bahwa nilai yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp10.334.649.459,00 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Dasar Hukum:

Tanggapan Terbanding:
Bahwa Berdasarkan LPP, diketahui bahwa koreksi Pemeriksa atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri berasal dari pemeriksaan buku besar pada Akun Nomor 50200000 dan 50280000 dengan perincian sebagai berikut:

Bahwa atas koreksi sebesar Rp113.681.144.052,00 tersebut oleh Pemeriksa didistribusikan sama rata ke Masa Pajak Januari - November 2014 yaitu Rp113.681.144.052/11 bulan = Rp10.334.649.459,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak memberikan contoh kontrak penjualan sebagaimana telah diminta Terbanding melalui surat permintaan buku, catatan, data, dan informasi sebanyak 2 (dua) kali dengan mengirimkan Surat Nomor S-8493/WPJ.07/BD.05/2016 tanggal 20 September 2016 dan Nomor S-243/WPJ.07/BD.05/2017 tanggal 20 Januari 2017 dan S-160/WPJ.07/BD.05/2017 tanggal 12 Januari 2017;

Bahwa dari softcopy general ledger yang dipinjamkan Pemohon Banding, tidak dapat ditelusuri angka-angka dan pos mana saja yang termasuk ke dalam pos peredaran usaha sebagaimana dimaksud Pemohon Banding dalam surat keberatannya;

Bahwa Pemohon Banding tidak memberikan perhitungan equaliasi peredaran usaha menurut Pemohon Banding beserta dokumen pendukung berupa asli faktur pajak yang disengketakan, agreement/kontrak perjanjian, invoice penjualan, bukti penyerahan barang/jasa, bukti pembayaran berupa rekening koran/kas/bank, perhitungan selisih kurs sehingga tidak dapat diketahui berapa sesungguhnya penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak Januari s/d November 2014;

Bahwa berdasarkan data/dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam proses keberatan, Terbanding berkesimpulan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan keberatannya;

Bahwa dengan demikian, Terbanding mengusulkan untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Pemeriksa atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk Masa Pajak Oktober 2014 sebesar Rp10.334.649.459,00;

Bahwa dalam persidangan, Terbanding menyampaikan bahwa sengketa atas DPP PPN berkaitan dengan sengketa peredaran usaha yang diajukan bersamaan oleh Pemohon Banding.

Bahwa terkait sengketa peredaran usaha yang menjadi dasar koreksi Terbanding adalah akun penjualan, yang menurut Terbanding secara akuntansi pada umumnya akun penjualan adalah apa yang disisi kredit berupa penghasilan dan hal itulah yang menjadi dasar koreksi Terbanding. Menurut Terbanding dalam sengketa ini Pemohon Banding melakukan mekanisme yang sebenarnya tidak lazim dalam akuntansi, karena Pemohon Banding setelah mengkredit akun penjualan kemudian dengan alasan untuk keperluan internal Pemohon Banding melakukan internal split revenue terhadap akun penjualan tersebut;

Bahwa menurut Terbanding apa yang dilakukan oleh Pemohon Banding tersebut memerlukan pembuktian karena hal ini melanggar prinsip-prinsip umum dalam akuntansi, karena menurut Terbanding sisi kredit dari buku besar penjualan seharusnya adalah penghasilan, tidak seperti pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah bukan penghasilan karena Pemohon Banding melakukan internal split revenue, sehingga menurut Terbanding hal tersebut harus dibuktikan;

Bahwa selain itu berdasarkan penelitian atas data/dokumen Pemohon Banding berupa jurnal penjualan, faktur pajak, surat penawaran, general ledger, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa contoh jurnal penjualan yang disajikan Pemohon Banding, tidak sesuai dengan faktur pajak;

Bahwa pada Faktur Pajak, Pemohon Banding hanya menyerahkan Barang Kena Pajak berupa mesin ATM sedangkan pada jurnal penjualan, pencatatan meliputi revenue mesin banking, revenue mesin profesional service (meliputi fixed cost implementation, camera, variable cost), revenue mesin service banking (meliputi installation and warranty);

