Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ABC, beralamat di Jalan ZZZ Blok AD/X, Pulogadung, Jakarta Timur 13220 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;


DIREKTUR JENDERAL BEA & CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani – By Pass, Jakarta 13230 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 23780/PP/M.XIV/19/2010, tanggal 25 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding Nomor: KEP-3669/KPU.01/2008 tanggal 13 Agustus 2008 tentang Penolakan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : 017348/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juni 2008, dan sebelum melangkah dalam pokok sengketa material, terlebih dahulu akan membahas segi formal pengajuan banding sebagai berikut :

Segi Formal

Bahwa keputusan Terbanding Nomor : KEP-3669/KPU.01/2008 diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2008 dan Pemohon Banding terima pada tanggal 21 Agustus 2008, dengan demikian surat banding yang Pemohon Banding ajukan masih dalam jangka waktu 60 hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan;

Bahwa mengenai ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pemohon Banding telah membayar dengan SSPCP;

Segi Material

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penerbitan SPKPBM Nomor : 017348/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juni 2008, yang dilakukan oleh Terbanding;

Bahwa dengan diterbitkannya SPKPBM tersebut, Pemohon Banding merasa keberatan dengan alasan sebagai berikut :

• Bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah harga yang sebenarnya yang tercantum dalam invoice;
• Bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan Purchase Order dan Sales Contract antara Pemohon Banding dengan Shipper;
• Bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan transaksi antara Pemohon Banding denganShipper;
• Bahwa oleh karena Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding Nomor: KEP-3669/KPU.01/2008 tanggal 13 Agustus 2008, dan perhitungan SPKPBM menurut Pemohon Banding adalah tidak terutang/nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 23780/PP/M.XIV/19/2010, tanggal 25 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

• Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-3669/KPU.01/2008 tanggal 13 Agustus 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor: 017348/NOTUL/KPUTP/BD.02/2008 tanggal 24 Juni 2008, atas nama : PT. ABC,NPWP : 0X.XXX.XXX.X-00X.000, alamat : Jl. ZZZ Blok AD/X Pulogadung, Jakarta Timur 13220, dan menetapkan nilai pabean sesuai keputusan Terbanding Nomor : KEP-3669/KPU.01/2008 tanggal 13 Agustus 2008 sebesar CIF SGD 122,807.76, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar sesuai dengan SPKPBM Nomor : 017348/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp.73.579.319,00 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 23780/PP/M.XIV/19/2010, tanggal 25 Mei 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 2 September 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 September 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 September 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;


Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

BANTAHAN



Pemohon mempunyai data pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan dari :

1. Pengadilan Pajak ;
2. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Jakarta ;

• Pengadilan Pajak Nomor : 15392/PP/M.X/19/2008 tanggal 17 September 2008 telah disidangkan di Majelis X, seyogyanya putusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas sengketa yang sedang disidangkan ;
• Pengadilan Pajak Nomor : 15393/PP/M.X/19/2008 tanggal 17 September 2008 telah disidangkan di Majelis X, seyogyanya putusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas sengketa yang sedang disidangkan ;
• Pengadilan Pajak Nomor : 15395/PP/M.X/19/2008 tanggal 17 September 2008 telah disidangkan di Majelis X, seyogyanya putusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas sengketa yang sedang disidangkan ;
• 1 set dokumen yang mendapat keputusan dari Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Type A Tanjung Priok dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor : 059667/WBC.07/KP.0303/2008 tanggal 22 Februari 2008 ;
• 1 set dokumen yang mendapat keputusan dari Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Type A Tanjung Priok dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor : 048470/WBC.07/KP.0303/2007 tanggal 13 Februari 2008 ;
• 1 set dokumen yang mendapat keputusan dari Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Type A Tanjung Priok dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor : 098250/WBC.07/KP.0303/2008 tanggal 3 September 2008 ;
• PIB No.028684 tanggal 15 Mei 2007 yang mendapat Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1991/BC.8/2007 tanggal 18 Juli 2007 ;
• PIB No.082995 tanggal 01 Juni 2006 yang mendapat Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-3410/BC.8/2006 tanggal 8 Agustus 2006 ;
• Keputusan keberatan SPKPBM yang direvisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai KEP-8588/KPU.01/2009 tanggal 16 Desember 2009 ;
• Invoice ;
• Packing list ;
• Purchase Order ;
• Sales Contract ;
• Bukti transfer pembayaran invoice ;
• Bukti transfer pembayaran denda keterlambatan pembayaran ;
• Rekening Koran ;
• SPPB ;
• Buku Kas ;
• Pembukuan ;
• set dokumen No. 182765 tgl 04-06-2008 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan dari Peninjauan Kembali

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-3669/KPU.01/2008 tanggal 13 Agustus 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor: 017348/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juni 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan menetapkan nilai pabean sesuai keputusan Terbanding Nomor : KEP-3669/KPU.01/2008 tanggal 13 Agustus 2008 sebesar CIF SGD 122,807.76, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar sesuai dengan SPKPBM Nomor : 017348/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp.73.579.319,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

• Bahwa koreksi Terbanding tetap dipertahankan karena tidak dapat diyakini bahwa nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam PIB Nomor 182765 tanggal 4 Juni 2008 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar karena tidak didukung dengan pembukuan yang konsisten/memadai;

Demikian tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT.ABC tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;


Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. ABC tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 21 Mei 2012 oleh YZA, S.H.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, BCD, S.H.,M.H. dan Dr. H. EFG, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh HIJ, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;