bahwa nilai sengketa terbukti dalam banding ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012 berupa koreksi Penyerahan Yang Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp53.851.194.882,00 (menurut Terbanding sebesar Rp59.379.787.767,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp5.528.592.885,00), yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa dalam persidangan Terbanding pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Terbanding menyatakan pada dasarnya Terbanding melakukan koreksi ini berdasarkan Pasal 11 ayat 1 UU PPN maupun Pasal 11 ayat 2 UU PPN, berdasarkan ketentuan pasal tersebut saat terutangnya PPN yaitu pada saat diakui sebagai penjualan maupun pada saat pembayaran;

bahwa Terbanding menyatakan benar Pasal 11 ayat 1 huruf a dan Pasal 11 ayat 2 UU PPN, namun sudut pandang Terbanding yang diakui sebagai penjualan berdasarkan SPT PPN Masa Desember 2011 dan 2012 adalah penjualan berdasarkan penerimaan uang muka dari konsumen, sedangkan dari penelitian GL, Pemohon Banding sudah melakukan pencatatan atas penjualan 100% sehingga Terbanding melakukan koreksi atas selisih dari penjualan 100% tersebut dikurangi penjualan berdasarkan SPT PPN masa Desember 2011 dan 2012. Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti adanya selisih tersebut berkaitan dengan penjualan apartemen tersebut;

bahwa Terbanding menyatakan pada saat keberatan, Terbanding telah menuangkan pembahasan dengan Pemohon Banding, sehingga pada persidangan selanjutnya akan Terbanding serahkan Berita Acara Pembahasan Nomor BA-205/WPJ.21/BD.06/2016 tanggal 29 September 2016, namun juga telah tertuang di dalam LPK masa Desember 2011 halaman 11 huruf d terkait dengan pertanyaan pencatatan pengakuan sebagai penjualan, Pemohon Banding menyatakan penjualan dicatat berdasarkan nilai harga jual pada tahun yang bersangkutan, jadi nilai penjualan merupakan nilai harga jual apartemen. Nilai penjualan oleh Wajib Pajak ditetapkan sebesar harga jual, sekalipun pembayaran yang diterima dari konsumen baru sebagian, jadi Terbanding berpendapat bahwa dari tanggal tersebut sudah diakui adanya penjualan apartemen tersebut. Terbanding mengacu pada SE-50/PJ/2011 tentang Penegasan Saat Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Sebagai Dasar Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Dan Saat Pembuatan Faktur Pajak:

Angka 2
Prinsip akrual sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang PPN tersebut di atas mencerminkan bahwa penentuan saat terutangnya pajak atas penyerahan barang dan penyerahan jasa dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sejalan dengan norma dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum, penyerahan barang dianggap telah terjadi apabila risiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli dan jumlah pendapatan dari transaksi tersebut dapat diukur dengan handal. Demikian juga dengan penyerahan jasa diakui pada saat pendapatan atas penyerahan jasa tersebut telah dapat diestimasi atau diukur dengan handaL Dalam sistem akrual, pendapatan atau piutang diakui pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa melihat apakah atas transaksi tersebut telah dibayar ataupun belum dibayar. Pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang dicerminkan dengan penerbitan invoice/faktur penjualan yang sekaligus menjadi dokumen sumber dan sebagai dasar pencatatan pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang;

bahwa Terbanding menyatakan pada dasarnya sengketa ekualisasi dari peredaran usaha yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dengan pelaporan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari-Desember 2011 dan Januari-Desember 2012. Terdapat perbedaan peredaran usaha dimana nilai peredaran usaha yang dilaporkan di PPh Badan lebih besar dibandingkan DPP PPN masa Januari-Desember 2011 dan Januari-Desember 2012 dikarenakan pada saat proses pemeriksaan dan keberatan, Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen pendukung terkait dengan adanya selisih tersebut. bahwa Terbanding telah melakukan penyandingan antara dokumen rincian yang mendasari pelaporan PPN dengan softcopy GL yang disampaikan ketika pemeriksaan maupun keberatan dan terdapat perbedaan dimana berdasarkan sampling transaksi penjualan kepada konsumen terdapat data pelunasan penjualan apartemen namun Pemohon Banding hanya membayar PPN sebesar pernyataan Pemohon Banding terkait dengan bahwa PPN tersebut telah dibayar seluruhnya namun tidak dapat didukung bukti terkait penjualan yang dilaporkan di audit report Pemohon Banding, dan sebagai tambahan informasi sebagaimana di dalam Berita Acara yang telah Terbanding serahkan, bahwa Pemohon Banding merupakan cabang dari PT CPP untuk pusatnya yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Gambir 2. berdasarkan dari hasil pemeriksaan tidak terdapat koreksi peredaran usaha di kantor pusat dimana nilai peredaran usaha berdasarkan audit report;

