Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44339/PP/M.I/16/2013| Jenis Pajak | : | Pajak Pertambahan Nilai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Pajak | : | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2009 sebesar Rp 383.192.296,00; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menurut Terbanding | : | bahwa berdasarkan Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Nomor : KEP-010/WPJ.09/BD.05/2010 tanggal 16 Nopember 2010 yang menyatakan bahwa pemusatan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding berlaku sejak masa pajak 01 Desember 2010 s.d. 01 Desember 2015, maka berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai kewajiban perpajakan berupa penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding seharusnya dilakukan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo dimana merupakan tempat terdaftamya Pemohon Banding yang ber NPWP 0X.XXX.XXX.X-X0X.00X sejak tanggal 20 Mei 2009 s.d. 31 Desember 2009, yaitu untuk Pajak Pertambahan Nilai terutang masa pajak Agustus 2009; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menurut Pemohon | : | bahwa materi yang dikoreksi oleh Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo sudah diperhitungkan dalam Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dan Peneliti Keberatan DJP, Kanwil DJP Jawa Barat I; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menurut Majelis | : | bahwa
dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2009, diatur: Pasal 1 ayat (5): “Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.”; bahwa dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, ( Undang-undang yang berlaku untuk tahun 2009), diatur: Pasal 1 angka 15 : “ Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak”; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ./2008 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ..., diatur : Pasal 2 ayat (5): “Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi ketentuan sebagai PKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.”; Pasal 2 ayat (6): “Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang:
bahwa berdasarkan ketetentuan perundang-undangan yang berlaku diketahui bahwa peredaran usaha Pemohon Banding sudah melebihi Rp.600.000.000,- sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan ditempat dimana dilakukan penyerahan Barang Kena Pajak; bahwa berdasarkan data, fakta dan keterangan selama persidangan diperoleh informasi sebagai berikut : bahwa menurut Terbanding dari bukti-bukti yang ada diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan pada satu pihak pembeli yaitu Yayasan Kesehatan (Yakes) AA dengan dasar berupa tagihan atas penggunaan/konsumsi obat-obatan oleh pegawai dan pensiunan PT. AA sebesar Rp.383.192.296,-, besarnya nilai tagihan tersebut telah memperhitungkan PPN dan dicatat sebagai piutang pada neraca Pemohon Banding, nilai penyerahan selanjutnya dihitung berdasarkan total nilai piutang/tagihan dibagi dengan 1,1, dengan demikian maka obyek PPN berupa penyerahan BKP/JKP seluruhnya ekivalen dengan peredaran usaha; bahwa menurut Pemohon Banding seluruh penyerahan sudah dihitung di wilayah Bandung termasuk penyerahan yang dilakukan di Surabaya dimasukkan dalam perhitungan di kantor pusat; bahwa menurut Pemohon Banding kewajiban Pemohon Banding atas Pajak Pertambahan Nilai telah Pemohon Banding laksanakan dengan menerbitkan faktur pajak, memungut Pajak Pertambahan Nilai dan menyetorkan kurang bayar tersebut kepada Kas Negara, sehingga tidak ada lagi Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dipungut; bahwa koreksi tersebut bersumber dari buku tagihan ke Yakes AA periode 2009, surat tagihan ke Yakes AA Area Jawa Timur, Perincian serta Kwitansi Tagihan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
bahwa terdapatnya selisih perhitungan antara Terbanding dan Pemohon Banding dikarenakan didalam perhitungan Terbanding memasukkan Potongan Harga sebesar 6.5 % ke Yakes AA sebagai omzet penjualan Pemohon Banding; bahwa karena koreksi DPP PPN adalah diskon terkait dengan sengketa di PPh Badan, maka pertimbangan Majelis dalam sengketa PPh Badan dapat diterapkan dalam sengketa ini; bahwa dalam pembahasan sengketa PPh Badan, Majelis berpendapat bahwa diskon merupakan hak Yakes AA sehingga tidak seharusnya dikoreksi oleh Terbanding sebagai penambah omzet di PPh Badan; bahwa berdasarkan data, fakta dan penjelasan selama persidangan Majelis berpendapat bahwa Terbanding tidak dapat memperkuat dalilnya dengan membuktikan adanya penyerahan BKP kepada Yakes AA sebesar 6.5% dari Rp. 383.192.296,- atau setara dengan Rp. 24.907.499,- di PPh Badan; bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka koreksi Terbanding sebesar Rp. 24.907.499,- tidak dapat dipertahankan dan selisihnya sebesar Rp. 358.284.797,- tetap dipertahankan; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menimbang | : |
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menimbang | : |
bahwa
berdasarkan
hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon
Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian
terhadap berkas banding dan penelitian data yang dilakukan Majelis
serta uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan dari koreksi Dasar
Pengenaan Pajak sebesar Rp. 383.192.296,- ;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menimbang | : |
bahwa atas hasil
pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan
sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan Pajak
Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009 menjadi sebagai berikut :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengingat | : | Undang.undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang.undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memutuskan
|
: |
Mengabulkan Sebagian
Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-20/WPJ.11/2012 tanggal 5 Januari 2012, tentang keberatan
atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa Masa Pajak Agustus 2009 Nomor : 00037/207/09/609/11 tanggal 04
Pebruari 2011 atas nama : XXX, NPWP YYY, sehingga perhitungan PPN Masa
Pajak Agustus 2009 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai
berikut :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.