PUTUSAN
Nomor 372/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ABC, Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak.
2. DEF, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding.
3. GHI, Kepala Seksi Peninjauan Kembali,Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding.
4. JKL, Penelaah Keberatan, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, JalanJenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo. SKU-883/PJ./2012 tanggal 14 Juni 2012.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;

melawan :

PT. XXX, beralamat di Jalan H Kav. B,Jakarta Selatan 12xxx.


Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No. Put. 36871/PP/M.XV/15/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa mengajukan permohonan banding atas diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1298/WPJ.07/BD.05/2008 tanggai 26 September 2008 yang Pemohon Banding terima pada tanggai 7 Oktober 2008, yang memutuskan menolak keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2005 Nomor 00208/406/ 05/052/07 tanggai 28 Nopember 2007;

Bahwa perhitungan pajak yang terhutang menurut Keputusan Terbanding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Bahwa berikut ini adalah uraian Pemohon Banding mengenai pokok permasalahan beserta dengan alasan yang menjadi dasar permohonan banding Pemohon Banding:

Koreksi Pengurangan Penghasilan Bruto sebesar Rp. 4.161.326.014,00,00;
bahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dari koreksi Terbanding sebesar Rp. 2.124.906.714,00. Koreksi sebesar Rp. 2.124.906.714,00 terdiri atas:

Bahwa permohonan banding Pemohon Banding atas koreksi-koreksi tersebut adalah sebagai berikut:
Koreksi akun Exchange Loss sebesar Rp. 1.955.605.147.00 Alasan Terbanding
Bahwa Terbanding melakukan koreksi akun Exchange Loss sebesar Rp.1.955,605.147,00,00 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam Ikhtisar Pembahasan Akhir dan Tanggapan Keberatan Pemohon Banding, dikemukakan alasan koreksi Terbanding atas akun Exchange Loss adalah sebagai berikut:

Pemeriksa tetap melakukan koreksi atas Exchange Loss forward, karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan agreement perjanjian forward tersebut;

Bahwa data yang diberikan kepada Pemohon Banding hanya berupa fax confirmasi atau nama PT XXX (Bukan PT XXX, Pemohon Banding yang diperiksa);

Bahwa Terbanding tidak dapat menyakini kebenaran bukti tersebut sebab nama PT nya tidak sama dan tidak ada tanda tangan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian;

Bahwa Menurut Terbanding bukti yang diberikan Pemohon Banding berupa fax confirmation juga bukan merupakan bukti dokumen atas perjanjian forward sehingga Pemeriksa tidak dapat menyakini kebenaran transaksi forward contract tersebut;

Bahwa dalam proses keberatan berkaitan dengan koreksi Exchange Loss, Pemohon Banding hanya memberikan data berupa:

• Copy Transaction Confirmation;
• General Ledger:

Bahwa dari dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding (Transaction Confirmation) tersebut, tidak dapat mencerminkan perhitungan loss yang diakui oleh Pemohon Banding;

Bahwa pada saat proses keberatan, Pemohon Banding juga tidak dapat memberikan agreement perjanjian forward tersebut;

Bahwa bukti yang diberikan Pemohon Banding berupa Transaction Confirmation juga bukan merupakan bukti atas dokumen atas perjanjian forward sehingga Terbanding tidak dapat menyakini kebenaran transaksi forward contract tersebut;

Tanggapan Pemohon Banding
Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan penelaah keberatan untuk tetap melakukan koreksi akun Exchange Loss sebesar Rp. 1.955.605.147,00,00 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa koreksi tersebut merupakan Audit adjustment yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik SS dan WW yang merupakan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Pemohon Banding untuk Tahun 2005;

Bahwa Audit adjustment tersebut terjadi karena perusahaan belum mencatat penyesuaian atas kerugian selisih kurs yang berasal dari transaksi forward contracts dalam Dollar Amerika Serikat pada tanggai 31 Desember 2005 pada trial balance (Laporan keuangan yang belum diaudit);

Bahwa Pemohon Banding yakin bahwa Audit adjustment itu dibuat dengan mengacu pada Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

Bahwa pada saat proses keberatan berlangsung. Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung berupa Copy Transaction Confirmation, GL dan perhitungan selisih kurs atas forward contract antara Pemohon Banding dengan FMC;

Bahwa bukti-bukti tersebut menjelaskan perhitungan loss yang Pemohon Banding akui;

Bahwa Transaction Confirmation yang ditandatangani oleh kedua belah pihak merupakan bukti kebenaran adanya transaksi forward antara Pemohon Banding dengan FMC Corporation;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding bahwa karena ketiadaan agreement perjanjian forward tersebut akan menghilangkan fakta transaksi yang ada dan menyebabkan peneliti keberatan tidak dapat meyakini kebenaran transaksi forward contract tersebut;

Bahwa disamping itu, Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang dan lebih;

Bahwa dalam masalah forward contract tersebut adalah telah terjadi perjanjian/persetujuan antara Pemohon Banding dan FMC Corporation yang dibuktikan dengan adanya perbuatan, FMC Corporation menagih kepada Pemohon Banding dan perbuatan pembayaran Pemohon Banding kepada FMC Corporation untuk masalah tersebut;