bahwa Terbanding pada saat pemeriksaan maupun keberatan telah meminta bukti berkaitan dengan bukti penjualan dan pelunasan terkait pembelian dari pihak konsumen ke pihak Pemohon Banding namun sampai saat ini belum diberikan pihak Pemohon Banding. sehingga sesuai ketentuan pasal 11 ayat 2 UU PPN mengenai terhutangnya pajak adalah pada saat penyerahan JKP apabila pembayaran lebih dahulu dari penyerahan maka terutang PPN adalah pada saat pembayaran;

bahwa Terbanding menyatakan koreksi yang dilakukan adalah berdasarkan penyandingan antara penjualan yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Audit Report dan General Ledger yang diserahkan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan maupun keberatan;

bahwa Terbanding menyatakan terdapat perbedaan terkait dengan besarnya PPN terutang, karena berdasarkan penyandingan diketahui bahwa hasil penjualan di General Ledger lebih besar daripada rekapitulasi pembayaran atas unit apartemen;

bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPN Yang Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp53.851.194.882,00 berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PPN disebabkan adanya penyerahan yang kurang dilaporkan oleh Pemohon Banding berdasarkan data nilai peredaran usaha pada Audit Report Tahun Pajak 2012, dengan perincian sebagai berikut:

bahwa Terbanding dalam proses keberatan, telah melakukan penelitian atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding berupa daftar perincian penjualan dan G/L yang mencatat penjualan yang berasal dari uang masuk dari penjualan apartemen atau retail (akun hutang installment nomor akun 2.01.06.00 sebagaimana penjelasan Pemohon banding dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor BA-205/WPJ.21/BD.06/2016 tanggal 29 September 2016) dengan cara melakukan sampling penyandingan antara penjualan menurut daftar rincian penjualan dengan penjualan menurut akun 2.01.06.00 tersebut dimana berdasarkan hasil penyandingan tersebut, diketahui bahwa penjualan menurut G/L tersebut lebih besar dari penjualan menurut daftar perincian penjualan sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Kesimpulan Akhir Nomor: S-2824/PJ.07/2018 tanggal 16 April 2018, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dipertahankan oleh Terbanding atas objek PPN sebesar Rp53.851.194.882,00, mengingat pencatatan di dalam laporan keuangan terkait dengan pengakuan pendapatan yang terutang PPN dan pengakuan pendapatan yang terutang Pajak Penghasilan (PPh) adalah berbeda, dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa oleh karena itu, Terbanding seharusnya tidak melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas PPN sebesar Rp53.851.194.882,00;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 53.851.194.882,00 yang dilakukan oleh Pemeriksa dan tetap dipertahankan oleh Terbanding dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa atas seluruh penyerahan apartemen dan pembayaran yang Pemohon Banding terima selama tahun 2012 telah Pemohon Banding pungut PPN-nya sehingga koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa telah menyebabkan terjadinya dalil pengenaan PPN yang jelas melanggar Undang-Undang PPN sehingga seharusnya dibatalkan;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding menyatakan profil perusahaan dari Pemohon Banding adalah melakukan pembangunan dan penjualan real estate berupa unit apartemen Maple Park di Sunter. Pada saat Pemohon Banding melakukan penjualan apartemen, metode pembayaran yang Pemohon Banding terapkan kepada konsumen adalah menggunakan cash keras atau pembayaran tunai, cash bertahap atau cicilan kepada developer, dan terakhir melalui Kredit Pemilikan Apartemen atau KPA ke KAM;

bahwa Pemohon Banding menyatakan metode cash bertahap, kemudian dalam membukukan penjualan Pemohon Banding mengacu kepada PSAK Nomor 44 Majelis tentang Akuntansi Pengembangan Real Estate. Dimana PSAK 44 menyebutkan bahwa pengakuan pendapatan dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, ada 3 kriteria:

bahwa apabila 3 kriteria ini sudah terpenuhi, maka Pemohon Banding dapat mencatat pendapatan atas penjualan real esate tersebut 100%, meskipun penerimaan pembayaran dari customer belum mencapai 100% ataupun belum dilakukan penyerahan, kemudian pada tanggal 3 Oktober 2013 KPP Pratama Sunter melakukan pemeriksaan pajak lokasi Majelis atas cabang Pemohon Banding yang meliputi PPN dan PPh PotPut. Berdasarkan SPHP pihak pemeriksa melakukan koreksi atas penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri oleh Pemohon Banding dengan menggunakan dasar nilai penjualan yang ada di laporan keuangan, nanti Pemohon Banding revisi karena ada kesalahan. Kemudian di halaman ke-6 ada tabel yaitu dasar koreksi dari pemeriksa itu juga dilakukan berdasarkan laporan keuangan dan itu juga dari SPT Masa PPN;

bahwa Pemohon Banding menyatakan kemudian Pemohon Banding mencoba melihat dasar dari Terbanding untuk melakukan koreksi tersebut di dalam SUB halaman 6 poin 6 yaitu menurut Terbanding saat terutangnya PPN yaitu pada saat pembayaran atau saat diakui sebagai penjualan atau pendapatan dalam laporan keuangan dalam hal pencatatan pendapatan menggunakan prinsip akrual. Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding, karena menurut Pemohon Banding berdasarkan UU PPN saat terutangnya PPN yaitu saat penyerahan BKP atau saat pembayaran diterima sebelum BKP yaitu saat pembayaran;

bahwa Pemohon Banding menyatakan untuk besaran unit apartemen yang Pemohon Banding jual, Pemohon Banding telah memberikan tambahan penjelasan berupa hardcopy slide presentation, dan pada sidang sebelumnya Majelis menanyakan apakah ada penyerahan apartemen yang terutang PPnBM dan Pemohon Banding telah mengecek kembali dan mengklasifikasikan tipe unitnya serta luasnya. Berdasarkan KMK 103 Tahun 2009 bahwa penyerahan apartemen dengan luas 150m2 atau lebih baru terutang objek PPnBM, sehingga penyerahan yang Pemohon Banding lakukan di tahun 2011 dan 2012 bukan merupakaan objek PPnBM;

bahwa Pemohon Banding menyatakan untuk sengketa pada saat Terbanding melakukan koreksi langsung mengambil angka penjualan di Laporan Keuangan dimana angka tersebut sudah disupport oleh Kantor Akuntan Publik, dan angka tersebut sudah sesuai dengan angka di dalam Audit Report, kemudian pada saat Pemohon Banding meneliti kembali dasar koreksi dari Terbanding, Pemohon Banding tidak setuju karena penjualan yang ada di dalam Laporan Keuangan tersebut merupakan hasil dari PSAK 44 dimana Pemohon Banding dapat membukukan penjualan 100% apabila telah memenuhi kriteria;

sehingga itu yang digunakan dasar untuk melakukan pencatatan penjualan, dan menurut Pemohon Banding saat terutang PPN diatur khusus Lex Specialis bahwa saat tertutang adalah saat penyerahan barang kena pajak atau saat pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP, sehingga hal tersebut yang menyebabkan sengketa banding ini;

bahwa Pemohon Banding menyatakan apabila membaca dengan detail SE-50/PJ/2011 yang digunakan oleh pihak Terbanding disitu disebutkan: ... Dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum, penyerahan barang dianggap telah terjadi apabila risiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli dan jumlah pendapatan dari transaksi tersebut dapat diukur dengan handal... apabila Pemohon Banding melihat kata-kata “dan” berarti 2 (dua) kondisi tersebut harus dipenuhi sehingga baru dianggap sudah ada penyerahan barang, sedangkan dalam SE tersebut hanya mengidentifikasi apakah sudah ada penyerahan barang sehingga bisa dilakukan pencatatan penjualan barang secara akrual, akan tetapi ini masih inline dengan undang-undang. di dalam Undang-undang dijelaskan mana yang lebih dahulu antara penyerahan atau pembayaran, dan untuk penyerahan ini dicoba untuk dijelaskan yaitu penyerahan itu dianggap terjadi apabila resiko dan pemilikan barang telah berpindah kepada pembeli berarti pihak penjual telah melepas barang itu dan apabila ada kerusakan bukan lagi menjadi tanggung jawab penjual dan jumlah pendapatan tersebut dapat diestimasi dengan andal;

bahwa Pemohon Banding menyatakan pada halaman pertama Summary Klasifikasi Pembayaran atas Penjualan Apartemen untuk Tahun 2011 jumlah unit yang terjual di Tower A adalah 25 Unit dan di Tower B adalah 119 unit sehingga totalnya adalah 144 unit, dan dari Tower A dan Tower B tersebut Pemohon Banding sudah mencoba untuk mengklasifikasikan berdasarkan berapa jumlah penjualan secara komersial yang Pemohon Banding akui adalah sebagai berikut:

Tahun 2011

Tahun 2012

bahwa Pemohon Banding juga melakukan penyesuaian harga Tahun 2011 sebesar Rp93.088.455,00 dan sudah Pemohon Banding teliti yaitu apabila customer yang membeli misal dengan cash bertahap selama 24 bulan dan kemudian diperpendek waktunya, sehingga Pemohon Banding memberikan perbedaan harga sehingga ada penyesuaian harga;

bahwa Pemohon Banding menyatakan benar, dan ada juga yang batal Tahun 2011 sebesar Rp975.000.000,00, dan untuk total sebesar Rp50.188.036.017,00 sudah sesuai dengan pengakuan penjualan secara komersial yang Pemohon Banding laporkan di Laporan Keuangan;

bahwa Pemohon Banding menyatakan sedang disusun dan Pemohon Banding menyajikan terlebih dahulu penjualan komersial, dan di dalam Summary Klasifikasi Pembayaran atas Penjualan Apartemen juga telah ada rincian penjualan beserta masing-masing luasnya dan harga jual per unit, dan seperti di PSAK 44 diketahui misalkan ada pembayaran yang melebihi 20% maka diakui 100% sehingga hal tersebut yang menimbulkan sengketa banding ini. Untuk laporan fiskal sedang Pemohon Banding susun karena melibatkan adanya real estate karena adanya penyerahan unit di tahun-tahun sebelumnya yang sudah diserahkan dan terutang PPN namun masih ada angsuran berjalan di tahun yang disengketakan sehingga Pemohon Banding masih membutuhkan waktu untuk menyusunnya dan akan Pemohon Banding bawa pada persidangan berikutnya;

bahwa Pemohon Banding menyatakan terkait yang batal sebenarnya sudah ada pengakuan pendapatan sebelumnya, bahwa memang ada unit yang sudah terjual namun seiring berjalannya waktu mungkin pembeli membatalkan niatnya untuk melakukan pembelian, sedangkan penjualannya memang sudah Pemohon Banding catat dalam buku penjualan pada tahun-tahun sebelumnya;

bahwa Pemohon Banding menyatakan menanggapi statement dari Terbanding menurut Pemohon Banding bahwa sengketa kearah yuridis mengenai penentuian apakah pada saat penerimaan uang sudah terutang PPN atau menggunakan peredaran usaha dimana peredaran usaha tersebut menggunakan PSAK 44 yaitu terdapat perbedaan tentang pengakuan pendapatan dimana dalam PSAK 44 boleh mencatat sebesar 100%, walaupun penerimaan uang belum mencapai 100% dan apartemen belum diserahkan. Pada saat pemeriksaan Pemohon Banding telah menyerahkan audit report dimana Pemohon Banding telah menyebutkan bahwa Pemohon Banding menggunakan PSAK 44 ( terutangnya PPN pada saat menerima uang atau menyerahkan secara nyata kepada pembeli), sehingga menurut Pemohon Banding apabila statement tidak bisa diperkuat oleh Terbanding sesuai dengan dasar hukum yang benar, maka Koreksi Terbanding tidak berdasar dan tidak dapat dipertahankan;

bahwa Pemohon Banding menyatakan perusahaan sudah diaudit oleh KAP, kemudian di dalam Audit Report sudah dicantumkan bahwa pendapatan dicatat menggunakan PSAK 44 sehingga menurut Pemohon Banding pencatatan sudah menggunakan PSAK 44;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan Kesimpulan Akhir Nomor: TAJ-180579 tanggal 16 April 2018, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut;

Hasil Uji Kebenaran Materiil

bahwa yang menjadi sengketa adalah Koreksi atas Objek Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 53.851.194.882,00;

bahwa pada saat uji kebenaran materiil Pemohon Banding menyerahkan Dokumen Pendukung sebagai berikut:

bahwa adapun perincian dokumen pendukung tersebut sebagaimana listing tanda terima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara uji bukti ini;

bahwa atas dokumen pendukung yang diserahkan Pemohon Banding dalam uji kebenaran materiil, Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPN Yang Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp53.851.194.882,00 berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PPN disebabkan adanya penyerahan yang kurang dilaporkan oleh Pemohon Banding berdasarkan data nilai peredaran usaha pada Audit Report Tahun Pajak 2012, dengan perincian sebagai berikut:

bahwa alasan Pemohon Banding dalam surat keberatan maupun surat bandingnya pada intinya menjelaskan bahwa sengketa lebih ke arah yuridis dimana menurut Pemohon Banding, saat terutangnya PPN adalah pada saat penyerahan barang sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU PPN dimana atas jumlah peredaran usaha pada Tahun 2012 sebesar Rp115.183.504.192,00 PPN-nya telah pungut, disetor, dan dilaporkan seluruhnya sesuai dengan periode diterimanya uang pembayaran dari konsumen;

bahwa Terbanding dalam proses keberatan, telah melakukan penelitian atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding berupa daftar perincian penjualan dan G/L yang mencatat penjualan yang berasal dari uang masuk dari penjualan apartemen atau retail (akun hutang installment nomor akun 2.01.06.00 sebagaimana penjelasan Pemohon banding dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor BA-205/WPJ.21/BD.06/2016 tanggal 29 September 2016) dengan cara melakukan sampling penyandingan antara penjualan menurut daftar rincian penjualan dengan penjualan menurut akun 2.01.06.00 tersebut dimana berdasarkan hasil penyandingan tersebut, diketahui bahwa penjualan menurut G/L tersebut lebih besar dari penjualan menurut daftar perincian penjualan sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa;

bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen yang disampaikan Pemohon Banding sebagaimana disebutkan dalam kolom 3 Berita Acara ini, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

bahwa atas pendapat Terbanding dalam uji kebenaran materiil, Pemohon Banding pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas objek PPN sebesar Rp53.851.194.882,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa bahwa pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012 berupa koreksi Penyerahan Yang Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp53.851.194.882,00 (menurut Terbanding sebesar Rp59.379.787.767,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp5.528.592.885,00), yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-109/WPJ.21/KP.0805/RIK.SIS/2015 tanggal 17 September 2015 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Penyerahan Yang Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp53.851.194.882,00 berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPN karena adanya penyerahan yang kurang dilaporkan oleh Pemohon Banding berdasarkan data nilai peredaran usaha pada Audit Report Tahun Pajak 2012, dengan rincian sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP-15183/WPJ.21/2016 tanggal 21 Desember 2016 diketahui bahwa dalam proses keberatan, Terbanding telah melakukan penelitian atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding berupa daftar perincian penjualan dan G/L yang mencatat penjualan yang berasal dari uang masuk dari penjualan Pemohon banding dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor BA-205/WPJ.21/BD.06/2016 tanggal 29 September 2016) dengan cara melakukan sampling penyandingan antara penjualan menurut daftar rincian penjualan dengan penjualan menurut akun 2.01.06.00, dan bahwa berdasarkan hasil penyandingan tersebut, Terbanding menyatakan bahwa penjualan menurut G/L lebih besar dari penjualan menurut daftar perincian penjualan;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan dokumen daftar rincian penjualan Tahun 2012 (List Pembayaran PPN Tahun 2012), diketahui bahwa hal yang menyebabkan nilai penjualan menurut data G/L (akun 2.01.06.00) Tahun 2012 lebih besar dibandingkan dengan nilai penjualan menurut daftar rincian penjualan 2012 adalah karena di dalam rincian G/L (akun 2.01.06.00) tersebut sudah mencatat adanya pembayaran konsumen atas uang muka, angsuran serta pelunasan sehingga nilainya lebih besar bila dibandingkan dengan penjualan menurut daftar rincian penjualan 2012. Sedangkan dalam data rincian penjualan Tahun 2012 hanya berisi pelaporan PPN yang dilaporkan Pemohon Banding selama Tahun 2012 sebagaimana dibuktikan dengan SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2012 yang nilainya lebih kecil bila dibandingkan dengan pencatatan penjualan menurut G/L (akun 2.01.06.00) Tahun 2012;

bahwa menurut Terbanding, hal yang menyebabkan nilai pembayaran PPN di Tahun 2012 lebih kecil bila dibandingkan dengan pencatatan penjualan menurut G/L (akun 2.01.06.00) Tahun 2012, berdasarkan data List Pembayaran PPN Tahun 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding memungut, menyetor, dan melaporkan sebagian PPN atas penjualan di Tahun 2012 tersebut di masa-masa setelah Periode Tahun 2012 berakhir, yaitu periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2016 sebagaimana ditunjukkan Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN-nya;

bahwa Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak seluruhnya memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penjualan di Tahun Pajak 2012 sebagaimana dicatat dalam G/L (akun 2.01.06.00) Tahun 2012, dan bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) UU PPN dijelaskan bahwa dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP, saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran, dan oleh karena itu Pemohon Banding seharusnya memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penjualan di Tahun Pajak 2012 sebagaimana dicatat dalam G/L (akun 2.01.06.00) Tahun 2012;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas objek PPN sebesar Rp53.851.194.882,00, mengingat pencatatan di dalam laporan keuangan terkait dengan pengakuan pendapatan yang terutang PPN dan pengakuan pendapatan yang terutang Pajak Penghasilan (PPh) adalah berbeda, dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN) mengatur bahwa penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak terutang PPN;

bahwa Pasal 11 ayat (1) UU PPN mengatur bahwa terutangnya pajak terjadi pada saat:

bahwa Pemohon Banding menyebutkan bahwa Pasal 11 ayat (2) di dalam peraturan yang sama mengatur bahwa dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran;

bahwa Majelis berdasarkan fakta dalam persidangan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

bahwa PSAK Nomor 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat menyebutkan bahwa pendapatan penjualan unit bangunan kondominium, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan dan bangunan sejenis lainnya, serta unit dalam kepemilikan secara time sharing, diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian (percentage-of-completion method) apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi, yaitu “Proses konstruksi telah melampui tahap awal, yaitu fondasi bangunan telah selesai dalam semua persyaratan untuk memulai bangunan telah dipenuhi, Jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli serta Jumlah pendapatan penjualan dan biaya unit bangunan dapat diestimasi dengan andal”;

bahwa Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan dalam UU PPN telah melakukan pemungutan PPN pada saat diterimanya pembayaran dari konsumen karena selama Tahun 2012 belum terjadi penyerahan atas unit apartemen, dan bahwa seluruh PPN atas jumlah peredaran usaha pada Tahun 2012 sebesar Rp115.183.504.192,00 telah Pemohon Banding pungut, setor, dan laporkan sesuai dengan periode diterimanya uang pembayaran dari konsumen;

bahwa sesuai dengan PSAK Nomor 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat, Pemohon Banding yang kegiatan utamanya adalah dalam bidang pembangunan dan penjualan real estate berupa unit apartemen harus mengakui pendapatannya dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, dan bahwa dengan menggunakan metode tersebut Pemohon Banding mengakui pendapatan dari penjualan unit apartemen walaupun belum terjadi penyerahan unit;

bahwa peredaran usaha yang tercatat pada laporan keuangan Tahun 2012 sebesar Rp115.183.504.192,00 adalah merupakan pengakuan pendapatan akuntansi sesuai dengan PSAK Nomor 44 dimana jumlah peredaran usaha yang dicatat adalah sebesar 100% dari harga jual apartemen yang telah memenuhi persyaratan di atas dan pengakuan pendapatan tersebut diakui pada saat harga jual diyakini akan tertagih seluruhnya;

