Home
/
Data Center
/
Putusan
/
689
PUTUSAN
Nomor 689/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jend. AF Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
  1. AA : Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
  2. BB : Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
  3. CC : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
  4. DD : Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;
Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal AF No. 40- 42, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-669/PJ./2011 tanggal 26 Mei 2011;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. FGH, tempat kedudukan di menara QT Lt. 7, Suite XX0X, Jalan Jenderal AF Kav. 9-11, Jakarta Selatan XXXX;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 29483/PP/M.X/16/2011, tanggal 28 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-268/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 28 Juli 2009 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 31 Juli 2009 yang isinya "Menolak" permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfataan Jasa Kena Pajak Luar Negeri Masa Pajak Agustus 2009 Nomor: 00011/277/08/092/08 tanggal 25 Nopember 2008;
Bahwa adapun alasan dan penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
Ketentuan Formal
Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak Luar Negeri Masa Pajak Agustus 2008 Nomor: 00011/277/08/092/08 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 25 Nopember 2008, dengan rincian sebagai berikut:


 Uraian Pemohon
Banding (Rp)		 Terbanding
(Rp)		 Koreksi (Rp)
1
 Dasar Pengenaan Pajak



Atas Pemanfaatan
JKP dari Luar Daerah Pabean		 3.394.601.440,00 8.769.460.825,00 5.374.859.385,00
2
 PPN yang harus dibayar 339.460.144,00 876.946.082,00 537.485.938,00
3
 Pajak yang dapat diperhitungkan:



PPN yang telah dibayar 339.460.144,00 339.460.144,00 0,00
4
 PPN yang kurang dibayar 0,00 537.485.937,00 537.485.937,00
5
 Sanksi Administrasi:



Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00 21.499.438,00 21.499.438,00
6
 Jumlah yang masih harus dibayar Nihil 558.985.375,00 558.985.375,00

Bahwa atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan sesuai dengan Surat Keberatan Pemohon Banding tanpa nomor tertanggal 5 Februari 2009 yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 5 Februari 2009;
Bahwa menjawab permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan, pada tanggal 5 Februari 2009, Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-268/WPJ.19/BD.05/2009 yang isinya menolak permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Semula (Rp) Ditambah/ Dikurangi (Rp) Menjadi (Rp)
PPN yang kurang dibayar 537.485.938,00 0,00 537.485.938,00
Sanksi Administrasi:


- Bunga Pasal 13 (2)
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan		 21.499.438,00 0,00 21.499.438,00
- Kenaikan Pasal 13 (3)
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan		 0,00 0,00 0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar 558.985.376,00 0,00 558.985.376,00

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Pengadilan Pajak dengan ini Pemohon Banding:
  1. Mengajukan banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
  2. Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-268/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 28 Juli 2009;
  3. Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, yaitu selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal Surat Keputusan tersebut Pemohon Banding terima, yaitu 28 Oktober 2009;
  4. Sesuai Pasal 36 ayat 4 Undang-undang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding telah melunasi seluruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut (100%) ke Kas Negara sejumlah Rp.558.985.376,00 melalui Bukti Pemindahbukuan Nomor:PBK-001450XII/WPJ.19/KP.0203/2008 tanggal 5 Desember 2008;
Permohonan Banding
  1. Pokok Sengketa Banding
    Bahwa merujuk kepada koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dan Terbanding, maka hal yang menjadi pokok sengketa pada permohonan banding ini adalah ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi positif terhadap Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan Jasa Kena Pajak ke Luar Daerah Pabean yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.5.374.859.385,00;
  2. Alasan Banding
    Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berikut ini penjelasan dan alasan Pemohon Banding mengenai koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan Jasa Kena Pajak Luar Negeri yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.5.374.859.385,00 dalam permohonan banding ini;
    Menurut Terbanding:
    Bahwa berdasarkan data-data yang diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat proses penelitian keberatan, dapat disimpulkan bahwa selisih sebesar 0,75% untuk katoda dan 0,20% untuk slime dari harga yang seharusnya dibayar oleh pelanggan merupakan pembayaran marketing fee yang dipotong langsung dari hasil penjualan produk atas jasa pihak Pembeli untuk menjual produk dan melakukan negosiasi harga dengan pelanggan;
    Menurut Pemohon Banding:
    Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan koreksi atas objek Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kena Pajak Luar Negeri dengan penjelasan sebagai berikut:
    Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Banding informasikan, koreksi tersebut merupakan hasil interpretasi Pemeriksa yang menganggap "seolah-olah" adanya jasa pemasaran/marketing (obyek Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kena Pajak Luar Negeri) karena harga jual untuk ekspor Cathoda dan Slime kurang dari 100%. Pemeriksa tidak melihat harga jual akhir yang sebenarnya telah sesuai dengan harga standar internasional dan menolak argumentasi dan penjelasan Pemohon Banding, meskipun telah didukung dengan fakta dan bukti-bukti yang valid;
    Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa produk akhir Pemohon Banding adalah berupa cathode tembaga, slime dan liberator yang merupakan produk yang menggunakan standar harga intemasional yang berlaku di seluruh dunia (LME/LME);
    Bahwa produk-produk tersebut sebagian besar diekspor ke XY Corporation ("MC"), XY Material Corporation ("QQ") dan ZZ, Limited ("NMM"). Sebagaimana mekanisme jual-beli pada umumnya, transaksi jual-beli produk Pemohon Banding didasarkan pada ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang merupakan hasil kesepakatan
    kedua belah pihak;
    Bahwa mekanisme penjualan Cathode tertuang dalam Copper Cathode Export Sale and Purchase Agreement tanggal 11 Desember 1996 antara Pemohon Banding dengan MC, QQ dan NMM. Beberapa hal penting dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
    Keterangan Section Cathode Agreement Slime Agreement
    Valid Rate 14.1 11 Desember 1996-30 Desember 2021 11 Desember 1996-30 Desember 2021
    Parties
    		Pemohon Banding (seller)
    QQ (Lead OPQ)
    XY Corporation (MC)
    ZZ, Ltd (NMM)    		 Pemohon Banding (Seller)
    XY Corporation (MC)
    Terms and conditions Preliminary Statement Seller akan menjual dan QQ/MC/NMM (collectivity, the OPQs) akan membeli seluruh cathode tembaga kualitas kelas A LME yang diproduksi oleh Penjual dan tersedia untuk export dari Indonesia. Seller akan menjual dan OPQ akan membeli seluruh Slime yang mengandung unsur logam berharga tertentu yang diproduksi oleh Penjual.
    Entire Quantity 3.1 OPQs akan membeli 100% Cathodes yang tersedia untuk di export ke luar Indonesia (Export Quantity) dari Seller.
    Export Quantity tidak akan melebihi 200.00 metric ton of Cathodes.    		 Seller akan mengirim kepada OPQ sebagai penjualan dan OPQ akan menerima 100% Slilme yang diproduksi oleh Seller sebagai pembelian.
    Exceso Production 3.3 (c) OPQs berkewajiban untuk menanggung dan membayar untuk kelebihan produksi Cathodes (Excess Cathodes) oleh Seller dan Seller berkewajiban untuk menginformasikan Lead OPQ atas situasi tersebut.
    Title and Risk of Loss 4.3 Hak dan semua resiko atas produk dalam masa pengiriman ke OPQ akan ditanggung oleh OPQ. Hak dan semua resiko atas produk dalam masa pengiriman ke OPQ akan ditanggung oleh OPQ.
Analisa Fungsi dan Resiko dari OPQ
Bahwa berikut adalah analisa fungsi dan resiko yang ditanggung oleh OPQ dari perjanjian Cathode dan Slime di atas:
The OPQ functions and risks
OPQ berkewajiban membeli seluruh cathode tembaga kualitas kelas A LME yang diproduksi Pemohon Banding
Hak dan semua resiko atas produk dalam masa pengiriman akan ditanggung oleh OPQ Tidak ada resiko piutang yang tidak terbayar (bad dept) karena pembayaran dilakukan oleh OPQ dalam jangka waktu pendek

