bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi atas Nilai Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 sebesar Rp8.901.800.021,00 yang terdiri dari:

yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding telah melakukan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Sidoarjo Utara Nomor: LAP-0076/WPJ.24/LP.1105/RIK.SIS/2016 Tanggal 01 April 2016 maupun atas keberatan dan dokumen Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penelitian, diketahui bahwa:

bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Terbanding berpendapat:

bahwa Sengketa keberatan terletak koreksi klaim penjualan;

bahwa Pemohon Banding melampirkan 2 (dua) lembar klaim penjualan dalam keberatannya;

bahwa Pemeriksa KPP Sidoarjo Utara melakukan koreksi atas klaim penjualan dikarenakan bukti pendukung dari Pemohon Banding tidak cukup;

bahwa atas pemeriksan PPh Badan Tahun Pajak 2014 ini, diOeroleh fakta bahwa Pemohon Banding telah setuju peredaran selama tahun 2014 yang dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2014. dimana dalam SPT PPN Masa Pajak Januari s.d Desember, klaim atas penjualan tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding telah melakukan pendalaman proses bisnis Pemohon Banding, baik dari penjelasan Pemohon Banding dalam pembahasan sengketa dan dari Contract Manufacturer Agreement. Dimana dari hasil telaahan dapat diketahui bahwa dalam proses produksi, Pemohon Banding sangat terikat dalam hal teknis, design, kualitas, maupun bahan bakunya. Selain itu, segera setelah PO diterima dari Arjowiggins, maka dalam korespondensi antara Pemohon Banding dengan Arjowiggins akan diketahui harga dari produk atas PO tersebut;

bahwa dengan kondisi tersebut, kemungkinan terdapat kesalahan layout maupun kesalahan harga dikarenakan perubahan bahan baku hampir tidak mungkin terjadi;

bahwa Terbanding memahami bahwa dalam peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan dimungkinkan untuk unbalance dengan peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT PPN dalam rentang waktu yang sama. Akan tetapi apabila terjadi unbalance atas peredaran usaha, seharusnya dapat didokumentasikan dan tergambar dalam pembukuan Pemohon Banding;

bahwa dalam pemeriksaan PPN, Pemohon Banding setuju atas peredaran usaha menurut pemeriksa dan tidak terdapat penjelasan atau dokumen atas klaim penjualan yang dimunculkan pada pemeriksaan PPh Badan;

bahwa dengan mempertimbangkan bukti, proses bisnis dan dokumen yang ada, Terbanding setuju dengan koreksi Pemeriksa KPP Sidoarjo Utara dan mempertahankan koreksi atas peredaran usaha Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2014;

bahwa Terbanding telah melakukan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Sidoarjo Utara Nomor: LAP-0076/WPJ.24/LP.1105/RIK.SIS/2016 Tanggal 01 April 2016 maupun atas keberatan dan dokLimen Pemohon Banding, dan diketahui bahwa:

bahwa berdasarkan uraian seperti disebutkan di atas, Terbanding berpendapat bahwa:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas Peredaran Usaha di atas dengan alasan sebagai berikut:

bahwa dari keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai penjualan yang sebenarnya adalah nilai penjualan setelah dikurangi dengan retur/klaim, sehingga nilai penjualan bersih adalah sebesar Rp62.156.896.682,00;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding karena:

biaya amortisasi aktiva tidak berwujud tersebut merupakan biaya technical support dan service dari Arjowiggins Security SAS yang Pemohon Banding amortisasi selama 5 tahun sejak bulan Agustus 2014. Adapun nilai kontrak Pemohon Banding dengan Arjowiggins Security SAS adalah sebesar USD 858,400,- atau setara dengan Rp9.949.714.400,00. Perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa perjanjian kerjasama antara Pemohon Banding dengan Arjowiggins Security SAS telah Pemohon Banding berikan pada Terbanding baik pada saat pemeriksaan maupun pada saat keberatan;

Pendapat Majelis

bahwa menurut Terbanding koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp829.142.868,00 berasal dari biaya amortisasi aktiva tidak berwujud mulai bulan Agustus 2014 sampai dengan Desember 2014;

bahwa menurut Terbanding koreksi a quo dilakukan karena aktiva tidak berwujud tersebut merupakan kapitalisasi biaya technical support dan services dari Arjowiggins Security SAS sebesar USD858,400.00 atau setara Rp9.949.714.400,00, dan atas kapitasisasi aktiva tidak berwujud tersebut tidak didukung dengan bukti yang memadai yang dapat menunjukkan eksistensi dan manfaat yang diterima oleh Pemohon Banding atas kapitalisasi aktiva tak berwujud yang berasal dari biaya technical support and services;

bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding merupakan perusahaan pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mampu memproduksi E-passport, proses produksi E-Passport membutuhkan teknologi tinggi serta teknik khusus terkait dengan peletakan chip dan operating system yang terletak pada cover E-Passport yang didukung dengan mesin khusus, mesin ini dibeli dari Arjowiggins (bekas) dimana harga beli mesin tidak termasuk biaya untuk instalasi dan training mesin, oleh karena itu, Pemohon Banding membutuhkan support dari pihak yang sudah berpengalaman, dalam hal ini adalah Arjowiggins Security SAS;

bahwa menurut Pemohon Banding biaya technical support and services berupa set up mesin dan jasa, dukungan proses, identifikasi masalah, kontrol kualitas, serta pelatihan-pelatihan produksi dan alih teknologi yang melibatkan SDM di pihak Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan dokumen dan fakta dalam persidangan diketahui bahwa pokok sengketa adalah koreksi atas biaya amortisasi aktiva berwujud yang berasal dari biaya technical support dan services yang tidak diakui eksistensinya oleh Terbanding karena tidak didukung dengan bukti yang memadai;
bahwa berdasarkan Technical Services Agreement antara Arjowiggins Security SAS dan Pemohon Banding (Pemohon Banding), diketahui hal-hal sebagai berikut;

bahwa berdasarkan laporan detail pemberian jasa servis oleh pihak Arjowiggins Security SAS diketahui bahwa Arjowiggins Security SAS di sepanjang tahun 2014 telah memberikan dukungan teknis sebanyak 39 kali kedatangan;

bahwa berdasarkan informasi di atas Majelis berpendapat bahwa dukungan dan layanan teknis yang diberikan Arjowiggins Security SAS diberikan pada persiapan pabrik dan awal proses produksi yang ditujukan agar proses produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan dari Arjowiggins Security SAS, dengan demikian jasa yang diberikan ini bermanfaat dalam jangka panjang;

bahwa dengan demikian tindakan Pemohon Banding yang melakukan kapitalisasi biaya lump sum global sebesar USD858.400 atau setara dengan Rp9.949.714.400,00 sebagai aktiva tidak berwujud adalah sudah benar;

bahwa berdasarkan SPT Masa PPN Masa September 2014 dan SSP tanggal 15 September 2014, diketahui bahwa Pemohon Banding telah menyetorkan PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebesar Rp999.412.220,00 atau dengan DPP sebesar Rp9.994.122.200, dimana pembayaran PPN ini terkait dengan pemberian jasa dukungan teknis dari Arjowiggins Security SAS;

bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis berpendapat bahwa dalil Terbanding yang melakukan koreksi atas biaya amortisasi aktiva berwujud yang berasal dari biaya technical support dan services yang tidak diakui eksistensinya karena tidak didukung dengan bukti yang memadai adalah tidak tepat, dan untuk itu koreksi Terbanding atas biaya amortisasi sebesar Rp829.142.868,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

bahwa menurut Pasal 69 ayat (1e) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak: “bahwa alat bukti dapat berupa pengetahuan hakim”, yang di Pasal 75 disebutkan “adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya”;

bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

bahwa menurut memori penjelasan pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak: "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa berdasarkan bukti-bukti, dan penjelasan para pihak dalam persidangan serta ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis meyakini bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon Banding sudah benar, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas penghasilan neto sebesar Rp8.901.800.021,00 tidak dapat dipertahankan dan untuk itu Mengabulkan Seluruh permohonan banding Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding koreksi peredaran usaha sebesar Rp8.072.657.153,00 dilakukan berdasarkan hasil ekualisasi penjualan di SPT Masa PPN dengan angka penjualan di SPT PPh Badan, dimana angka peredaran usaha dalam SPT Masa PPN lebih besar;

bahwa menurut Pemohon Banding, perbedaan angka peredaran usaha menurut SPT Masa PNN dengan peredaran usaha menurut SPT PPH Badan karena adanya klaim/retur penjualan yang mengurangi penjualan menurut SPT PPh Badan dengan rincian sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, jumlah nilai penjualan pada SPT PPN tidak dapat direvisi karena Pemohon Banding tidak dapat merevisi PEB, hal tersebut terjadi karena klaim atas kesalahan harga jual dan spesifikasi produk baru terima setelah melebihi batas waktu untuk merevisi PEB (3 hari setelah tanggal PEB);

bahwa berdasarkan dokumen dan fakta dalam persidangan diketahui bahwa pokok sengketa atas koreksi Peredaran Usaha karena adanya nilai klaim penjualan dari pelanggan yang tidak diakui oleh Terbanding karena klaim penjualan tidak disertai dokumen pendukung yang memadai;

bahwa berdasarkan Contract Manufacturer Agreement antara Arjowiggins dengan Pemohon Banding diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding berdasarkan Contract Manufacturer Agreement di atas kemungkinan terdapat kesalahan layout maupun kesalahan harga dikarenakan perubahan bahan baku hampir tidak mungkin terjadi;

