Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-115087.16/2013/PP/M.XVB Tahun 2018

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Pokok Sengketa:

bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Januari 2013 sebesar Rp349.785.831,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menurut Terbanding:

bahwa Pemohon Banding mengajukan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Januari 2013. Pemohon Banding di dalam surat Keberatannya tidak setuju atas pencantuman angka-angka pada uraian kompensasi kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak sebelumnya, Lain-lain serta yang Dibayar Dengan NPWP sendiri pada SKPN untuk Masa Pajak Januari 2013 serta koreksi penghitungan kembali Pajak Masukan 2012 oleh Terbanding;

bahwa Pemohon Banding di dalam surat Keberatan tidak menyebutkan nilai kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya, Lain-lain, serta yang Dibayar dengan NPWP sendiri menurut Wajib Pajak. Pemohon Banding hanya menyebutkan nilai penghitungan kembali Pajak Masukan 2012 menurut Wajib Pajak yaitu sebesar Rp1.328.876.867,00;

bahwa Terbanding melakukan penelitian Penelitian dan menyampaikan Pemberitahuan Daftar Hasil Keberatan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:
Penyerahan yang PPN dipungut sendiri		421.439.310
Penyerahan yang dibebaskan dari PPN		3.864.299.160
Jumlah Seluruh Penyerahan		4.285.738.470

Perhitungan PPN:
Pajak Keluaran yang harus dipungut		42.143.931
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		(352.679.132)
		(310.535.201)
Kompensasi dan Desember 2012	(648.132.750)
Perhitungan Kembali Pajak Masukan 2012	1.678.662.698
		1.030.529.948
PPN		719.994.747
PPN disetor dengan NPWP sendiri		(370.208.916)
PPN Kurang Bayar		349.785.831
Bunga Pasal 13 (2) UU KUP		167.897.199
Jumlah yang masih hams dibayar		517.683.030

bahwa Pemohon Banding di dalam Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan tidak membahas nilai Pajak Pertambahan Nilai yang disetor dengan NPWP sendiri sebesar Rp370.208.916,00 sebagaimana yang tercantum dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian. Pemohon Banding hanya membahas nilai Perhitungan Kembali Pajak Masukan 2012 dan menyatakan tidak setuju koreksi Pajak Masukan Tahun Pajak 2012 (yang telah diperiksa) untuk diperhitungkan pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2013;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa seharusnya Terbanding tidak melakukan koreksi atas pajak tahun 2012 ke dalam Masa Pajak Januari 2013, Terbanding tidak melakukan koreksi hasil pemeriksaan Tahun Pajak 2012, namun Terbanding menggunakan hasil pemeriksaan Tahun Pajak 2012 yang telah selesai tersebut sebagai dasar Perhitungan Kembali Pajak Masukan sesuai dengan asas konsistensi;

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 00056/WPJ.14/KP.0505/ RIKSIS/2016, pada Uraian Hasil Pemeriksaan diketahui bahwa hasil penghitungan kembali Pajak Masukan untuk Tahun Pajak 2012 yang tidak dapat dikreditkan adalah sebesar Rp1.678.862.698,00 Perhitungan Jumlah PM yang tidak dapat dikreditkan adalah sebagai berikut:

Jumlah PM yang tidak dapat dikreditkan	=	Penyerahan yang Dibebaskan PPN	x	Pajak Masukan
		Total Penyerahan

Rp52.914.892.750			x	Rp3.042.724.441
Rp95.912.917.870
	=	Rp1.678.862.698

bahwa Perbandingan perhitungan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembetulan Ke-1, Surat Permohonan Banding, dan Hasil Penelitian Terbanding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	SPT Pembetulan Ke-1	Pemohon Banding	Terbanding
1	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	421.439.310	421.439.310	421.439.310
2	Penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN	3.864.299.160	3.864.299.160	3.864.299.160
3	Jumlah Seluruh Penyerahan	4.285.738.470	4.285.738.470	4.285.738.470
4	Pajak Keluaran yang harus dipungut	42.143.931	42.143.931	42.143.931
5	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	(352.679.132)	(352.679.132)	(352.679.132)
6	Penghitungan Kembali Pajak Masukan 2012	1.328.876.867	1.328.876.867	1.678.662.698
7	Dibayar dengan NPWP sendiri	(1.328.876.867)	(1.328.876.867)	(370.208.916)
8	Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	(648.132.750)	(648.132.750)	(648.132.750)
9	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	(1.000.811.882)	(1.000.811.882)	307.641.900
10	Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	(958.667.951)	(958.667.951)	349.785.831
11	Kompensasi Ke Masa Pajak berikutnya	958.667.951	310.535.201
12	PPN yang kurang/(lebih)dibayar	-	(648.132.750)	349.785.831
13	Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	-	-	167.897.199
14	Jumlah Yang masih Harus Dibayar	-	-	517.683.030

