bahwa menjawab pertanyaan Majelis mengenai alasan Terbanding melakukan koreksi, Terbanding menyatakan Pemohon Banding mengkreditkan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh lawan transaksi namun dilaporkan dengan data yang berbeda oleh lawan transaksi tersebut, maka dapat diyakini bahwa lawan transaksi Pemohon Banding telah menerbitkan Faktur Pajak ganda, sehingga faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak yang tidak lengkap dan tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 5 UU PPN dan tidak memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (9) UU PPN, sehingga tidak dapat dikreditkan oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak "PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak ganda atau Nomor Seri Faktur Pajak yang sama lebih dari 1 (satu) dalam tahun pajak yang sama, maka seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap";

bahwa menjawab pertanyaan Majelis mengenai dasar dari koreksi Terbanding, Terbanding menyatakan dasarnya adalah hasil klarifikasi atas Faktur Pajak yang dibuat oleh CV XX ;

bahwa menjawab pertanyaan Majelis mengenai apakah ada masalah dengan pencabutan, Terbanding menyatakan tidak ada masalah mengenai pencabutan, permasalahannya terletak pada CV xx melaporkan Faktur Pajak yang dikreditkan Pemohon Banding atas nama wajib pajak lain;

bahwa Terbanding menyerahkan salinan Hasil klarifikasi Faktur Pajak CV xx dan menyatakan Pihak penjual yaitu CV XX , memilki catatan pelaporan SPT yang tidak bagus, selain itu atas Faktur Pajak tersebut dilaporkan atas nama PT yang lain dan Faktur Pajak yang jawabannya tidak ada, sehingga menurut Terbanding Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan karena atas 1 nomor Faktur Pajak dilakukan 2 kali transaksi;

bahwa mengenai dasar hukum yuridis dilakukan koreksi adalah Pasal 13 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur:

bahwa sengketa terdiri dari 2 jenis yaitu pertama, hasil klarifikasi yang menyatakan atas Faktur Pajak tersebut dilaporkan di SPT Masa CV xx atas nama PT yang lain dan yang kedua hasil klarifikasi dijawab tidak ada;

bahwa menjawab pertanyaan Majelis mengenai apakah Pemohon Banding mengecek PKP lawan transaksi setiap akan bertransaksi, Pemohon Banding menyatakan telah mengeceknya;

bahwa Pemohon Banding menyerahkan Faktur Pajak Masukan yang disengketakan;

bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang Pemohon Banding serahkan Pemohon Banding telah dapat membuktikan dengan arus uang dan arus barang bahwa transaksi-transaksi dengan CV xx adalah memang benar-benar terjadi sehingga seharusnya Pemohon Banding tidak bertanggungjawab secara renteng;

Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp14.380.000,00

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui sengketa yang terjadi adalah sengketa kredit pajak masukan sebesar Rp14.380.000,00 yang diterbitkan oleh CV XX, NPWP 02.823.881.4-418.000 dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa Terbanding berpendapat Faktur Pajak yang diterbitkan kepada Pemohon Banding tidak dapat dikreditkan karena tidak memenuhi syarat formal pengkreditan Faktur Pajak;

Bahwa pendapat Terbanding didasarkan atas hasil konfirmasi kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat CV xx terdaftar yang menyatakan bahwa CV xx melaporkan SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2012 dengan data yang berbeda dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa Terbanding berpendapat CV xx telah menerbitkan Faktur Pajak ganda sehingga fakur pajak tidak dapat dikreditkan;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV xx dapat dikreditkan karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPN atas pembelian barang dan Terbanding telah meyakini kebenarannya berdasarkan uji arus uang dan arus barang;

Bahwa Majelis berpendapat sengketa yang terjadi adalah sengketa yuridis;

Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan:

“Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama”

Bahwa Pasal 9 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan:

“Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9)”

Bahwa Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan:

“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat

Bahwa Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan:

“Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material”

Bahwa Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan:

“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar”

Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam persidangan diketahui CV xx tidak pernah melakukan pembetulan SPT Masa PPN setelah pelaporan SPT Masa Pembetulan ke-1 dan Terbanding juga belum melakukan pemeriksaan terhadap CV XX ;

Bahwa Majelis berpendapat, pendapat Terbanding yang menyatakan faktur pajak yang diterbitkan oleh CV xx dan dikreditkan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan formal faktur pajak tidak memiliki dasar hukum yang kuat;

Bahwa sampai dengan saat sengketa ini disidangkan, Terbanding memiliki waktu untuk melaksanakan kewenangannya dengan melakukan pemeriksaan terhadap CV xx untuk memastikan kebenaran faktur pajak yang diterbitkan oleh CV xx dan dikreditkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa Majelis berpendapat faktur pajak yang diterima Pemohon Banding adalah faktur pajak yang benar dan berdasarkan pemeriksaan Majelis, faktur pajak tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) UU PPN;

Bahwa Terbanding telah mengakui berdasarkan uji arus uang dan arus barang bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran pajak yang terutang atas pembelian Pemohon Banding dari CV XX ;

Bahwa Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding dan membatalkan koreksi Terbanding atas pengkreditan pajak masukan sebesar Rp14.380.000,00;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan dan hasil Rapat Permusyawaratan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga besarnya Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012 dihitung kembali sebagaimana perhitungan sebagai berikut:

Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;