Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55910/PP/M.IIIA/13/2014

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.55910/PP/M.IIIA/13/2014

Jenis Pajak

PPh Pasal 26 Final

Tahun Pajak

2010

Pokok Sengketa

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Final Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp46.475.000,00;

Menurut Terbanding

bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Final Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp46.475.000,00;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding melakukan pembebanan bunga dan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 yaitu saat dibayarkannya bunga pinjaman tersebut sehingga pembebanan bunga pinjaman dalam penghitungan penghasilan netto adalah sesuai dengan yang dibayarkannya;

Menurut Majelis

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti serta keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat;

bahwa menurut Majelis bahwa sengketa terhadap koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Final Masa Pajak Januari 2010 terkait dengan sengketa Koreksi Negatif Biaya Bunga Pinjaman sebesar Rp(154.719.012,00) pada sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010;

bahwa Majelis dalam sengketa aquo menyatakan bahwa terkait koreksi bunga pinjaman, pemohon banding dalam persidangan telah menyampaikan Amendment Short Term Agreement tanggal 29 Desember 2009 yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Short Term Agreement;yang menyatakan bahwa pinjaman yang diberikan oleh ABC Ltd. hanya sebesar USD4.421.520,00 dan tidak sebesar USD6.000.000,00 sebagaimana yang telah tercantum dalam Short Term Agreement;

bahwa telah dibuktikan dalam persidangan bahwa pembebanan bunga pinjaman untuk tahun pajak 2010 sebesar USD37.460,10 atau sebesar Rp302.328.458,00 adalah telah sesuai dengan Amendment Short Term Agreement tanggal 29 Desember 2009 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Short Term Agreement;

bahwa berdasarkan Putusan pada sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010 terbukti atas koreksi negatif Biaya Bunga Pinjaman, telah dibatalkan, sehingga koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan pasal 26 terkait Koreksi Negatif Biaya Bunga Pinjaman, dibatalkan;

bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang no 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd Undang-Undang no.28 tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;

“Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa sesuai Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a-quo, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Final Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp46.475.000,00, dibatalkan;

Menimbang

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

Menimbang

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding sehingga penghitungan adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Menurut Keputusan
Koreksi dibatalkan
- Biaya Bunga Pinjaman
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 menurut Majelis

Rp 46.475.000,00

Rp 46.475.000,00
Rp 0,00

mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

Menyatakan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-568/WPJ.16/2013 tanggal 17 April 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Final Masa Pajak Januari 2010 Nomor 00001/245/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012, atas nama PT. XXX sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut.

Dasar Pengenaan Pajak
Pajak Penghasilan Pasal 26 Terutang
Pajak yang dapat diperhitungkan
Pajak Penghasilan Pasal 26 Kurang/(Lebih) Bayar
Sanksi Administrasi, berupa:
- Bunga Pasal 13 (2) KUP
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang masih harus dibayar

Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 0,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada Hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 oleh Hakim Majelis Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

DEF, S.H., M.H., M.Si,
GHI
JKL, S.H., M.Kn.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,

yang dibantu oleh MNO sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis IIIA Pengadilan Pajak dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding;