Home
/
Data Center
/
Putusan
/
683
PUTUSAN
Nomor 683/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jl. Jenderal AF, Jakarta 13230, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
  1. Ir.AA, Plt. Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  2. BB,SH., Penangan Perkara Tk.IV pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  3. CC,SH., Penangan Perkara Tk.IV pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  4. DD,SH., Pelaksana pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
Kesemuanya berkantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan AF By-Pass Jakarta Timur 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-82/BC./2012 tanggal 6 November 2012;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. AFG, NPWP: 0X.XXX.XXX.X-XXX.000 beralamat di Jl. FG No. 107, Kel. FG, Kec. Medan Baru, Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. GH beralamat di Jalan GX Blok C. 33 Rt.009 Rw. 004 Komp. Jakarta Housing, Cipete Utara, Jakarta Selatan, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39506/PP/M.XVII/19/2012 tanggal 30 Juli 2012 jo. Nomor Put-39506.R/PP/ M.XVII/19/2012, Tanggal 8 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:
  1. Ketentuan Formal.
    bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP-136/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor sebesar Rp.1.369.474.000,00;
    bahwa surat permohonan banding Pemohon Banding disampaikan tanggal 24 Oktober 2011. Dengan demikian permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan karena diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Penetapan atau Keputusan Terbanding tersebut di atas;
    bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebesar Rp.684.737.000,00 Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP terlampir;
    bahwa dengan demikian Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena telah membayar sebesar 50% dari jumlah pajak terutang;
  1. Pokok Permasalahan
    Bahwa Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar atas PEB Nomor : 000394 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp1.369.474.000,00;
    bahwa alasan penetapan kembali ini karena:
  1. bahwa Pemohon Banding mengajukan PEB Nomor : 000394 tanggal 31 Januari 2011 dengan mencantumkan Tanggal Perkiraan Ekspor 7 Pebruari 2011 berupa Credu Palm Oil dengan pos taris 1511.10.00.00 dan ditetapkan Harga Ekspor USD 1,112.00/MT (dan/atau), taris Bea Keluar 20% (dan/atau),Kurs Rp.9.041,00;
  2. bahwa realisasi ekspor dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2011;
  3. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, Eksportir wajib mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor dalam hal tanggal Perkiraan Ekspor yang diajukan pembetulan untuk Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang dibetulkan;
  4. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, Eksportir wajib mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor dalam hal Tanggal Perkiraan Ekspor yang diajukan pembetulan untuk Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang dibetulkan;
    1. bahwa berdasarkan hasil penelitian ulang diketahui Tanggal Realisasi Ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor namun terhadap pemberitahuan pabean ekspor dimaksud tidak diajukan pembatalan;
    2. bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap barang ekspor yang diberitahukan dengan PEB Nomor 000394 tanggal 31 Januari 2011 dan telah Diekspor pada tanggal 12 Februari 2011, ditetapkan taris Bea Keluar 25% (dan/atau), Harga Ekspor USD 1,194/MT (dan/atau) Kurs Rp.9.030,00;
bahwa Pemohon Banding tidak dapat menyetujui Penetapan Kembali Terbanding tersebut karena:
  1. bahwa realisasi ekspor baru dilakukan tanggal 12 Februari 2011 karena faktor ketidaksengajaan, keterlambatan ini bukan atas kemauan Pemohon Banding tapi di luar kemampuan Pemohon Banding, antara lain karena:
  1. Keterlambatan kapal tiba di pelabuhan muat,
  2. Kapal menunggu antrian lama untuk sandar;
  1. bahwa Terbanding juga tidak menyarankan pembatalan PEB yang Pemohon Banding ajukan dan tetap melaksanakan pengawasan dan pelayanan terhadap pemuatan barang ke kapal;
  2. bahwa hal yang sangat tidak efisien jika Pemohon Banding diharuskan melakukan pembatalan-pembatalan pabean ekspor karena:
  1. Kantor manajemen Pemohon Banding berada di Medan sementara pemuatan barang di pelabuhan Dumai sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk proses perubahan dokumen;
  2. Dalam satu kapal terdapat barang untuk beberapa shipper dan sejumlah pembeli jadi tidak dimungkinkan apabila semua muatan yang telah dimuat harus dikeluarkan kembali dan dimuat ulang;
  3. Sesuai dengan perjanjian kontrak (sales contract), Pajak Ekspor adalah beban penjual (Pemohon Banding) sehingga sangat merugikan Pemohon Banding atas kesalahan yang dilakukan pihak kapal;
  4. Di samping itu Cash Flow Pemohon Banding juga akan sangat terganggu karena dengan melakukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor, dimana Pemohon Banding tidak dibenarkan hanya membayar sebesar kekurangan saja tapi membayar penuh sesuai dengan tarif Pajak Ekspor yang baru sedangkan Pajak Ekspor dengan tarif lama yang telah disetor hanya bisa dikembalikan dengan melalui permohonan resitusi;
  1. bahwa Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 214/PMK.04/2008 tentang, Pemungutan Bea Keluar bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan serta Pasal 1 angka 8 Peraturan Direktur Jenderal Bea dn Cukai Nomor : P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor yang menyatakan ”Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”;
  2. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar ini menghambat dunia perdagangan karena tidak ada mekanisme yang lebih fleksible dimana dimungkinkan apabila terjadi kekurangan Pajak Ekspor langsung bisa dipotong dari Jaminan tanpa harus mengikuti prosedur yang terbelit-belit;