Bahwa berdasarkan penelitian pada surat penawaran Nomor 510/EITDiv/PO/YN/09/14 tanggal 24 September 2014, hal Trade in ATM, Ref : 530000000595, diketahui bahwa pesanan ATM sebanyak 24 Unit (@ USD 7,000.00 per unit) ditukar tambah (trade in) dengan ATM lama senilai 400 USD per unit). Dengan demikian, harga yang akan dibayar oleh pihak penjual adalah USD 6,600.00 per unit (USD 7,000.00 - USD 400.00);

Bahwa atas penjualan mesin ATM sebanyak 24 unit tersebut, Pemohon Banding menerbitkan Faktur Pajak sebanyak 3 Faktur (untuk penyerahan 20 unit, 3 unit, dan 1 unit) dengan nilai per unit USD 6,600.00;

Bahwa menurut Terbanding, penerbitan faktur pajak tersebut tidak mencerminkan transaksi yang sesungguhnya;

Bahwa pada kenyataannya, harga per unit mesin ATM adalah sebesar USD 7,000.00 per unit bukan USD 6,600.00 per unit;

Bahwa pengurangan sebesar USD 400.00 per unit seharusnya dicatat Pemohon Banding pada pembelian mesin ATM bekas dan diterbitkan Faktur Pajak tersendiri, bukan sebagai pengurang penjualan mesin ATM;

Bahwa dalam persidangan Terbanding meminta untuk dibuktikan terhadap setiap pencatatan/jurnal yang dilakukan oleh Pemohon Banding beserta dokumen pendukungnya;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan dipertahankannya koreksi Pemeriksa oleh Terbanding atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk Masa Pajak Oktober 2014 sebesar Rp10.334.649.459,00 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yang menyediakan perangkat keras berupa ATM, perangkat lunak, dan jasa instalasi dan servis terkait perangkat keras untuk perbankan;

Bahwa dalam menentukan peredaran usaha Pemohon Banding di Masa Pajak Januari 2014 – Desember 2014, Terbanding hanya memperhitungkan sisi kredit dari beberapa akun peredaran usaha. Dalam membandingkan peredaran usaha antara pencatatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan SPT PPN Masa Pajak Januari 2014 - Desember 2014. Terbanding seharusnya memperhitungkan sisi debit dan kredit seluruh akun peredaran usaha yang terkait satu sama lain sebagai satu kesatuan dari akun peredaran usaha. Berikut ini rekonsiliasi peredaran usaha untuk Masa Pajak Januari 2014 – Desember 2014 menurut Pemohon Banding:

Bahwa berdasarkan rekonsiliasi diatas, selisih yang terdapat dalam rekonsiliasi yang Pemohon Banding buat dikarenakan oleh adanya penerimaan uang muka/downpayment (DP) dari pelanggan dalam transaksi penjualan oleh Pemohon Banding dan juga transaksi penjualan Pemohon Banding mengadopsi metode pengakuan penghasilan berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak penjualan yang disepakati dengan pembeli;

Bahwa atas hal-hal tersebut maka timbul perbedaan waktu antara pencatatan penjualan di pembukuan dengan pelaporan penjualan di SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa selain itu, terdapat selisih perbedaan penggunaan kurs antara saat pencatatan penjualan dipembukuan (kurs pencatatan) dan saat pelaporan di SPT Masa PPN (kurs pajak). Hal ini juga menyebabkan timbulnya selisih di dalam rekonsiliasi tersebut;

Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat bahwa rekonsiliasi yang dibuat oleh Terbanding sangat tidak tepat karena koreksi yang dilakukan Terbanding mengakibatkan nilai penjualan perusahaan tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan atas data/dokumen yang Pemohon Banding sampaikan dalam proses keberatan berupa contoh jurnal penjualan, Pemohon Banding tidak setuju dengan tanggapan Terbanding mengenai harga unit Mesin ATM karena yang menjadi sengketa dalam koreksi ini adalah jurnal pencatatan akuntansi atas transaksi penjualan mesin ATM dan bukan sengketa penentuan harga Mesin ATM;

Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat Bahwa tanggapan Terbanding atas penentuan harga jual mesin ATM tidak relevan dengan koreksi yang disengketakan;

