Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. AAA, tempat kedudukan Jl. WWW No. X D-E, Jakarta 12790, dalam hal ini diwakili oleh MMM, selaku Direktur Utama, selanjutnya memberikan kuasa kepada: 1. Drs. NNN, M.M., 2. H. BBB, S.E., 3. VVV, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SKK/PKMA/BTI/XI/2011, Tanggal 17 November 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;


DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani-By Pass, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 33862/PP/M.IV/19/2011, Tanggal 29 Sepember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa dengan ini mengajukan permohonan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1945/BC.8/2010, tanggal 16 Juli 2010 tentang SPP Nomor: SPP-000494/WBC.07/2010, tangal 22 Maret 2010, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa tahun 2007 Pemohon Banding mengimpor bahan baku berupa Polypropylene Homopolymer Grade dengan fasilitas KITE, dan atas import barang tersebut dengan PIB No.000000-100924-20071226-000138 pertanggal 27 Desember 2007;

Bahwa mengingat pada tahun 2008 terjadi krisis finansial global didunia, dan atas krisis financial global tersebut sehingga negara tujuan ekspor Pemohon Banding menunda untuk tidak dilakukan ekspor;

Bahwa atas dasar permintaan buyer (pembeli) di negara tujuan ekspor, atas hal tersebut Pemohon Banding melakukan upaya Permohonan Perpanjangan Realisasi Ekspor Kepada Terbanding dengan Surat tanggal 24 Maret 2009 dan telah disetujui oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai sampai tanggal 31 Desember 2009 dengan Surat No.SKE-68/WBC-07/2009 tanggal 29 Mei 2009;

Bahwa sampai dengan bulan Desember 2009 buyer Pemohon Banding masih menunda pengiriman barang yang sudah siap ekspor, sehingga pada tanggal 1 Desember 2009 dengan Surat No.492/BTI/2009, Pemohon Banding melakukan upaya permohonan Perpanjangan Realisasi Ekpor kembali kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, namun permohonan Pemohon Banding tidak dapat dipertimbangkan dengan surat No.SKE-185/WBC.07/2009, tanggal 17 Desember 2009 dengan alasan sudah pernah mengajukan perpanjangan realisasi ekspor;

Bahwa Terbanding sangat tidak realitas melihat perekonomian dunia yang krisis financial yang berdampak pada dunia usaha, yang berakibat keuangan perusahaan (Cash Flow) perusahaan Pemohon Banding;

Bahwa pokok sengketa perkara banding ini adalah karena ditolaknya pengajuan Permohonan Perpanjangan Realisasi Ekspor yang kedua kalinya, sehingga diterbitkannya Surat Penetapan Pabean (SPP) oleh Terbanding;

Bahwa atas diterbitkannya Surat Penetapan Pabean (SPP) tersebut berarti Terbanding tidak dapat melihat realitas kondisi resesi perekonomian dunia saat itu, yang berdampak pada keuangan perusahaan Pemohon Banding;

Bahwa atas hal tersebut diatas Pemohon Banding mohon kepada Ketua Pengadilan Pajak untuk membatalkan Surat Keputusan Terbanding No.KEP-1945/BC.8/2010, tanggal 16 Juli 2010 atas Surat Penetapan Pabean (SPP) No. SPP.000494/WBC.07/2010 tanggal 22 Maret 2010 sebesar Rp 309.633.400,00;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 33862/PP/M.IV/19/2011, Tanggal 29 Sepember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1945/BC.8/2010 tanggal 16 Juli 2010 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor : SPP-000494/WBC.O7/2010 tanggal 22 Maret 2010, atas nama: PT. AAA, NPWP: 0X.XX0.XXX.X-0XX.000, beralamat di Jl. WWW No. X D-E, Jakarta 12790.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 33862/PP/M.IV/19/2011, Tanggal 29 Sepember 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 2 November 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SKK/PKMA/BTI/XI/2011, Tanggal 17 November 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 23 Desember 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 23 Desember 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 24 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 16 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;


Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 33862/PP/M.IV/19/2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang Pemohon PK (Semula Pemohon Banding) ajukan putusannya berbunyi sebagai berikut : Menolak permohonan banding Pemohon Banding (sekarang Pemohon PK) terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1945/BC.8/2010 tanggal 16 Juli 2010 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor : SPP-000494/WBC.07/2010 tanggal 22 Maret 2010, Atas nama : PT. AAA, NPWP: 0X.XX0.XXX.X-0XX.000, beralamat di Jl.WWW No.X D-E, Jakarta 12790.
2. Bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung Pasal 66 ayat (1) menyatakan “Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu (1) kali kepada Mahkamah Agung”.
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 67 huruf b dan huruf f, menyatakan : Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: (b) apabila setelah perkara diputus, ditemukan bukti yang sangat menentukan yang pada perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, (f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Tentang Pengadilan Pajak Pasal 90 menyatakan “Hukum Acara yang berlaku pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak Pasal 91 huruf e menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut “Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku”.
6. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak menyatakan “Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagai dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”.
7. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 33862/PP/M.IV/19/2011 tanggal 27 Oktober 2011, terdapat kekhilafan Hakim Majelis dan suatu kekeliruan hukum yang nyata-nyata karena dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim yang nyata-nyata tersebut terdapat kekeliruan, dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil yang dapat merugikan Wajib Pajak yang tidak salah.
9. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 33862/PP/M.IV/19/2011 tanggal 27 Oktober 2011. Maka dengan ini menyatakan sangat keberatan yang luar biasa atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

Segi Materi :

10. Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak telah menghasilkan putusan yang tidak adil yang dapat merugikan Wajib Pajak yang tidak salah.

Bahwa mengutip dari amar putusan Majelis Pengadilan Pajak bahwa Menolak permohonan banding Pemohon Banding (sekarang Pemohon PK) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1945/BC.08/2010 tanggal 16 Juli 2010 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor : SPP-000494/WBC.07/2010 tanggal 22 Maret 2010, atas nama: PT. AAA, NPWP: 0X.XX0.XXX.X-0XX.000, beralamat di Jl. WWW No.X D-E, Jakarta 12790.

Pendapat Pemohon PK (semula Pemohon Banding);

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Pasal 2 bahwa “Pengadilan Pajak adalah Badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.”

Lebih lanjut dalam Pasal 76 bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) “alat bukti dapat berupa: a. Surat atau tulisan; b. keterangan ahli; c. keterangan para saksi; d. pengakuan para pihak; dan/atau e. pengetahuan Hakim”.

Dalam memori penjelasan disebutkan lebih lanjut : “bahwa pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran meteriil, sesuai dengan asas yang dianut dengan Undang-Undang Perpajakan”.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Bahwa sesuai dengan ketentuan ini kebenaran materi mengalahkan ketentuan formal dari suatu keadaan perkara dalam persidangan sehingga hakim dapat saja meminta pembuktian lain untuk dapat memberikan keputusan yang adil bagi para pihak yang berperkara.

Bahwa dalam Penjelasan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) antara lain sebagai berikut:


Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1945/BC.8/2010 Tanggal 16 Juli 2010 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor : SPP000494/WBC-07/2010 tanggal 12 Maret 2010 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan :

• Bahwa Pemohon Banding telah mendapat persetujuan penundaan realisasi ekspor sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, kemudian Pemohon Banding mengajukan lagi perpanjangan untuk yang keduakalinya penundaan realisasi eksport tersebut, akan tetapi ditolak yang disebabkan terhadap PIB yang sama telah mendapatkan persetujuan penundaan realisasi ekspor.
• Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 205/BC/2003 tanggal 3 Desember 2003, bahwa jangka waktu perpanjangan realisasi ekspor diberikan untuk periode tertentu dan tidak dapat diberikan perpanjangan lagi.
• Bahwa terhadap penolakan tersebut, Pemohon Banding tidak pernah mengajukan keberatan, dan ini berarti bahwa yang bersangkutan menyadari segala konsekuensi/ akibat dari penolakan tersebut, termasuk akan diterbitkannya Surat Penetapan Pabean (SPP) oleh Terbanding.
• Bahwa oleh karena itu penerbitan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-1945/BC.8/2010 Tanggal 16 Juli 2010 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor : SPP-000494/WBC-07/2010 tanggal 12 Maret 2010 yang menolak keberatan PT. Bhineka Tatamulya Industri sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
• Bahwa terlepas dari Pemohon Banding telah mendapatkan persetujuan ekspor yang diawali pemeriksaan oleh Terbanding, hal ini tidak mengurangi makna hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf k juncto Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. AAA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;


Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. AAA tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 25 November 2013, oleh FDS, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. VMB, S.H., M.S., dan HYB, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh CPR, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.