Bahwa uraian secara lebih detail tentang alasan Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding akan Pemohon Banding sampaikan pada saat persidangan di Pengadilan Pajak;

  1. Kesimpulan
    Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan memperhatikan bahwa kekurangan bayar sebesar Rp1.369.474.000,00 dalam Keputusan Terbanding tersebut telah Pemohon Banding lunasi pada tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp684.737.000,00 dan sisa sebesar Rp.684.737.000,00 dengan Bank Garansi. Dengan demikian, Pemohon Banding mengusulkan agar Keputusan Terbanding Nomor: KEP-136/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang diekspor sebesar Rp1.369.474.000,00 dikurangkan menjadi nihil;
    Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39506.R/PP/M.XVII/19/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adlah sebagai berikut:
    Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-136/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT. AFG, NPWP : 0X.XXX.XXX.X-XXX.000 beralamat di Jalan FG Nomor 107, Keluran FG, Kecamatan Medan Baru, Medan dengan membatalkan keputusan Terbanding dan tagihan kurang bayar atas PEB Nomor 000XXX tanggal 31 Januari 2011 menjadi Nihil’
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39506.R/PP/M.XVII/19/2012, Tanggal 8 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Menyatakan membetulkan kesalahan tulis dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-39506/PP/M.XVII/19/2012 tanggal 30 Juli 2012 atas nama PT AFG, NPWP: 0X.XXX.XXX.X-XXX.000 beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 107, Kel/ Babura, Kecamatan Medan Baru, Medan, menjadi sebagai berikut:

Halaman Baris ke- Tertulis Seharusnya
5
 40
 Proforma Invoice Nomor: BSI-VAL/X/0141/011 Proforma Invoice Nomor: BSI-VAL/X/0140/0111
9
 32
 Surat Keputusan Terbanding tanggal 26 Agustus 2011 Surat Keputusan Terbanding tanggal 26 Agustus 2011
11
 41
 Telah diekspor pada tanggal 31 Januari 2011 Telah diekspor pada tanggal 12 Februari 2011
20
 30
 Laporan Surveyor/Certificate of Inspection tanggal 17 Februari 2011 Laporan Surveyor/Certificate of Inspection tanggal 16 Februari 2011
21
 16
 Tagihan sebesar Rp2.049.116.000,00 Tagihan sebesar Rp1.369.474.000,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39506/PP/M.XVII/19/2012 tanggal 30 Juli 2012 jo. Nomor Put-39506/PP/ M.XVII/19/2012, Tanggal 8 Oktober 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 24 Agustus 2012, dan tanggal 6 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. SKU-82/BC./2012 tanggal 6 November 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 9 November 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 17 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 24 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Keberatan Pertama
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Facti perkara a quo yang menyatakan:
-
 bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan permohonan pembetulan atau perubahan data PEB dan pembatalan PEB dan mengajukan PEB baru …..
Menurut Majelis PEB barang curah Pemohon Banding yang menurut Terbanding tanggal realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor bukan obyek yang dapat diajukan pembatalan, karena barang telah diekspor dan PEB barang curah Pemohon Banding yang disengketakan tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.04/2007 sebagaimana …. ;
-
 bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa apabila Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tidak dilaksanakan, maka eksportir mengajukan PEB baru, yang diatur adalah apabila Pasal 8 ayat (1) tidak dilaksanakan maka sanksinya Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 eksportir tersebut tidak diberi pelayanan;
-
 bahwa alasan Penetapan Kembali Terbanding mengkoreksi kurang bayar Bea Keluar PEB Pemohon Banding dengan menggunakan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 karena Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor dan Pemohon Banding tidak mengajukan pembetulan tanggal perkiraan ekspor dan tidak mengajukan pembatalan PEB. Menurut Majelis seharusnya hal tersebut tidak terjadi, …….;
-
 bahwa oleh karenanya tidak adil apabila kesalahan Terbanding dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar atas eskpor barang curah CPO ditanggung oleh pengguna jasa kepabeanan dalam hal ini Pemohon Banding;
-
 bahwa Majelis berpendapat bahwa kata “dapat” pada Pasal 4 ayat (2) mempunyai arti bahwa atas ekspor barang curah, PEB dibolehkan disampaikan ke Kantor Pabean pemuatan sebelum atau sesudah keberangkatan sarana pengangkut dan Pasal 4 ayat (2) khusus mengatur ekspor barang curah, kata “dapat” pada Pasal 4 ayat (2) bukan berarti untuk ekspor barang curah boleh mengajukan PEB dengan menggunakan prosedur ekspor dengan mekanisme ayat (1) PEB mekanisme biasa atau mekanisme ayat (2) PEB barang curah, seharusnya pelaksanaan ekspor barang curah sesuai dengan lampiran V ……..;
-
 bahwa seharusnya Terbanding tidak melayani ekspor barang curah yang menggunakan PEB mekanisme biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tetapi secara konsisten pelayanan ekspor barang curah harus menggunakan PEB barang curah yang secara khusus sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (5) dan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai a quo;
-
 bahwa akibat dari penjelasan Terbanding tersebut telah membingungkan bagi Pemohon Banding dan Terbanding sendiri dalam membayar dan memungut Penerimaan Negara berupa Bea Keluar atas barang curah CPO;
-
 bahwa menurut Majelis, dengan diizinkannya eksportir dalam mengekspor barang curah dengan menggunakan dua pilihan dalam prosedur pelayanan ekspor barang curah oleh Terbanding menunjukkan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh Terbanding dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa kepabeanan dalam hal ini Pemohon Banding.
