bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi positif Terbanding atas Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 sebesar USD 2,816,914.00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding, pernyataan dalam persidangan baik yang disampaikan secara tertulis maupun yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan pada pokoknya menyatakan hal hal sebagai berikut:

bahwa ketentuan hukum dan ketentuan perpajakan yang terkait dengan sengketa banding ini adalah:

bahwa pembayaran jasa manajemen oleh Pemohon Banding ditujukan kepada Archipelago Resources Pte Ltd yang merupakan pemegang saham mayoritas dari Pemohon Banding dengan persentase kepemilikan sebesar 95%.

bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa Fee Jasa Manajemen adalah Actual Cost Biaya yang dikeluarkan Archipelago Resources Pte. Ltd. (ARPte) sehubungan dengan jasa yang diberikan kepada Pemohon Banding ditambah dengan mark up sebesar 7%.

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding, Perhitungan Fee Jasa Manajemen adalah sebagai berikut:

Administrative expense related to mana ement fee to MSM and TTN

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding, diketahui bahwa Jasa Manajemen yang dibayar kepada ARPTe Singapura, dibebankan kepada PT MSM dan PT TTN sebagai subsidiary atau anak usaha dari ARPTe Singapura;

bahwa menurut Pemohon Banding, mark up 7% telah memenuhi prinsip kelaziman berdasarkan hasil penelitian KPMG Service Pte. Ltd. Singapura;

bahwa sesuai dengan pendapat Terbanding dalam Laporan Hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pembayaran jasa manajemen kepada Archipelago Resource Pte Ltd dilakukan koreksi positif karena sampai dengan pembahasan akhir, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pendukung atas sudah dilakukannya pekerjaan atau pemberian jasa manajemen dari Archipelago Resource Pte Ltd ke Pemohon Banding sebagaimana yang diminta dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen Nomor S-262NVPJ.19/KP.0100/2015 tanggal 21 Mei 2015, antara lain:

bahwa Terbanding tidak meyakini akan eksistensi biaya dan eksistensi jasa manajemen tersebut. Terbanding tidak dapat melakukan lebih lanjut analisis mengenai kewajaran dan kesebandingan Biaya Jasa Manajemen;

bahwa dalam surat tanggapan hasil pemeriksaan, Pemohon Banding hanya menjelaskan nilai kewajaran pembayaran biaya jasa manajemen tetapi tidak membuktikan eksistensi biaya dan jasa tersebut;

bahwa atas tidak dipenuhinya data dan dokumen sebagaimana diminta Terbanding dalam surat peminjaman dokumen terkait jasa manajemen, Pemohon Banding telah diberikan surat peringatan pertama Nomor S-284/WPJ.19/KP.0100/2015 tanggal 28 Mei 2015 dan peringatan kedua Nomor S-291/WPJ.19/KP.0100/2015 tanggal 3 Juni 2015;

bahwa Terbanding telah membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen tertanggal 08 Juni 2015 yang menyatakan bahwa seluruh buku, catatan dan dokumen yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Surat Peringatan II nomor S-2627/WPJ.19/KP.0100/2015 tanggal 21 Mei 2015 tidak dipenuhi peminjamannya oleh Pemohon Banding kepada Terbanding;

bahwa Tanggapan Terbanding terkait dengan data yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan :

bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim XVIIIA Yang Terhormat untuk mempertahankan koreksi biaya jasa manajemen sebesar $US 2.816.914,00.

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Permohonan Banding, Surat Bantahan, dan pernyataaan dalam persidangan baik yang disampaikan secara lisan maupun secara tertulis pada pokoknya menyatakan hal hal sebagai berikut:

DASAR HUKUM,

bahwa ketentuan dan peraturan yang terkait dengan hal hal yang disengketakan dalam sengketa banding ini adalah:

