memeriksa permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pajak telah memutuskan putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta, 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ABC : Direktur Keberatan dan Banding;
2. DEF : Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. GHI : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. JKL : Penelaah Keberatan,Direktorat Keberatan dan Banding ;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-368/PJ./2009 tanggal 26 Oktober 2009; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;


PT. XX, beralamat di Rukan NN, Sunter , Tanjung Priok, Jakarta Utara, 13xxx;


Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 18905/PP/M.VIII/12/2009 tanggal 1 Juli 3 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan pada tanggal 06 Juli 2006. Surat Penolakan Keberatan Pemohon Banding terima setelah Pemohon Banding mengajukan pertanyaan ke Kanwil DJP Jakarta V dengan Nomor : 073/TK/KEU-VIII/07 Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. … PK/Pdt/… tanggal 16 Agustus 2007 dan diterima pihak Fiskus tanggal 20 Agustus 2007 yang kemudian di jawab dengan Nomor : S-727/VVPJ.21/BD.0603/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang dika takan telah dikirim melalui pos tanggal 29 Juni 2007 dengan lampiran surat pos (tanpa alamat PT. XX) yang sampai saat ini surat penolakan belum Pemohon ama Banding terima dan kantor pos;

Bahwa SKPKB diterbitkan oleh Terbanding berdasarkan hasil pemeriksaan yang inkonsistensi yang dilakukan pihak pemeriksa Ditjen Pajak, dimana dalam pengambilan data objek pajak oleh pemeriksa, tidak sama dengan hasil pemeriksaan di PPh Badan sehingga tidak adanya prinsip Matching Cost Agains Revenue;

Bahwa ketidak-konsistenan Pemeriksa serta tidak match-nya objek dengan biaya dalam pemeriksaan, yaitu di sisi lain diperhitungkan sebagai objek pajak, namun di sisi lain (SPT PPh Badan) tidak diakui sebagai biaya usaha;

Bahwa Terbanding mengacu kepada audit report KAP YY & Rekan dan audit KAP PP, padahal yang Pemohon Banding laporkan adalah berdasarkan audit report KAP PP & Rekan;

Bahwa Pemohon Banding telah memberikan data dan bukti pengeluaran tetapi tidak diperhatikan oleh Pemeriksa. Pemeriksa langsung memvonis dan menghitung objek pajak sesuai audit report KAP YY & Rekan tanpa memperhatikan data dan bukti pengeluaran;

Bahwa menurut Terbanding, pembukuan Pemohon Banding ganda, yaitu di audit oleh KAP Purbalaud & Rekan dan oleh KAP YY & Rekan;

Bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan, bahwa data yang Pemohon Banding pakai sebagai lampiran pelaporan SPT Tahunan PPh Badan adalah audit report KAP PP & Rekan, sedangkan audit report oleh KAP YY & Rekan adalah dasar Pemohon Banding mengajukan permohonan sebagai peserta tender yang dilaksanakan oleh ZZ;

Bahwa seluruh data akuntansi selama tahun 2003 telah diperiksa dan diteliti oleh KAP PP & Rekan, sedangkan Pemeriksa tidak mengakuinya. Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa tidak melihat data/bukti fisik pengeluaran, namun hanya melihat data audit KAP YY & Rekan saja;

Bahwa Pemohon Banding telah membuat surat pemutusan kontrak dengan KAP YY & Rekan sebelum SPT PPh Badan tahun 2003 Pemohon Banding laporkan;

Bahwa Pemohon Banding siap memberikan data dan bukti pendukung atas biaya dan pengeluaran yang menjadi objek PPh Pasal 23 sesuai KAP PP & Rekan;

Bahwa menurut Pemohon Banding, yang menjadi objek pajak adalah yang telah Pemohon Banding laporkan kepada pihak Dirjen Pajak, dan perhitungannya sebagai berikut :


Bahwa Pemohon Banding lampirkan produk Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun Buku 2004 oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta V, untuk meyakinkan bahwa Pemohon Banding hanya menerima komisi saja;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 18905/PP/M.VIII/12/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-250/WPJ.21/BD.06/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor : 00160/203/03/042/06 tanggal 29 Mei 2006 atas nama : PT. XX, NPWP : 0x.xxx.xxx.x-0xx.xxx, alamat : Rukan NN Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350 dengan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :


Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18905/PP/M.VIII/12/2009 tanggal 13 Juli 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan pada tanggal 04 Agustus 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2009 diajukan Permohonan Peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Oktober 2009 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 November 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;


Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali butir 4 dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan bahwa Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah membuat 2 (dua) Laporan Keuangan yang berbeda, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali
menyelenggarakan pembukuan dengan tidak memperhatikan itikad baik sehingga tidak mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Bahwa dengan demikian koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 18905/PP/M.VIII/12/2009 tanggal 13 Juli 2009, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan, dan Termohon Peninjauan Kembali dipihak yang kalah, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;


Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 18905/PP/M.VIII/12/2009 tanggal 13 Juli 2009 ;

• Menolak permohonan banding yang diajukan oleh : PT. XX tersebut;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,- [dua juta lima ratus ribu Rupiah];

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 oleh MN, SH.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. OP, SH.,MH., dan H.QR, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ST, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.