bahwa perbedaan antara antara Pemohon Banding dengan Terbanding adalah pada angka 5 yaitu Penghitungan Kembali Pajak Masukan 2012. Menurut Pemohon Banding Pajak Penghitungan Kembali Pajak Masukan Tahun 2012 yang harus ditambahkan pada Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2013 adalah sebesar Rp1.328.876.867,00 sedangkan menurut Terbanding adalah sebesar Rp1.678.662.698,00, selisih sebesar Rp349.785.831,00 menjadi nilai kurang bayar;

bahwa perbedaan lainnya adalah pada angka 7 yaitu yang Dibayar dengan NPWP sendiri. Menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp1.328.876.867,00 sedangkan menurut Terbanding adalah sebesar Rp370.208.916,00 Perbedaan tersebut disebabkan Terbanding menghitung neto dengan menghapus nilai kompensasi ke Masa Pajak berikutnya yang dinyatakan dalam SPT Pembetulan ke-1 sebesar Rp958.667.951,00 sehingga perbedaannya dapat dilihat dalam tabel berikut

No	Uraian	SPT Pembetulan Ke-1	Terbanding	Selisih
1	Pajak Keluaran yang harus dipungut	42.143.931	42.143.931
2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	(352.679.132)	(352.679.132)
3	Penghitungan Kembali Pajak Masukan 2012	1.328.876.867	1.678.662.698	349.785.831
4	Dibayar dengan NPWP sendiri	(1.328.876.867)	(370.208.916)	958.667.951
5	Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	(648.132.750)	(648.132.750)
6	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	(1.000.811.882)	307.641.900
7	Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	(958.667.951)	349.785.831
8	Kompensasi Ke Masa Pajak berikutnya	958.667.951		(958.667.951)
9	PPN yang kurang/(lebih)dibayar		349.785.831	349.785.831
10	Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP		167.897.199
11	Jumlah Yang masih Harus Dibayar		517.683.030

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan kesimpulan akhir sebagai berikut:

bahwa berdasarkan dokumen, data dan keterangan yang disampaikan Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 331/Dir-GBU/VII/17 tanggal 8 Juli 2017 serta penjelasan lisan Pemohon Banding selama proses persidangan, dapat diketahui hal berikut:

Pemohon Banding untuk masa Januari 2013 menyampaikan SPT Masa PPN Januari 2013 Normal dan Pembetulan Ke-1.
Pemohon Banding mendasarkan penghitungan PPN Lebih Bayar sesuai dengan SPT Masa PPN Januari 2013 Normal, tidak berdasarkan SPT Masa PPN Januari 2013 Pembetulan Ke-1.
Bahwa alasan Pemohon Banding pada saat keberatan adalah tidak setuju atas pencantuman angka pada SKP KB yang tidak sesuai dengan SPT Masa PPN Januari 2013 yang disampaikan oleh Pemohon Banding.

Penjelasan Terbanding

Bahwa Koreksi Positif yang dilakukan Terbanding (Pemeriksa) yaitu atas Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan sebesar Rp349.785.831,00.

Bahwa berdasarkan surat keberatan, surat permohonan banding, dan pendapat Pemohon Banding dalam persidangan adalah tidak setuju atas pencantuman angka-angka dalam SKPKB PPN No. 00016/207/13/725/16 tanggal 7 April 2016 tidak sesuai dengan pelaporan Pemohon Banding atau Wajib Pajak dalam SPT – Masa PPN untuk Masa Januari 2013.

Bahwa berdasarkan penyandingan antara pelaporan pada SPT Masa PPN Januari 2013 yang disampaikan oleh Pemohon Banding dengan pencantuman angka menurut Pemohon Banding (Pengusaha Kena Pajak) dalam SKPKB PPN No. 00016/207/13/725/16 tanggal 7 April 2016 dapat disampaikan sebagai berikut:

Bahwa penghitungan menurut Pengusaha Kena Pajak dan menurut Fiskus pada SKPKB PPN No. 00016/207/13/725/16 tanggal 7 April 2016 Masa Januari 2013

Uraian

Pengusaha
Kena Pajak

Fiskus

2	Penghitungan PPN Kurang Bayar
	a	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
	b	Dikurangi:
		b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
		b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
		b.3.	STP (pokok pajak kurang bayar)
		b.4.	Dibayar dengan NPWP Sendiri
		b.5.	Lain-Lain
			b.5.1	Kompensasi masa pajak sebelumnya
			b.5.2	Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
		b.6.	Jumlah
	c.	Diperhitungkan
		c.1.	SKPPKP
	d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan
	e.	Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar

42.143.931

352.679.132

370.208.916

- 680.744.117

- 1.030.729.948

648.132.750

1.328.876.867

1.678.862.698

42.143.931

- 307.841.900

42.143.931

- 307.841.900

349.985.831

3.	Kelebihan Pajak yang Sudah
	a.	dikompensasikan ke masa pajak berikutnya
	b.	dikompensasikan ke masa ….. Karena pembetulan
	c.	Jumlah

