Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

CV. XXX, berkedudukan di Jalan B No. XX RT.X/RW.Y,Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat 78xxx, dalam hal ini diwakili oleh AAA, Direktur, selanjutnya memberi kuasa kepada : BBB, S.H. dan Drs. CCC, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan J No. X Kav. H Joglo, Jakarta Barat 11xxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29/SKK-PP/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013;


DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40 – 42, Jakarta, selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. ABC, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. DEF, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. GHI, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
4. JKL, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-602/PJ./2014 tanggal 10 Maret 2014 ;


Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 45635/PP/M.VI/16/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-501/WPJ.13/2011 tanggal 14 September 2011 tersebut sebagai berikut:

JUMLAH YANG DIAJUKAN BANDING
Bahwa sesuai Keputusan Keberatan yang telah Pemohon Banding sebutkan di atas, maka jumlah yang diajukan Banding adalah sebagai berikut:

ALASAN BANDING
Bahwa adapun latar belakang dan alasan Banding adalah sebagai berikut:
Tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Bahwa berikut ini Pemohon Banding sampaikan urutan mengenai status pengusaha kena pajak Perusahaan Pemohon Banding, yaitu:

Bahwa perusahaan Pemohon Banding berdiri pada tanggal 16 Januari 2006 berdasarkan Akta Notaris Nomor: 15 oleh Notaris DDD, S.H.;

Bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengajukan pendaftaran NPWP sekaligus pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak ke KPP Pontianak melalui Kantor Penyuluhan Pajak Ketapang, dan atas permohonan tersebut Pemohon Banding memperoleh Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tertanggal 10 Februari 2006 dengan NPWP Nomor: 02.260.709.7-701.000;

Bahwa sesuai dengan domisili Pemohon Banding, sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pontianak, maka seluruh pelaporan kewajiban perpajakan termasuk SPT Masa PPN telah Pemohon Banding laporkan melalui Kantor Penyuluhan Pajak di Ketapang yang letaknya lebih dekat dengan kantor Pemohon Banding;

Bahwa dengan telah dibukanya KPP Pratama Ketapang, maka sesuai dengan domisili perusahaan, Pemohon Banding dipindahkan secara jabatan oleh KPP Pratama Ketapang dari yang semula terdaftar di KPP Pontianak, untuk itu Pemohon Banding memperoleh NPWP baru dengan nomor 02.260.709.7-703.000 dan Pemohon Banding diminta pihak KPP untuk mengajukan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak pertanggal 02 Juli 2009;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Pemohon Banding berpendapat:

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak Pemohon Banding telah melakukan kewajiban pelaporan perpajakan Pemohon Banding termasuk SPT Masa PPN;

Bahwa selama ini Pemohon Banding tidak pernah memperoleh pemberitahuan, teguran ataupun penolakan atas pelaporan SPT Masa PPN yang Pemohon Banding lakukan baik dari KPP Pontianak maupun Kantor Penyuluhan Ketapang dengan alasan bahwa Pemohon Banding belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding meyakini bahwa Pemohon Banding telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak sesuai dengan permohonan yang Pemohon Banding ajukan saat pendaftaran, oleh karena itu maka Pemohon Banding melaporkan seluruh kewajiban SPT Masa PPN sampai sekarang (SPT diterima Kantor Penyuluhan Pajak Ketapang);

Bahwa sepengetahuan Pemohon Banding, terhadap Wajib Pajak yang pindah alamat/pindah KPP maka oleh KPP baru akan dibuatkan Surat Keterangan Terdaftar yang baru karena NPWP yang berubah dan akan dikukuhkan kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan NPWP baru tersebut;

Bahwa dengan demikian menurut keyakinan Pemohon Banding bahwa pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh KPP Pratama Ketapang pada tanggal 02 Juli 2009, hanya merupakan pengukuhan ulang karena perpindahan status Pemohon Banding dari semula terdaftar di KPP Pontianak berubah menjadi terdaftar di KPP Pratama Ketapang;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penetapan yang dilakukan Terbanding saat pemeriksaan dan keberatan yang tidak mengakui kompensasi kelebihan PPN bulan lalu yang telah Pemohon Banding laporkan sampai dengan saat pengukuhan kembali oleh KPP Pratama Ketapang per 02 Juli 2009, adalah tidak tepat dan sangat merugikan Pemohon Banding, karena selama ini atas seluruh pelaporan dan penyetoran PPN kurang bayar selalu diterima dan tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya bahwa Pemohon Banding belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Pengajuan Banding
Bahwa perusahaan bergerak dibidang usaha distribusi barang-barang dari PT. YYY Tbk, dan menurut hemat Pemohon Banding semua transaksi usaha sudah dibukukan sebagaimana mestinya serta Pemohon Banding telah menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan yaitu PPN dan PPh sesuai ketentuan;

