Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:
PT. ADF, tempat kedudukan Komplek AFG, Blok E43, Jl. R.S AFH, Jakarta Selatan; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;


DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. ADG, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. AA, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BBB, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. CCC, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. DDD, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. ADG, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-716/PJ./2011 tanggal 13 Juni 2011;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 28658/PP/M.XIII/16/2011 tanggal 21 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Perhitungan pajak menurut Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7015/WPJ.04/2009 tanggal 16 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

2. Dasar koreksi Pemeriksa dan alasan permohonan banding

1. Ketentuan Formal

2. Ketentuan Material

3. Perhitungan pajak terutang menurut Pemohon Banding bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, berikut ini adalah perhitungan jumlah PPN Masa April 2008 yang seharusnya terutang:

bahwa sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pemohon Banding mohon diundang untuk dapat hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan atau dokumen tambahan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 28658/PP/M.XIII/16/2011 tanggal 21 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

• Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-7015/WPJ.04/2009 tanggal 16 Desember 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak April 2008 Nomor: 00006/207/08/062/09 tanggal 11 Agustus 2009, atas nama: PT. ADF, NPWP: 0X.0XX.XXX.X-0XX.000, alamat: Komplek AFG, Blok E43, Jl. R.S. AFH, Jakarta - Selatan 12420, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 28658/PP/M.XIII/16/2011 tanggal 21 Januari 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Februari 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 29 April 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 April 2011;
Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 25 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Juni 2011;
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pahak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;


Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pokok Persengketaan

1. Aspek Formal

2. Aspek Material

2. Argumentasi

6. Argumentasi Aspek Formal

1. Alur Sengketa Perpajakan Untuk lebih memberikan gambaran fakta yang lebih jelas kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung, bahwa Pemohon PK telah memenuhi persyaratan formal pembayaran 50%, maka dapat dilihat dalam bagan berikut:

Penjelasan Gambar:

1. Termohon PK melakukan Pemeriksaan Lapangan all taxes atas Pemohon PK untuk tahun pajak 2008, di mana Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh Pemohon PK setelah diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan (akan diuraikan secara detail pada poin 2.2.). Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan tersebut, Pemeriksa melakukan koreksi atas penghitungan PPN Pemohon PK.

2. Pemohon PK tidak menyetujui atas SKPKB tersebut di atas, sehingga dengan Surat No. F/09/IX/PPN/2008-04 tanggal 7 September 2009 mengajukan Permohonan Keberatan kepada Dirjen Pajak. Sehubungan dengan Surat Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon PK tersebut, Dirjen Pajak dengan Surat No. S-1731/WPJ.04/KP.1107/2009 tanggal 17 September 2009 menyatakan bahwa:

3. Oleh karena Surat Keputusan Keberatan tersebut menolak seluruh keberatan Pemohon PK, maka Pemohon PK berupaya untuk mencari keadilan dengan mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak. Sehubungan dengan persyaratan formal pengajuan permohonan banding, maka Pemohon PK meminta penegasan kepada Sekretariat Pengadilan Pajak mengenai kewajiban pembayaran 50% dari pajak yang terutang untuk pengajuan banding. Kemudian, Sekretariat Pengadilan Pajak dengan Surat No. S-0026/SP/2010 memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Sesuai Pasal 36 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP), dalam hal banding Pemohon diwajibkan untuk membayar sebesar 50% dari jumlah pajak yang terutang.
2. Sesuai Pasal 25 ayat (3a) UU KUP bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. Ketentuan ini berlaku untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak dan Tahun Pajak 2008 dan seterusnya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ/2009.
3. Sesuai Pasal 27 ayat (5a) dan Penjelasannya serta ayat (5b) UU KUP antara lain dinyatakan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan dan diajukan banding tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding, jumlah pajak yang belum dibayar tersebut tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a) UU KUP.
4. Sesuai Pasal 27 ayat (5c) UU KUP bahwa jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.
5. Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan banding sepanjang menyangkut Masa Pajak, Bagian dari Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2008 dan seterusnya, kewajiban untuk membayar sebesar 50% dari jumlah pajak yang terutang menjadi tidak ada (50% x Rp 0), kecuali menyangkut sengketa Kepabeanan dan Pajak Daerah yang tidak mengacu kepada UU KUP."

Dengan adanya Surat Penegasan yang diterbitkan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak tersebut, dapat menjadi acuan atau pedoman bagi Pemohon PK bahwa dalam mengajukan permohonan banding untuk tahun pajak 2008, bahwa kewajiban untuk membayar sebesar 50% dari jumlah pajak yang terutang menjadi tidak ada (50% x Rp 0).

