Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. QQQ, beralamat Kantor Pusat di Jl. WWW Raya Barat Kav.G-X, DDD, Kebomas, Gresik 61121, Alamat Kantor Cabang : Pergudangan CCC Indah No. XX Blok C XX-XX Surabaya, diwakili DSF, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kausa kepada : YRT, SH, MH., Advokat, beralamat di Jl. GGG XX, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2012.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;


DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ABC, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. DEF, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. GHI, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. JKL, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1073/PJ./2013 tanggal 11 Juni 2013.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 17 September 2012 No. Put. 40112/PP/M.VIII/16/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Terbanding No. KEP-403/WPJ.I 1/2012 Tanggal 22 Maret 2012 oleh DJP KANWIL Jawa Timur I tentang Pengurangan atau Penghapusan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor: 00084/207/07/604/11 Tanggal 23 Mei 2011 masa Pajak Mei Tahun 2007 atas Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut:


Bahwa dengan ini izinkan Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding atas Surat Keputusan tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Koreksi pemeriksa tidak sesuai dengan Pasal IA ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang Berbunyi
" Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang"

Sedangkan berdasarkan bukti clan data pada pembukuan Pemohon Banding pada masa Januari sampai dengan Desember 2007 Pemohon Banding tidak melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak yang Pemohon Banding produksi (udang beku) kekantor pusat, Pemohon Banding hanya melakukan Penyerahan Barang untuk Ekspor dengan tariff PPn sebesar 0%.

Bahwa penyerahan barang Ekspor dari lokasi langsung dikirim ke Pelabuhan Tanjung Perak sesuai dengan bukti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, BL, Surat jalan Container serta Tanda Terima Barang di Terminal peti kemas Tanjung Perak.

Bahwa belum ada sosialisasi bila ada perubahan Undang-undang yang seyogyanya harus disosialisasikan mengenai sanksi, agar pasal-pasal tersebut diperhatikan oleh wajib pajak untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan.

Bahwa menurut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukomanunggal, perusahaan Pemohon Banding harus melaporkan Ekspor barang dengan menggunakan NPWP Cabang yaitu 0X.0XX.0XX.X-XXX.001 dan dokumen dokumen Ekspor harus menggunakan alamat kantor cabang sedangkan bahwa pihak pembeli Negara penerima barang seperti di USA hanya mengakui induk perusahaan dan dengan alamat Kantor pusat di Gresik.

Bahwa sedangkan untuk pihak Bea Cukai juga mensyaratkan untuk memakai NPWP kantor Pusat Yaitu 0X.0XX.0XX.X-XXX.000 bukan NPWP kantor cabang 0X.0XX.0XX.X-XXX.00X.

Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut diatas, maka Pemohon Banding mengunakan alamat dan NPWP Kantor pusat.

Bahwa atas bukti-bukti yang menjadi pendukung transaksi penyerahan barang tersebut diatas pemeriksa tidak pernah meminta secara spesifik kepada Pemohon Banding.

Bahwa perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN oleh pemeriksa dihitung hanya berdasarkan estiminasi biaya selama setahun kemudian dibagi berdasarkan kuantum udang mentah yang masuk sehungga menurut Pemohon Banding perhitungan tersebut tidak dapat menjadi dasar perhitungan DPP PPN.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 17 September 2012 No. Put. 40112/PP/M.VIII/16/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-403/WPJ.11/2012 tanggal 22 Maret 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007 Nomor: 00084/207/07/604/11 tanggal 23 Mei 2011 atas nama : PT. QQQ, NPWP 0X.0XX.0XX.X.X0X-00X, beralamat Kantor Pusat di Jl. WWW Raya Barat Kav.G-X, DDD, Kebomas, Gresik 61121, Alamat Kantor Cabang : Pergudangan CCC Indah No. XX Blok C XX-XX Surabaya, tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak tanggal 17 September 2012 No. Put. 40112/PP/M.VIII/16/2012 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Desember 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Desember 2012.

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 14 Juni 2013.

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;


Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-403/WPJ.11/2012 tanggal 22 Maret 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007 Nomor: 00084/207/07/604/11 tanggal 23 Mei 2011 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima adalah tepat dan benar karena pengajuan permohonan banding tidak memenuhi persyaratan formal karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti tentang pembayaran sebesar 50 % dari pajak terutang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. QQQ tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan .


Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. QQQ tersebut.

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 19 Maret 2014 oleh Dr. H. HTD, S.H., M.H. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. KYM, S.H., M.S. dan H. JPB, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh STR, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.