Bahwa KPP Pratama Ketapang telah melakukan pemeriksaan PPPN Masa Pajak Juli 2009 dengan mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN-020/WPJ.13/KP.0305/2010 tanggal 25 Maret 2010;

Bahwa hasil pemeriksaan telah disampaikan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: PHP-053/WPJ.13/KP.0300/2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan Pemohon Banding telah menyampaikan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan pada tanggal 02 November 2010;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, KPP Pratama Ketapang menerbitkan:

• SKPKB PPh Badan Tahun 2007 dan STP PPh,
• SKPKB-SKPKB PPN (12 SKP) masing-masing untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007,
• STP PPN untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007,
• SKPKB PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 dan STP PPh Pasal 21,
• SKPKB PPh Pasal 23 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 dan STP PPh Pasal 23,

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana hasilnya ditetapkan dalam SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00029/207/07/703/10 tanggal 24 Nov ember 2010, diketahui penghitungan menurut pemeriksa adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding dan telah mengajukan keberatan atas SKPKB PPN tersebut dengan surat permohonan keberatan nomor: 021/MSS/XII/10 tanggal 20 Desember 2010 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang dengan tanda Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-2544/WPJ.13/KP.0303/2010 tanggal 29 Desember 2010;

Bahwa atas permohonan keberatan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang telah menyampaikan Surat Nomor: S-23/WPJ.13/KP.0308/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal: Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal;

Bahwa dalam proses keberatan, Terbanding telah meminta bukti pendukung dan penjelasan - penjelasan dan Pemohon Banding telah memberikan penjelasan dan bukti - bukti pendukung yang diminta;

Bahwa seterusnya disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan Nomor: S-1099/WPJ.13/2011 tanggal 23 Agustus 2011 untuk memberikan tanggapan dan penjelasan;

Bahwa Pemohon Banding telah memberikan tanggapan melalui surat Nomor: 021/MSS/IX/11 tanggal 05 September 2011, yang pada intinya tidak setuju dengan hasil penelitian keberatan;

Bahwa dalam Daftar Hasil Akhir Penelitian Keberatan, Terbanding menyatakan tetap mempertahankan hasil pemeriksaan dan menolak tanggapan yang Pemohon Banding berikan;

Bahwa seterusnya Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat menerbitkan Keputusan Keberatan Nomor: KEP-501/WPJ.13/2011 tanggal 14 September 2011, dengan memutuskan Mempertahankan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00029/207/07/703/10 tanggal 24 November 2010 Masa Pajak Agustus 2007, dengan perincian sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka Keputusan Keberatan tersebut Pemohon Banding ajukan banding;

Materi Koreksi Terbanding
Bahwa atas Keputusan Keberatan Nomor: KEP-501/WPJ.13/2011 tanggal 14 September 2011, Pemohon mengajukan Permohonan Banding dengan perincian sebagai berikut:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri.

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi DPP Objek PPN atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dengan perhitungan sebagai berikut:
Menurut Terbanding:
Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP PPN atas Penyerahan/Peredaran Usaha yang dilakukan Terbanding karena:

Bahwa Terbanding tidak mengakui pelaporan SPT Masa PPN yang telah Pemohon Banding lakukan dengan alasan belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan menetapkan ulang besarnya penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri berdasarkan penghitungan Terbanding, sehingga tampilan dalam SKPKB PPN besarnya DPP menurut Pemohon Banding adalah nol;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding karena atas penyerahan tersebut telah Pemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2007;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan di atas, Pemohon Banding mempunyai keyakinan bahwa Pemohon Banding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak sehingga Pemohon Banding telah melakukan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak, oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa pengukuhan yang dilakukan KPP Pratama Ketapang hanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yang semula terdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanya pemecahan KPP;

Bahwa dengan demikian nilai DPP menurut SPT/Pemohon Banding pada SKPKB PPN seharusnya bukan Nol, tetapi adalah sebesar DPP yang benar-benar telah Pemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2007;

Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui dasar perhitungan yang digunakan oleh Terbanding sehingga terdapat selisih antara DPP PPN menurut perhitungan Terbanding dengan yang telah Pemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN, yaitu sebesar Rp12.390.447,00, dengan perhitungan:

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka besarnya DPP PPN atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri menurut Pemohon Banding adalah sebagaimana telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2007 yaitu sebesar Rp1.582.773.688,00;

Koreksi Pajak Masukan
Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi kredit pajak atas Pajak Masukan dengan perhitungan sebagai berikut:

Menurut Terbanding:
Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Kredit Pajak atas Pajak Masukan yang dilakukan Terbanding karena:

Bahwa Terbanding tidak mengakui pelaporan SPT Masa PPN yang telah Pemohon Banding lakukan dengan alasan belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga atas seluruh Pajak Masukan yang Pemohon Banding peroleh tidak dapat dikreditkan dan dalam SKPKB PPN diketahui besarnya Kredit Pajak menurut Pemohon Banding dinyatakan Terbanding sebesar nol;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan di atas, Pemohon Banding mempunyai keyakinan bahwa Pemohon Banding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak sehingga Pemohon Banding telah melakukan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak, oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa pengukuhan yang dilakukan KPP Pratama Ketapang hanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yang semula terdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanya pemecahan KPP;

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding berkeyakinan bahwa Pemohon Banding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak dan Pemohon Banding berhak untuk mengkreditkan seluruh Pajak Masukan berdasarkan bukti berupa Faktur Pajak yang Pemohon Banding peroleh dari supplier Pemohon Banding sebesar sebagaimana tercantum dalam SPT Masa PPN yang telah Pemohon Banding laporkan, yaitu sebesar Rp220.048.196,00 dan kompensasi dari bulan sebelumnya sebesar Rp98.452.075,00;


Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perhitungan PPN untuk Masa Pajak Agustus 2007 menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan seluruh koreksi Terbanding sebagaimana tercantum dalam Keputusan Keberatan Nomor: KEP-501/WPJ.13/2011 tanggal 14 September 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor: 00029/207/07/703/10 tanggal 24 November 2010 Masa Pajak Agustus 2007, sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar dalam Ketetapan Pajak adalah menjadi sebesar "Nol/Nihil" sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding di atas;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 45635/PP/M.VI/16/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

• Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-501/WPJ.13/2011 tanggal 14 September 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Masa Pajak Agustus 2007 Nomor : 00029/207/07/703/10 tanggal 24 November 2010, atas nama: CV. XXX, NPWP: xxxxx alamat: Jalan B No. XX RT.X/RW.Y,Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat 78xxx.
  

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 45635/PP/M.VI/16/2013 tanggal 18 Juni 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29/SKK-PP/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 10 September 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 September 2013 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 5 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;


Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (UU PP), kepada pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak (PP) kepada Mahkamah Agung ;
2. Bahwa, Pasal 91 huruf e UU PP. Menyatakan ; alasan Permohonan PK diajukan apabila terdapat suatu Putusan yang nyata-nyata tdak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa, Pasal 92 ayat 3, menyatakan ; Pengajuan Permohonan PK berdasarkan Pasal 91 huruf c, d dan e UU PP, paling lambat 3 ( tiga ) bulan sejak putusan dikirim ;
4. Pasal 78 UU PP, menyatakan ; " Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan Penilaian Pembuktian dan berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim " ;
5. Bahwa, Putusan Pengadilan Pajak No.Put.454635/PP/M.VI/16/2013, tanggal 18 Juni 2013 dikirim kepada Pemohon PK pada tanggal 1 Juli 2013, sehingga dengan demikian Pengajuan Permohonan PK ini yang diajukan masih dalam Jangka Waktu yang ditentukan Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) UU PP, karenanya sah dan sepatutnya diterima ;
6. Bahwa, Permohonan PK ini juga diajukan dengan dasar dan alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak, karenanya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah sepatutnya diterima ;
7. Bahwa, oleh karennya Pemohon PK selanjutnya menyampaikan Keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 45635/PP/M.VI/16/2013, tanggal 18 Juni 2013, sebagai berikut ;
1. Keberatan Pertama :
   “ Tentang tidak adanya Surat Tegoran”
   Bahwa, Inti Pokok Persengketaan Pajak a quo adalah terlambatnya Pemohon PK menyerahkan SPT Masa PPN kepada Termohon PK, yakni diawali tanggal 28 Maret 2007 untuk SPT PPN Masa Pajak Maret 2006 diterima M. Kawi, Nip : 06007420, Petugas KP4 Ketapang ( PK-2) ;
   Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU KUP 1983, maka sebelum Termohon PK menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), maka Pemohon PK selaku Wajib Pajak yang terlambat menyerahkan SPT Masa PPN terlebih dahulu ditegor atau dihimbau dengan Surat Tegoran secara tertulis ;
   Bahwa, sesuai dengan Penjelasan Pasal 13 ayat 1 huruf b, Surat Tegoran a quo, dimaksudkan untuk mengetahui alasan tidak disampaikannya SPT Masa PPN Agustus 2007 oleh Pemohon PK selaku WP beritikat baik, yang kemungkinan saja alasannya adalah diluar kemampuan Pemohon PK ( force majeur ) ;
   Bahwa, akan tetapi ternyata, sesuai Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak ditemukan adanya Surat Teguran a quo ;
   Bahwa, sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Termohon PK langsung melakukan Pemeriksaan Pajak terhadap Pemohon PK dan berujung pada Penerbitan SKPKB tanpa didahului Surat Tegoran ;
   Bahwa, oleh karenanya, terbukti secara Sah dan Meyakinkan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-080/WPJ.13/KP.0305/2010, tanggal 24 November 2010 dan SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2007 Nomor : 00035/207/07/703/10, tanggal 24 November 2010 atas terhadap adalah bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU KUP 1983, karennya batal demi hukum ;
   Bahwa, dengan demikian Putusan a quo juga bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan Penjelasannya UU KUP 1983, karenanya harus dibatalkan;
2. Keberatan Kedua :
   "Tentang Tidak Sahnya Pengukuhan Secara Jabatan Oleh Termohon PK"
   Bahwa, pada halaman 20 alinea terakhir Putusan PP a quo, menyatakan Termohon PK telah melakukan Pengukuhan terhadap Pemohon PK sebagai Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan sejak 1 Mei 2006 ; Bahwa, tindakan Termohon PK a quo juga dinyatakan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 571/KMK.03/2003, tertanggal 29 Desember 2003 ;
   Bahwa, ternyata sesuai Dokumen Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-080/WP.13/KP.0305/2010, tanggal 24 November 2010 serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB ) PPN Masa Pajak Agustus 2007, Nomor : 00035/207/06/703/2010 tertanggal 24 November 2010, yang ada pada Pemohon PK dan juga Fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, Bukti Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan 1 Mei 2006 atas nama Pemohon PK yang semestinya diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Ketapang tidak ada dan tidak pernah diterima Pemohon PK, ;
   Bahwa, dengan demikian terbukti tindakan Termohon PK sebagaimana halaman 20 Putusan a quo telah jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 1 Jo Pasal 4 ayat 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomo : 571/KMK.03/2003 Jo Pasal 1 ayat (5) Jo Pasal 2 ayat (2) Surat keputusan Dirjen Pajak/Termohon PK, Nomor : KEP-161/PJ/2001 ;
   Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam mengeluarkan Putusan Pengadilan Pajak a quo, karenanya demi kebenaran dan keadilan, sudah sepatutnya Putusan a quo dibatalkan ;
3. Keberatan Ketiga :
   "Tentang Tidak Sahnya Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2007"
   Bahwa, Pendapat Majelis Hakim sebagaimana halaman 17 alinea terakhir Putusan a quo yang menyatakan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Pajak Agustus 2007 Nomor : 00035/207/703/10 tanggal 24 November 2010, yang menetapkan Pemohon PK harus membayar Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Agustus 2007, dinyatakan tidak mengandung kesalahan sehingga mengakibatkan Pemohon PK/Pemohon Banding tidak dapat menjalankan hak dan atau Kewajiban Perpajakan secara baik dan benar adalah keliru dan tidak benar, karenanya harus dibatalkan ;