Bahwa pada pertemuan Pemohon Banding dengan Terbanding pada tanggal 24 Januari 2017 Pemohon Banding telah menyerahkan bukti pendukung yang menyebabkan timbulnya perbedaan rekonsiliasi penjualan yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2014 dengan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa Pemohon Banding memberikan penjelasan mengenai alasan terjadinya perbedaan di mana secara garis besar disebabkan karena pencatatan atas penghasilan yang Pemohon Banding lakukan untuk keperluan internal Pemohon Banding semata (“internal splitrevenue”);

Bahwa Pemohon Banding juga telah menyerahkan contoh dokumen berupa ilustrasi jurnal penjualan, invoice penjualan dan Faktur Pajak, perjanjian jual beli dengan pelanggan, dan generalledger akun-akun peredaran usaha/penjualan;

Bahwa bersamaan dengan penyampaian dokumen-dokumen tersebut, Pemohon Banding menjelaskan mekanisme internal splitrevenue. Berikut ini adalah penjelasan Pemohon Banding:

Bahwa untuk lebih jelasnya, berikut ini penjelasan terkait jurnal penjualan mesin ATM:

Bahwa penjualan Pemohon Banding adalah sebesar USD 132,000 dan penjualan tersebut telah Pemohon Banding catat dalam pembukuan Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa dari penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas jurnal internal splitrevenue sangat tidak tepat karenakoreksi yang dilakukan Terbanding mengakibatkan jumlah penjualan perusahaan tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya;

Bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding telah memberikan data dan dokumen serta bukti-bukti pada saat proses Pemeriksaan dan keberatan;

Bahwa pada saat proses pemeriksaan PPN untuk Masa Pajak Januari 2014 – Desember 2014, Terbanding hanya memperhitungkan sisi kredit Akun Nomor 50200000,50280000, 50289000, 50290000, dan 50400010 sebagai komponen peredaran usaha. Namun pada proses keberatan, Tim Peneliti Keberatan hanya melakukan pemeriksaan pada buku besar Pemohon Banding, yaitu pada Akun Nomor 50200000 dan Nomor 50280000 sebagaimana tertulis dalam SPUH halaman 1;

Bahwa selanjutnya dalam proses pemeriksaan PPh Badan untuk tahun 2014, Terbanding hanya memperhitungkan sisi kredit Akun 50200000 dan 50280000 sebagai komponen peredaran usaha;

Bahwa oleh karena itu, atas ketidakkonsistenan dalam mengambil akun-akun penjualan sebagai dasar rekonsiliasi dalam proses pemeriksaan dan keberatan mengakibatkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Banding;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulis (Bukti P-17) perihal kesimpulan akhir yang pada pokoknya sama dengan surat banding dan bantahannya sebagai berikut:

Bahwa koreksi disebabkan karena Terbanding hanya memperhitungkan General Ledger (GL) dari Akun 50200000 dan 50280000 sedangkan menurut Pemohon Banding, berdasarkan laporan keuangan yang telah di audit, Terbanding seharusnya memperhitungkan lebih dari 2 (dua) akun terkait peredaran usaha. Atas 2 (dua) akun yang diperhitungkan Terbanding, Terbanding juga tidak memperhitungkan beberapa sisi debit pada akun-akun tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon Banding dan Terbandingtelah melakukan uji bukti atas perbedaan pendapat tersebut, berdasarkan uji bukti yang telah dilakukan Pemohon Banding dan Terbanding didapatkan fakta bahwa:

Bahwa berdasarkan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung yang telah diujikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp113.681.144.052,00 sudah seharusnya dibatalkan dikarenakan:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp10.334.649.459,00;

Bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak memberikan perhitungan equaliasi peredaran usaha menurut Pemohon Banding beserta dokumen pendukung berupa asli faktur pajak yang disengketakan, agreement/kontrak perjanjian, invoice penjualan, bukti penyerahan barang/jasa, bukti pembayaran berupa rekening koran/kas/bank, perhitungan selisih kurs sehingga tidak dapat diketahui berapa sesungguhnya penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak Januari s/d November 2014;