1. Pemenuhan Persyaratan Formal Pembayaran 50% Adapun sengketa perpajakan yang muncul antara Pemohon PK dengan Termohon PK adalah untuk tahun pajak 2008. Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 1 Januari 2008, telah berlaku UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Di mana dalam Pasal 27 ayat (5a), (5b), dan (5c) menyebutkan bahwa:

Untuk memastikan hal tersebut, kami juga telah meminta penegasan kepada Sekretariat Pengadilan Pajak sebagaimana telah diuraikan dalam poin 2.1.1. Kemudian, Sekretariat Pengadilan Pajak dalam Surat No. S-0026/SP/2010 menegaskan bahwa "Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan banding sepanjang menyangkut Masa Pajak, Bagian dari Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2008 dan seterusnya, kewajiban untuk membayar sebesar 50% dari jumlah pajak yang terutang menjadi tidak ada (50% x Rp 0)".
Namun, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat mengenai persyaratan formal pembayaran 50% sebagaimana tertera dalam halaman 16 Putusan Pengadilan Pajak bahwa:
"...mengingat Pasal 25 ayat 3a Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan syarat sebelum diajukan keberatan, maka Majelis berpendapat pengertian "jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan banding" sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (5c)' Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan harus memperhatikan Pasal 25 ayat (3a) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan supaya sinkron, oleh karenanya "jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan banding" adalah sebesar pajak terutang dikurangi "pajak yang telah dibayar dalam pembahasan akhir" dengan demikian "pajak yang telah disetujui dalam pembahasan akhir" harus sudah dilunasi sebelum diajukan Banding."
Dari kutipan di atas, maka dapat dilihat bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengenai persyaratan formal pembayaran dalam hal pengajuan banding adalah:

• Pengertian jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan banding harus memperhatikan pula ketentuan persyaratan pembayaran pada saat pengajuan keberatan supaya sinkron;
• Dalam Pasal 25 ayat 3a UU KUP disebutkan bahwa untuk dapat mengajukan keberatan, maka terdapat kewajiban untuk melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Sebagaimana telah Pemohon PK uraikan dalam poin 2.1.1. di atas, bahwa jumlah pajak yang disetujui dalam pembahasan akhir adalah Rp 0. Dengan demikian, kewajiban pembayaran pajak ketika melakukan pengajuan keberatan adalah nihil. Dalam hal ini, Termohon PK telah menerbitkan Surat No. S-1731/WPJ.04/KP.1107/2009 yang menyatakan bahwa Surat Keberatan Pemohon PK memenuhi persyaratan formal dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU KUP, keberatan Pemohon PK dapat dipertimbangkan oleh Termohon PK.
Berdasarkan uraian poin 2.1.1. dan 2.1.2. di atas, maka sudah sangat jelas terlihat bahwa Pemohon PK telah memenuhi persyaratan formal pembayaran 50%. Untuk itu, sudah seharusnya sengketa perpajakan yang muncul antara Pemohon PK dengan Termohon PK dapat disidangkan guna tercapainya keadilan bagi Pemohon PK.

1. Aspek Material

Alasan Termohon PK dalam melakukan koreksi dikarenakan dalam pelaksanaan pemeriksaan, Pemohon PK tidak meminjamkan buku, catatan, dan dokumen pembukuan, walaupun telah dilakukan permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen pembukuan. Namun, Pemohon PK tidak menyetujui apabila alasan tersebut dijadikan oleh Termohon Banding untuk melakukan koreksi atas Termohon Banding.
Adapun ketidaksetujuan Pemohon PK atas alasan Termohon PK dalam melakukan koreksi karena penerbitan SKPKB tersebut telah cacat prosedural. Berikut adalah kronologisnya:


Penjelasan bagan:

1. Pada tanggal 27 April 2009 terbit Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. Pemb-038/WPJ.04/KP.1105/2009. Namun, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan tersebut diterima oleh Pemohon PK setelah diterbitkannya SKPKB dan Surat Keputusan Keberatan. Adapun Pemohon PK memperoleh Surat tersebut adalah pada tanggal 31 Desember 2009, ketika Pemohon PK mendatangi KPP Madya Jakarta Selatan.

Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf 'a' PMK No. 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak (selanjutnya disebut dengan PMK-199) menyebutkan bahwa kewajiban Pemeriksa Pajak adalah:
"Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib:

1. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak."

Lebih lanjut, dalam Pasal 5 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-19/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan (selanjutnya disebut dengan PER- 19) menyebutkan bahwa:

Pada kasus Pemohon PK, pemberitahuan secara tertulis akan dilakukan Pemeriksaan diterima oleh Pemohon PI (setelah diterbitkannya SKPKB dan Surat Keputusan Keberatan. Hal tersebut dibuktikan, di mana pada kolom penerimaan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. Pemb038/WPJ.04/KP.1105/2009 (lampiran 6) tidak terdapat tanda tangan dan cap perusahaan Pemohon PK.

