Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. QQQ, TBK, tempat kedudukan Jalan WWW IX/X, DDD, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh RDF, selaku Wakil Presiden Direktur, memberikan kuasa kepada: TFG, selaku Corporate Tax Sub Group Leader, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/POA-MS/AMFG/X/2010, Tanggal 4 Oktober 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;


DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ABC, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DEF, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. GHI, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. JKL, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1026/PJ./2010 tanggal 19 November 2010;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding/Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 24152/PP/M.XIII/15/2010, Tanggal 17 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

Bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-426/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 16 September 2008 dengan perincian sebagai berikut :


Bahwa berdasarkan tabel diatas, perkenankanlah Pemohon Banding untuk menyampaikan permohonan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-426/WPJ.19/BD.05/2008 tertanggal 16 September 2008, dengan terlebih dahulu menyampaikan latar belakang permohonan Banding Pemohon Banding sebagai berikut :

Bahwa Kantor Wilayah DJP Jakarta Wajib Pajak Besar telah melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2006;

Bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00001/406/06/092/08 tertanggal 27 Februari 2008 Tahun Pajak 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua;

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2008, Pemohon Banding mengajukan surat permohonan keberatan dengan Surat Nomor : 018/PJK/AMG/2008 atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua;

bahwa kemudian, atas surat permohonan keberatan Pemohon Banding, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus atas nama Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-426/WPJ.19/BD.05/2008 tertanggal 16 September 2008 yang memutuskan menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00001/406/06/092/08 tertanggal 27 Februari 2008 Tahun Pajak 2006;

Bahwa karena Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Badan yang diterbitkan menunjukkan lebih bayar sebesar Rp. 55.711.349.866,00 maka Pemohon Banding tidak perlu memenuhi kewajiban pembayaran pajak 50 % sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan secara formal telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan Banding kepada Pengadilan Pajak;

DASAR DAN ALASAN BANDING PEMOHON BANDING

Bahwa berdasarkan kronologis penjelasan diatas, perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-426/WPJ.19/BD.05/2008 tertanggal 16 September 2008;

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan hak Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa berikut Pemohon Banding sandingkan perhitungan pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Keputusan Terbanding untuk Tahun Pajak 2006 sebagai berikut :


Bahwa berdasarkan tabel diatas, perkenankanlah Pemohon Banding menyampaikan alasan permohonan banding yang Pemohon Banding uraikan secara kronologis di bawah ini :

Banding terhadap koreksi atas biaya bunga sebesar Rp. 5.649.595.324,00

Menurut Terbanding;

Bahwa koreksi atas Interest Expenses dikarenakan penerapan SE-46/PJ.4/1995 tertanggal 5 Oktober 1995 atas biaya bunga;

Menurut Banding Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan menyatakan banding atas koreksi biaya bunga sebesar Rp. 5.649.595.324,00 yang didasarkan pada SE-46/PJ.4/1995 tertanggal 5 Oktober 1995 tersebut;

Bahwa dapatlah kiranya Pemohon Banding sampaikan penjelasan sehubungan dengan koreksi diatas sebagai berikut :

Bahwa dana pinjaman yang diperoleh perusahaan dari Bank dipergunakan semata-mata untuk membayar keperluan kegiatan usaha (seperti membayar pajak, pembelian bahan baku, listrik, air, telepon dan lain-lain) yang kebanyakan jatuh tempo sebelum perusahaan menerima pembayaran atas penjualan dari pihak pelanggan (pembayaran oleh pelanggan sebagian besar diterima oleh perusahaan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya);

Bahwa setelah perusahaan menerima uang masuk dari penjualan kepada pelanggan, perusahaan segera melakukan pembayaran atas pinjaman kepada pihak Bank, sisa dana ditabungkan dan jika masih ada sebagian besar didepositokan pada setiap akhir bulan dalam bentuk call deposit (hanya untuk beberapa hari saja) sesuai dengan kebijakan perusahaan untuk mengoptimalkan asetnya;

