tidak Berhubungan Langsung dengan Kegiatan Usaha sebesar Rp238.247.468,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding kegiatan usaha Pemohon Banding adalah di bidang usaha Jasa Konstruksi untuk Pertambangan Mlnyak dan Gas Bumi yang meliputi Jasa EPC (Engineering, Procurement, and Construction), Konstruksi Rancang Bangun RIG, Kilang Minyak maupun Gas;

bahwa Terbanding menyimpulkan bahwa atas beberapa Faktur Pajak Masukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (8) huruf b UU PPN, yakni tidak terkait dengan pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding dalam kesimpulan akhirnya menyatakan pengeluaran yang Iangsung berhubungan dengan kegiatan usaha dicontohkan sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan atas biaya akomodasi pegawai beserta fasilitasnya, biaya tiket perjalanan dinas serta biaya penunjang keselamatan kerja, sangat berkaitan langsung dengan biaya yang Pemohon Banding keluarkan untuk kegiatan usaha, sehingga atas Pajak Masukan tersebut seharusnya dapat dikreditkan;

bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, menyatakan sebagai berikut:
"Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

bahwa Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, menyatakan sebagai berikut:
"Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. O/eh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan Iangsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai"

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti Faktur Pajak, Invoice, bukti-bukti pembayaran, Check List Payment, serta bukti potong PPh Ps 23;

bahwa memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan tersebut, Majelis tidak dapat meyakini bahwa Faktur Pajak Masukan tersebut berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan tersebut, Majelis juga tidak dapat meyakini bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan Pertambahan Nilai. Dengan demikian maka Pajak Masukan (terkait pengeluaran untuk pembayaran jasa pemesanan tiket, bayar bulanan layanan borneo residen, laundry and housekeeping, Premium Membership, jasa pengalihan pengerjaan penjagaan perlintasan KA, terkait dengan Faktur Pajak Masukan tersebut, berhubungan langsung dan digunakan/dimanfaatkan sepenuhnya oleh para Pegawai Pemohon Banding;

bahwa memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan serta berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Pajak Masukan yang dikoreksi Terbanding sebesar Rp238.247.468,00 sudah benar dan tetap dipertahankan

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, yang menjadi pokok sengketa a quo adalah Koreksi Pajak Masukan yang Berdasarkan Hasil Konfirmasi Faktur Pajak Belum Dijawab sebesar Rp136.875.032,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding mempertahankan koreksi sejumlah Faktur Pajak Masukan Dalam Negeri yang konfirmasinya belum dijawab, dan Terbanding tidak dapat melakukan pengujian arus uang dan arus barang, karena Pemohon Banding pada saat pemeriksaan tidak menyerahkan dokumen berupa Faktur Pajak, kwitansi, kontrak, invoice, tagihan bulanan, chek list payment, General Ledger dan payment transit, sehingga Terbanding (Pemeriksa) tidak dapat melakukan pengujian arus uang dan arus barang atas Faktur Pajak tersebut;

bahwa dalam proses penelitian keberatan, Terbanding telah melakukan klarifikasi ulang ke unit terkait (Kantor Pelayanan Pajak) tempat PKP Penjual terdaftar, beberapa Faktur Pajak yang dikonfirmasikan tersebut belum dijawab, sehingga Terbanding mempertahankan koreksi atas Faktur Pajak Masukan tersebut;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding, karena pelaksanaan konfirmasi bukan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal dan material, untuk meyakini kebenaran Terbanding dapat melakukan uji arus uang dan arus barang atas dokumen yang sudah diberikan oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan hasil pengujian arus uang pada proses uji bukti, dapat dibuktikan bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sesuai dengan dokumen bukti transfer dan rincian pembayaran;

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan Pasal 16 UU PPN disebutkan bahwa Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar;

bahwa Pasal 16F UU PPN menyatakan sebagai berikut:
"Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar";

bahwa Penjelasan Pasal 16F UU PPN menyatakan sebagai berikut:
"Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa";