bahwa berdasarkan hasil uji bukti dalam persidangan Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa kegiatan utama Pemohon Banding adalah melakukan pembangunan dan penjualan real estate berupa unit apartemen, dan bahwa mengacu kepada PSAK 44 mengenai Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat, maka Pemohon Banding wajib menggunakan metode persentase penyelesaian (percentage-of-completion method) dan harus mengakui pendapatan sebesar 100% atas penjualan apartemen apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

bahwa menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) diatur bahwa saat terutangnya PPN terjadi pada saat dilakukannya penyerahan barang kena pajak atau pada saat diterimanya pembayaran dalam hal pembayaran dilakukan sebelum adanya penyerahan Barang Kena Pajak;

bahwa dalam melakukan Penjualan, Pemohon Banding menerapkan 3 metode pembayaran yang dapat dipilih oleh setiap konsumen yaitu Cash Keras/Tunai, Cash Bertahap, dan Kredit Kepemilikan (KPA), dan bahwa atas pembayaran dari konsumen dengan metode Cash Keras/ Tunai dan Kredit Kepemilikan (KPA), Pemohon Banding telah melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan bahwa atas pembayaran dengan metode Cash Bertahap, PPN-nya oleh Pemohon Banding dipungut, disetorkan dan dilaporkan berdasarkan penerimaan pembayaran dari konsumen;

bahwa Terbanding menetapkan koreksi sebesar Rp53.851.194.882,00 berdasarkan persandingan antara penjualan yang dilaporkan di dalam laporan keuangan dengan Penyerahan Barang Kena Pajak yang sudah dilaporkan di dalam SPT Masa PPN, dan bahwa berdasarkan aturan dalam PSAK 44 Pemohon Banding wajib mengakui pendapatan sebesar 100% dan total penjualan unit apartemen walaupun belum terjadi penyerahan unit, sehingga terdapat perbedaan antara penjualan yang dilaporkan di dalam Laporan keuangan dengan penyerahan di dalam SPT Masa PPN;

bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam UU PPN, Pemohon Banding telah melakukan pemungutan PPN pada saat diterimanya pembayaran dan konsumen dikarenakan selama Tahun 2012 belum terjadi penyerahan atas unit apartemen tersebut, dan bahwa seluruh PPN atas jumlah peredaran usaha pada Tahun 2012 sebesar Rp115.183.504.192,00 telah Pemohon Banding pungut, setor, dan laporkan sesuai dengan periode diterimanya uang pembayaran dari konsumen, dan bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan list perhitungan secara fiskal atas seluruh Peredaran Usaha sebesar Rp115.183.504.192,00 serta telah menunjukkan dan membuktikan kepada Terbanding mengenai seluruh nilai peredaran usaha sebesar Rp115.183.504.192,00 yang telah dilaporkan PPN-nya di dalam SPT Masa PPN periode 2011 s.d. 2016;

bahwa Majelis berpendapat, Pemohon Banding telah melakukan pengecekan atas pernyataan yang disampaikan oleh Terbanding (Penelaah) di dalam Laporan Penelitian Keberatan, yaitu bahwa memang terdapat selisih pembayaran PPN yang tercatat di dalam General Ledger dengan PPN yang dilaporkan di dalam SPT Masa PPN;

bahwa Majelis berpendapat, selisih pembayaran PPN tersebut terjadi karena adanya kesalahan penerbitan faktur pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding atas pendapatan service charge yang seharusnya ditagihkan langsung oleh Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) dan atas selisih nilai pembayaran PPN di dalam General Ledger dan nilai PPN di dalam SPT Masa PPN, Pemohon Banding telah dapat membuktikan dengan menggunakan Laporan Audit PPRS dan rincian Faktur Pajak PPRS kepada Terbanding, dimana bukti-bukti tersebut dapat mengakomodir bahwa atas selisih tersebut merupakan pendapatan PPRS yang memang tidak seharusnya dicatat di dalam General Ledger Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembuktian atas sampling akun Hutang Installment yang dituangkan oleh Terbanding di dalam Laporan Penelitian Keberatan halaman 12, dan bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa atas penerimaan uang telah disetor dan dilaporkan PPN-nya, dan menurut Majelis bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas dapat dibuktikan bahwa seluruh penyerahan apartemen dan pembayaran yang Pemohon Banding terima selama Tahun 2012 telah Pemohon Banding setor dan pungut PPN-nya;