Bahwa berdasarkan point di atas deposito yang ditempatkan oleh perusahaan bukanlah berasal dari pinjaman sehingga biaya bunga yang dibayarkan merupakan biaya bunga atas pinjaman perusahaan yang tidak memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan depositonya, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor : 136 Tahun 2000 yang mengatur bahwa biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat diterapkan pada kasus Pemohon Banding tersebut;

Bahwa Pemohon Banding juga berpendapat bahwa SE-46/PJ4/1995 tertanggal 5 Oktober 1995 tidak dapat diterapkan terhadap kasus Pemohon Banding karena Surat Edaran tersebut dikeluarkan pada saat situasi dimana bunga deposito sangat tinggi sehingga banyak pihak yang memanfaatkan pinjaman dengan bunga rendah dan menyimpan pinjaman tersebut dideposito untuk memperoleh penghasilan dari bunga deposito tersebut sementara pada saat ini bunga deposito tidak terlalu tinggi bahkan lebih rendah dari bunga pinjaman;

Bahwa adalah tidak masuk akal dan logika bila Pemohon Banding melakukan pinjaman dengan tujuan untuk didepositokan kembali, karena bunga pinjaman yang Pemohon Banding bayar jauh lebih tinggi dari bunga deposito yang Pemohon Banding peroleh;

KESIMPULAN;

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas, berikut Pemohon Banding sajikan kembali persandingan perhitungan Pajak Penghasilan Lebih Bayar menurut Surat Keputusan pihak Terbanding dan permohonan banding Pemohon Banding sebagai berikut :


Bahwa berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Pemohon Banding mohon dapatlah kiranya Majelis mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding sebagaimana diuraikan diatas, sehingga Pajak Penghasilan terutang Pokok Pajak berdasarkan SK Terbanding semula sebesar Rp. 16.440.845.483,00 dapat disetujui menjadi sebesar Rp.14.757.249.617,00 sesuai dengan banding Pemohon Banding diatas;

Bahwa dengan demikian, mengenai pajak penghasilan yang lebih bayar berdasarkan surat keputusan semula sebesar (Rp. 55.711.349.866,00) dapat pula disetujui menjadi sebesar (Rp. 57.394.945.732,00)

PENUTUP;

Bahwa Pemohon Banding sangat berharap dapatlah kiranya Majelis memutuskan permohonan banding Pemohon Banding sebagaimana yang diuraikan diatas dengan seadil-adilnya;

Bahwa apabila Majelis membutuhkan tambahan informasi ataupun data sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Banding akan berusaha untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 24152/PP/M.XIII/15/2010, Tanggal 17 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

• Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-426/WPJ.19/BD.05/2008, tanggal 16 September 2008, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00001/406/06/092/08 tanggal 27 Februari 2008 , atas nama: PT. QQQ Tbk, NPWP: 0X.000.XXX.X-0XX.000, alamat: Jl. WWW IX/X, DDD, Jakarta Utara,

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 24152/PP/M.XIII/15/2010, Tanggal 17 Juni 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 14 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/POA-MS/AMFG/X/2010, Tanggal 4 Oktober 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 6 Oktober 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 6 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 15 Oktober 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 24 November 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pahak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;


Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:





Bahwa dengan demikian, dapat dilihat bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24152/PP/M.XIII/15/2010 tanggal 17 Juni 2010 telah diputus dengan berdasarkan perhitungan yang tidak logis dan tidak wajar serta juga berdasarkan Surat Edaran No. SE-46/PJ.4/1995 yang tidak mempunyai kekuatan hukum.


Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-426/WPJ.19/BD.05/2008, tanggal 16 September 2008, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00001/406/06/092/08 tanggal 27 Februari 2008 , atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. QQQ, TBK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;


Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. QQQ, TBK, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, oleh JIB, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. DFS, S.H., M.S., dan GCV, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh YFK, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.