DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ABC, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DEF, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. GHI, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. JKL, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-439/PJ./2013 tanggal 13 Maret 2013;


P.T. XXX, NPWP xxxx tempat kedudukan di Jalan B KM. Y, Ponokawan, Krian, Sidoarjo 61xxx, alamat surat Jalan Raya Z No. YY, Lebak Bulus, Jakarta Selatan,


Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41857/PP/M.IV/16/2012, Tanggal 30 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Dasar Koreksi Pemeriksa:

Retur Penjualan Sederhana Rp401.387.377,03

Alasan Banding dan jumlah menurut Pemohon Banding:

bahwa retur penjualan sederhana Rp401.387.377,03 adalah retur yang tidak dapat dihindari dari bisnis retail dengan customer yang tidak PKP hal ini sudah menjadi kelaziman dalam transaksi apabila barang mendekati expire date atau rusak kemasannya maka pembeli akan return ke penjual, tidak mungkin Pemohon Banding menolak return tersebut karena jika itu terjadi maka pembeli selamanya tidak akan mau menjual lagi barang Pemohon Banding. Dan apabila itu terjadi maka penjualan Pemohon Banding akan semakin turun dan pada gilirannya menurunkan pajak yang harus Pemohon Banding bayar. Untuk arus piutang dan arus barang dapat Pemohon Banding buktikan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka:
Jumlah Pajak yang terutang menurut SKPKB sebesar Rp40.138.738,00;
Jumlah Pajak yang terutang menurut Pemohon Banding sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41857/PP/M.IV/16/2012, Tanggal 30 November 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-932/WPJ.24/2011 tanggal 13 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Maret 2008 Nomor: 00201/207/08/641/10 tanggal 26 April 2010, atas nama : PT. XXX, NPWP: xxxx, beralamat di Jl. B KM. Y, Ponokawan, Krian, Sidoarjo 61xxx, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 dihitung sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41857/PP/M.IV/16/2012, Tanggal 30 November 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 2 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-439/PJ./2013
tanggal 13 Maret 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 18 Maret 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 14 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 19 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;


Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
   Halaman 20 alinea ke-3, alinea ke-4 dan alinea ke-5:
   “bahwa menurut Majelis, nota retur yang dibuat Pemohon Banding tidak menyalahi aturan yang berlaku karena dapat dipertanggung jawabkan sesuai bukti-bukti yang telah diperiksa oleh Terbanding;”
   “bahwa berdasarkan data dan keterangan dalam berkas banding serta pemeriksaan dalam persidangan Majelis berpendapat bahwa koreksi atas retur penjualan Faktur Pajak Sederhana yang:
1. Tidak dapat ditelusuri penjualannya, baik melalui bukti buku penjualan atau invoice/Faktur Pajak Sederhana sebesar Rp225.122.904,00 tetapdipertahankan;
2. Nilainya lebih besar daripada bukti penjualan sebesar Rp5.327.164,00 tetap dipertahankan;
3. Retur yang dikembalikan lebih dari periode perjanjian sebesar Rp436.109,00 tidak dapat dipetahankan karena perjanjian hanya berlaku untuk Faktur Pajak Standard dan dilakukan selamamasih menjadi pelanggan;
4. Retur penjualan Faktur Pajak Sederhana yang tidak memuat nomor NPWP pembeli sebesar Rp170.501.199,00 tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) antara lain mengatur sebagai berikut:
   Pasal 13 ayat (2):
   ”Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.”
   Pasal 28 ayat (1):
   ”Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.”
   Pasal 28 ayat (3):
   ”Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.”
   Pasal 28 ayat (11):
   ”Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan.”
   Penjelasan Pasal 28 ayat (11):
   ”Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
   Penyimpanan buku, Catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan.”
   Pasal 29 ayat (3) huruf a:
   ”Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;”
   
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN) antara lain mengatur sebagai berikut:
   Pasal 5A:
   “Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut yang tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan."
4. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) antara lain mengatur sebagai berikut:
   Pasal 69 ayat (1):
   “Alat bukti dapat berupa:
   

   a.	surat atau tulisan;
   b.	keterangan ahli;
   c.	keterangan para saksi;
   d.	pengakuan para pihak; dan/atau
   e.	pengetahuan Hakim”

   Pasal 70 huruf d:
   “Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:
   

   d	surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan.”