bahwa menurut Pemohon Banding dalam proses produksi Pemohon Banding, Purchase Order (selanjutnya disebut PO) hanya diterbitkan sekali yaitu pada awal penerimaan pesanan dalam jumlah besar. Melihat bahwa harga bahan material sangat fluktuatif, maka pihak Pemohon Banding dan Arjowiggins Security SAS membuat kesepakatan bahwa di dalam PO hanya dicantumkan harga fixed cost tanpa mencantumkan harga material produksi, sedangkan ketika PO sudah diterima dan proses produksi sudah berlangsung, informasi mengenai penggantian bahan material akan disampaikan secara terpisah tanpa merevisi PO, hal ini dikarenakan, PO yang diterbitkan tidak mencantumkan keterangan atau deskripsi mengenai bahan material yang digunakan;

bahwa menurut Pemohon Banding kesalahan harga jual terjadi karena pada saat Pemohon Banding menerima permintaan mengenai adanya penggantian bahan material menjadi grade II (harga material yang lebih murah dari sebelumnya), manajer produksi tidak menyampaikan informasi tersebut ke bagian administrasi penjualan, hal ini mengakibatkan bagian administrasi penjualan menerbitkan invoice dengan menggunakan harga material yang telah diproduksi dan diekspor sebelumnya, yaitu dengan harga material yang lebih tinggi;

bahwa terkait dengan dalil Terbanding yang menyatakan bahwa kemungkinan terdapat kesalahan layout maupun kesalahan harga dikarenakan perubahan bahan baku hampir tidak mungkin terjadi, Majelis berpendapat bahwa kemungkinan kesalahan masih dapat terjadi walaupun sudah ada quality control ataupun pengawasan, karena dalam PO tidak terdapat harga barang dan hanya mencantumkan harga fixed cost saja dan harga untuk barang atau bahan baku berfluktuasi tergantung harga pasar;

bahwa terkait dengan klaim penjualan yang disebabkan karena kesalahan penerapan tarif harga jual per unit, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan surat dari Arjowiggins Security tanggal 15 Juli 2014 diketahui bahwa Pemohon Banding telah salah menerapkan tarif dalam invoice yang ditagihkan ke Arjowiggins Security;

bahwa berdasarkan bukti penerimaan bank Mandiri diketahui bahwa Pemohon Banding menerima pelunasan piutangnya berdasarkan invoice yang baru;

bahwa berdasarkan dokumen dan fakta dalam persidangan diketahui bahwa berdasarkan surat dari Arjowiggins Security tanggal 15 Juli 2014, Pemohon Banding telah memperbaiki invoice yang salah tarif yang sebelumnya dengan tarif USD3.3 dengan invoice baru dengan tarif USD1,76, dan invoice baru tersebut dibuat dengan nomor dan tanggal yang sama dengan tanggal ivoice yang lama;

bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas terkait dengan klaim penjualan yang disebabkan karena kesalahan penerapatan tarif harga jual, majelis berpendapat bahwa penjelasan dan bukti-bukti yang diberikan Pemohon Banding dapat mendukung dalil yang disampaikan Pemohon Banding, sehingga koreksi penjualan terkait klaim penjualan karena kesalahan harga jual tidak dapat dipertahankan;

bahwa terkait dengan klaim penjualan yang disebabkan karena kesalahan spesifikasi barang yang dikirimkan, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan surat dari Arjowiggins Security tanggal 12 Desember 2014 diketahui bahwa Pemohon Banding telah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Arjowiggins Security, dan pihak Arjowiggins Security mengajukan klaim kerugian sebesar USD4.714,75;

bahwa dengan demikian terkait dengan klaim penjualan yang disebabkan karena kesalahan spesifikasi barang yang dikirimkan, majelis berpendapat bahwa penjelasan dan bukti-bukti yang diberikan Pemohon Banding dapat mendukung dalil yang disampaikan Pemohon Banding, sehingga koreksi penjualan terkait klaim penjualan karena kesalahan spesifikasi barang yang dikirimkan tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil atas Laporan keuangan Pemohon Banding per tanggal 31 Desember 2014, diketahui bahwa opini Auditor Independen tersebut adalah wajar dalam semua hal yang material dan untuk Peredaran Usaha berdasarkan Laporan Auditor Independen adalah dicatat sebesar Rp62.156.896.682,00;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa dalil Terbanding atas koreksi peredaran usaha sebesar Rp8.072.657.153,00 tidak memiliki dasar yang kuat sehingga atas koreksi peredaran usaha tersebut tidak dapat dipertahankan;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa Iainnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga menjadi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00008/KEB/WPJ.24/2017 tanggal 05 Juni 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00002/206/14/643/16 tanggal 08 April 2016, atas nama : Pemohon Banding, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut

Demikian diputus di Surabaya berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada Hari Kamis tanggal 25 Juli 2018 oleh Hakim Majelis IIIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis IIIA Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan dihadiri oleh Terbanding;