-
 bahwa Terbanding dalam penetapan kembali SPKPBK terhadap ekspor barang curah dengan menggunakan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan: 214/PMK.04/2008 …. Penetapan Terbanding tersebut tidak sesuai dengan prosedur ekspor barang curah yang secara khusus sudah diatur ……..;
-
 bahwa …….. tetapi di dalam pelaksanaannya Terbanding tidak menerapkan prosedur ekspor barang curah yang secara khusus sudah diatur …….;
-
 bahwa menurut Majelis, Sengketa tersebut tidak terjadi apabila Terbanding dalam memungut Bea Keluar melaksanakan prosedur ekspor barang curah CPO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo secara benar dan konsisten. Oleh karenanya, Majelis berpendapat penetapan kembali SPKPBK Terbanding tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan a quo, sehingga penetapan Terbanding SPKPBK Nomor: KEP-136/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 cacat hukum;
dengan alasan sebagai berikut:
  1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan, sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
  2. Berdasarkan ketentuan PMK 145/2007 secara jelas dan tegas Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3) menyatakan bahwa Ayat (2) menyatakan “Pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh eksportir/kuasanya ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor paling lambat sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean”.
    Ayat (3) menyatakan “Atas ekspor barang curah, pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut”, maka jelas terhadap ekspor barang curah atas pemberitahuan pabean ekspornya dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
  3. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 145/2007 tersebut, cara penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk komoditi yang terkena Bea Keluar dimungkinkan dengan 2 (dua) cara sebagaimana diuraikan di atas, dan pemilihannya diserahkan kepada Eksportir (in casu Termohon Peninjauan Kembali) untuk menggunakan mekanisme biasa atau mekanisme barang curah. Oleh karenanya, sesuai dengan kata “dapat” pada ketentuan Pasal 2 Ayat (3) PMK 145/2007 tersebut, maka untuk ekspor barang dengan karakteristik curah tidak berarti wajib menggunakan mekanisme curah, melainkan diperkenankan untuk menggunakan mekanisme biasa.
  4. Bahwa sengketa Banding dalam perkara a quo merupakan akibat dari ketidaktaatan Termohon Peninjauan Kembali dalam mematuhi konsekuensi dari mekanisme yang dipilihnya.
  5. Bahwa PEB dalam perkara a quo adalah PEB yang pengajuannya menggunakan mekanisme biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) PMK 145/2007, yang pengajuannya dilakukan di akhir-akhir bulan dimana tarif Bea Keluar pada bulan berikutnya mengalami kenaikan, walaupun jadwal kapal maupun kesiapan barang sendiri belum jelas, Termohon Peninjauan Kembali memanfaatkan keuntungan dari pengajuan PEB di depan karena tarif dan Harga Ekspor lebih rendah namun Termohon Peninjauan Kembali tidak mematuhi konsekuensi yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PMK 214/2008.
  6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008 telah secara tegas dinyatakan “Pembetulan terhadap Tanggal Perkiraan Ekspor untuk Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang ditimbun atau dimuat di tempat lain selain di kawasan pabean, hanya dapat dilakukan dalam hal Tanggal Perkiraan Ekspor yang diajukan pembetulan tidak melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang dibetulkan”.
  7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf c PMK 214/2008 secara tegas menyatakan “Eksportir wajib mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor dalam hal: c. Tanggal Perkiraan Ekspor yang diajukan pembetulan untuk Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang dibetulkan”.
  8. Berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa Termohon Peninjauan Kembali melakukan pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean, yang apabila eksportasi tidak sesuai tanggal perkiraan ekspor dan tidak memenuhi kondisi yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008, maka berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf c PMK 214/2008 atas PEB 000394 tanggal 31 Januari 2011 wajib dibatalkan. Dan apabila eksportasi tetap akan dilakukan, maka eksportir wajib mengajukan PEB baru dengan membayar Bea Keluar sesuai tarif dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal PEB baru dimaksud (sesuai Pasal 6 PP 55/2008 jo. Pasal 5 PMK 214/2008, perhitungan bea keluar adalah berdasarkan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean).
  9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) PMK 214/2008, apabila PEB 000394 tanggal 31 Januari 2011 tidak dibatallkan, maka atas eksportasi tersebut tidak dilayani.
  10. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf c PMK 214/2008 telah diatur mengenai kewajiban membatalkan PEB atas eksportasi yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan ditimbun serta dimuat diluar kawasan pabean.
  11. Bahwa pembatalan PEB sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf c PMK 214/2008 untuk eksportasi yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan ditimbun serta dimuat ditempat lain selain kawasan pabean adalah mutlak dan melakukan pembayaran Bea Keluar dengan menggunakan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor baru adalah mutlak apabila eksportasi tetap akan dilakukan (mengingat barang ekspor dalam perkara a quo melebihi tanggal perkiraan ekspor dan dimuat di tempat lain selain kawasan pabean).