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan dan uji bukti telah menyampaikan Payment Voucher, Invoice, Faktur Pajak, Bukti Potong PPh, Kontrak Kerja, Arus Uang/Barang, dan Bukti Transfer Bank;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diserahkan, Majelis meyakini bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan dokumen bukti pembayaran berikut rincian pembayarannya;

bahwa konfirmasi atas Faktur Pajak Masukan yang dilakukan Terbanding ke unit terkait (KPP dimana PKP Penerbit terdaftar) dan belum dijawab, di luar kekuasaan Pemohon Banding, dan tidaklah tepat jika dibebankan kepada Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan serta ketentuan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang berdasarkan hasil konfirmasi Faktur Pajak belum dijawab sebesar Rp136.875.032,00 tidak dapat dipertahankan.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, yang menjadi pokok sengketa a quo adalah Koreksi Pajak Masukan yang berdasarkan hasil Konfirmasi Faktur Pajak dijawab "Tidak Ada" Sebesar Rp1.538.885.483,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding berpendapat Faktur Pajak Masukan sebesar tersebut di atas, tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan karena tidak memenuhi syarat formal dan material seperti tersebut dalam Pasal 9, Pasal 13 ayat (5) UU PPN;

bahwa Terbanding mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan Dalam Negeri, karena klarifikasinya ke KPP terkait telah dijawab "TIDAK ADA";

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan Pasal 16F UU PPN serta sesuai dengan SE-10/PJ.52/2006, pelaksanaan konfirmasi untuk Pajak Masukan dan Pajak Keluaran merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan, namun bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi agar Terbanding mengajukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut;

bahwa pada proses keberatan, Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen-dokumen pendukung seperti Faktur Pajak, Invoice dan arus uang pelunasan Pajak Masukan atas koreksi sebesar tersebut di atas, dan Terbanding seharusnya mempertimbangkan hal tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

bahwa Pasal 16F UU PPN menyatakan sebagai berikut:
"Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar";

bahwa dalam persidangan dan uji bukti, Pemohon Banding telah menyerahkan Payment Voucher, Invoice, Faktur Pajak, Bukti Potong PPh, Kontrak Kerja, Arus Uang/Barang, dan Bukti Transfer Bank;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diserahkan, Majelis meyakini bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan dokumen bukti pembayaran berikut rincian pembayarannya;

bahwa konfirmasi atas Faktur Pajak Masukan yang dilakukan Terbanding ke unit terkait (KPP dimana PKP Penerbit terdaftar) dan dijawab "TIDAK ADA", di luar kekuasaan Pemohon Banding, dan tidaklah tepat jika dibebankan kepada Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan serta ketentuan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang berdasarkan hasil konfirmasi Faktur Pajak dijawab "TIDAK ADA" sebesar Rp1.538.885.483,00, tidak dapat dipertahankan.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, yang menjadi pokok sengketa a quo adalah Koreksi Pajak Masukan yang Tidak Lengkap karena NPWP PKP Pembeli/Penjual Salah dan Tanda Tangan PKP Penjual Tidak Sesuai Spesimen Sebesar Rp94.001.478,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hasil penelitian atas Faktur Pajak, Terbanding berkesimpulan Faktur Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp94.001.478,00 adalah Faktur Pajak dengan NPWP PKP Pembeli/Penjual Salah dan Tanda Tangan PKP Penjual Tidak Sesuai Spesimen;

bahwa menurut Terbanding, Faktur Pajak tersebut memenuhi kriteria Faktur Pajak Tidak Lengkap, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima BKP, sehingga sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN Pengkreditan Pajak Masukan tidak diberlakukan;

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan data-data yang telah disampaikan disertai dengan arus uang atas pelunasan Faktur Pajak Masukan, dapat diketahui bahwa Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan di dalam SPT Masa PPN adalah betul Faktur Pajak yang telah Pemohon Banding terima dari lawan transaksi dan telah Pemohon Banding lunasi seluruhnya;

bahwa apabila Faktur Pajak yang diterima Pemohon Banding terdapat kesalahan yang menyebabkan Faktur Pajak tersebut tidak Iengkap, seharusnya tidak dibebankan kepada Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding, atas penerbitan Faktur Pajak dari penjual dengan menggunakan NPWP PKP Pembeli/Penjual Salah dan Tanda Tangan PKP Penjual Tidak Sesuai Spesimen adalah di luar kekuasaan pembeli untuk mengontrol hal tersebut;

bahwa Pasal 16F UU PPN menyatakan sebagai berikut:
"Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar";

bahwa dalam persidangan dan uji bukti, Pemohon Banding telah menyerahkan Payment Voucher, Invoice, Faktur Pajak, Bukti Potong PPh, Kontrak Kerja, Arus Uang/Barang, dan Bukti Transfer Bank;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diserahkan, Majelis meyakini bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan dokumen bukti pembayaran berikut rincian pembayarannya;