2. Begitu pula halnya dengan S-080/WPJ.04/KP.1100/3.3/2009 tanggal 29 April 2009 tentang peminjaman buku, catatan, dan dokumen, di mana Surat tersebut baru diterima oleh Pemohon PK pada tanggal 31 Desember 2009 ketika Pemohon PK mendatangi KPP Madya Jakarta Selatan. Dengan demikian, apabila Majelis Hakim meneliti S-080/WPJ.04/KP.1100/3.3/2009 (lampiran 7), maka pada kolom penerimaan surat tidak terdapat tanda tangan dan cap perusahaan Pemohon PK.
3. Hal lainnya adalah mengenai Surat Peringatan I tanggal 10 Mei 2009 tentang tidak terpenuhinya permintaan peminjaman buku atau catatan, dan dokumen, baru diterima oleh Pemohon PK pada tanggal 31 Desember 2009 ketika Pemohon PK mendatangi KPP Madya Jakarta Selatan. Untuk itu, apabila Majelis Hakim meneliti berkas Surat Peringatan I (lampiran 8), maka pada kolom penerimaan surat tidak terdapat tanda tangan dan cap perusahaan Pemohon PK.
4. Lain halnya dengan Surat Peringatan II tanggal 26 Mei 2009 (lampiran 9). Surat tersebut diterima oleh Pemohon PK dan ditandatangani oleh Wahyudin R. (Wahyu). Adapun jabatan dari Saudara Wahyu adalah sebagai RC Engineer (kontrak kerja terlampir dalam lampiran 10).
   

Sebagaimana diketahui bahwa Pemohon PK merupakan Wajib Pajak Badan, dan menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf 'a' UU KUP menyebutkan bahwa:
"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

1. Badan oleh pengurus;"

Adapun yang dimaksud dengan pengurus tersebut menurut ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU KUP adalah:
"Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 'a' adalah orang yang nvata-nvata mempunyai wewenang ikut menentukan kebiiaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menialankan perusahaan."
Di mana dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU KUP menyebutkan bahwa:
"Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus.
Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali."
Dengan demikian, Saudara Wahyu tidak masuk dalam pengertian pengurus yang berwenang untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan Pemohon PK.

5. Kemudian, Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No. Pem-165/WPJ.01/KP.1100/3.3/2009 tanggal 22 Juli 2009 diterima oleh Pemohon PK setelah diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. Sama seperti kronologis pada poin 1, 2, dan 3 sebelumnya bahwa Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut baru diterima oleh Pemohon PK pada tanggal 31 Desember 2009 ketika Pemohon PK mendatangi KPP Madya Jakarta Selatan. Dengan demikian, apabila Majelis Hakim meneliti berkas No. Pem-165/WP1.01/KP.1100/3.3/ 2009 (lampiran 11), maka tidak terdapatnya tanda tangan dan cap perusahaan Pemohon PK pada kolom penerimaan surat.
   

Lebih lanjut, dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) PER-19 menyebutkan bahwa:

Dari Pasal tersebut sangat jelas diatur bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan harus disampaikan secara langsung oleh Pemeriksa Pajak atau melalui kurir. Dengan demikian, ketika Pemeriksa tidak menyampaikan Surat Hasil Pemeriksaan Pajak tersebut kepada Pemohon PK telah menyalahi prosedur pemeriksaan pajak dan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf 'd' UU KUP jelas disebutkan bahwa:
"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

4. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau
2. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak."

6. Panggilan Penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tidak diterima oleh Pemohon PK. Padahal dalam Pasal 19 ayat (2) PER-19 menyebutkan bahwa:

7. Staf Akunting Pemohon PK menerima telepon dari Termohon PK yang memberitahukan untuk hadir menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
8. Pemohon PK diwakili oleh kuasanya untuk hadir dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan. Di mana dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut, jumlah yang disetujui oleh Pemohon PK adalah Rp 0.
9. Diterbitkannya SKPKB.

Dari uraian kesembilan poin di atas, maka nyata-nyata Hasil Pemeriksaan Pajak dan SKPKB yang terbit telah mengalami cacat prosedural. Untuk itu, walaupun penegakkan hukum oleh DJP memang harus tegas dilakukan, tetapi penegakkan hukum tersebut seharusnya dilaksanakan dengan cara dan prosedur yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mengingat dalam doktrin Hukum Administrasi Negara dikenal adanya pembatalan surat keputusan dengan alasan cacat yuridis atau ada kesalahan dalam prosedur (Juridisch Gebrek, Vormverzuim atau vice de procedure), maka sudah seharusnya Hasil Pemeriksaan Keberatan dan SKPKB yang diterbitkan adalah batal demi hukum.


Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-7015/WPJ.04/2009 tanggal 16 Desember 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak April 2008 Nomor: 00006/207/08/062/09 tanggal 11 Agustus 2009, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar, yaitu bahwa permohonan banding tidak memenuhi syarat formal karena belum membayar 50 % pajak terutang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Dengan demikian tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;
Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;


Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:
PT. ADF tersebut ;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 oleh XYZ, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI. yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. FFF, S.H., M.S., dan GGG, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh HHH, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;