bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp756.495.500,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas jumlah pajak yang terutang menurut SKPKB Pasal 21 Nomor 00001/201/13/609/15 tanggal 19 Agustus 2015 Masa / Tahun Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp52.878.623,00 dengan alasan :

bahwa koreksi objek PPh Pasal 21 oleh Pemeriksa sebesar Rp796.684.500,00 didasarkan pada adanya arus uang keluar berdasarkan pengujian langsung buku kas yang dibayarkan Wajb Pajak sebagai pembayaran gaji dan sejenisnya;

bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dengan Pemeriksa nomor BA-394/WPJ.11/2016 tanggal 23 Agustus 2016 diperoleh informasi sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dengan Wajb Pajak nomor BA-074/WPJ.11/BD.06/2016 tanggal 29 Agustus 2016 diperoleh informasi sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 :

bahwa berdasarkan uraian diatas maka jumlah yang masih harus dibayar untuk PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

bahwa dari penjelasan di atas maka perhitungan dan koreksi yang dilakukan Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa pada saat uji bukti Terbanding menyatakan sebagai berikut:

bahwa Terbanding menjelaskan bahwa koreksi dilakukan berdasarkan pengujian terhadap buku kas untuk pembayaran gaji sehingga diketahui bahwa terdapat Objek PPh Pasal 21 sebesar Rp756.495.500,00 yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan dilakukan Koreksi Positif DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp756.495.500,00 dengan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp4.456.450,00, sedangkan menurut Pemohon Banding, di surat bandingnya, menyatakan bahwa Objek PPh Pasal 21 sebesar Rp669.581.654,00 dengan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp0,00;

bahwa pada awalnya, Koreksi Positif DPP PPh Pasal 21 – Gaji pada surat ketetapan pajak adalah sebesar Rp796.684.500,00 dengan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp36.323.175,00.

bahwa selanjutnya, Koreksi Positif DPP PPh Pasal 21 – Gaji tersebut dikurangi sebesar Rp40.189.000 dengan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp31.866.725,00 pada Surat Keputusan Keberatan sehingga yang tersisa adalah Koreksi Positif DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp756.495.500,00 dengan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp4.456.450,00.

bahwa rincian Koreksi Positif DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp756.495.500 adalah sebagai berikut

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Koreksi Positif DPP PPh Pasal 21 di atas adalah sebesar Rp4.456.450 dengan rincian sebagai berikut.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (8) UU PPh, Pasal 5 ayat (1) huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 3, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) huruf b, Pasal 13 ayat (1) huruf c, Pasal 24 PMK 252/PMK.03/2008 serta Pasal 5 ayat (1) huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 3, Pasal 10 ayat (2) huruf b, Pasal 14 ayat (1) huruf c PER-31/PJ/2012, penghasilan pegawai tidak tetap yang telah melebihi PTKP sebulan, dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan tarif Pasal 17 UU PPh.

bahwa dengan demikian, Terbanding tetap mempertahankan seluruh Koreksi Positif DPP PPh Pasal 21 – Gaji sebesar Rp756.495.500,00;

bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding tidak jelas karena sesuai dengan gaji yang diterima masing-masing pegawai. Karena koreksi tersebut tidak disebutkan secara rinci ,siapa penerima penghasilan dan jumlah masing-masing penerima gaji berapa dan jumlah tanggungan berapa;

bahwa karena gaji yang dibayarkan kepada karyawan tidak melebih PTKP sehingga tidak dikenakan PPh Pasal 21;

bahwa pembayaran gaji Pemohon Banding bayarkan kepada 8 staf sebesar Rp70.221.000,00 dan pembayaran karyawan tidak tetap untuk 62 karyawan sebesar Rp599.360.654,00;

bahwa berdasarkan pembayaran gap tersebut maka jumlah PPh Pasal 21 terutang adalah:

bahwa berdasarkan alasan Pemohon Banding memohon untuk Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang No KEP-00208/KEB/WPJ.11/2016tanggal 2 Nopember 2016 Tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 (SKPKB) Nomor 00001/201/13/609/15 tanggal 19 Agustus 2015 masa Januari s.d Desember 2013 karena koreksi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengabulkan perhitungan yang Pemohon Banding lakukan dan diterima, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Banding mohon dapat untuk diadili seadil-adilnya;

bahwa pada saat uji bukti Pemohon Banding menyampaikan Bukti-bukti pendukung sebagai berikut

Menurut Pemohon Banding

bahwa berdasarkan buku kas dan Rekpitulasi Upah dan Gaji adalah sebaai berikut:

bahwa sesuai dengan kertas kerja PPh 21 atas gaji tidak tetap masa Januari oleh TB untuk karyawan :

Untuk Masa Februari

bahwa sedangkan berdasarkan Upah Rayon Rungkut Tahun 2013 diketahui upah 1 (satu) Tahun dibawah PTKP yaitu 24.300.000,- . Upah satu tahun untuk karyawan tidak tetap tersebut adalah:

bahwa berdasarkan data upah tersebut maka untuk karywan tidak tetap seharusnya tidak terutang PPh pasal 21;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan para pihak dalam persidangan, diketahui bahwa yang menjadi sengketa dalam banding adalah Koreksi Positif atas DPP PPh Pasal 21 yang dilaporkan untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp756.495.500,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding koreksi a quo dilakukan karena Pemohon Banding tidak melaporkan objek PPh Pasal 21 tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 21nya;

bahwa menurut Pemohon Banding, semua pembayaran gaji karyawan tersebut masih di bawah PTKP sehingga tidak terutang PPh Pasal 21;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan para pihak dalam persidangan, diketahui bahwa sengketa objek PPh Pasal 21 yang berasal dari pembayaran gaji atau upah sebesar Rp756.495.500,00 terjadi karena Pemohon Banding tidak melaporkannya di SPT Masa PPh Pasal 21;

bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) mengatur antara lain mengatur:

Pasal 21 ayat (1):
Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak mengatur antara lain:

Pasal 1
Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis ketentuan a quo mengatur bahwa Pemberi kerja wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri apabila penghasilan dari pekerja tersebut melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon Banding adalah pihak pemberi kerja yang memiliki kewajiban melakukan pemotongan Pajak penghasilan;

bahwa berdasarkan Berita Acara uji Bukti diketahui bahwa rincian koreksi DPP PPh Pasal 21 dan perhitungan Ph Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa Terbanding telah memperhitungkan adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam menghitung besarnya PPh Pasal 21 terutang, dengan demikian Majelis dapat meyakini kebenaran perhitungan Terbanding;

bahwa selama persidangan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dan menjelaskan bahwa besarnya pembayaran gaji dan upah kepada masing-masing pekerja masih di bawah PTKP, dengan demikian Majelis tidak dapat meyakini kebenaran perhitungan Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Koreksi Positif atas DPP PPh Pasal 21 yang dilaporkan untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp756.495.500,00, tetap dipertahankan;

bahwa menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 69 ayat (1e): “bahwa alat bukti dapat berupa pengetahuan hakim”, yang di Pasal 75 disebutkan “adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya”;

Pasal 74: “Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.”;

Pasal 78: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Penjelasan Pasal 78 : "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa berdasarkan bukti-bukti, penjelasan para pihak dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis meyakini bahwa dalil yang dikemukakan oleh terbanding sudah benar, oleh karena itu Majelis untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa Iainnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00208/KEB/WPJ.11/2016 tanggal 2 November 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 Nomor 00001/201/13/609/15 tanggal 19 Agustus 2015, atas nama : Pemohon Banding, .

Demikian diputus di Surabaya berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2018 oleh Hakim Majelis IIIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis IIIA Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding;