| Menurut Majelis |
: |
bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp33.896.905,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Masa Februari 2009 menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp571.562.003,00 sedangkan menurut Terbanding adalah sebesar Rp537.665.098,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp33.896.905,00;
bahwa Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding tersebut, adalah pajak masukan pembelian pupuk, perlengkapan kebun/bahan-bahan kimia serta biaya bahan bakar terkait ongkos angkut pembelian fertilizer (penyubur tanaman seperti pupuk, dll) digunakan untuk kepentingan perkebunan yang menghasilkan TBS, yang menurut Terbanding berdasarkan KMK-575/KMK.04/2000 atas Pajak Masukan tersebut tidak boleh dikreditkan karena nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
bahwa berdasarkan koreksi tersebut Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00093/407/09/073/11 tanggal 14 Oktober 2011;
bahwa terhadap SKPLB a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan alasan Pemohon Banding adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu yang menjual produk akhir berupa Minyak Kelapa Sawit (CPO) dan Inti Sawit (Kernel) dan tidak pernah melakukan penyerahan Tandan Buah Segar (TBS), namun keberatan Pemohon Banding telah ditolak oleh Terbanding dengan Surat Keputusan Nomor KEP-1222/WPJ.06/2012 tanggal 11 September 2012, sehingga Pemohon Banding mengajukan banding;
bahwa sama dengan saat keberatan, alasan banding Pemohon Banding adalah Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan TBS kepada pihak lain, TBS yang dihasilkan dari kebun Pemohon Banding diolah lebih lanjut di unit pengolahan sehingga menghasilkan Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit, dengan demikian penyerahan produk yang dilakukan Pemohon Banding adalah Minyak Kelapa Sawit (CPO) dan Inti Sawit (Kernel) yang merupakan Barang Kena Pajak, sehingga seluruh Pajak Masukan yang terkait dengan kegiatan usaha Pemohon Banding seharusnya dapat dikreditkan termasuk yang digunakan oleh unit/divisi perkebunan kelapa sawit;
bahwa untuk mendukung alasannya, Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan resume Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa Pajak Masukan yang serupa yaitu Putusan Nomor: Put.39646/PP/M.XII/16/2012, yang amarnya mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding;
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 447/T/Kehutanan/1998 tanggal 16 September 1998 Tentang Pemberian Izin Perkebunan Usaha Tetap, bidang usaha Pemohon Banding adalah Perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahannya mejadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit;
bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding merupakan perusahaan integrated yang memiliki 2 (dua) unit atau kegiatan yaitu kegiatan perkebunan yang menghasilkan TBS (yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN) dan kegiatan pengolahan yang menghasilkan CPO dan Palm Kernel (yang atas penyerahannya dikenakan PPN);
bahwa menurut Terbanding, pajak masukan dalam rangka menghasilkan TBS tidak dapat dikreditkan karena TBS adalah Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga tidak tergantung ada atau tidaknya penyerahan TBS tersebut;
bahwa dalam Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, (atau disebut sebagai Undang-Undang PPN), diatur:
“Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;”
bahwa dalam memori penjelasan Pasal 9 ayat (5) UU PPN antara lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B;
bahwa dalam Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN a quo, diatur:
“Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan”;
bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) Undang-undang PPN aquo, telah diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang tidak Terutang Pajak;
bahwa dalam Pasal 16B Ayat (1) huruf b Undang-undang PPN a quo diatur:
“Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:
.............
b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu”;
bahwa dalam memori penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang PPN a quo, antara lain dijelaskan bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;
bahwa dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, antara lain diatur bahwa jenis barang perkebunan kelapa sawit yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah Tandan Buah Segar (TBS);
bahwa dalam Pasal 16B Ayat (3) Undang-undang PPN a quo di atur:
“Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan”;
bahwa dalam memori penjelasan Pasal 16B ayat 3 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai a quo, disebutkan:
“Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau jasa kena pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan”;
bahwa berkenaan dengan penyerahan Barang Kena Pajak, Pasal 1 angka 4 Undang-undang PPN a quo mengatur :
“Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3”;
bahwa berkenaan dengan penyerahan Barang Kena Pajak, Pasal 1 angka 3 Undang-undang PPN a quo mengatur :
“Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini”;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 16B ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang PPN serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 aquo, Majelis berpendapat, karena atas penyerahan TBS dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, maka Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan TBS tidak dapat dikreditkan, dan ketentuan ini berlaku sama kepada semua Wajib Pajak, termasuk kepada perusahaan integrated;
bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Majelis tidak sependapat dengan Terbanding, yang menyatakan bahwa pajak masukan dalam rangka menghasilkan TBS tidak dapat dikreditkan karena TBS adalah Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga tidak tergantung ada atau tidaknya penyerahan TBS tersebut;
bahwa Majelis berpendapat, berdasarkan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang PPN a quo, apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, maka Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan atas penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B;
bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada, Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan TBS karena TBS yang dihasilkan oleh kebun Pemohon Banding merupakan bahan mentah untuk diolah di pabrik/unit pengolahan Pemohon Banding menjadi Minyak Kelapa Sawit (CPO) dan Inti Sawit, sehingga Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang PPN a quo,
bahwa Majelis berpendapat, karena Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan TBS maka sesuai memori penjelasan Pasal 16B ayat (3) Undang-undang PPN a quo, tidak ada Pajak Masukan Pemohon Banding yang tidak dapat dikreditkan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN;
bahwa Majelis berpendapat, karena Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit tersebut merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN, sehingga seluruh pajak masukan yang terkait dengan penyerahan Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit dapat dikreditkan;
bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Masa Februari 2009 sebesar Rp33.896.905,00 tidak dapat dipertahankan; |
| Memutuskan |
: |
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1222/WPJ.06/2012 tanggal 11 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor: 00093/407/09/073/11 tanggal 14 Oktober 2011, atas nama: XXX, NPWP: YYY, sehinggga jumlah yang masih harus (lebih) dibayar adalah sebagai berikut :
Dasar Pengenaan Pajak :
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :
- Ekspor
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN
c. Jumlah Seluruh Penyerahan
Penghitungan PPN Kurang Bayar
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
b. Dikurangi :
- PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
- Dibayar dengan NPWP sendiri
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan
c. Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar
d. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
e. PPN yang kurang (lebih) dibayar
f. Sanksi administrasi
g. Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar |
Rp 14,264.208.000,00
Rp 323.117.750,00
Rp 0,00
Rp 3.209.703.280,00
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 17.797.029.030,00
Rp 32.311.775,00
Rp 0,00
Rp 571.562.003,00
Rp 0,00
Rp 571.562.003,00
(Rp 539.250.228,00)
Rp 0,00
(Rp 539.250.228,00)
Rp 0,00
(Rp 539.250.228,00) |
|
Dokumen Terkait
Daftar Putusan
Jenis Pajak