   Pasal 76:
   “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”
   Penjelasan Pasal 76 alinea ke-1 dan 2:
   “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.
   Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”
   Pasal 78:
   “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”
   Penjelasan Pasal 78:
   “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
5. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Untuk Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan (selanjutnya disebut dg KMK 596) antara lain mengatur sebagai berikut:
   Pasal 1 ayat (1) huruf a:
   “Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan oleh pembeli mengurangi:
   

   a	Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak penjual sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak PertambahanNilai;”

   Pasal 3 ayat (1):
   “Dalam hal terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada Pengusaha Kena Pajak penjual.”
   Pasal 3 ayat (3):
   “Nota Retur sekurang-kurangnya mencantumkan :
   

   a	Nomor urut;
   b	Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
   c	Nama, alamat dan NPWP pembeli;
   d	Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yangmenerbitkan Faktur Pajak;
   e	Macam, jenis, kuantum dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
   f	Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
   g	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yangdikembalikan;
   h	Tanggal pembuatan Nota retur;
   i	Tanda tangan pembeli.”

   Pasal 3 ayat (4):
   “Dalam hal Nota Retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur.”
   Pasal 5:
   “Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”
6. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ.54/1995 tanggal 03 April 1995 tentang Tata Cara Pengurangan PPN Atau PPN Dan PPn BM Untuk Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan (Seri PPN 11-95), antara lain menyebutkan sebagai berikut:
   Butir 7:
   “Nota Retur sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
   

   a	Nomor urut;
   b	Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
   c	Nama, alamat dan NPWP pembeli;
   d	Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak;
   e	Macam, jenis, kuantum dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
   f	Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
   g	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikembalikan;
   h	Tanggal pembuatan Nota retur;
   i	Tanda tangan pembeli.”

