Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ABC, Direktur Keberatan dan Banding;
2. DEF, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. GHI, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. JKL, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-51/PJ./2010 tanggal 9 Februari 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;


PT. QQQ, tempat kedudukan Jalan WWW Nomor X-D, Gambir, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 20491/PP/M.XI/16/2009, Tanggal 5 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding telah menerima surat Keputusan Terbanding Nomor 1746/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Keputusan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Tahun pajak 2004 yang diterbitkan sehubungan dengan Permohonan Keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai, Masa Januari s/d Desember 2004 Nomor: 00062/207/04/029/06 tanggal 23 Nopember 2006 dengan rincian keputusan sebagai berikut :


Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh pihak peneliti keberatan Nomor: 1746/WP3.06/BD.06/2007 tertanggal 30 Nopember 2007 diketahui bahwa pihak peneliti keberatan menolak semua argumen dan penjelasan sebagaimana diutarakan dalam Permohonan Keberatan Pemohon Banding dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk menerima keberatan atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00062/207/04/029106 tanggal 23 Nopember 2006 masa pajak Januari s/d. Desember 2004;

Bahwa sehubungan dengan hal itu, dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor : 1746/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tersebut di atas kepada Pengadilan Pajak, dengan uraian sebagai berikut :

Koreksi Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 237.648.635,00;
Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi Rp. 237.648.635,00 dengan rincian sebagai berikut :

Alasan Pemeriksa

Bahwa Terbanding melakukan koreksi :
1 Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp.1.346.416.663,00
Penyerahan BKP dan JKP yang belum dilaporkan;
2. Pajak Masukan PPN sebesar Rp.4.205.318,00

Bahwa Koreksi PPN Masukan karena ada Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (5) UU PPN, yaitu tidak memuat nomor seri faktur pajak.
Faktur tersebut tertanggal 30 Oktober 2004, dengan nilai DPP sebesar Rp 42.053.181,00;

Argumentasi dan Penjelasan Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar sebesar Rp. 237.648.635,00;

Menurut Pemohon Banding :

Bahwa mengacu pada argumen dan penjelasan di atas, berdasarkan data yang Pemohon Banding lampirkan dalam Surat Permohonan Keberatan Pemohon Banding, Pemohon Banding berpendapat :
Pajak yang harus dibayar : Nihil

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 20491/PP/M.XI/16/2009, Tanggal 5 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1746/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 Nomor : 00062/207/04/029/06 tanggal 23 November 2006, atas nama : PT. QQQ, NPWP : 0X.XXX.XXX.X-0XX.000, Alamat Jl. WWW No. X-D, Gambir – Jakarta Pusat 10130, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :


Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 20491/PP/M.XI/16/2009, Tanggal 5 November 2009, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 18 November 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-51/PJ./2010 tanggal 9 Februari 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 17 Februari 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 17 Februari 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 3 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 15 April 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;


Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Koreksi Positif atas DPP PPN yang berasal dari Insentif Leasing dan Dealer sebesar Rp1.205.579.500,00


Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1746/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 Nomor : 00062/207/04/029/06 tanggal 23 November 2006, atas nama Pemohon Banding sekaran Termohon Peninjauan Kembali dan pajaknya dihitung kembali sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp. 88.930.671,00 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;


Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013, oleh SYV, S.H., M.Sc.,Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. KPO, S.H., M.S., dan QCL, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh TDG, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.