  12. Berdasarkan fakta hukum dalam perkara a quo yaitu eksportasi melampaui tanggal perkiraan ekspor (tanggal perkiraan ekspor adalah 07 Februari 2011 sedangkan realisasi ekspor tanggal 12 Februari 2011) dan barang ekspor ditimbun dan dimuat di tempat lain selain kawasan pabean, namun PEB tidak dibatalkan dan tidak diajukan PEB baru dengan penghitungan bea keluar baru (tarif bea keluar telah berubah), maka pembatalan dan pembayaran bea keluar dengan penghitungan baru adalah mutlak dan pelayanan eksportasi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak serta merta menggugurkan kewajiban eksportir untuk melakukan pembayaran bea keluar yang seharusnya.
  13. Berdasarkan Pasal 2 PP 55/2008 telah diatur bahwa terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar, yang artinya ketentuan untuk membayar Bea Keluar eksportasi komoditi yang ditetapkan untuk dikenakan Bea Keluar adalah hal yang mutlak. Sehingga apabila ada kejadian suatu eksportasi komoditi yang terkena Bea Keluar diberitahukan dalam PEB tanpa membayar Bea Keluar dan atas eksportasi tersebut telah dilayani oleh Pejabat Bea dan Cukai, tidak serta merta menggugurkan kewajiban eksportir untuk membayar Bea Keluar. Oleh karena itu, apabila terdapat eksportasi komoditi yang terkena Bea Keluar yang masih terdapat kewajiban membayar Bea Keluar namun tetap dilayani eksportasinya oleh Pejabat Bea dan Cukai (pejabat pemeriksa dokumen), maka Pemohon Peninjauan Kembali (in casu Direktur Jenderal Bea dan Cukai) akan menggunakan kewenangannya dalam rangka pengawasan dan evaluasi melalui mekanisme penetapan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) PP 55/2008 untuk menagih Bea Keluar yang seharusnya atau kurang dibayar oleh eksportir (in casu Termohon Peninjauan Kembali).
  14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah, keliru, dan tidak cermat dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepabeanan khususnya terkait Penetapan Kembali Penghitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor oleh PT. FGH sebagaimana diatur dalam UU 17/2006, PP 55/2008, PMK 145/2007, dan PMK 214/2008, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo layak dan/atau patut untuk dibatalkan;
  1. Keberatan Kedua
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Facti perkara a quo yang menyatakan:
-
 Bahwa Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 merupakan pendelegasian dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008 ……… tidak mendelegasikan mengenai “pembetulan terhadap tanggal perkiraan ekspor” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan mengenai kewajiban Eksportir mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor karena pembetulan melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor” sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008;
-
 bahwa berdasarkan Lampiran Bab II nomor urut 173 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2004 yang menyebutkan antara lain “pendelegasian dari Undang-undang kepada Menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat Teknis Adminsitratif” …… Pendelegasian dari Pasal 2A ayat (3) Undang-undang Kepabeanan a quo hanya mendelegasikan kepada Peraturan Pemerintah tidak ada subdelegasi;
dengan alasan sebagai berikut:
  1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam melakukan pertimbangan hukumnya, sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
  2. Bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 18 PP 55/2008:
    -
    		 Pasal 14 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Bea Keluar, penetapan penghitungan Bea Keluar oleh Pejabat Bea dan Cukai, penetapan kembali penghitungan Bea Keluar oleh Direktur Jenderal, dan permohonan perubahan atas kesalahan Pemberitahuan Pabean Ekspor diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri”.
    -
    		 Pasal 18 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan, penetapan keberatan, dan tata cara pengembalian Bea Keluar diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri”.
  1. Bahwa dalam konsiderans menimbang PMK 214/2008 telah disebutkan “bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 14, dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemungutan Bea Keluar”, sehingga telah nyata dan jelas bahwa PMK 214/2008 merupakan pengaturan lebih lanjut yang diamanatkan Pasal 14 dan Pasal 18 PP 55/2008.
  2. Bahwa berdasarkan Pasal 2A Ayat (3) UU 17/2006 disebutkan “Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.
  3. Bahwa dalam konsiderans menimbang PP 55/2008 telah disebutkan “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor”, sehingga telah nyata dan jelas bahwa PP 55/2008 merupakan pengaturan lebih lanjut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2A Ayat (3) UU 17/2006.
  4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PMK 214/2008 adalah Peraturan Menteri Keuangan yang sah dan merupakan pengaturan lebih lanjut sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (in casu PP 55/2008).
  5. Bahwa berdasarkan Pasal 31 UU 14/2002:
    -
    		 Ayat (1) menyatakan “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak”.
    -
    		 Ayat (2) menyatakan “Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
    -
    		 Ayat (3) menyatakan “Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.
sehingga telah jelas bahwa kewenangan Pengadilan Pajak hanya memeriksa dan memutus sengketa pajak, dan tidak ada kewenangan pengadilan pajak untuk menguji sebuah peraturan terhadap peraturan yang lebih tinggi dan/atau terhadap Undang-Undang, karena kewenangan menguji peraturan dibawah Undang-Undang terhadap undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Agung.
  1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah, keliru, dan tidak cermat dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya, sehingga menghasilkan putusan yang keliru dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo layak dan/atau patut untuk dibatalkan.
  1. Keberatan Ketiga
    Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Facti perkara a quo yang menyatakan:
    -
    		 bahwa menurut Majelis tanggal perkiraan ekspor adalah tanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut masih merupakan tanggal dugaan atau praduga yang belum pasti …… Oleh karenanya tidak adil apabila baru perkiraan sudah dinyatakan salah dan dikenakan koreksi berupa tambah bayar dengan alasan tanggal realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor dan Pemohon Banding tidak mengajukan pembetulan data PEB atau pembatalan PEB;
    -
    		 bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011 Terbanding dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau dan Sumbar atas nama Direktur Jenderal berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: S-446/BC/2011 tanggal 12 Mei 2011 …….. menggunakan data dan bukti yang sama yang digunakan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean bukan data dan bukti baru (novum) menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor ………... ;
    -
    		 bahwa Majelis berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan dasar perhitungan Bea Keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yang seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan, hal tersebut tidak terjadi;
    -
    		 bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang mengatur bahwa perhitungan Bea Keluar dihitung dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor. Seharusnya jika Terbanding ….;
    -
    		 bahwa menurut Majelis PEB Nomor: 000394 tanggal 31 Januari 2011 adalah PEB yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.04/2007 sebagaimana telah diubah dengan ……………, sehingga Penetapan Terbanding SPKPBK Nomor: KEP-136/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang perhitungan Bea Keluar dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar ……;
    -
    		 bahwa berdasarkan alasan-alasan Terbanding, Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor, Pemohon Banding tidak mengajukan pembetulan data PEB, dan tidak mengajukan pembatalan PEB, maka Terbanding menetapkan kembali ………………, Majelis berpendapat penetapan kembali Terbanding tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo, sehingga penetapan Terbanding cacat hukum;
    dengan alasan sebagai berikut:
    1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam melakukan pertimbangan hukumnya, sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
    2. Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, tidak diterbitkannya Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) adalah karena pada saat penelitian perhitungan bea keluar pada tanggal 31 Januari 2011 adalah telah sesuai dengan pemberitahuan (tarif yang berlaku pada saat PEB di daftarkan), namun permasalahan muncul sebagai akibat ketidakpatuhan Termohon Peninjauan Kembali dalam melakukan realisasi ekspor (selesai muat barang ekspor) sesuai dengan yang diberitahukan yaitu tanggal 07 Februari 2011.
    3. Bahwa penentuan tanggal selesai muat untuk penetapan kembali bea keluar telah menjunjung prinsip keadilan bagi eksportir karena titik ini merupakan titik paling menguntungkan bagi eksportir, karena berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU 17/2006 barang dianggap diekspor apabila telah dimuat di sarana pengangkut. Dan berdasarkan 1 butir 14 PMK 214/2008, tanggal perkiraan ekspor dimaksudkan dengan tanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut yang akan menuju keluar daerah pabean yang justru memberikan keuntungan bagi ekportir untuk menghindari kenaikan tarif karena bea keluar telah dibayarkan pada saat pengajuan PEB sementara barang masih belum terealisasi ekspornya.
    4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 PP 55/2008 jo. Pasal 5 PMK 214/2008, perhitungan bea keluar adalah berdasarkan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.
    5. Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembal sampaikan, sesuai penjelasan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU 17/2006 disebutkan bahwa secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean.
    6. Bahwa fakta hukum dalam perkara a quo dapat disampaikan sebagai berikut:
    • PEB dalam perkara a quo adalah Nomor 000394 tanggal 31 Januari 2011 dengan tanggal perkiraan ekspor 07 Februari 2011;
    • Selesai muat barang ekspor ke sarana pengangkut (realisasi ekspor) adalah tanggal 12 Februari 2011 (sesuai catatan petugas Bea dan Cukai pengawas pemuatan barang pada Nota Pelayanan Ekspor);
    • Barang ekspor dalam perkara a quo adalah barang ekspor yang terhadap proses ekpsortasnya ditimbun dan dimuat ditempat lain diluar kawasan pabean.
    1. Bahwa terhadap permasalahan eksportasi yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan barang ekspor dimuat diluar kawasan pabean berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf c dan Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008 pembatalan PEB adalah mutlak, namun apabila tidak dilakukan pembatalan PEB dan atas eksportasinya telah dilayani oleh Pejabat Bea dan Cukai, maka Direktur Jenderal Bea dan Cukai (in casu Pemohon Peninjauan Kembali) menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP 55/2008 jo. Pasal 14 PMK 214/2008 untuk melakukan penetapan kembali yang juga berfungsi sebagai pengawasan dan evaluasi atas kegiatan eksportasi dengan pengenaan bea keluar.
    2. Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali melakukan pembatalan ekspor atas PEB 000394 tanggal 31 Januari 2011 pada tanggal 07 Februari 2011 sebagai akibat tidak selesainya proses muat (ekspor tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2011), maka terhadap ekspor yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2011, Termohon Peninjauan Kembali seharusnya mengajukan PEB baru yang tentunya akan dikenakan penghitungan tarif Bea Keluar yang berlaku saat PEB baru.
    3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 PP 55/2008 jo. Pasal 5 PMK 214/2008, perhitungan bea keluar adalah berdasarkan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean, maka terhadap PEB baru yang seharusnya diajukan (sebelum dilakukan ekspor tanggal 12 Februari 2011) akan dikenakan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor sesuai ketentuan yang berlaku pada hari itu yaitu dengan tarif Bea Keluar 25% Harga Ekspor = USD 1.194/MT (Kurs 1 USD Rp. 9.030,00) sesuai KMK 173/KM.4/2011 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 64/KM.01/2011 tentang Nilai Kurs sebagai dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor dan Pajak Penghasilan.