Bahwa menurut Terbanding, berdasarkan rekonsiliasi akun penjualan dengan jumlah penyerahan yang dilaporkan dalam SPM PPN Pemohon Banding, diketahui terdapat selisih sebesar Rp113.681.144.052,00, terhadap selisih tersebut Terbanding mendistribusikan ke Masa Pajak Januari s/d November 2014 yaitu sebesar Rp10.331.649.459,00;

Bahwa menurut Pemohon Banding Terbanding hanya memperhitungkan sisi kredit dari beberapa akun peredaran usaha yaitu Akun Nomor 50200000 dan Akun Nomor 50280000, sedangkan akun peredaran usaha Pemohon Banding terdiri dari banyak akun di General Ledger, dimana dalam hal ini Terbanding hanya mengambil dua akun dalam menentukan peredaran usaha Pemohon Banding;

Bahwa menurut Pemohon Banding, selisih yang terdapat dalam rekonsiliasi Pemohon Banding berasal dari penerimaan uang muka/downpayment (DP) dari pelanggan dalam transaksi penjualan Pemohon Banding, karena Pemohon Banding mengadopsi metode pengakuan penghasilan berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak penjualan kepada pembeli. Dengan dasar tersebut maka timbul perbedaan waktu antara pencatatan penjualan di pembukuan dengan pelaporan penjualan di SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari 2014 – Desember 2014;

Bahwa selanjutnya terdapat perbedaan penggunaan kurs antara saat pencatatan penjualan di pembukuan (kurs pencatatan) dan saat pelaporan di SPT Masa PPN (kurs pajak). Hal ini juga menyebabkan timbulnya selisih di dalam rekonsiliasi tersebut. Dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat Bahwa rekonsiliasi yang dibuat oleh Terbanding sangat tidak tepat karena koreksi yang dilakukan Terbanding justru mengakibatkan nilai penjualan perusahaan tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya;

Bahwa selain itu, Terbanding mempermasalahkan penjualan mesin ATM yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Menurut Terbanding, berdasarkan penelitian pada surat penawaran Nomor 510/EITDiv/PO/YN/09/14 tanggal 24 September 2014, hal Trade in ATM, Ref : 530000000595, diketahui Bahwa pesanan ATM sebanyak 24 Unit (@ USD 7,000.00 per unit) ditukar tambah (trade in) dengan ATM lama senilai 400 USD per unit). Dengan demikian, harga yang akan dibayar oleh pihak penjual adalah USD 6,600.00 per unit (USD 7,000.00 - USD 400.00);

Bahwa atas penjualan mesin ATM sebanyak 24 unit tersebut, Pemohon Banding menerbitkan Faktur Pajak sebanyak 3 Faktur (untuk penyerahan 20 unit, 3 unit, dan 1 unit) dengan nilai per unit USD 6,600.00 . Menurut Terbanding penerbitan faktur pajak tersebut tidak mencerminkan transaksi yang sesungguhnya karena pada kenyataannya, harga per unit mesin ATM adalah sebesar USD 7,000.00 per unit bukan USD 6,600.00 per unit;

Bahwa pengurangan sebesar USD 400.00 per unit seharusnya dicatat Pemohon Banding pada pembelian mesin ATM bekas dan diterbitkan Faktur Pajak tersendiri, bukan sebagai pengurang penjualan mesin ATM;

Bahwa Pemohon Banding menanggapi, bahwa dalam transaksi penjualan, Pemohon Banding telah sepakat dengan konsumen, di mana transaksi penjualan Pemohon Banding termasuk dalam pembelian ATM lama (trade-in) senilai USD 400 per unit. Adapun harga penjualan mesin ATM baru adalah sebesar USD 7,000, Hal ini terjadi karena pada dasarnya pembelian mesin ATM oleh konsumen ialah untuk menggantikan mesin ATM dengan tipe lebih lama;