   Bahwa, dengan tidak adanya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan atas nama Pemohon PK, maka telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan, Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2007 terdapat Cacat Hukum, karena diterbitkan tanpa adanya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Pemohon PK Secara Jabatan sejak 1 Mei 2006 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Ketapang sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) Keputusan Dirjen Pajak/termohon PK Nomor : KEP-161/PJ/2001 tanggal 21 Februari 2001, karenanya Putusan a quo sudah selayaknya dibatalkan ;
   Bahwa, dengan adanya Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2007 yang Cacat Hukum a quo, justru telah membuat Pemohon Pajak kesulitan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara baik dan benar, karenanya sudah sepatutnya putusan a quo dibatalkan.
4. Keberatan Keempat :
   " Tentang Koreksi Pajak Masukan "
   Bahwa, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PP sebagaimana tertulis pada Halaman 24 Putusan a quo, yang membenarkan dan mempertahankan Koreksi Pajak Termohon PK berupa tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan Pemohon PK sebesar Rp 318.500.271,-, karena belum PKP sebelum 2 Juli 2009, jelas-jelas keliru dan tidak berdasar hukum, karenanya harus dibatalkan ;
   Bahwa, ternyata terbukti secara Sah dan Meyakinkan, Pengukuhan Secara Jabatan yang dilakukan Termohon PK terhadap Pemohon PK sebagai PKP sejak 1 Mei 2006 adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) Keputusan Dirjen Pajak/termohon PK Nomor : KEP-161/PJ/2001 tanggal 21 Februari 2001 atau dengan kata lain Tidak Sah atau setidaknya mengandung Cacat Hukum ;
   Bahwa, dengan Tidak Sah atau Cacat Hukumnya Pengukuhan Pemohon PK Secara Jabatan selaku PKP sejak 1 Mei 2006 oleh Termohon PK, maka secara mutatismutandis menyebabkan Tidak Sah atau Cacat Hukum pula Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2007, Nomor : 00029/207/07/703/10 tanggal 24 November 2010, sebab Surat Pengukuhan Secara Jabatan sebagai PKP atas diri Pemohon PK merupakan Syarat Mutlak bagi terbitnya SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2007 ;
   Bahwa, dengan demikian Pendapat Majelis Hakim PP atas Koreksi Termohon PK terhadap Pajak Masukan Pemohon PK sebagaimana halaman 24 Putusan a quo menjadi tidak memiliki dasar hukum, karenanya harus dibatalkan ;
5. Keberatan Kelima :
   " Surat Tagihan Pajak, Surat fiegoran dan Surat Paksa Tidak Sah ".
   Bahwa, dengan tidak Sahnya Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2007, Nomor : 00029/207/07/703/10, tanggal 24 November 2010, dan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-080/WPJ.13/KP.0305/2010 tanggal 24 November 2010, maka Tidak Sah pula Putusan a quo, karenanya harus dibatalkan ;
   Bahwa, karena Putusan a quo tidak sah dan harus dibatalkan, maka Surat Tagihan Pajak Surat Tegoran dan Surat Paksa yang diterbitkan Termohon PK atas Tunggakan Pajak yang tidak Sah a quo adalah juga menjadi tidak Sah dan harus dibatalkan ;
   Bahwa, apa yang telah disetor Pemohon PK sebagaimana Bukti Setor Pajak tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 80.000.000, demi kebenaran dan keadilan harus dikembalikan kepada Pemohon PK sesuai ketentuan yang berlaku;
   Bahwa, tidakkah Majelis Hakim PP memahami, apabila Putusan Pengadilan Pajak a quo, Pemohon PK harus membayar Pajak dan Denda sebesar 14,8 % dari Omset, sementara keuntungan yang di dapat hanya 4,5 % sebelum dipotong biaya Operasional, Gaji Karyawan, Bunga Bank dan Pajak PPH ?
   Bahwa, sudah semestinya Majelis Hakim Pengadilan Pajak a quo, memahami, akibat Putusan a quo jelas-jelas telah "membangkrutkan" Pemohon PK ?
   Bahwa, Tidakkah terpikir oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang terhormat, jika Putusan ini dijalankan CV. Mitra Sahabat Sejati menjadi "tutup" dan Karyawannya harus di-PHK ?
   Bahwa, sungguh menjadi Ironis dan sangat Tidak Masuk Akal sehat, Usaha Pemohon PK yang Sehat dan Menguntungkan akan "berakhir", oleh karena Putusan yang sangat keliru sebab didasari oleh Pertimbangan Hukum yang keliru atas Perbuatan Termohon PK yang keliru ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-501/WPJ.13/2011 tanggal 14 September 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2007 Nomor :
00029/207/07/703/10 tanggal 24 November 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.260.709.7-703.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

1. Bahwa alasan-alasan atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masa Pajak Agustus 2007 sebesar Rp.1.595.164.135,00 dan Pajak Masukan sebesar Rp.318.500.271,- tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, dimana Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) hanya mengajukan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP pada tanggal 10 Februari 2006 dan diterbitkan oleh Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) pada tanggal 5 Mei 2006 dengan Register 045942701 dengan NPWP : 02.260.709.7-703.000, sementara pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) belum/tidak dilakukan sehingga belum/tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : CV. XXX tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;


Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : CV. XXX tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 7 November 2014 oleh Dr. H. GGG, S.H.,M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. DDD, S.H.,M.S. dan Dr. H. FFF, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh HHH, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;