    4. Bahwa penagihan melalui mekanisme penetapan kembali atas PEB yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 PMK 214/2008 telah memberikan rasa keadilan bagi eksportir lain yang mematuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan tersebut dan/atau tindakan yang seharusya dilakukan eksportir. Sebagai contoh dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan eksportasi yang sebagai implementasi wujud kepatuhan eksportir terkait Pasal 7 dan Pasal 8 PMK 214/2008 sebagai berikut:
    • PT. Smart Tbk., mengajukan PEB dengan menggunakan mekanisme biasa dan mendapat Nomor pendaftaran 051124 tanggal 25 November 2011;
    • Bahwa tanggal perkiraan ekspor yang disampaikan pada PEB adalah 02 Desember 2011;
    • PT. Smart Ybk., mengajukan permohonan pembatalan PEB pada tanggal 02 Desember 2011 dengan alasan kerusakan kapal, sehingga waktu pemuatan tidak sesuai yang direncanakan sedangkan tanggal perkiraan ekspornya sesuai PEB yang disampaikan adalah 02 Desember 2011;
    • Karena PT. Smart Tbk., tetap akan melakukan eksportasi atas barang ekspor dimaksud, maka yang bersangkutan mengajukan kembali PEB baru dengan melakukan pembayaran Bea Keluar dengan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada bulan pengajuan PEB,
    1. Bahwa penagihan melalui mekanisme penetapan kembali sebagaimana yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (in casu Pasal 12 PP 55/2008 jo. Pasal 14 PMK 214/2008) yang merupakan konsekuensi logis atas ketidakpatuhan Termohon Peninjauan Kembali dalam mematuhi ketentuan di bidang ekspor karena Termohon Peninjauan Kembali menghindari adanya kenaikan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku sejak tanggal 01 Februari 2011 s.d. tanggal 28 Februari 2011.
    2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan “bahwa Majelis berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan dasar perhitungan Bea Keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yang seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan, hal tersebut tidak terjadi” adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan menunjukkan ketidakpahaman Majelis Hakim Pengadilan Pajak terkait mekanisme penetapan kembali oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
    3. Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan kembali, pengitungan PEB 000394 tanggal 31 Januari 2011 adalah sesuai tarif Bea Keluar dan Harga ekspor yang berlaku pada tanggal 31 Januari 2011 dengan tanggal perkiraan ekspor 07 Februari 2011, namun mengingat ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor dan barang ekspor dimuat diluar kawasan pabean maka sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf c dan Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008 pembatalan PEB adalah mutlak dan wajib dilakukan pengajuan PEB baru yang kemudian dihitung dan dievaluasi pada mekanisme penetapan kembali, dengan penghitungan Bea Keluar berdasarkan tarif dan harga ekspor yang berlaku pada saat apabila PEB baru tersebut didaftarkan yaitu sebelum ekspor dilakukan (tanggal 12 Februari 2011).
    4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah, keliru, dan tidak cermat dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepabeanan khususnya terkait Penetapan Kembali Penghitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor oleh PT. GHJ sebagaimana diatur dalam UU 17/2006, PP 55/2008, PMK 145/2007, dan PMK 214/2008, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo layak dan/atau patut untuk dibatalkan.
  1. Keberatan Keempat
    Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan “menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dasar penetapan Terbanding terhadap SPKPBK Nomor: KEP-136/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo, sehingga Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan keputusan Terbanding dan tagihan kurang bayar atas PEB Nomor: 000394 tanggal 31 Januari 2011 menjadi Nihil” karena pertimbangan tersebut telah terbantahkan dengan penjelasan dan uraian yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan dalam poin keberatan-keberatan di atas.
  2. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon Peninjauan kembali sampaikan penjelasan atas pokok perkara sebagai berikut di bawah ini.
  3. Barang ekspor dalam perkara a quo adalah barang ekspor yang terhadap proses ekpsortasnya ditimbun dan dimuat ditempat lain diluar kawasan pabean.
  4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali melakukan pemberitahuan ekspor barang berdasarkan PEB Nomor: 000394 tanggal 31 Januari 2011 dengan jenis barang Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 2000 MT dengan Bea Keluar Tarif 20% Harga Ekspor USD 1.112/MT Kurs 1 USD = Rp. 9.041,00 dengan tanggal perkiraan ekspor tanggal 07 Februari 2011.
  5. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, atas PEB 000394 tanggal 31 Januari 2011 pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut selesai pada tanggal 12 Februari 2011, sehingga ekspor dianggap terjadi pada tanggal 12 Februari 2011 (sesuai Pasal 2 Ayat (2) UU 17/2006 beserta penjelasannya).
  6. Bahwa terhadap permasalahan eksportasi yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan barang ekspor dimuat diluar kawasan pabean berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf c dan Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008 pembatalan PEB adalah mutlak, dan Termohon Peninjauan Kembali wajib mengajukan PEB baru apabila tetap ingin melakukan ekspor namun apabila tidak dilakukan pembatalan PEB dan atas eksportasinya telah dilayani oleh Pejabat Bea dan Cukai, maka Direktur Jenderal Bea dan Cukai (in casu Pemohon Peninjauan Kembali) dapat menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP 55/2008 jo. Pasal 14 PMK 214/2008 untuk melakukan penetapan kembali dalam rangka mengamankan hak-hak negara.