-
-
-

4 PPN yang Kurang Dibayar

349.985.831

5.	Sanksi Administrasi
	a.	Bunga Pasal 13 Ayat (2)
	b.	Kenaikan Pasal 13 Ayat (3) KUP
	c.	Bunga Pasal 13 Ayat (5)
	d.	Kenaikan Pasal 13A KUP
	e.	Kenaikan Pasal 17C Ayat (5) KUP
	h.	Jumlah Sanksi
	g.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar

-
-
-
-
-
-
-

167.897.199
-
-
-
-
167.897.199
517.883.030

URAIAN				SPT Normal		SPT Pembetulan		SKP Cfm PKP
I.	PENYERAHAN BARANG DAN JASA			DPP	PPN	DPP	PPN
	A.	Terutang PPN:
		1.	Ekspor	Rp0		Rp0
		2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 421,439 310	Rp 42,143,931	Rp 421,439,310	Rp 42,143.931	421,439,310
		3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp0	Rp 0	Rp 0	0
		4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp0	Rp 0	Rp0	Rp 0
		5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengensan PPN	Rp. 3,864,299,160	Rp 386,429,916	Rp 3.864.299.160	Rp 386,429,916	3,864,299,160
		Jumlah (LA.1 I.A.2 I.A.3 IA4 (A.5)		Rp 4,285,738,470	Rp 428,573,847	Rp 4.285.738.470	Rp 428,573,847	4,285,738,470
	B.	Tidak Terutang PPN		Rp0		Rp0
	C.	Jumlah Seluruh Penyerahan (LA I.B)		Rp 4,285,738,470		Ro 4.285.738.470		4,285,738,470
II.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
	A.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumiah PPN pada IA2)			Rp42.143.931		Rp 42,143,931	42.143.931
	B.	PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama			Rp0		Rp 0
	C.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan			Rp 1.000.811.882		Rp -328.064.985
	D.	PPN kurang stau (lebih) bayar (LA I.B.I.C)			-Rp 958.667.961		Rp 370.208.916	370.208.916
	E.	PPN kurang stau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan			Rp0		Rp -958.667.961
	F.	PPN kurang stau (lebih) bayar karena pembetulan (ID-I.E.)			Rp0		Rp 1.328.876.867

URAIAN			SPT	Normal	SPT	Pembetular	SKP Cfm PKP
URAIAN			DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	SKP Cfm PKP
L		Rekapitulasi Penyerahan
	A	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP		0		0
	B.	Penyerahan Dalam Negeri
		1 Penyarahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	4,285,738,470	428.573.847	4.285.738.470	428,573,847
		2 Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0	0	0	a
	C.	Rincian Penyerahan Dalam Negeri
		1. Penyarahan yang PPN ateu PPnBM-eye herus dipungutsendiri	421,439,310	42,143,931	421,439.310	42,143,931
		2 Penyershan yang PPN stau PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0	0	0
		3 Panyanahan yang PPN ateu PPnBM-eye tidek dipungut	0	0	0	0
		4 Penyerahan yang dibebaskan dan pengenaan PPN stay PPN dan PPnBM	3,864,299,160	386,429,916	3.864.299.160	386,429,916
II.		Rekapitulasi Perolehan
	A	impor BKP Pemanfastan BKP Tidek Berwujud deri Luar Daerah Pabean dan Permanteed JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	0	0	0	0
	B.	Perolehan BKP/JKP dan Dalam Negeri Yang PM-eya Dapat Dkreditkan	3,526,791,323	352.679.132	3.526.791.323	352,679,132
	C.	impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan danistau Impora atau Perolehan Yang Mendapan Fasilitas	0	0	0	0
	D	Jumlah Perolehan (II.A+II.B + II.C)	3,526,791,323	352.679.132	3.526.791.323	352,679,132
III.		Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan
	A	Pajak Masukar atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (IAAIIB)		352.679.132		352.679.132	352.679.132
	B.	Pajak Masukan Lainnya
		1 Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnye		648,132,750		648.132.750
		2 Kompensasi kelebihan PPN karena pembetular SPT PPN Masa Pajak (mm - yyyy		0		0
		3. Hasil Penghitungan Kembell Pajak Masukan yeng telah dikredikan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		a		-1.328.876.867
		4. Jumlah		648.132.750		-680.744.117	-680.744.117
	c.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (II.A+III.B.4)		1.000.811.882		328.064.985	42,143,931

Bahwa berdasarkan pencantuman angka menurut Pengusaha Kena Pajak pada SKPKB SKPKB PPN No. 00016/207/13/725/16 tanggal 7 April 2016 dan pencantuman angka pada SPT Masa PPN Januari 2013 Pembetulan I, dapat diketahui bahwa:

Bahwa pencantuman angka pada 2a Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar Rp42.143.931 pada SKPKB telah sesuai dengan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding pada II A Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri SPT Masa PPN Januari 2013 Pembetulan I sebesar Rp42.143.931.
Bahwa pencantuman angka pada 2b b2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp352.679.132 telah sesuai dengan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding pada IIIA Pajak Masukan atas Perolehan yang dapat dikreditkan SPT Masa PPN Januari 2013 Pembetulan I sebesar Rp352.679.132
Bahwa pencantuman angka pada 2b b4 Dibayar dengan NPWP Sendiri sebesar Rp370.208.916 telah sesuai dengan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding pada II D PPN Kurang bayar SPT PPN Kurang SPT Masa Januari 2013 sebesar 208.916,00.
Bahwa pencantuman angka pada 2b b4 Lain-lain sebesar (Rp680.744.117) pada SKPKB telah sesuai dengan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding pada III b4 Jumlah Pajak Masukan Lainnya SPT Masa Januari 2013 sebesar (Rp680.744.117).
Bahwa pencantuman angka pada 2e Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp42.143.931 pada SKPKB telah sesuai dengan yang dilaporkan Pemohon Banding pada III C Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 42.143.931.

Bahwa dengan demikian, pencantuman angka-angka pada SKPKB PPN No. 00016/207/13/725/16 tanggal 7 April 2016 telah sesuai dengan angka-angka yang dilaporkan oleh Pemohon Banding pada SPT Masa PPN Januari 2013 Pembetulan I.

Bahwa pada surat permohonan Banding, Pemohon Banding menambahkan alasan pengajuan banding yang tidak ada pada surat keberatan yaitu bahwa sesuai dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 maka seharusnya Terbanding tidak melakukan koreksi atas Pajak Tahun 2012 ke dalam Masa Pajak Januari 2013.

Bahwa Tanggapan Terbanding atas pendapat Pemohon Banding yang menyatakan tidak seharusnya Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Tahun 2012 ke dalam Masa Januari 2013 adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2012 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding, dapat diketahui bahwa Pemohon telah melaporkan penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp40.555.151.090,00, Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN sebesar Rp2.442.874.030,00, Penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN sebesar Rp52.914.892.750,00, jumlah penyerahan sebesar Rp95.912.917.870,00, serta Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan sebesar Rp3.042.724.441,00.

Bahwa berdasarkan pelaporan SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2012, Pemohon Banding melakukan penyerahan pajak yang terutang pajak dan penyerahan pajak yang tidak terutang pajak (dibebaskan).

Bahwa berdasarkan pelaporan SPT Masa PPN Januari 2013, Pemohon Banding sesuai dengan Pasal 9 ayat (6) UU PPN jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 telah melakukan penghitungan ulang pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sehubungan dengan penyerahan yang tidak terhutang pajak sebesar Rp1.328.876.867,00 sebagai pengurangan atas pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Bahwa atas penghitungan kembali yang dilakukan oleh Pemohon Banding, Terbanding (Pemeriksa) melakukan penghitungan ulang atas pajak masukan tidak dapat dikreditkan menjadi sebesar Rp1.678.662.698,00 sebagai pengurangan atas pajak masukan yang dapat dikreditkan, sehingga terdapat koreksi sebesar Rp349.785.831,00.

Bahwa dengan demikian, penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan administrasi Terbanding, untuk tahun pajak 2012, atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

1.	Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Terbanding adalah untuk Masa Pajak Oktober s.d. Desember 2012 saja.
2.	Bahwa berdasarkan Risalah Pembahasan, Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan, Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir, Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan No. LAP-0056/WPJ.14/KP.0505/RIK.SIS/2016 tanggal 4 April 2016 diketahui bahwa atas pajak masukan yang dapat dikreditkan tidak terdapat koreksi oleh Terbanding (Pemeriksa Pajak). Pada lembar ke delapan Laporan Hasil Pemeriksaan dinyatakan: Penjelasan: Penghitungan kembali sebesar Rp1.328.876.867,00 merupakan penghitungan tahun 2012 yang dimanfaatkan WP untuk mengurangi PM masa Januari 2013. Setelah dilakukan penelitian kembali, pemeriksa melakukan penghitungan kembali sebesar Rp1.678.862.698,00 yang seharusnya sebagai pengurang Pajak Masukan untuk masa Januari 2013.
3.	Bahwa dengan demikian, Terbanding dan Pemohon Banding telah mengetahui bahwa hasil penghitungan kembali pajak yang telah dikreditkan sebagai pengurangan pajak masukan tahun 2012, tidak dapat dilakukan untuk masa Januari s.d. Desember 2012, namun dilakukan untuk Masa Januari 2013.

Bahwa berdasarkan sura Pemohon Banding No. 143/Dir-Gbu/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No. S-PHP.00048/WPJ.14/KP.0505/RIKSIS/2016 tanggal 21 Maret 2016, Pemohon Banding menyatakan pada angka 3. bahwa:

Penghitungan kembali PM tahun 2012 yang dikreditkan di masa Januari 2013
Menurut pemeriksa terdapat koreksi sebesar Rp349.785.831,00

Tanggapan Wajib Pajak:

Kami setuju atas koreksi pemeriksa tersebut di atas.

Oleh karenanya, dapat diketahui bahwa Pemohon Banding telah setuju atas koreksi Terbanding atas penghitungan kembali Pajak Masukan Tahun 2012 sebesar Rp349.785.831,00.