Bahwa dari analisa fungsi dan resiko di atas, dapat dilihat bahwa OPQ menanggung sebagian resiko yang terjadi atas persediaan barang yang diproduksi oleh Pemohon Banding, terutama untuk barang yang diekspor. Oleh karena itu, biaya persediaan akan terminimalisasi dan dengan demikian tidak akan ada resiko barang usang ("obselete products");
Bahwa fungsi yang dilakukan oleh OPQ (dengan mempertimbangkan asset yang digunakan dan resiko yang akan ditanggung di atas) akan menentukan pengalokasian resiko antara OPQ dan Pemohon Banding. Dalam hal ini, Buyer turut menanggung sebagian resiko produksi yang dilakukan Pemohon Banding;
Bahwa dengan demikian, ada hubungan yang efektif antara fungsi dan resiko yang ditanggung oleh OPQ yang seharusnya OPQ dapat kompensasikan secara wajar;
Bahwa berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dengan Pemohon Banding, adalah wajar apabila OPQ memperoleh margin dalam kegiatan usahanya. Selisih harga LME sebesar 0,75% untuk produk Cathode dan 0,2% untuk produk Slime adalah margin usaha yang dinilai wajar sebagai kompensasi atas resiko yang harus ditanggungnya.
Oleh karena itu, tidak ada jasa marketing yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada QQ seperti yang diinterpretasikan oleh Terbanding;
Argumentasi Pemohon Banding mengenai Negoisasi Premium
Bahwa Terbanding telah menginterpretasikan bahwa selisih harga Cathode dan Slime sebesar 0,75% dan 0,2% sebagai jasa marketing yang dilakukan oleh QQ/MC untuk Pemohon Banding dalam rangka negoisasi premium yang wajar atas produk tersebut kepada konsumen akhir;
Bahwa berikut adalah pandangan Pemohon Banding mengenai negoisasi premium tersebut:
Bahwa hal yang paling penting dalam negoisasi premium adalah kualitas dari copper cathode yang diproduksi oleh Pemohon Banding. Selama Pemohon Banding memproduksi cathode yang kualitasnya sesuai dengan standar internasional, penentuan premium akan didasarkan pada "annual benchmarking premium" yang dikeluarkan oleh XZ, sebuah perusahaan penghasil cooper yang terbesar di dunia;
Bahwa begitu pula halnya dengan Slime, OPQ menegoisasikan harga Slime berdasarkan harga pasar wajar pada saat penjualan produk tersebut. Harga pasar wajar tersebut merupakan "benchmarking price" yang dipublikasikan secara umum sebagai standar harga yang diikuti oleh OPQ dan Seller dari produk tersebut secara internasional;