  7. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 telah dikeluarkan KMK 173/KM.4/2011 yang menetapkan Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa CPO adalah sebesar USD 1.194/MT dengan Bea Keluar sebesar 25%, yang berlaku mulai tanggal 01 Februari 2011 s.d. tanggal 28 Februari 2011.
  8. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 214/2008 secara tegas menyatakan “Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean”, sehingga dengan demikian jelas bahwa Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor pada saat Pemberitahuan Ekspor Barang didaftarkan ke kantor Pemohon Peninjauan Kembali.
  9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 214/2008 dan KMK 173/KM.4/2011, maka terhadap Ekspor Barang berupa CPO yang Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nya dilakukan pada rentang waktu antara tanggal 01 Februari 2011 s.d. 28 Februari 2011 dikenakan tarif Bea Keluar sebesar 25% dengan Harga Ekspor sebesar USD 1.194/MT.
  10. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terhadap barang ekspor milik Termohon Peninjauan Kembali yang diberitahukan melalui PEB Nomor: 000394 tanggal 31 Januari 2011 berupa CPO sebanyak 2000 MT dengan Tarif Bea Keluar 20% Harga Ekspor USD 1.112/MT (Kurs 1 USD = Rp. 9.041,00), ditetapkan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (in casu Direktur Jendeal Bea dan Cukai) dengan Tarif Bea Keluar 25% dan Harga Ekspor USD 1.194/MT (Kurs 1 USD = Rp. 9.030,00) dengan total Bea Keluar yang harus dibayar sebesar Rp. 5.390.910.000,00 (USD 1.194 x 25% x 2000 x Rp. 9.030,00), sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluar yang harus dilunasi oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 1.369.474.000,00 dengan pertimbangan bahwa seharusnya PEB 000394 tanggal 31 Januari 2011 dibatalkan dan wajib mengajukan PEB baru pada saat sebelum ekspor dilakukan.
  11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuanketentuan yang diatur dalam:
  • PP 55/2008;
  • PMK 214/2008;
  • PMK 67/2010;
  • PERMENDAG 01/M-DAG/PER/1/2011; dan
  • KMK 173/KM.4/2011,
maka penetapan kembali Pemohon Peninjauan Kembali yang menetapkan pembebanan Bea Keluar atas ekspor CPO yang diberitahukan berdasarkan PEB Nomor: 000394 tanggal 31 Januari 2011 (yang seharusnya dibatalkan dan diajukan PEB baru) dengan Tarif Bea Keluar 25% dan Harga Ekspor USD 1.194/MT, sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluar yang harus dilunasi oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 1.369.474.000,00 adalah telah benar dan berdasar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.
  1. Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, tetap dilayaninya eksportasi oleh pejabat Bea dan Cukai atas PEB biasa yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidak dilakukan pembatalan adalah semata-mata karena mengedepankan pelayanan. Lain halnya dibidang impor dimana UU 17/2006 memberikan penekanan berimbang antara pelayanan dan pengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisi pelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 Ayat (2) PMK 214/2008 mengatur untuk dilayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008, dengan memegang prinsip UU 17/2006 maka pelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tetap tidak kewajiban eksportir dalam membayar Bea Keluar sesuai dengan yang seharusnya dibayar yang akan dievaluasi dan diawasi melalui mekanisme penetapan kembali oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai (in casu Pemohon Peninjauan Kembali) demi mengamankan hak-hak negara untuk kepentingan bersama (bangsa dan negara) di atas kepentingan pribadi atau golongan.
  2. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa penetapan Bea Keluar oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap PEB Nomor: 000394 tanggal 31 Januari 2011 (yang seharusnya dibatalkan dan diajukan PEB baru) a.n. Termohon Peninjauan Kembali dengan Tarif Bea Keluar 25% dan Harga Ekspor USD 1.194/MT, sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluar yang harus dilunasi oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 1.369.474.000,00 telah benar dan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.
  3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum, melakukan kelalaian, dan tidak cermat sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan terkait dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. Sehingga sangat berdasar hukum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Yang Terhormat menyatakan batal putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 39506/PP/M.XVII/19/2012 tanggal 30 Juli 2012.
  4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, disimpulkan sebagai berikut:
  1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam melakukan pertimbangan hukumnya, sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
  2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 145/2007 tersebut, cara penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk komoditi yang terkena Bea Keluar dimungkinkan dengan 2 (dua) cara sebagaimana diuraikan di atas, dan pemilihannya diserahkan kepada Eksportir (in casu Termohon Peninjauan Kembali) untuk menggunakan mekanisme biasa atau mekanisme barang curah sesuai ketentuan yang berlaku.
  3. Berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa Termohon Peninjauan Kembali melakukan pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean, yang apabila eksportasi tidak sesuai tanggal perkiraan ekspor dan tidak memenuhi kondisi yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008, maka berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf c PMK 214/2008 atas PEB 000394 tanggal 31 Januari 2011 wajib dibatalkan. Dan apabila eksportasi tetap akan dilakukan, maka eksportir wajib mengajukan PEB baru dengan membayar Bea Keluar sesuai tarif dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal PEB baru dimaksud (sesuai Pasal 6 PP 55/2008 jo. Pasal 5 PMK 214/2008, perhitungan bea keluar adalah berdasarkan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean).