   Butir 8:
   “Dalam hal Nota Retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada butir 7, maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur sehingga tidak dapat mengurangi Pajak Keluaran bagi penjual atau Pajak Masukan, atau harta, atau biaya, bagi pembeli.”
7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.41857/PP/M.IV/16/2012 tanggal 30 November 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-faktasebagai berikut :
1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi positif DPP PPN atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp401.387.377,00 berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dengan Nomor Laporan : LAP-154/WPJ.24/KP.0805/2010 tanggal 26 April 2010.
2. Bahwa koreksi tersebut ditetapkan karena merupakan DPP atas Retur Penjualan Faktur Pajak Sederhana yang tidak dapat mengurangi Pajak Keluaran - DPP PPN bagi Penjual dikarenakan Nota Retur dimaksud tidak selengkapnya mencantumkan keterangan sebagaimana ditentukan dalam Butir 7 KMK 596.
3. Bahwa atas koreksi positif DPP PPN sebesar Rp401.387.377,00 tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak setuju, dengan alasan :
   Bahwa retur penjualan sederhana sebesar Rp401.387.377,00 adalah retur yang tidak dapat dihindari dari bisnis retail dengan customer yang tidak PKP, hal ini sudah menjadi kelaziman dalam transaksi apabila barang mendekati expire date atau rusak kemasannya maka pembeli akan return ke penjual, tidak mungkin Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menolak return tersebut karena jika itu terjadi maka pembeli selamanya tidak akan mau menjual lagi barang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dan apabila itu terjadi maka penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan semakin turun dan pada gilirannyamenurunkan pajak yang harus Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bayar. Untuk arus piutang dan arus barang dapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) buktikan.
4. Bahwa Putusan Majelis Hakim atas sengketa banding ini berupa koreksi positif DPP PPN sebesar Rp401.387.377,00 adalah “Mengabulkan Sebagian” permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),dengan alasan sebagai berikut :
1. Bahwa Majelis berpendapat bahwa mengingat jenis usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai produsen kacang " Mayasi "yang penjualannya dapat dilakukan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan diterbitkannya Faktur Pajak Standar dan non PKP (toko/warung kecil) dengan diterbitkan Faktur Pajak Sederhana, maka sewajarnya jika penjualan tersebut dapat terjadi adanya retur. Oleh karena itu atas koreksi Terbanding terhadap retur penjualan dengan Faktur Pajak Sederhanadapat dipertimbangkan,
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5A UU PPN, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) KMK 596 dan Angka 5 dan angka 7 SE-12/PJ.54/1995 tanggal 03 April 1995, Majelis berpendapat sebagaimana tertuangh dalam putusan a quo pada ahalaman 20 alinea ke-2 yang mentakan bahwa “Retur Penjualan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-12/PJ.54/1995 tanggal 03 April 1995 adalah Retur Penjualan untuk Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan FakturPajak Standar sedangkan untuk non Pengusaha Kena Pajak (Faktur Pajak Sederhana) tidak diatur dalam ketentuan ini;”
3. Bahwa menurut Majelis, nota retur yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyalahi aturan yang berlaku karena dapat dipertanggung jawabkan sesuai bukti - bukti yang telah diperiksa oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menurut Majelis koreksi positif DPP PPN atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp401.387.377,00, yang tetap dipertahankan adalah sebesar Rp230.450.068,00 dan yang tidak dapat dipertahankanadalah sebesar Rp170.937.308,00;
8. Bahwa dari fakta dalam persidangan dan berdasarkan penelitian terhadap data-data dan penjelasan yang disampaikan dalam sidang, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa banding ini adalah Yuridis Formal atas Nota Retur yang diperhitungkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaipengurang DPP PPN – Pajak Keluaran.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan perpajakan tersebut diatas, terhadap Nota Retur dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelaskan sebagai berikut :
1. Bahwa Nota Retur diterbitkan oleh Pembeli terkait dengan adanya pengembalian atas pembelian BKP.
2. Bahwa Pembeli yang dapat menerbitkan Nota Retur adalah pembeli dengan Status PKP (pembelian dengan menggunakan Faktur Pajak Standar) maupun pembeli dengan status Non PKP(pembelian dengan Faktur Pajak Sederhana).
3. Bahwa pada prinsipnya Nota Retur memiliki Fungsi dan Kedudukan yang sama dengan Faktur Pajak.
10. Bahwa oleh karenanya tidaklah berlebihan dan merupakan suatu keharusan apabila tata cara pembuatan, bentuk, informasi yang harus dicantumkan dan perhitungannya (ketentuan formal dan material)atas Nota Retur diatur dalam peraturan perpajakan.
11. Bahwa terbukti Barang Kena Pajak yang dikembalikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah atas penjualan Barang Kena Pajak kepada pembeli non PKP yangmenggunakan Faktur Pajak Sederhana.
12. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa dalam menerbitkan Faktur Pajak Sederhana yang menjadi dasar Nota Retur dimaksud tidak dapat mencantumkan NPWP Pembeli karena Pembeli tidak memilikiNPWP dan beberapa juga ada yang tidak memiliki alamat.
13. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap bukti fisik Nota Retur yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, terbukti bahwa Nota Retur dimaksud yang diperhitungkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pengurang DPP PPN – Pajak Keluaran tidak memenuhi ketentuan formal sebagai Nota Retur, yaitu tidakmencantumkan NPWP Pembeli (Penerbit/pembuat Nota Retur).
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Nota Retur dimaksud tidak memenuhi persyaratan formal, tidak selengkapnya mencantumkan keterangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (3) KMK 596, maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur sehingga tidak dapat mengurangi Pajak Keluaran bagi penjual (cfm. Pasal 3 ayat (4) KMK 596 junctoButir 8 SE-12/PJ.54/1995 tanggal 3 April 1995).
15. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam halaman 20 alenia ke-3 menyatakan “ bahwa menurut Majelis, nota retur yang dibuat Pemohon Banding tidak menyalahi aturan yang berlaku ……“ adalah bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku khususnya Pasal 3 ayat (1) KMK 596 yang menyatakan : “……….., maka pembeli harus membuat danmenyampaikan Nota Retur kepada Pengusaha Kena Pajak penjual “.
16. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang terungkap serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menyimpulkan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Nota Retur atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan yang tidak dapat dikurangkan dari Pajak Keluaran dengan DPP PPN sebesar Rp170.937.308,00 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Pasal 5A UU PPN juncto KMK 596 juncto SE-12/PJ.54/1995 tanggal 3 April 1995, karena berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa Nota Retur dimaksud tidak memenuhi ketentuan formal yang telah ditentukan sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur, oleh karenanya tidak dapat mengurangi Pajak Keluaran bagi Penjual (Termohon Peninjauan Kembali /semula Pemohon Banding),
17. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tidak benar, karena bertentangan dengan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan serta peraturan perpajakan yang berlaku, dengan demikian Putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU PengadilanPajak.
18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contralegem), khususnya dalam bidang perpajakan;
19. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.41857/PP/M.IV/16/2012 tanggal 30 November 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 41857/PP/M.IV/16/2012 tanggal 30 November 2012 tersebut adalah cacatsecara hukum dan harus dibatalkan.
20. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.41857/PP/M.IV/16/2012 tanggal 30 November 2012 yang menyatakan :
    Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-932/WPJ.24/2011 tanggal 13 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Maret 2008 Nomor: 00201/207/08/641/10 tanggal 26 April 2010, atas nama: PT. XXX, NPWP: xxxx, beralamat di Jl. B KM. Y, Ponokawan, Krian, Sidoarjo 61xx, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 dihitung sebagaimana perhitungan tersebut diatas adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-932/WPJ.24/2011 tanggal 13 Juni 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Maret 2008 Nomor : 00201/207/08/641/10 tanggal 26 April 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP : xxxx, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp.34.106.610,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

1. Bahwa alasan koreksi positif DPP Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sebesar Rp.170.937.308,00 atas Retur Penjualan tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil dalam memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan memperhatikan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo di antaranya mengenai retur penjualan terbukti tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 5A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Keputusan MenteriKeuangan Nomor 596/KMK.04/1994;
2. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;


Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014, oleh Dr.H.CCC,SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.AAA,SH.MS., dan Dr.H. BBB, SH.M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh DDD,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.