Bahwa penentuan premium tidak tergantung dari keahlian negoisasi atau keahlian tawar-menawar. Oleh karena itu tidak ada jasa apapun yang perlu dilakukan dalam penentuan premium ini, maka tidak seharusnya ada kompensasi yang diberikan untuk OPQ;
Bahwa dengan demikian, selisih harga 0,75% untuk Cathode dan 0,25% untuk Slime bukan merupakan "marketing fee", melainkan merupakan margin/keuntungan layaknya sebuah distributor (wholesaler) dalam rangka menjual kembali produk-produk tersebut ke konsumen akhir;
Bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding berpendapat bahwa pada umumnya "marketing fee" merupakan imbalan yang diberikan kepada seorang perantara/agen yang mempertemukan antara pembeli dan penjual, dimana hak kepemilikan barang tidak berpindah ke perantara tersebut. Oleh karena perantara tersebut bukanlah pemilik barang, maka tidak ada resiko apapun yang ditanggung oleh perantara ketika barang tersebut dikirim ke konsumen akhir, ataupun resiko persediaan hilang/rusak;
Bahwa namun dalam "Cathode Agreement" dan "Slime Agreement", hak kepemilikan atas Cathode dan Slime berpindah dari Pemohon Banding ke OPQ pada saat barang dikirim ke OPQ. OPQ menanggung resiko kehilangan dan resiko rusaknya barang tersebut. Dapat dikatakan agreement ini merupakan "take or pay" agreement yang mengharuskan OPQ untuk membeli dan membayar seluruh produk yang tersedia untuk diekspor yang diproduksi oleh Pemohon Banding, tanpa mempertimbangkan apakah OPQ mampu menjual kembali barang tersebut atau tidak;
Bahwa oleh karena itu, transaksi antara Pemohon Banding dan OPQ merupakan transaksi jual-beli putus dan bukan merupakan transaksi konsinyasi ataupun keagenan Margin 0,75% untuk Cathode dan 0,25% untuk Slime murni merupakan kompensasi yang wajar untuk OPQ, dalam rangka menanggung resiko-resiko yang telah Pemohon Banding uraikan di atas;
Bahwa sesuai perjanjian diatas dan fakta yang ada, maka Pemohon Banding sampaikan ketidaksetujuan Pemohon Banding atas alasan koreksi sebagai berikut:
  1. Pemohon Banding tidak setuju dengan interpretasi Terbanding yang menganggap adanya pembayaran marketing fee untuk menjual produk dan melakukan negosiasi harga dengan pelanggan. Pada kenyataannya, transaksi jual beli produk Pemohon Banding merupakan transaksi jual-beli putus dengan MC/QQ/NMM dan tidak pernah ada jasa yang diberikan untuk kepentingan Pemohon Banding. Pelanggan Pemohon Banding adalah MC/QQ/NMM yang merupakan pembeli tetap atas seluruh produk yang dihasilkan Pemohon Banding, sehingga tidak diperlukan jasa marketing maupun negosiasi harga, karena kesepakatan mengenai volume penjualan dan harga telah diatur dengan jelas di dalam perjanjian jual-beli yang mengikat kedua belah pihak secara hukum;
  2. Berkaitan dengan penetapan harga jual yang dirumuskan dengan persentasi bukan 100%, hendaknya Formula (rumus) yang telah ditetapkan oleh penjual dan pembeli seharusnya diartikan sebagai kesepakatan harga. Angka persentase yang tercantum sebagai bagian dari Formula tersebut tidak dapat diinterpretasikan adanya "hidden fee" bila kurang dari 100%. Pemeriksa pun tidak dapat menyimpulkan bahwa formula harga harus 100% sehingga tidak terdapat selisih yang seharusnya ditagihkan namun tidak ditagihkan;
  3. Pada kenyataannya, hasil perhitungan Formula (rumus) tersebut menghasilkan harga jual diatas harga LME. Oleh karena itu, jumlah tagihan Pemohon Banding telah sesuai dengan harga pasar untuk produk-produk tersebut;
  4. Terbanding hendaknya melihat harga jual akhir produk tersebut yang telah sesuai dengan harga standar LME dan tidak perlu mempermasalahkan Formula (rumus) yang digunakan, karena pada dasarnya Formula (rumus) hanyalah merupakan alat (tools) untuk menghitung harga jual akhir, hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli yang umum digunakan dalam dunia bisnis/komersial;
  5. Dengan demikian, Pemohon Banding tegaskan bahwa tidak ada jasa pemasaran/marketing yang diberikan oleh MC/QQ maupun NMM kepada Pemohon Banding.
Sehingga tidak ada Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kena Pajak Luar Negeri yang terutang;
Bahwa oleh karena itu, koreksi atas objek Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kena Pajak Luar Negeri dengan alasan karena "seolah-olah" ada pembayaran Marketing Fee adalah tidak benar dan harus dibatalkan demi keadilan pada Pemohon Banding;
Kesimpulan dan Permohonan
Bahwa berdasarkan permohonan banding Pemohon Banding di atas terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-268/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 28 Juli 2009 (yang Pemohon Banding terima pada tanggal 31 Juli 2009) mengenai keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak Luar Negeri Masa Pajak Agustus 2008 Nomor: 00011/277/08/092/08 tanggal 25 Nopember 2008, dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi-koreksi tersebut di atas;
Bahwa mohon kepada Majelis untuk dapat meninjau kembali koreksi yang masih dipertahankan tersebut dan membatalkan KEP-268/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 28 Juli 2009. Sehingga menurut Pemohon Banding jumlah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Luar Negeri Masa Pajak Agustus 2008 seharusnya adalah sebagai berikut:


 Uraian Pemohon Banding (Rp)
1.
 Dasar Pengenaan Pajak

Atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean 3.394.601.440.00
2.
 PPN yang harus dibayar 339.460.144,00
3.
 Pajak yang dapat diperhitungkan:

PPN yang telah dibayar 339.460.144,00
4.
 PPN yang kurang dibayar 0,00
5.
 Sanksi Administrasi:

Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00
6.
 Jumlah yang masih harus dibayar Nihil

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 29483/PP/ M.X/16/2011, tanggal 28 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP-268/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 28 Juli 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Agustus 2008 Nomor: 000011/277/08/092/08 tanggal 25 Nopember 2008, atas nama : PT. FGH, NPWP: 0X.0XX.XXX.X-0XX.000, alamat : Menara QT Lt. 17 Suite XX0X Jl. Jenderal AF Kav. 9-11, Jakarta XXXX0, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Agustus 2008 menjadi sebagai berikut;

Dasar Pengenaan Pajak
Rp. 3.394.601.440,00
PPN yang harus dibayar Rp. 339.460.144,00
Pajak yang dapat diperhitungkan:
PPN yang telah dibayar Rp. 339.460.144,00
PPN yang kurang dibayar Rp. 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 29483/PP/M.X/16/2011, tanggal 28 Februari 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-669/PJ./2011, tanggal 26 Mei 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 20 Juni 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Juni 2011;
Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 Juli 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Agustus 2011;
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pahak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;
    Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :
    Tentang Koreksi atas DPP PPN Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah Pabean masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp 5.374.859.385,00.
  1. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;
    Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 29483/PP/M.X/16/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
    Tentang Koreksi atas DPP PPN Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah Pabean masa Agustus 2008 sebesar Rp 5.374.859.385,00
    1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.29483/PP/M.X/16/2011 Tanggal 28 Februari 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena terdapat pertimbangan hukum yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.29483/PP/M.X/16/2011 Tanggal 28 Februari 2011 harus dibatalkan;
    2. Bahwa pokok permasalahan/sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam sengketa Koreksi atas DPP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp5.374.859.385,00 karena adanya pembayaran Marketing Fee (Objek Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri) yang kurang dilaporkan yang dihitung berdasarkan penjualan ekspor Cathode yang dibayar 99,25% dan penjualan Slime 99,80% dari harga yang seharusnya 100%, yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan sehingga tidak sesuai dengan pembuktian dalam persidangan;
    3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
      Halaman 38 alinea ke-2 dan ke-3:
      “bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa selisih 0,75% =(100% - 99,25%) dan 0,2% = (100% - 99,80%) dari harga Intemasional berdasarkan LME dan LBM atas penjualan produk Pemohon Banding berupa Cathode dan Slime kepada lawan transaksi (MC, QQ dan NNM) adalah merupakan keuntungan yang diharapkan (opportunity margin) untuk lawan transaksinya dalam menjual produk tersebut. Dengan demikian koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp 5.374.859.385,00 yang dianggap sebagai pembayaran Marketing Fee yang kurang dilaporkan Pemohon Banding adalah tidak tepat;
      “bahwa selanjutnya Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean yang tentang Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp. 5.374.859.385,00 tidak dapat dipertahankan;”
    4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 29483/PP/M.X/16/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku terkait Koreksi atas DPP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp5.374.859.385,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
    5. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 29483/PP/M.X/16/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta – fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dalam pembuktian di persidangan terkait Koreksi atas DPP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp5.374.859.385,00;
    6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-undang PPh), menyebutkan sebagai berikut:
      Pasal 4 ayat (1) :
      ”Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun...”
      Pasal 18 ayat (4) :
      ”Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :
      1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir
    7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, mengatur antara lain sebagai berikut :
      Pasal 28 ayat (1) :
      “Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”
      Pasal 28 ayat (3):
      “Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;”
      Pasal 28 ayat (5):
      "Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas."
      Pasal 28 ayat (7):
      “Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.”
      Penjelasan Pasal 28 ayat (7):
      “…. Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.”
      Pasal 29 ayat (1):
      “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka
      melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;”
    8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-undang PPN), mengatur antara lain sebagai berikut:
      Pasal 1 angka 5,6,7:
      “5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
      6. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
      7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6."
      Pasal 1 angka 8:
      “Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;"
      Pasal 3A ayat (3):
      "Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang yang penghitungan dan tatacaranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.”
      Pasal 4A ayat (1) dan ayat (3)
      “(1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
      (3) Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompokkelompok jasa sebagai berikut :
      1. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
      2. jasa di bidang pelayanan sosial;
      3. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
      4. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
      5. jasa di bidang keagamaan;
      6. jasa di bidang pendidikan;
      7. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
      8. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
      9. jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
      10. jasa di bidang tenaga kerja;
      11. jasa di bidang perhotelan;
      12. jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum."
      Pasal 7 ayat (1)
      “Tarif Pajak Pertambahan Nilai berjumlah 10% (sepuluh persen).”
      Pasal 11 ayat (1)
      “Terutangnya pajak terjadi pada saat :
      1. penyerahan Jasa Kena Pajak”
    9. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean, mengatur antara lain sebagai berikut:
      Pasal 1 ayat (1):
      "Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dihitung dengan cara sebagai berikut:
      1. 10% x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak apabila dalam jumlah tersebut tidaktermasuk Pajak Pertambahan Nilai; atau
      2. 10/110 x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak apabila dalam jumlah tersebut PPN”;
      Pasal 1 ayat (2):
      “bahwa Dalam hal tidak diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis untuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau meskipun diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis akan tetapi tidak dengan tegas dinyatakan bahwa dalam jumlah kontrak atau perjanjian sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean”;
    10. Bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menyebutkan:
      “Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :
      1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik ;
      2. Jasa di bidang pelayanan sosial ;
      3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko ;
      4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi ;
      5. Jasa di bidang keagamaan ;
      6. Jasa di bidang pendidikan ;
      7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan ;
      8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan ;
      9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air ;
      10. Jasa di bidang tenaga kerja ;
      11. Jasa di bidang perhotelan ; dan
      12. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.”
    11. Bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan Atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak pertambahan Nilai, menyebutkan:
      “Jasa Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah:
      1. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:
      1. Jasa persewaan kapal;
      2. Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;
      3. Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;
      1. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:
      1. Jasa persewaan pesawat udara;
      2. Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara;
      1. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) PQR Indonesia;
      2. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;
      3. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan
      4. Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional";
    12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:
      Pasal 69 ayat (1)
      ”Alat bukti dapat berupa :
      1. Surat atau tulisan;
      2. keterangan ahli;
      3. keterangan para saksi
      4. pengakuan para pihak; dan/atau
      5. pengetahuan hakim”
      Pasal 70
      Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:
      1. akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
      2. akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
      3. surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
      4. surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan.
      Pasal 78
      “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”
    13. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 29483/PP/M.X/16/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :
      1. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Agustus 2008 Nomor: 000011/277/08/092/08 tanggal 25 Nopember 2008 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak BesarDua pada tanggal 25 Nopember 2008, adalah sebagai berikut:
      2. Bahwa koreksi atas DPP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp5.374.859.385,00 adalah berdasarkan adanya pembayaran Marketing Fee (Objek Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri) yang kurang dilaporkan yang dihitung berdasarkan penjualan ekspor Cathode yang dibayar 99,25% dan penjualan Slime 99,80% dari harga yang seharusnya 100%;
      3. Bahwa Kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah industri Logam dasar bukan besi dengan KLU 27200 dengan hasil produksi berupa Cathode dengan Merk Dagang “YX” dengan kategori LME Grade A dengan produksi sampingan yaitu asam sulfat,Gypsum, Terak Tembaga dan Lumpur Anoda;
      4. Bahwa dalam Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp5.374.859.385,00 karena adanya pembayaran Marketing Fee (Objek Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang kurang dilaporkan yang dihitung berdasarkan penjualan ekspor Cathode yang dibayar 99,25% dan penjualan Slime 99,80% dari harga yang seharusnya 100%;
      5. Bahwa dari penjelasan bagian Marketing Ekspor, Cathode Offtake Agreement Execution Version dan Precious Metal Slime Sale and Purchase Agreement, terdapat selisih sebesar 0,75% untuk Cathode dan 0,20% untuk Slime yang merupakan marketing fee yang diterima oleh XY Material Corporation (MMC) dan XY Corporation (MC) sebagai agen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di luar negeri (penjelasan ini diberikan pada saat proses pemeriksaan);
      6. Bahwa dalam proses keberatan, koreksi ini dipertahankan karena adanya perjanjian Jual Beli antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pembeli yaitu XY Material Corporation (selanjutnya disebut dengan QQ) & XY Corporation (selanjutnya disebut dengan MC) atas penetapan harga didasarkan pada prosentase tertentu dari harga jual Pembeli kepada Pelanggan, yaitu sebesar 99,25% (Cathode) dan 99,80% (Slime) dari harga yang disetujui untuk dibayarkan oleh Pelanggan dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan perihal dasar perumusan angka pengali 99,25% (untuk produk Cathode) dan 99,80% (untuk produk Slime), dalam penentuan harga jual produk-produk tersebut dari Penjual/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pembeli (QQ, MC);
      7. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2008 diketahui bahwa QQ, MC dan ZZ (selanjutnya disebut dengan NQQ) merupakan pemegang saham dalam perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan komposisi (60.50%, 9.50% dan 5%) sehingga berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang-undang PPh terdapat hubungan istimewa antara QQ dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Selain itu diketahui QQ juga memberikan pinjaman dan pemberian jasa kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan penjualan mayoritas hasil produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga dilakukan ke QQ;
      8. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen terkait kegiatan usaha QQ apakah pabrikan,pedagang atau juga merangkap agen perantara dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menyatakan bahwa QQ dan MC merupakan pemilik barang saat dilakukan pengiriman dan mereka menanggung resiko kerugian inventory tetapi pada kenyataannya QQ belum pernah membayar kerugian;
      9. Bahwa dalam dokumen PEB nama yang tercantum sebagai pembeli adalah QQ tetapi pelabuhan bongkar muatnya adalah pelabuhan lain yang ditentukan QQ, tergantung instruksi QQ dan belum tentu ke konsumen akhir;
