Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

bahwa nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah mengenai koreksi kredit pajak sebesar Rp18.393.773,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

bahwa koreksi Pajak Masukan karena PKP Penjual berstatus non PKP berdasarkan data masterfile nasional dan data portal DJP Aplikasi PKPM

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan penjelasan tertulis dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Rekapitulasi Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP Masa Januari 2013 :

bahwa tanggal Faktur Pajak a.n. PT MM di Masa Pajak Januari 2013 adalah 31 Januari 2013, sedangkan status PT MM (NPWP -) berdasarkan data Masterfile Nasional yang diakses Terbanding pada tanggal 11 September 2017 adalah Non PKP sejak tanggal 17 Januari 2013;

bahwa lebih lanjut berdasarkan data aplikasi Konfirmasi Persandingan Data Faktur PKPM pada Portal DJP, diketahui bahwa PT MM tidak melaporkan Faktur Pajak yang disengketakan pada Masa Januari 2013 sebesar Rp15.002.258,00 dalam SPT Masa PPN nya;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan kesimpulan akhir dengan pokok-pokok sebagaimana penjelasan tertulis yang telah disampaikan dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Terbanding berpendapat bahwa Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding yang berasal dari PKP yang status PKP nya telah dicabut yaitu PT.MM NPWP - merupakan Faktur Pajak yang tidak sah, yaitu faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 9 ayat (8) huruf f jo. Pasal 13 ayat (5) Jo. Pasal 13 ayat (9) UU PPN sehingga tidak dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding berpendapat koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa koreksi Pajak Masukan untuk Masa Pajak Januari 2013 sebesar Rp3.391.515,00 berdasarkan jawaban klarifikasi yang menyatakan "tidak ada" sesuai ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001, dengan perincian sebagai berikut:

bahwa koreksi positif Pajak Masukan berdasarkan konfirmasi “Tidak Ada” sesuai ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 dimana Terbanding telah melakukan klarifikasi ulang kepada KPP lawan transaksi;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan penjelasan tertulis dengan pokok-pokok sebagai berikut:

bahwa Terbanding pada saat keberatan telah melakukan permintaan klarifikasi data Pajak Keluaran kepada KPP lawan transaksi, dengan perincian sebagai berikut: Surat Nomor S-5576/WPJ.07/BD.05/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang permintaan klarifikasi data Pajak Keluaran a.n. CV PT ditujukan kepada KPP Pratama Purwakarta dan telah dijawab melalui surat Nomor S-360/WPJ.09/KP.1003/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang menjelaskan bahwa:

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding dan Terbanding melakukan uji kebenaran materi dengan hasil uji bukti yang dituangkan dalam berita acara uji sebagai berikut:

bahwa koreksi Pajak Masukan untuk Masa Pajak Januari 2013 sebesar Rp3.391.515,00 berdasarkan jawaban klarifikasi yang menyatakan “tidak ada” sesuai ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001;

bahwa atas perintah Majelis Hakim, Pemohon Banding dan Terbanding diminta untuk melakukan uji bukti terkait koreksi tersebut;

bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen yang disampaikan dalam proses uji bukti, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

bahwa dengan demikian Terbanding berpendapat atas koreksi sebesar Rp3.391.515,00 sudah sesuai dengan ketentuan dan fakta persidangan dan mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk mempertahankan koreksi sebesar Rp3.391.515,00 tersebut;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan penjelasan tertulis dengan pokok-pokok sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah mengkreditkan dan melaporkan PPN Masukan tersebut pada SPT PPN tahun 2013;

bahwa Pemohon Banding menyatakan atas koreksi tersebut dapat dibuktikan dengan pengujian arus uang sebagai berikut:

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan kesimpulan akhir dengan pokok-pokok sama dengan penjelasan tertulis yang telah diserahkan sebelumnya;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding dan Terbanding melakukan uji kebenaran materi dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding sebagai berikut:

bahwa hasil uji bukti dituangkan dalam berita acara uji dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Atas koreksi dapat dibuktikan denga Pengujian Arus Uang sebagai berikut:

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan penjelasan tertulis dengan pokokpokok sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding telah membayar dan melaporkan pajaknya dan hasil klarifikasi ke KPP terkait tidak dapat dijadikan dasar koreksi pajak masukan karena faktur pajak masukan tersebut telah memenuhi persyaratan Pasal 13 ayat (5) UU PPN No. 42 tahun 2009 yang menyebutkan:

“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

Pasal 1 Angka 23:
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Pasal 1 Angka 24:
Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Pasal 9 ayat (8) huruf f:
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.

Pasal 13 ayat (9):
Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas, bahwa Penjual yang berstatus Non-PKP tidak diperkenankan untuk menebitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak, sehingga Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000001 tanggal 31 Januari 2013 dengan PPN sebesar Rp15.002.258,- tidak dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding dan Terbanding telah melakukan uji kebenaran materi dengan hasil uji bukti yang dituangkan dalam berita acara uji bukti, dimana Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa telah dilakukan pembayaran PPN atas BKP/JKP yang dibeli, dengan demikian Pajak Masukan dapat dikreditkan;

bahwa menurut Terbanding, PKP Penjual yang tidak/belum melaporkan Pajak Keluarannya tidak serta dapat dibebankan hal ini kepada Pemohon Banding, seharusnya Terbanding melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berkalu kepada PKP Penjual, sehingga menurut Majelis koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut :

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Masukan Masa Pajak Januari 2013 dihitung kembali sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01143/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00273/207/13/055/15 tanggal 26 Juni 2015 Masa Pajak Januari 2013, atas nama Pemohon Banding, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan terakhir pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 oleh Hakim Majelis XIV.B Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut :

Putusan Nomor: PUT-108422.16/2013/PP/MXIV.B Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XIVB pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

dan dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding;

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.