Bahwa sesuai kesepakatan Pemohon Banding dengan konsumen, transaksi penjualan dan pembelian ATM lama (trade-in) akan diperhitungkan bersamaan sehingga menghasilkan harga per unit sebesar USD 6,600. Terlepas dari penjelasan Pemohon Banding diatas, Pemohon Banding tidak setuju dengan tanggapan Terbanding mengenai harga unit Mesin ATM karena yang menjadi sengketa dalam koreksi ini adalah akibat dari rekonsiliasi peredaran usaha atas transaksi penjualan mesin ATM dan bukan sengketa penentuan harga jual Mesin ATM, dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat Bahwa tanggapan Terbanding atas penentuan harga jual mesin ATM tidak relevan dengan koreksi yang disengketakan;

Bahwa oleh karena sengketa banding ini terkait pembuktian materi maka Majelis memerintahkan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Kebenaran Materi (Uji Bukti) dalam persidangan, adapun hasil Uji Bukti sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti menyampaikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan permintaan Terbanding, Pemohon Banding menjelaskan kepada Terbanding dasar perhitungan yang digunakan Terbanding pada saat proses pemeriksaan, dimana terungkap fakta bahwa Terbanding hanya memperhitungkan 2 (dua) akun saja yaitu akun Nomor 50200000 dan 50280000 dimana berdasarkan laporan keuangan yang telah di audit, Terbandingseharusnya memperhitungkan lebih dari 2 (dua) akun terkait peredaran usaha. Atas fakta tersebut, Terbanding memahaminya;

Bahwa Pemohon Banding memperlihatkan General Ledger atas akun Nomor 50200000 dan akun Nomor 50280000 yang digunakan oleh Terbanding. Dalam General Ledger tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa sisi debit pada 2 (dua) akun tersebut yang tidak diperhitungkan oleh Terbanding. Sehingga apabila tidak diperhitungkan akan menyebabkan nilai peredaran usaha yang tidak valid. Atas fakta tersebut, Terbanding memahaminya;

Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding menunjukkan alur mekanisme pembukuan peredaran usaha dari Pemohon Banding dengan menggunakan contoh dari transaksi Pemohon Banding dengan Bank OCBC NISP;

Bahwa dari contoh alur transaksi tersebut terungkap fakta bahwa terdapat sisi debet dari akun tersebut yang tidak diperhitungkan Terbanding, sehingga mengakibatkan nilai nominal penjualan menurut Terbanding melebihi nilai nominal penjualan yang nyata-nyata diperoleh Pemohon Banding. Atas hal tersebut Terbanding memahaminya;

Bahwa berdasarkan sebagaimana di atas, Terbanding setuju untuk melakukan pengujian kepada dokumen pendukung untuk seluruh transaksi terkait akun Nomor 50200000 and akun Nomor 50280000 yang terjadi pada masa Januari – November 2014. Bahwa Pemohon Banding dan Terbanding telah melakukan uji bukti untuk menguji sebanyak +-390 sisi debit yang belum diperhitungkan oleh Terbanding. Berdasarkan uji bukti yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding dan Terbanding terhadap dokumen-dokumen pendukung atas 390 transaksi tersebut, Terbanding sudah memahami mekanisme pembukuan Pemohon Banding dan sudah sependapat bahwa sisi debit tersebut seharusnya diperhitungkan oleh Terbanding;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung yang telah diujikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 113.681.144.052,00 (Masa Januari s/d November 2014) sudah seharusnya dibatalkan dikarenakan Terbanding telah memahami bahwa berdasarkan laporan keuangan yang telah di audit, Terbanding seharusnya memperhitungkan lebih dari 2 (dua) akun terkait peredaran usaha. Lebih lanjut, Terbanding juga telah memahami mekanisme pembukuan Pemohon Banding dan telah sependapat bahwa sisi debit yang belum diperhitungkan oleh Terbanding sebelumnya sudah seharusnya diperhitungkan. Sehingga, dalam hal ini sudah tidak terdapat perbedaan pendapat antara Pemohon Banding dan Terbanding;

bahwa Terbanding dalam Uji Bukti menyampaikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti terkait mekanisme internal split revenue yang terdiri dari:

Bahwa berdasarkan penjelasan, dokumen/bukti-bukti, hasil Uji Bukti dalam persidangan dan ketentuan terkait, Majelis berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pemohon Banding, dapat diketahui bahwa pada saat melakukan pencatatan penjualan, Pemohon Banding mencatat penjualan di sisi kredit, namun untuk kepentingan internal, Pemohon Banding melakukan internal split revenue. Bahwa internal split revenue tersebut digunakan Pemohon Banding untuk mengidentifikasi komponen penghasilan dengan lebih spesifik antara lain informasi terkait alokasi penghasilan atas mesin ATM, service fee, jasa instalasi dan garansi yang merupakan bagian dari penjualan mesin ATM;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan rekonsiliasi akun penjualan dengan jumlah penyerahan BKP yang dilaporkan dalam SPM PPN Pemohon Banding, karena Terbanding hanya memperhitungkan sisi kredit saja, sehingga terdapat selisih sebesar Rp113.681.144.052,00 dan terhadap selisih tersebut Terbanding mendistribusikan koreksi penyerahan BKP tersebut sama rata ke masa pajak Januari s/d November 2014 yaitu sebesar Rp113.681.144.052/11 bulan atau Rp10.334.649.459,00 per masa pajak;

Bahwa dalam proses Uji Bukti selama persidangan, Terbanding telah melihat bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding terkait mekanisme internal split revenue, termasuk dokumen pendukung atas 349 transaksi split revenue, yang kemudian diakui oleh Terbanding merupakan sisi debit yang belum diperhitungkan oleh Terbanding;

Bahwa proses pencatatan internal split revenue yang dilakukan oleh Pemohon Banding tersebut menurut Majelis tidak mempengaruhi nilai nominal penjualan yang Pemohon Banding catat di dalam pembukuan;

Bahwa menurut Majelis, untuk menghitung jumlah peredaran usaha dan pajak penghasilan yang terutang, seharusnya Terbanding tidak hanya memperhitungkan sisi kredit saja, tetapi juga harus memperhitungkan sisi debit dalam general ledger pada akun-akun peredaran usaha Pemohon Banding, karena jika tidak maka akan menyebabkan nilai peredaran usaha yang tidak benar yaitu melebihi nilai nominal penjualan yang sebenarnya diperoleh Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, disebutkan:

Pasal 11,

Bahwa dengan demikian, saat penyerahan yang merupakan dasar penentuan saat terutang PPN dan saat pembuatan Faktur Pajak disinkronisasikan dengan praktik yang lazim terjadi dalam kegiatan usaha yang tercermin dalam praktik pencatatan atau pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten oleh Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, tindakan Terbanding dengan mendistribusikan sama rata penyerahan BKP ke masa pajak Januari s/d Desember 2014 tidak mencerminkan keadaan transaksi yang sebenarnya, seharusnya Terbanding menghitung penyerahan BKP (DPP PPNnya) berdasarkan jumlah dan saat penyerahan BKP yang sebenarnya terjadi;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung yang telah diujikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp10.334.649.459,00 untuk Masa Pajak Oktober 2014 tidak memiliki landasan yang kuat untuk dipertahankan;

Bahwa mengenai penjualan atas mesin ATM baru yang ditukar tambah dengan mesin ATM bekas, karena terjadi di 3 (tiga) Masa Pajak yaitu masa pajak Oktober 2014, November 2014 dan Januari 2015, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding, yaitu surat penawaran Nomor 510/EITDiv/PO/YN/09/14 tanggal 24 September 2014, hal Trade in ATM, Ref : 530000000595, diketahui bahwa pesanan ATM sebanyak 24 Unit (@ USD 7,000.00 per unit) ditukar tambah (trade in) dengan ATM lama senilai 400 USD per unit). Dengan demikian, harga yang akan dibayar oleh pihak penjual adalah USD 6,600.00 per unit (USD 7,000.00 - USD 400.00); Atas penyerahan ATM tersebut Pemohon Banding telah menerbitkan faktur pajak dan melaporkan penjualan di 3 (tiga) masa pajak, yaitu masing-masing di Masa Pajak Oktober 2014, November 2014 dan Januari 2015;

Bahwa rincian atas 3 (tiga) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pemohon Banding tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa menurut Majelis, dalam mekanisme pencatatan DPP PPN, penerbitan faktur pajak oleh Pemohon Banding tersebut tidak mencerminkan transaksi yang sesungguhnya, karena kenyataannya, harga jual per unit mesin ATM adalah sebesar USD 7,000.00 per unit, bukan USD 6,600.00 per unit;

Bahwa menurut Majelis, pengurangan sebesar USD 400.00 per unit seharusnya dicatat Pemohon Banding pada pembelian mesin ATM bekas dan diterbitkan Faktur Pajak tersendiri, bukan sebagai pengurang penjualan mesin ATM;

Bahwa perlakuan Pemohon Banding yang melakukan saling hapus (offset) antara asset dan liabilities atau pendapatan dan beban tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP):
“Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”;

yang dalam penjelasannya secara jelas menyebutkan:
“Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 29. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain”;

Bahwa menurut Majelis, perlakuan Pemohon Banding yang tidak mencatat sebesar harga perolehan, namun mencatat sebesar nett off tersebut tidak sesuai dengan pedoman dalam PSAK Nomor 1 Paragraph 30 yang menyebutkan:
“Entitas tidak boleh melakukan saling hapus atas asset atau liabilities atau pendapatan dan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK.”;

Lebih lanjut Paragraph 30 PSAK 1 menyebutkan:
“Entitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang timbul dari suatu kelompok transaksi yang sejenis secara neto, misalnya keuntungan dan kerugian dari transaksi valuta asing atau keuntungan dan kerugian yang timbul dari instrumen keuangan sebagai diperdagangkan.”;

Bahwa saling hapus dalam laporan laba rugi komprehensif atau laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi terpisah, akan mengurangi kemampuan pengguna laporan keuangan untuk memahami transaksi, peristiwa dan kejadian lain yang telah terjadi maupun untuk menilai arus kas entitas di masa depan.

Bahwa menurut Majelis, atas penyerahan/penjualan mesin ATM baru untuk Masa Pajak Oktober 2014 seharusnya dicatat/ditambahkan ke perhitungan penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, sebesar 7000 x 20 unit x kurs Rp.12.038 = Rp1.685.320.000,00 sehingga jumlah penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri menjadi Rp36.181.498.431,00;

Bahwa dengan demikian, jumlah seluruh penyerahan untuk Masa Pajak Oktober 2014 adalah Rp112.061.961.771,00 (Rp110.376.641.771,00 + Rp1.685.320.000,00);

Bahwa sedangkan untuk pembelian mesin ATM bekas, seharusnya dicatat/ditambahkan ke perhitungan pajak masukan yang dapat diperhitungkan, dengan DPP sebesar 400 x 20 unit x kurs Rp.12.038 = Rp96.304.000,00, PPN sebesar Rp9.630.400,00;

Bahwa dengan demikian, jumlah pajak yang dapat diperhitungkan untuk Masa Pajak Oktober 2014 adalah Rp34.035.493.831,00 (Rp34.025.863.431,00 + Rp9.630.400,00);

Bahwa dengan demikian, dari koreksi Terbanding atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Oktober 2014 sebesar Rp10.334.649.459,00, tidak dapat dipertahankan sebesar Rp8.649.329.459,00, sedangkan sebesar Rp1.685.320.000,00 tetap dipertahankan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka koreksi Terbanding yang tetap dipertahankan dan yang tidak dapat dipertahankan berdasarkan pendapat Majelis tersebut diatas, dapat diperinci sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas Banding, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00427/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014 Nomor 00015/207/14/056/16 tanggal 15 Februari 2016, sehingga DPP PPN dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat materi sengketa mengenai kredit pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat materi sengketa mengenai tarif pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat materi sengketa mengenai kompensasi;

bahwa dalam Sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00427/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014 Nomor 00015/207/14/056/16 tanggal 15 Februari 2016, atas nama: Pemohon Banding, sehingga penghitungan jumlah PPN menjadi sebagai berikut:

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 berdasarkan musyawarah Majelis XB Pengadilan Pajak, setelah persidangan dicukupkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding, tidak dihadiri Terbanding.