Bahwa dengan adanya perbuatan berupa menagih (oleh FMC Corporation) dan membayar (oleh Pemohon Banding) berarti telah ada persetujuan kedua belah pihak mengenai masalah tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.31/1997 tanggai 13 Agustus 1997 yang dijelaskan oleh Surat Edaran Nomor SE-04/PJ.42/1999 tentang perlakuan pajak penghasilan terhadap selisih kurs disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan, kerugian selisih kurs mata uang akibat fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut Pemohon Banding dan dilakukan secara taat asas;

Bahwa apabila Pemohon Banding menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dapat dilakukan pada akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir Tahun;

Bahwa pembukuan Pemohon Banding menggunakan kurs tengah Bank Indonesia seperti tertera dalam kebijakan akunting dalam laporan Audit;

Bawa kerugian selisih kurs yang berasal dari transaksi forward contract dalam Dollar Amerika Serikat yang belum disesuaikan per tanggai 31 Desember 2005 dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto;

Koreksi akun Other Employee Related sebesar Rp. 169.301.567.00 Alasan Terbanding.

Bahwa Terbanding melakukan koreksi akun Other Employee Related sebesar Rp.169.301.567,00,00 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam penjelasannya pada Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan: LHPPSL-1126/WPJ.07/KP.0205/2007 tanggai 27 Nopember 2007 dikoreksi karena merupakan pemberian natura dan kenikmatan untuk karyawan sehingga tidak dapat dibiayakan;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Banding yang disampaikan dalam surat permohonannya nomor BGK-5001/IV/0208 tanggal 25 Pebruari 2008 atas koreksi Other Employee Related adalah Biaya yang dicatat dalam akun tersebut merupakan pengeluaran untuk makanan karyawan pada saat lembur dan transport karyawan sehubungan dengan kegiatan operasional perusahaan;

Bahwa makanan tersebut disediakan untuk seluruh karyawan yang lembur ditempat kerja Transportasi yang dicatat dalam akun tersebut juga digunakan untuk karyawan sehubungan dengan kegiatan operasional perusahaan;

Bahwa pada saat proses keberatan Pemohon Banding, hanya memberikan G/L tanpa dokumen pendukung yang berkaitan dengan koreksi Other Empolyee Related sebesar Rp.169.301.567,00,00 sehingga Penelaah tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyakini alasan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

Tanggapan Pemohon Banding
Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan Terbanding untuk tetap melakukan koreksi akun Other Employee Related sebesar Rp. 169.301.567,00,00 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa biaya yang dicatat dalam akun tersebut merupakan pengeluaran untuk makanan karyawan pada saat lembur dan transport karyawan sehubungan dengan kegiatan operasional perusahaan;

Bahwa makanan tersebut disediakan untuk seluruh karyawan yang lembur di tempat kerja;
Bahwa menurut Pasal 9 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan penjelasannya disebutkan bahwa dalam hal pemberian kepada pegawai berupa penyediaan makanan/minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai secara bersama-sama, atau yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, maka pemberian tersebut bukan merupakan imbalan bagi karyawan tetapi boleh dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja;

Bahwa transportasi yang dicatat dalam akun tersebut juga digunakan untuk karyawan sehubungan dengan kegiatan operasional perusahaan;

Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat bahwa atas biaya makanan dan transportasi tersebut seharusnya dapat dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan PPh Badan Pemohon Banding karena berhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka koreksi Terbanding atas Pengurangan Penghasilan Bruto seharusnya menjadi sebesar Rp.2.036.419.300,00 dari sebelumnya sebesar Rp 4.161.326.014,00;

Bahwa pajak lebih bayar yang seharusnya Pemohon Banding terima adalah sebesar Rp 5.632.338.533,00 dengan penghitungan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak No. Put. 36871/PP/M.XV/15/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1298/WPJ.07/BD.05/ 2008 tanggal 26 September 2008, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005, Nomor : 00208/406/ 05/052/07 tanggal 28 November 2007, atas nama : PT.XXX, NPWP : 01.xxx.xxx.x-xxx.000, alamat : Jalan H Kav. B Jakarta Selatan 12xxx sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 36871/PP/M.XV/15/2012 tanggal 22 Februari 2012 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU- 883/ PJ./2012 tanggal 14 Juni 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Juni 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Juni 2012.

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 31 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;


Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
→ Tentang Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas Exchange Loss sebesar Rp1.955.605.147,00


Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1298/WPJ.07/BD.05/ 2008 tanggal 26 September 2008, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005, Nomor : 00208/406/ 05/052/07 tanggal 28 November 2007, atas nama : Pemohon Banding, NPWP : 01.070.771.9-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar (Rp. 5.577.066.833,00) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

1. Bahwa alasan-alasan tentang koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas Exchange Loss sebesar Rp.1.955.605.147,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil dalam Memori PK yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan memperhatikan Kontra Memori PK dari Termohon PK (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana UU Pajak Penghasilan.
2. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon Peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .


Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut.

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 oleh Dr. H. CCC, S.H.,M.H., Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. AAA, S.H., M.H., dan Dr. H. BBB, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh DDD, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.