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya Jasa Manajemen disebabkan tidak ada bukti kedatangan pemberi jasa sebagai bukti pendukung bahwa pelaksanaan kegiatan pemberian jasa manajemen telah terjadi misalnya dokumen sebagai bukti kedatangan pemberi jasa ke Indonesia seperti paspor, visa, kitas, transport, hotel dan lain lain;

bahwa berdasarkan Perjanjian Jasa tanpa nomor tanggal 15 Agustus 2012 antara Pemohon Banding dengan Archilego Resource Pte Ltd (ARPte) padam schedule 1 dinyatakan Jasa jasa yang akan diberikan adalah :

bahwa untuk membuktikan adanya jasa manejemen yang diberikan oleh Archipelago Resource Pte Ltd, menyampaikan bukti bukti sebagai berikut :

bahwa atas usaha ARPTe yang berkesinambungan Pemohon Banding mendapatkan pelanggaan tetap yaitu Standard Chartered Bank dengan adanya kontrak jangka panjang;

bahwa atas usaha ARPTe, Pemohon Banding mendapatkan Bank yang dapat memberikan pinjaman modal sebesar 160 Jura USD dengan tidak mengeluarkan arranger fee dan ARPTe bertindak sebagai gurantor atas penjaman tersebut;

bahwa atas bantuan ARPTe, Pemohon Banding mendapatkan perusahaan Assuransi yahng mempunyai kesahnggupan untk memberikan perlindungan yang menyeluruh denfgan premi yang kompetitif;

bahwa Pemohon Banding telah membayarkan dan mengkreditkan PPN Jasa Luar Negeri ("PPN JLN") atas pembayaran Jasa Manajemen ARPTe;

bahwa Pemohon Banding telah membayar dan melaporkan PPN JLN atas jasa manajemen ARPTe di dalam SPT Masa PPN Agustus 2012, Oktober 2012 san November 2012;

bahwa Terbanding melalui Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar I telah menelaah atas dokumen-dokumen yang diberikan dan telah menyetujui bahwa PPN JLN yang dibayarkan atas transaksi jasa manajemen telah memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN menyebutkan bahwa:
‘pengkreditan Pajak Masukan... tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Penjelasan: yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang PPN;"

bahwa dengan telah diakuinya pembayaran PPN JLN dan telah dikreditkan dan direstitusi atas PPN JLN tersebut, dan Terbanding juga yang melakukan pemeriksaan PPh Badan dan telah mengakui keberadaan/eksistensi biaya manajemen fee dan bahwa biaya tersebut adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

bahwa keberadaan/Eksistensi Biaya Manajemen Fee juga telah diuji di dalam pemeriksaan PPh Pemotongan dan termasuk atas PPh Pasal 26 masa pajak Agustus 2012, Oktober 2012 dan November 2012;

bahwa pada Tanggal 12 April 2017 Pengadilan Pajak telah menerbitkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-82536/PP/MIVB./36/2017 untuk bulan Agustus 2012, Putusan Nomor Put-82538/PP/M.IVB/36/2017 untuk bulan Oktober 2012, Putusan Nomior Put-825349/PP/M.IVB/36/2017 untuk bulan November 2012 yang membatalkan koreksi PPh atas royalty, didalam Putusannya Majelis mengabulkan bahwa pembayaran Pemohon Banding adalah atas kegiatan yang dilakukan oleh ARPTe merupakan pembayaran atas penghasilan berupa manajemen fee bukan royalty;

bahwa berdasarkan bukti bukti, dokumen dokumen serta penjelasan yang disampaikan dalam persidangan Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti ada Jasa Menejemen yang diberikan oleh Arcipelago Resource Pte Ltd kepada Pemohon Banding dan mempunyai manfaat kepada Pemohon Banding, oleh karenanya koreksi Terbanding atas biaya Jasa Manejemn sebesar USD 2,816,914.00, tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas, maka pajak yang masih lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruh Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00680/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00002/406/12/091/15 tanggal 23 Juli 2015 atas nama Pemohon Banding, sehingga penghitungan jumlah PPh Badan Tahun Pajak 2012 yang lebih dibayar menjadi sebagai berikut:

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada pada hari Selasa, tanggal 24 oktober 2017 oleh Hakim Majelis XVIII A Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut :

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding serta dihadiri oleh Pemohon Banding.