      10. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), berdasarkan hasil penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, bukti-bukti pendukung yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses keberatan dan dikaitkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat dalam penetapan harga jual ekspor, baik Cathode maupun Slime, terdapat unsur "Marketing Fee" sebesar 0,7596 (Katoda) dan 0,20% (Slime), karena:
        1)
        		 Dalam perjanjian Jual Beli antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pembeli (QQ & MC) penetapan harga didasarkan pada prosentase tertentu dari harga jual Pembeli kepada Pelanggan, yaitu sebesar 99,25% (Cathode) dan 99,80% (Slime) dari harga yang disetujui untuk dibayarkan oleh Pelanggan;
        2)
        		 Pembeli (QQ & MC) melakukan upaya tertentu untuk kepentingan Pemohon Banding, yaitu melakukan perundingan harga dan ketentuan yang berlaku dengan Pelanggan untuk mendapatkan harga pasar wajar;
        3)
        		 Penetapan harga jual dengan sistem prosentase tersebut menguatkan bahwa harga barang yang dijual kepada Pembeli (Cathode dan Slime) seharusnya adalah sama dengan harga jual kepada Pelanggan (100%).
        Namun, dalam hal ini Pihak Pembeli (QQ & MC) adalah merupakan agen penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di luar negeri, yang akan menjual kembali produk tersebut kepada "Pelanggan", yang atas upayanya tersebut berhak mendapatkan sejumlah tertentu sebagai imbalan (Marketing Fee). Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari staf bagian marketing ekspor yang menyatakan bahwa selisih sebesar 0,75% untuk Cathode dan 0,20% untuk Slime dari harga yang seharusnya adalah "Marketing Fee" kepada QQ dan MC yang berfungsi sebagai agen di luar negeri;
      1. Bahwa Jasa Marketing termasuk dalam pengertian jasa kena pajak dikarenakan dikarenakan peraturan Pajak Pertambahan Nilai mengenal negative list, yang artinya bahwa selain daripada 12 kelompok jenis Jasa Tidak Kena Pajak adalah merupakan Jasa Kena Pajak dan hal ini sesuai dengan Pasal 4A ayat (3) Undang-undang PPN serta Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
      2. Bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap dokumen pendukung dan diketahui hal-hal sebagai berikut:
      1. Dalam Audit Report Tahun 2008 jumlah penjualan sebesar USD.2,302.748,903.00 sesuai dengan yang dilaporkan Pemohon Banding di SPT PPh Badan Tahun Pajak 2008;
      2. Dalam Copper Cathode Export Sale and Purchase Agreement dan Precious Metal Slime Sale And Purchase Agreement dinyatakan bahwa harga jual produk baik Cathode maupun Slime adalah mengikuti harga standar yang ditentukan secara Internasional oleh LME (LME) dan LBM (London Bullion Market);
      3. Berdasarkan Copper Cathode Export Sale and Purchase Agreement yang telah disepakati oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), QQ, MC dan NQQ tanggal I I Desember 1996 pada Section 7 "Price" dikemukakan bahwa harga jual Cathode adalah sebesar 99,25% dari harga Pasar;
      4. Berdasarkan Precious Metal Slime Sale And Purchase Agreement yang telah disepakati oleh MC dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanggal 11 Desember 1996 pada Section 7 "Price" dikemukakan bahwa harga jual Slime adalah sebesar 99,8% dari harga Pasar;
      5. Cathode tembaga, slime dan liberator adalah produk akhir Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
      6. Dalam perjanjian, Pembeli dalam hal ini QQ, MC dan NQQ diharuskan membeli dan membayar seluruh produk yang tersedia/yang dipoduksi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
      7. Karena seluruh produk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dibeli, sehingga Pembeli dalam hal ini bukan bertindak sebagai agen/perantara yang mempertemukan antara pembeli dan penjual;
      8. Transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pembeli merupakan transaksi jual beli putus dan pengiriman barang berdasarkan permintaan Pembeli (QQ, MC, NMM);
      1. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa selisih 0,75% =(100% - 99,25%) dan 0,2% = (100% - 99,80%) dari harga Intemasional berdasarkan LME dan LBM atas penjualan produk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa Cathode dan Slime kepada lawan transaksi (MC, QQ dan NNM) adalah merupakan keuntungan yang diharapkan (opportunity margin) untuk lawan transaksinya dalam menjual produk tersebut. Dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp5.374.859.385,00 yang dianggap sebagai pembayaran Marketing Fee yang kurang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tidak tepat;
      2. Bahwa kemudian Majelis berpendapat bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan Jasa Kena Pajak ke Luar Daerah Pabean yang terutang Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp5.374.859.385,00 tersebut tidak dapat dipertahankan;

    1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dan sangat keberatan dengan pendap

© Copyright 2025 PT INTEGRAL DATA PRIMA