bahwa penerbitan Faktur Pajak dengan NPWP PKP Pembeli/Penjual Salah yang telah dilakukan oleh PKP Penjual adalah di luar kekuasaan Pemohon Banding, dan tidaklah tepat jika dibebankan kepada Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan bukti dan keterangan baik dari Pemohon Banding maupun Terbanding dalam persidangan serta ketentuan tersebut di atas, cukup bukti dan meyakinkan Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Majelis berpendapat koreksi Faktur Pajak tidak lengkap karena NPWP PKP Pembeli/Penjual Salah dan Tanda Tangan PKP Penjual Tidak Sesuai Spesimen Sebesar Rp94.001.478,00, tidak dapat dipertahankan.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, yang menjadi pokok sengketa a quo adalah Koreksi Pajak Masukan yang Tidak Lengkap karena tanggal Faktur Pajak mendahului tanggal Surat Pemberian NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak) sebesar Rp37.865.607,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan hasil penelitian atas Faktur Pajak, Terbanding berkesimpulan Faktur Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp37.865.607,00 adalah Faktur Pajak dengan Tanggal penerbitan Faktur Pajak mendahului tanggal pemberian Nomor Seri Faktur Pajak;

bahwa menurut Terbanding, Faktur Pajak tersebut memenuhi kriteria Faktur Pajak Tidak Lengkap, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Pemohon Banding pembeli BKP atau penerima BKP, sehingga sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN Pengkreditan Pajak Masukan tidak diberlakukan;

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan data-data yang telah disampaikan disertai dengan arus uang atas pelunasan Faktur Pajak Masukan, dapat diketahui bahwa Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan di dalam SPT Masa PPN adalah betul Faktur Pajak yang telah Pemohon Banding terima dari lawan transaksi dan telah Pemohon Banding lunasi seluruhnya;

bahwa apabila Faktur Pajak yang diterima Pemohon Banding terdapat kesalahan yang menyebabkan Faktur Pajak tersebut tidak Iengkap, seharusnya tidak dibebankan kepada Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding, atas penerbitan Faktur Pajak dari penjual dengan menggunakan nomor seri Faktur Pajak yang diterima oleh Penjual dari kantor Pajak adalah di luar kekuasaan pembeli untuk mengontrol hal tersebut;

bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi Faktur Pajak yang tidak lengkap sehubungan dengan tanggal terbit Faktur Pajak sebelum tanggal surat pemberitahuan nomor seri faktur pajak sesuai Surat Edaran DJP Nomor SE-26/PJ/2015 yang dilaksanakan mulai tanggal 2 April 2015, sehingga tidak tepat dijadikan dasar dalam melakukan koreksi atas Faktur Pajak yang diterbitkan di tahun 2014;

bahwa Pasal 9 ayat (2b) UU PPN, menyatakan sebagai berikut :
"Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9)";

bahwa Penjelasan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN, menyatakan sebagai berikut : "Untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5). Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9)"

bahwa Pasal 9 ayat (8) UU PPN, menyatakan sebagai berikut :
"Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk
a...sd...e

bahwa Pasal 13 ayat (5) UU PPN, menyatakan sebagai berikut :
"Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

bahwa Pasal 13 ayat (9) UU PPN, menyatakan sebagai berikut :
"Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material"

bahwa Pasal 1 angka 9 PER-24/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-08/PJ/2013, menyatakan sebagai berikut:
"Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini".

bahwa Pasal 6 ayat (2) PER-24/PJ/2012 s.t.d.d PER-08/PJ/2013, menyatakan sebagai berikut:
"Faktur Pajak yang tidak dirsi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap".

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menunjukkan bukti-bukti berupa Faktur Pajak, Invoice, Payment Voucher, Bukti Potong PPh, Kontrak Kerja, Arus Uang/Barang, dan Bukti Transfer Bank;

bahwa kewenangan pengisian Faktur Pajak merupakan penguasaan dan tanggung jawab PKP Penjual, sehingga Majelis berpendapat Pemohon Banding selaku PKP Pembeli tidak memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memastikan Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP Penjual mendahului dari saat pemberian nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh Terbanding;

bahwa Majelis berpendapat Faktur Pajak Masukan tersebut telah mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) UU PPN;

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan baik dari Pemohon Banding maupun Terbanding dalam persidangan serta ketentuan tersebut di atas, cukup bukti dan meyakinkan Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Majelis berpendapat koreksi atas Faktur Pajak tidak lengkap karena Faktur Pajak mendahului tanggal Surat Pemberian NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak) sebesar Rp37.865.607,00, tidak dapat dipertahankan;

bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat koreksi Pajak Masukan karena Faktur Pajak Tidak Lengkap Sebesar Rp131.867.085,00 tidak dapat dipertahankan dengan rincian sebagai berikut:

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sehingga jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00786/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00012/407/14/081/16 tanggal 23 Februari 2016, atas nama Pemohon Banding, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 berdasarkan musyawarah Majelis XIVA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.