Kesimpulan dan Permohonan

Simpulan

Bahwa pencantuman angka-angka menurut pengusaha kena pajak/Pemohon Banding pada SKPKB Nomor 00016/207/13/725/16 tanggal 7 April 2016 telah sesuai dengan SPT Masa PPN Januari 2013 Pembetulan I sebagaimana dilaporkan oleh Pemohon Banding.
Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding telah mengetahui bahwa hasil penghitungan kembali pajak yang telah dikreditkan sebagai pengurangan pajak masukan tahun 2012, tidak dapat dilakukan untuk masa Januari s.d. Desember 2012, namun dilakukan untuk Masa Januari 2013.
Bahwa atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, Pemohon Banding telah menyetujuinya.
Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permohonan

bahwa oleh karena itu, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00089/KEB/WPJ.14/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00016/207/13/725/16 tanggal 7 April 2016 Masa Pajak Januari 2013 atas nama PT GBU NPWP 01.150.550.0-725.000.

Menurut Pemohon Banding:

Penghitungan PPN Kurang Bayar Rp349.785.831,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju yang dilakukan oleh Terbanding untuk melakukan koreksi Pajak Masukan Tahun Pajak 2012 (yang telah diperiksa) untuk diperhitungkan pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor Ketetapan: 00016/207/13/725/16 Masa Pajak Januari 2013;

bahwa Pemohon Banding telah dilakukan pemeriksaan untuk Tahun Pajak 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan telah diterbitkan produk hukum dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak;

bahwa menurut Pemohon Banding Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terbanding telah bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) dan atau Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

Perbedaan lainnya

bahwa Pemohon Banding sudah menguraikan tidak setuju dalam surat keberatannya atas pencantuman angka-angka pada uraian kompensasi kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak sebelumnya, Lain-lain serta Yang dibayar dengan NPWP sendiri pada SKP-PPN untuk Masa Pajak Januari 2013 serta koreksi penghitungan kembali Pajak Masukan 2012 oleh Terbanding sebagaimana rincian yang diuraikan dalam SKP-PPN untuk Masa Pajak Januari 2013;

bahwa Pemohon Banding menyatakan kalau Terbanding sangat keliru jika apa yang telah dibayar dengan NPWP sendiri sebesar Rp1.328.876.867,00 hanya diakui sebesar Rp370.208.916,00 dengan alasan menghitung neto dengan menghapus nilai kompensasi ke Masa Pajak berikutnya;

bahwa Pemohon Banding mengakui adanya Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya sebesar Rp310.535.201,00 (dapat dilihat pada SPT-Masa PPN untuk Masa Pajak Februari 2013);

bahwa jika kita menghitung dengan berasumsi Penghitungan Kembali Pajak Masukan 2012 sebesar Rp1.678.662.698,00, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

Uraian	( R P )
Penyerahan yang PPN dipungut sendiri	421.439.310
Penyerahan yang dibebaskan dari PPN	3.864.299.160
Jumlah Seluruh Penyerahan	4.285.738.470
Pajak Keluaran yang harus dipungut	42.143.931
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	352.679.132
Dibayar dengan NPWP sendiri	1.328.876.867
Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	648.132.750
Lain-lain	(1.678.662.698)
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	651.026.051
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	(608.882.120)
Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya	310.535.201
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(298.346.919)

Uraian	( R P )
Penyerahan yang PPN dipungut sendiri	421.439.310
Penyerahan yang dibebaskan dari PPN	3.864.299.160
Jumlah Seluruh Penyerahan	4.285.738.470
Pajak Keluaran yang harus dipungut	42.143.931
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	352.679.132
Dibayar dengan NPWP sendiri	1.328.876.867
Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	648.132.750
Lain-lain	(1.678.662.698)
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	651.026.051
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	(608.882.120)
Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya	310.535.201
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(298.346.919)

bahwa Pemohon Banding tidak setuju jika Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan Tahun 2012 dan Nilai yang Dibayar dengan NPWP sendiri, sehingga menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	( R P )
Penyerahan yang PPN dipungut sendiri	421.439.310
Penyerahan yang dibebaskan dari PPN	3.864.299.160
Jumlah Seluruh Penyerahan	4.285.738.470
Pajak Keluaran yang harus dipungut	42.143.931
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	352.679.132
Dibayar dengan NPWP sendiri	1.328.876.867
Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	648.132.750
Lain-lain	(1.328.876.867)
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	1.000.811.882
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	(958.667.951)
Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya	310.535.201
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(648.132.750)

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan kesimpulan akhir sebagai berikut:

bahwa adanya koreksi Penghitungan Kembali Pajak Masukan Tahun 2012 oleh Terbanding pada saat pemeriksaan, dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

Uraian	SPT Pemb Ke 1	Terbanding	Selisih
Pajak Keluaran yang harus dipungut	42.143.931	42.143.931
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	(352.679.132)	(352.679.132)
Perhitungan Kembali Pajak Masukan 2012	1.328.876.867	1.678.662.698	349.785.831
Dibayar dengan NPWP sendiri	(1.328.876.867)	(370.208.916)	958.667.951

➢	Bahwa Pemohon Banding dilakukan pemeriksaan dengan Surat Perintah Pemeriksaan nomor Prin-00329/WPJ.14/KP.0505/RIKSIS/2015 tanggal 14 Agustus 2015 untuk Masa dan Tahun Pajak Januari – Desember 2013;
➢	Bahwa untuk kewajiban perpajakan untuk Masa dan Tahun Pajak telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang intinya bahwa kewajiban perpajakan harus berdasarkan Masa dan atau Tahun Pajak yang menjadi dasar dalam Tahun
➢	Bahwa dikarenakan kewajiban perpajakan untuk Masa dan Tahun Pajak tidak sesuai dalam Tahun Pajak tersebut maka Pemohon Banding tidak setuju yang dilakukan oleh pemeriksa atau Fiskus untuk melakukan koreksi Pajak Masukan Tahun Pajak 2012 (yang telah diperiksa) untuk diperhitungkan pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor Ketetapan: 00016/207/13/725/16 Masa Pajak Januari 2013;
➢	Bahwa Pemohon Banding telah dilakukan pemeriksaan untuk Tahun Pajak 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan telah diterbitkan produk hukum dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak;
➢	Maka menurut Pemohon Banding Bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemeriksa atau Fiskus telah bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) dan atau Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

bahwa adanya koreksi Dibayar dengan NPWP sendiri oleh Terbanding pada saat pemeriksaan adalah tidak benar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	SPT Pemb Ke 1	Terbanding	Selisih
Pajak Keluaran yang harus dipungut	42.143.931	42.143.931
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	(352.679.132)	(352.679.132)
Perhitungan Kembali Pajak Masukan 2012	1.328.876.867	1.678.662.698	349.785.831
Dibayar dengan NPWP sendiri	(1.328.876.867)	(370.208.916)	958.667.951

➢

Bahwa jumlah yang dibayar dengan NPWP sendiri sebesar Rp1.328.876.867,00 dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding (Bukti P-1) dan dalam persidangan pada tanggal 16 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis XV B telah menanyakan langsung ke Terbanding atas kebenaran pembayaran sebesar Rp1.328.876.867,00 dan telah diakui dan dibenarkan oleh Terbanding;

➢

Bahwa dalam surat uraian banding Terbanding pada halaman 8 disebutkan kalau perbedaan tersebut disebabkan Terbanding menghitung neto dengan menghapus nilai kompensasi ke Masa Pajak berikutnya yang dinyatakan dalam SPT Pembetulan ke – 1 sebesar Rp958.667.951,00;

➢

Bahwa Terbanding telah keliru dalam perhitungannya yang dalam hal ini dengan menghapus nilai kompensasi ke Masa Pajak berikutnya secara langsung tanpa diperhatikan secara seksama yang sebenarnya terjadi dan seharusnya jumlah yang dibayar dengan NPWP sendiri sebesar Rp1.328.876.867,00 sehingga akan menjadi kompensasi ke Masa Pajak berikutnya sebesar Rp958.667.951,00 (Bukti P-2), dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Cfm SPT/WP
PPN - Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	42.143.931
Dikurangi :
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	679.132
Dibayar dengan NPWP sendiri	328.876.867
Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	132.750
- Lain-lain	(1.328.876.867)
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1.000.811.882
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(958.667.951)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(958.667.951)
Sanksi Kenaikan Pasal 13(2) KUP	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	(958.667.951)

➢

Bahwa Pemohon Banding mengakui adanya Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya sebesar Rp310.535.201,00 (Bukti P-3) sebagaimana tertulis pada SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Februari 2013;

Bahwa untuk meyakinkan Majelis, maka Pemohon Banding, melampirkan:

Copy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak sebesar Rp1.328.876.867,00;
Copy Pembetulan ke 1 SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari 2013;
Copy Pembetulan ke 2 SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Februari 2013.

Bahwa dikarenakan koreksi Terbanding atas koreksi Penghitungan Kembali Pajak Masukan Tahun 2012 dan koreksi Dibayar dengan NPWP sendiri adalah tidak sesuai dengan fakta dan atau bukti yang ada serta ketentuan peraturan perpajakan maka Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00089/KEB/WPJ.14/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor: 00016/207/13/725/16 tanggal 07 April 2016 Masa Pajak Januari 2013 terdapat ketidakbenaran dan harus dibatalkan sehingga menurut perhitungan Pemohon Banding, adalah sebagai berikut:

Uraian	( R P )
Penyerahan yang PPN dipungut sendiri	421.439.310
Penyerahan yang dibebaskan dari PPN	3.864.299.160
Jumlah Seluruh Penyerahan	4.285.738.470
Pajak Keluaran yang harus dipungut	42.143.931
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	352.679.132
Dibayar dengan NPWP sendiri	1.328.876.867
Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	648.132.750
Lain-lain	(1.328.876.867)
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	1.000.811.882
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	(958.667.951)
Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya	310.535.201
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(648.132.750)

Menurut Majelis:

Menimbang:

bahwa yang menjadi sengketa dan diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp349.785.831,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding, yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Tahun 2012 yang tidak dapat dikreditkan untuk Masa Pajak Januari 2013 sebesar Rp349.785.831,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Menurut SPT Pemohon Banding	(Rp1.328.876.867,00)
Menurut Terbanding	(Rp1.678.662.698,00)
Koreksi	(Rp 349.785.831,00)

bahwa setelah membaca dalil-dalil para pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, masalah pokok yang harus dijawab Majelis adalah:

Apakah pos dibayar dengan NPWP sendiri adalah sebesar 208.916,00 (menurut Terbanding) atau sebesar Rp1.328.876.867,00 (menurut Pemohon Banding);
Apakah terbanding melakukan koreksi atas Pajak Tahun 2012 dan dimasukan ke dalam Masa Pajak Januari 2013, untuk membuktikan pajak masukan sebagai faktor pengali apakah sebesar Rp3.042.724.441,00 (menurut Terbanding) atau sebesar Rp2.677.908.749,00

bahwa untuk membuktikan dalilnya, Terbanding mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10 dan Pemohon Banding menajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14;

bahwa berkaitan dengan permasalahan perbedaan jumlah PPN dibayar dengan NPWP sendiri sebesar Rp370.208.916,00 (menurut Terbanding) dan Rp1.328.876.867,00 (menurut Pemohon Banding), Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Bukti Penerimaan Negara berura Surat Seoran Pajak (SSP) dengan Nomor NTPN 1408140010100908, tahun pajak 2013 terbukti Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPN Dalam Negeri sebesar Rp1.328.876867,00.

bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis berpendapat jumlah PPN dibayar dengan NPWP sendiri menurut Terbanding sebesar Rp370.208.916,00, tidak benar karena tidak berdasarkan bukti yang kompeten;

bahwa berkaitan dengan permasalahan perbedaan faktor pengali yaitu jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dimana menurut Terbanding Rp3.042.724.441,00 (angka SPT Masa PPN) sedangkan menurut Pemohon Banding dasarnya adalah penetapan Terbanding untuk tahun 2012 yaitu Surat Ketetapan Pajak; Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

bahwa dalam persidangan majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menyerahkan dokumen terkait dengan pemeriksaan tahun 20112, dan berdasarkan dokumen tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-00330/WPJ.14/KP.0505/RIK.SIS/2015, telah dilakukan pemeriksaan pajak untuk masa pajak Oktober s.d. Desember 2012;
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, Daftar Temuan Pemeriksaan dan berita acara pembahasan akhir , Terbanding tidak melakukan koreksi atas Pajak Masukan masa Oktober s.d. Desember 2012;

bahwa berdasar fakta sebagaimana diuraikan di atas, pemeriksaan Terbanding untuk masa pajak Oktober 2012 s.d. Desember 2012 tidak mempengaruhi jumlah pajak masukan yang dilaporkan Pemohon banding dalam SPT Masa PPN nya, oleh karena itu Majelis berpendapat jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN masa Januari s.d. Desember 2012 yaitu sebesar Rp3.042.724.441,00

bahwa berkaitan dengan permasalahan perbedaan penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan; Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

bahwa terkait sengketa a quo, Majelis akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak (PMK-78/2010)

Pasal 2

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan:

1.	usaha terpadu (integrated), terdiri dari: unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak; dan unit atau kegiatan lain yang melakukan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.
2.	usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak;
3.	usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang, dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak; atau
4.	usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak,

sedangkan Pajak Masukan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Pasal 3

Pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

P = PM x Z

dengan ketentuan:

P adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

Z adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya.

Pasal 4

Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah mengkreditkan Pajak Masukan dengan menggunakan pedoman penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus menghitung kembali besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan pedoman penghitungan sebagai berikut:

untuk Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun:

P’ =	PM	x Z
	T

dengan ketentuan:

P’ adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1(satu) tahun buku;

PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

T adalah masa manfaat Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang ditentukan sebagai berikut:

(1)	untuk Barang Kena Pajak berupa tanah dan bangunan adalah 10 (sepuluh) tahun;
(2)	untuk Barang Kena Pajak selain tanah dan bangunan dan Jasa Kena Pajak adalah 4 (empat) tahun;

Z' adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku.

untuk Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang masa manfaatnya 1 (satu) tahun atau kurang:

P’ = PM x Z’

dengan ketentuan:

P’ adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku;

PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

Z' adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku.

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 00056/WPJ.14/KP.0505/ RIKSIS/2016 untuk tahun Pajak 2012 (Bukti T-5), terbukti Terbanding tidak melakukan koreksi pajak masukan, dan diperoleh fakta sebagai berikut:

•	Total Penyerahan	Rp 95.912.917.870
•	Penyerahan yang dibebaskan	Rp 52.914.892.750
•	Pajak Masukan yang dikreditkan	Rp 3.042.724.441

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis melakukan Penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK-78/2010 sebagai berikut:

=	PPN yang dibebaskan (Jan-Des 2012) X PM yang dilaporkan
	Total Penyerahan Jan-Des 2012
=	52.914.892.750,00 X 3.042.724.441,00
	95.912.917.870,00
=	1.678.662.698,00

bahwa Perbandingan perhitungan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembetulan Ke-1, Surat Permohonan Banding, dan Hasil Penelitian Terbanding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	SPT Pembetulan Ke-1	Pemohon Banding	Terbanding
1	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	421.439.310	421.439.310	421.439.310
2	Penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN	3.864.299.160	3.864.299.160	3.864.299.160
3	Jumlah Seluruh Penyerahan	4.285.738.470	4.285.738.470	4.285.738.470
4	Pajak Keluaran yang harus dipungut	42.143.931	42.143.931	42.143.931
5	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	(352.679.132)	(352.679.132)	(352.679.132)
6	Penghitungan Kembali Pajak Masukan 2012	1.328.876.867	1.328.876.867	1.678.662.698
7	Dibayar dengan NPWP sendiri	(370.208.916)	(1.328.876.867)	(370.208.916)
8	Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	(648.132.750)	(648.132.750)	(648.132.750)
9	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	(42.143.931)	(1.000.811.882)	307.641.900
10	Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	0	(958.667.951)	349.785.831
11	Kompensasi Ke Masa Pajak berikutnya	0	310.535.201
12	PPN yang kurang/(lebih)dibayar	-	(648.132.750)	349.785.831
13	Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	-	-	167.897.199
14	Jumlah Yang masih Harus Dibayar	-	-	517.683.030

bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis BERKESIMPULAN koreksi atas penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebesar Rp349.785.831,00 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan harus dibatalkan.

Kesimpulan Perhitungan Majelis:

penghitungan PPN Kurang Bayar menurut Terbanding	Rp	Rp349.785.831
penghitungan PPN Lebih Bayar menurut Majelis	Rp	(298.346.919)
Koreksi dibatalkan oleh Majelis	Rp	648.132.750

Dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Terbanding	Majelis	Dibatalkan
1	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	421.439.310	421.439.310	0
2	Penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN	3.864.299.160	3.864.299.160	0
3	Jumlah Seluruh Penyerahan	4.285.738.470	4.285.738.470	0
4	Pajak Keluaran yang harus dipungut	42.143.931	42.143.931	0
5	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	(352.679.132)	(352.679.132)	0
6	Penghitungan Kembali Pajak Masukan 2012	1.678.662.698	1.678.662.698	0
7	Dibayar dengan NPWP sendiri	(370.208.916)	(1.328.876.867)	958.667.951
8	Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	(648.132.750)	(648.132.750)	0
9	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	307.641.900	(651.026.051)	0
10	Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	349.785.831	(608.882.120)	958.667.951
11	Kompensasi Ke Masa Pajak berikutnya		310.535.201	(310.535.201)
12	PPN yang kurang/(lebih)dibayar	349.785.831	(298.346.919)	648.132.750
13	Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	167.897.199		0
14	Jumlah Yang masih Harus Dibayar	517.683.030		0

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding sehingga besarnya Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2013 yang terutang dihitung menjadi sebagai berikut:

DPP PPN cfm. Terbanding		Rp4.285.738.470,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		Rp 421.439.310,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri		Rp 42.143.931,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan cfm. Terbanding	(Rp 307.641.900,00)
Koreksi dibatalkan	Rp 349.785.831,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan hasil banding		Rp 42.143.931,00
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar		Rp 0,00

Memperhatikan:

Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, dan hasil pemeriksaan serta pembuktian di dalam persidangan;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00089/KEB/WPJ.14/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2013 Nomor: 00016/207/13/725/16 tanggal 07 April 2016, atas nama Pemohon Banding dan menetapkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2013 menjadi sebagai berikut:

DPP PPN cfm. Terbanding	Rp 4.285.738.470,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 421.439.310,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 42.143.931,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan hasil banding	Rp 42.143.931,00
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 0,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, oleh Hakim Majelis XVB Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-01658/PP/BR/2017 tanggal 29 Desember 2017 dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Dr. TM, S.E., Ak., M.M., M. Hum	sebagai Hakim Ketua,
Drs. DH, Ak.	sebagai Hakim Anggota,
RSR, S.E., MAFIS.	sebagai Hakim Anggota,
yang dibantu oleh AAPN	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: PUT-115087.16/2013/PP/M.XVB Tahun 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 yang ditunjuk dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-010/PP/2018 tanggal 25 September 2018 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Dr. TM, S.E., Ak., M.M., M. Hum	sebagai Hakim Ketua,
RSR, S.E., MAFIS	sebagai Hakim Anggota,
MA, S.E., Ak.	sebagai Hakim Anggota,
yang dibantu oleh AAPN	sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.