bahwa pada sidang yang terakhir pada tanggal 26 Maret 2018, Pemohon Banding telah mengakui adanya kelalaian yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam menerbitkan faktur pajak terkait dengan penerimaan uang berupa cicilan dari konsumen, sehingga terdapat beberapa keterlambatan penerbitan faktur pajak yang penerimaan uangnya sudah Pemohon Banding terima pada Tahun 2012 sedangkan faktur pajak baru diterbitkan dalam periode Tahun Pajak 2013 sampai dengan 2016, dan bahwa hal ini terjadi karena Pemohon Banding memerlukan waktu untuk melakukan identifikasi penerimaan uang yang masuk karena tidak semua konsumen menyertakan keterangan nomor unit yang dibeli pada saat melakukan pembayaran, dan bahwa oleh karena Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa seluruh penerimaan uang yang telah diterima dari konsumen telah dipungut dan disetor PPN-nya, maka menurut Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 jo No 16 Tahun 2009, seyogyanya Terbanding hanya menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan penyetoran (2% per bulan) dan keterlambatan penerbitan faktur pajak (2% dari Dasar Pengenaan Pajak);

bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen yang diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2012 serta Laporan Keuangan untuk Tahun Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010 diketahui bahwa pembukuan Pemohon Banding telah diaudit oleh Akuntan Publik Bismar, Muntalib, & Yunus dengan pendapat laporan keuangan telah disajikan secara wajar, sehingga Majelis berpendapat bahwa pencatatan omset untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2012 telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a jo Pasal 11 ayat (2) UU PPN;

bahwa menurut Majelis, perbedaan antara penjualan yang dilaporkan di dalam Laporan keuangan dengan penyerahan di dalam SPT Masa PPN terjadi karena bahwa PSAK Nomor 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat menyebutkan bahwa pendapatan penjualan unit bangunan kondominium, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan dan bangunan sejenis lainnya, serta unit dalam kepemilikan secara time sharing, diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian (percentage-of-completion method) apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi, yaitu “Proses konstruksi telah melampui tahap awal, yaitu fondasi bangunan telah selesai dalam semua persyaratan untuk memulai bangunan telah dipenuhi, Jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli serta jumlah pendapatan penjualan dan biaya unit bangunan dapat diestimasi dengan andal”, dan bahwa Pemohon Banding yang kegiatan utamanya adalah dalam bidang pembangunan dan penjualan real estate berupa unit apartemen sesuai dengan PSAK Nomor 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat harus mengakui pendapatannya dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, dan bahwa dengan menggunakan metode tersebut Pemohon Banding mengakui pendapatan dari penjualan unit apartemen walaupun belum terjadi penyerahan;

bahwa Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan dalam UU PPN telah melakukan pemungutan PPN pada saat diterimanya pembayaran dari konsumen walaupun selama Tahun 2012 belum terjadi penyerahan atas unit apartemen, dan bahwa seluruh PPN atas jumlah peredaran usaha pada Tahun 2012 sebesar Rp115.183.504.192,00 telah Pemohon Banding pungut, setor, dan laporkan sesuai dengan periode diterimanya uang pembayaran dari konsumen, dan bahwa menurut Majelis Pemohon Banding telah melakukan penyetoran PPN yang terutang saat terjadinya pembayaran yang dilakukan oleh konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahwa Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPN Yang Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp53.851.194.882,00 berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPN karena adanya penyerahan yang kurang dilaporkan oleh Pemohon Banding berdasarkan data nilai peredaran usaha pada Audit Report Tahun Pajak 2012 tidak memiliki landasan yang kuat untuk dipertahankan.

bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis di atas, Majelis berkesimpulan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012 berupa koreksi Penyerahan Yang Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp53.851.194.882,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas Banding, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dihitung sebagai berikut:

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa oleh karena itu jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012 yang disengketakan oleh Pemohon Banding dikabulkan oleh Majelis, maka sehingga penghitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

bahwa oleh karena atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012 dikabulkan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00298/KEB/WPJ.21/2016 tanggal 21 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00046/207/12/048/15 tanggal 30 September 2015 Masa Pajak Desember 2012, atas nama: Pemohon Banding, sehingga penghitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 16 April 2018 berdasarkan musyawarah Majelis XA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Banding namun tidak dihadiri oleh Terbanding.