bahwa nilai sengketa terbukti dalam banding ini adalah koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Juni 2012 sebesar Rp17.246.097,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp17.246.097,00

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00071/WPJ.20/KP.0805/RIK.SIS/2015 tanggal 22 Juli 2015, diketahui Pemohon Banding bergerak di usaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KLU 46100);

bahwa Pemohon Banding merupakan distributor produk-produk dari PT RB dan PT BT;

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Laporan hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan dokumen pendukung yang disampaikan a quo, Terbanding melakukan koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Juni 2012 sebesar Rp17.246.097,00 didasarkan rekapitulasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh lawan transaksi (PT RBI) atas Penghasilan Lain-Lain yang belum dikenakan PPN;

bahwa Pemohon Banding mengkreditkan bukti potong nomor 003753/23HO/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 dengan DPP sebesar Rp117.647,00 dan bukti potong nomor 003947/23HO/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 dengan DPP sebesar Rp17.128.450,00 pada SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2012 dan telah dikoreksi Fiskal Negatif ;

bahwa adanya bukti potong PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT PT RBI tersebut telah terjadi penyerahan Jasa Kena Pajak yang menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa transaksi tersebut adalah jasa lainnya dan Bonus, yang mana menurut Pemohon Banding atas jasa lainnya telah dilaporkan sebagai objek PPN sedangkan atas bonus bukan merupakan jasa kena pajak sehingga tidak dilaporkan sebagai objek PPN;

bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding tidak dapat memberikan data yang relevan dan memadai untuk membuktikan alasan keberatan, sehingga Terbanding berkesimpulan bahwa koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Juni 2012 sebesar Rp17.246.097,00 sudah tepat;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan penjelasan secara lisan sebagai berikut:

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan penjelasan akhir Nomor S-924/PJ.07/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang memuat hasil uji bukti dalam persidangan Bukti yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp17.246.097,00

bahwa koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp17.246.097,00 berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap rekapitulasi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penghasilan lain-lain yang belum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

Penelitian Uji Bukti

Bukti Yang Disampaikan Pemohon Banding:

Dasar Hukum:

Ketentuan Perpajakan terkait:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah dibuah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Pasal 1 angka 5:
Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;

Pasal 1 angka 7
Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak;

Pasal 1 angka 17
Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;

Pasal 1 angka 19
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

Pasal 4 huruf c
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Pasal 4A Ayat (3)
Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

Pasal 7 Ayat (1)
Tarif Pajak Pertambahan nilai adalah 10% (sepuluh persen);

Pasal 11Ayat (1) huruf c
Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak;

Tanggapan Terbanding:

bahwa Terbanding mengusulkan untuk menolak permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00211/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Keberatan pemohon banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00071/207/12/009/15 tanggal 30 Juli 2015 Masa Pajak Juni 2012 atas nama Pemohon Banding NPWP -;

bahwa yang menjadi sengketa adalah Terbanding melakukan koreksi bedasarkan bukti potong PPh Pasal 23 yang diterbitkan oleh lawan transaksi (PT RB) yang telah salah mencantumkan nama Pemohon Banding sebagai pihak yang menerima penghasilan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Juni 2012 sebesar Rp17.246.097,00 dengan alasan sebagai berikut:

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan P-3;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan penjelasan secara lisan sebagai berikut:

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Pendapat Akhir Nomor tanpa nomor tanggal 6 Maret 2018 yang memuat hasil uji bukti dalam persidangan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa koreksi Terbanding atas penyerahan kena pajak sebesar Rp17.246.097,00 berkaitan dengan Bukti potong PPh Pasal 23 dari Pemotong Pajak PT RBI (NPWP -) sesuai Kertas Kerja Pemeriksaan Terbanding untuk masa Juni 2012. Ada dua Bukti potong PPh Pasal 23 dimaksud dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp17.246.097,00;

bahwa kedua bukti potong PPh Pasal 23 dimaksud tidak pernah diterima Pemohon Banding, sehingga tidak ada pencatatan maupun pelaporan atas kedua bukti potong tersebut. Oleh karenannya pemohon keberatan atas pengenaan kewajiban PPN Masa Juni 2012 berkaitan penghasilan bruto yang tercantum didalam kedua Bukti potong PPh Pasal 23 yang ada dalam kertas kerja pemeriksaan Terbanding;

bahwa berdasarkan fakta dimaksud dimuka, pemohon tidak memiliki kewajiban PPN terutang dari penghasilan sebesar Rp17.246.097,00 dimaksud untuk masa Juni 2012. Sehingga penghitungan PPN Masa Juni 2012 adalah sebagai berikut ini:

DPP atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNRp 14.623.809.480,00

bahwa demikian pendapat akhir pemohon dengan harapan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00211/KEB/WPJ.20/2012 tanggal 26 Oktober 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa mendapatkan putusan yang seadil-adilnya;

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00211/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juni 2012 Nomor 00071/207/12/009/15 tanggal 30 Juli 2015, karena permohonan keberatannya ditolak Pemohon Banding sangat keberatan dan kemudian mengajukan banding;

Alasan pengajuan banding:
bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)";

bahwa surat keputusan yang diajukan banding merupakan obyek yang dapat diajukan banding sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak:

Pasal 31 Ayat (1) berbunyi:
“Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak”

Pasal 31 Ayat (2) berbunyi:
“Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 78 berbunyi:
“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Terkait Penilaian Pembuktian, Peraturan Perundang-undangan dan Keyakinan Hakim

bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan dan kertas kerja pemeriksaan diketahui bahwa untuk Masa Pajak Juni 2012 Terbanding melakukan koreksi atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp17.246.097,00 karena hasil pemeriksaan terhadap rekapitulas bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penghasilan lain-lain belum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

bahwa koreksi DPP PPN a quo berdasarkan ekualisasi bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan sudah dilakukan koreksi negatif di Pajak Penghasilan Badan, yaitu bukti pemotongan sebagai berikut:

bahwa rincian dari bukti potong a quo sebagai berikut:

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi tersebut, karena penyerahan kena pajak sebesar Rp17.246.097,00 bukan transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding, melainkan bukti potong yang diterbitkan oleh PT Rekitt Benckiser Indonesia terdapat kesalahan mencantumkan nama Pemohon Banding sebagai pihak yang menerima penghasilan. Bukti pemotongan tersebut merupakan pemotongan atas transaksi kerjasama promosi yang dilakukan oleh PT Rekitt Benckiser Indonesia dengan pihak konsumen akhir. Bukti potong yang diberikan hanya berkaitan dengan dokumentasi bagi Pemohon Banding dan pemberitahuan bahwa PT Rekitt Benckiser Indonesia sudah menanggung Pajak Penghasilan dan menyetorkan ke kas negara;

bahwa PT Rekitt Benckiser Indonesia telah menyampaikan surat nomor 78/SF/RBI/III/15 tanggal 26 Mei 2015 kepada Terbanding dan menyatakan bahwa bukti potong yang diterbitkan atas kode “G”, Pemohon Banding tidak berhak untuk mengkreditkan. PT Rekitt Benckiser Indonesia bekerjasama dengan toko bukan dengan Pemohon Banding, namun bukti potongnya seharusnya atas nama Toko akan tetapi diterbitkan atas nama Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak pernah menerima ke dua lembar bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp17.246.097,00 dari PT Rekitt Benckiser Indonesia, demikian halnya Pemohon Banding juga tidak mencatat Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 dari butki potong tersebut;

bahwa atas kesalahan mencantumkan nama Pemohon Banding dalam bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 a quo, PT Rekitt Benckiser Indonesia telah melakukan pembetulan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2012 sebagaimana ditunjukan dengan bukti pembetulan Pajak Penghasilan Pasal 23 bulan Juni 2012 dengan bukti penerimaan surat nomor: S-01026949/PPH23/WPJ.07/KP.0203/2015 tanggal 30 November 2015;

bahwa dari data dan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis berpendapat penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012 sesuai dengan prosedur hukum, namun terkait dengan materinya masih terdapat penyerahan kena pajak antara mitra kerja Pemohon Banding (PT Rekitt Benckiser Indonesia) dengan pihak costumer-nya pengenaan PPN sebesar Rp17.246.097,00 dan pelaporannya menjadi beban Pemohon Banding, sehingga koreksi menjadi tidak tepat. Dengan demikian koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp17.246.097,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa Tarif Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa Kredit Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa berdasarkan pendapat Majelis tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan:

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00211/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juni 2012 Nomor 00071/207/12/009/15 tanggal 30 Juli 2015, atas nama Pemohon Banding, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangandicukupkan pada hari Selasa tanggal 25 April 2018 Majelis XIIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Putusan Nomor PUT-110196.16/2012/PP/M.XIIIB Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-011/PP/2018 tanggal 23 Oktober 2018 oleh Majelis XIIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun oleh Terbanding;