Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

bahwa nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah mengenai kredit pajak sebesar Rp2.361.057,00 yang merupakan Pajak Masukan yang tidak disetujui Pemohon Banding berupa Koreksi Pajak Masukan – konfirmasi jawaban tidak ada;

Koreksi Pajak Masukan – konfirmasi jawaban tidak ada sebesar Rp 2.361.057,00

bahwa koreksi Pajak Masukan untuk Masa Pajak Maret 2013 sebesar Rp2.361.057,00 berdasarkan jawaban klarifikasi yang menyatakan "tidak ada" sesuai ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001, dengan perincian sebagai berikut:

bahwa koreksi positif Pajak Masukan berdasarkan konfirmasi “Tidak Ada” sesuai ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 dimana Terbanding telah melakukan klarifikasi ulang kepada KPP lawan transaksi;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan penjelasan tertulis dengan pokok-pokok sebagai berikut:

bahwa Terbanding pada saat keberatan telah melakukan permintaan klarifikasi data Pajak Keluaran kepada KPP lawan transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

Surat Nomor S-5576/WPJ.07/BD.05/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang permintaan klarifikasi data Pajak Keluaran a.n. CV PT ditujukan kepada KPP Pratama Purwakarta dan telah dijawab melalui surat Nomor S-360/WPJ.09/KP.1003/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang menjelaskan bahwa:

Surat Nomor S-7142/WPJ.07/BD.05/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang permintaan klarifikasi data Pajak Keluaran a.n. CV. MJ ditujukan kepada KPP Pratama Bekasi Utara dan sampai dengan Laporan Penelitian Keberatan dibuat belum ada jawaban dari KPP terkait;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding dan Terbanding melakukan uji kebenaran materi dengan hasil uji bukti yang dituangkan dalam berita acara uji sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen yang disampaikan dalam proses uji bukti, Terbanding berpendapat bahwa atas ke 2 (dua) faktur pajak yang disengketakan, yang terdiri dari:

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan SPT Masa PPN lawan transaksi sehingga Pemohon Banding tidak dapat membuktikan apakah atas pembayaran PPN tersebut telah dilaporkan oleh CV PT dan CV MJ kepada KPP Domisili sehingga hak Negara berupa PPN atas jual/beli barang/jasa terkait sengketa belum dipenuhi;

bahwa dengan demikian Terbanding berpendapat atas koreksi sebesar Rp2.361.057,00 sudah sesuai dengan ketentuan dan fakta persidangan dan mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk mempertahankan koreksi sebesar Rp2.361.057,00 tersebut;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding dan Terbanding melakukan uji kebenaran materi dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding sebagai berikut:

bahwa hasil uji bukti dituangkan dalam berita acara uji dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Atas koreksi dapat dibuktikan denga Pengujian Arus Uang sebagai berikut:

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan penjelasan tertulis dengan pokok-pokok sebagai berikut

bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding telah membayar dan melaporkan pajaknya dan hasil klarifikasi ke KPP terkait tidak dapat dijadikan dasar koreksi pajak masukan karena faktur pajak masukan tersebut telah memenuhi persyaratan Pasal 13 ayat (5) UU PPN No. 42 tahun 2009 yang menyebutkan:
“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding dan Terbanding telah melakukan uji kebenaran materi dengan hasil uji bukti yang dituangkan dalam berita acara uji bukti, dimana Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa telah dilakukan pembayaran PPN atas BKP/JKP yang dibeli, dengan demikian Pajak Masukan dapat dikreditkan;

bahwa menurut Terbanding, PKP Penjual yang tidak/belum melaporkan Pajak Keluarannya tidak serta dapat dibebankan hal ini kepada Pemohon Banding, seharusnya Terbanding melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berkalu kepada PKP Penjual, sehingga menurut Majelis koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut :

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Masukan Masa Pajak Maret 2013 dihitung kembali sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-01375/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 20 September 2016 tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00275/207/13/055/15 tanggal 26 Juni 2015 Masa Pajak Maret 2013, atas nama Pemohon Banding sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan terakhir pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 oleh Hakim Majelis XIV.B Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut :

Putusan Nomor: PUT-108424.16/2013/PP/MXIV.B Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XIVB pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

dan dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding;

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.