  4. Bahwa kewenangan Pengadilan Pajak hanya memeriksa dan memutus sengketa pajak, dan tidak ada kewenangan pengadilan pajak untuk menguji sebuah peraturan terhadap peraturan yang lebih tinggi dan/atau terhadap undang-undang, karena kewenangan menguji peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Agung.
  5. Bahwa terhadap permasalahan eksportasi yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan barang ekspor dimuat diluar kawasan pabean berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf c dan Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008 pembatalan PEB adalah mutlak, namun apabila tidak dilakukan pembatalan PEB dan atas eksportasinya telah dilayani oleh Pejabat Bea dan Cukai, maka Direktur Jenderal Bea dan Cukai (in casu Pemohon Peninjauan Kembali) menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP 55/2008 jo. Pasal 14 PMK 214/2008 untuk melakukan penetapan kembali yang juga berfungsi sebagai pengawasan dan evaluasi atas kegiatan eksportasi dengan pengenaan bea keluar.
  6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 PP 55/2008 jo. Pasal 5 PMK 214/2008, perhitungan bea keluar adalah berdasarkan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean, maka terhadap PEB baru yang seharusnya diajukan (sebelum ekspor tanggal 12 Februari 2011) akan dikenakan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor sesuai ketentuan yang berlaku pada hari itu yaitu dengan tarif Bea Keluar 25% Harga Ekspor = USD 1.194/MT (Kurs 1 USD Rp. 9.030,00).
  7. Bahwa penagihan melalui mekanisme penetapan kembali sebagaimana yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (in casu Pasal 12 PP 55/2008 jo. Pasal 14 PMK 214/2008) yang merupakan konsekuensi logis atas ketidakpatuhan Termohon Peninjauan Kembali dalam mematuhi ketentuan di bidang ekspor karena Termohon Peninjauan Kembali menghindari adanya kenaikan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku sejak tanggal 01 Februari 2011 s.d. tanggal 28 Februari 2011.
  8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 214/2008 dan KMK 173/KM.4/2011, maka terhadap Ekspor Barang berupa CPO yang Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nya dilakukan pada rentang waktu antara tanggal 01 Februari 2011 s.d. 28 Februari 2011 dikenakan tarif Bea Keluar sebesar 25% dengan Harga Ekspor sebesar USD 1.194/MT.
  9. Bahwa terhadap barang ekspor milik Termohon Peninjauan Kembali yang diberitahukan melalui PEB Nomor: 000394 tanggal 31 Januari 2011 berupa CPO sebanyak 2000 MT dengan Tarif Bea Keluar 20% Harga Ekspor USD 1.112/MT (Kurs 1 USD = Rp. 9.041,00), ditetapkan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (in casu Direktur Jendeal Bea dan Cukai) dengan Tarif Bea Keluar 25% dan Harga Ekspor USD 1.194/MT (Kurs 1 USD = Rp. 9.030,00) dengan total Bea Keluar yang harus dibayar sebesar Rp. 5.390.910.000,00 (USD 1.194 x 25% x 2000 x Rp. 9.030,00), sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluar yang harus dilunasi oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 1.369.474.000,00 dengan pertimbangan bahwa seharusnya PEB 000394 tanggal 31 Januari 2011 dibatalkan dan wajib mengajukan PEB baru pada saat sebelum ekspor dilakukan (ekspor tanggal 12 Februari 2011).
  10. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa penetapan kembali Bea Keluar oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap PEB Nomor: 000394 tanggal 31 Januari 2011 (yang seharusnya dibatalkan dan diajukan PEB baru) a.n. Termohon Peninjauan Kembali dengan Tarif Bea Keluar 25% dan Harga Ekspor USD 1.194/MT, sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluar yang harus dilunasi oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 1.369.474.000,00 telah benar dan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut,
Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-136/WPC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 mengenai keberatan atas Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang diekspor atas nama Pemohon Banding, NPWP; 0X.XXX.XXX.X-XXX.000, sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:
  1. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo berupa Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 2.000,00 Ton yang diberitahukan dalam PEB Nomor 00394 tanggal 31 Januari 2011 dan tanggal Perkiraan Ekspor 7 Pebruari 2011 semula dengan Pos Tarif 1511.10.00.00, Tarif Bea Keluar 20% Harga Ekspor USD 1,112.00/MT (Kurs 1 USD = Rp.9.041,00) ditetapkan kembali oleh Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) sebesar dengan Tarif Bea Keluar 25% dan Harga Ekspor USD 1.194 (Kurs 1 USD = Rp9.030,00) dengan total Bea Keluar yang harus dibayar sebesar Rp.5.90.910.000,00 (USD 1.112 x 25% x 2.000 ton x Rp. 9.030,-) dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakan dengan benar prosedur ekspor barang curah CPO yang dimuat dalam PEB Nomor 00394 tanggal 31 Januari 2011, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yang didalilkan dalam butir 12 mengenai rentang waktu bertentangan dengan prinsip self assessment yang telah menjadikan politik hukum pemungutan pajak, di samping itu, bertentangan dengan ajaran Taatsbestand sehingga tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 2A juncto Pasal 30 Undang-Undang Kepabeanan;
  2. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nom

© Copyright 2025 PT INTEGRAL DATA PRIMA