Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
1. ABC, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DEF, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. GHI, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. JKL, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1828/PJ./2012 tanggal 23 November 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;


PT AAA, tempat kedudukan di Jalan QQQ Blok. Nomor X-C, Jakarta Utara 14350;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39689/PP/M.XVI/16/2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut: Aspek Material;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-421/WPJ.21/BD.06/2009 tanggal 7 Desember 2009 yang hanya menerima sebagian atas SKPKB Nomor KK-081210-01 tanggal 10 Desember dari jumlah Rp149.117.400,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu empat ratus Rupiah), yang tidak sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding yaitu lebih bayar sebesar Rp108.529.004,00 (seratus delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat Rupiah) sebagaimana Pemohon Banding laporkan dalam pembahasan akhir atas surat keberatan Pemohon Banding atas SKPKB tersebut merupakan hasil pemeriksaan oleh kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara, dengan perhitungan sesuai dengan lampiran berita acara hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:
Bahwa menurut Perhitungan Pemohon Banding, perhitungan PPN adalah sebagai berikut:

Perbedaan Perhitungan yang Utama;
Bahwa Terbanding double dalam memperhitungkan PPN yang telah dikompensasikan sebesar Rp108.529.004,00 karena pada Jumlah Rp111.121.948,00 tentang Pajak Masukan yang dapat dikreditkan di dalamnya adalah Jumlah Rp108.529.004,00;

Bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa lebih bayar SPT Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2007 adalah hasil dari kompensasi kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2006. Berdasarkan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan SKPN PPN Barang dan Jasa Nomor 00002/507/06/048/07 tertanggal 05 Oktober 2007;

Bahwa Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara tidak menerbitkan SKPLB atas kelebihan PPN periode Januari s.d. Desember 2006 dikarenakan SPT PPN Desember 2006 menyebutkan bahwa lebih bayar dikompensasi ke periode berikutnya;

Bahwa Terbanding telah mengenakan PPN atas biaya penggantian sebesar Rp763.661.001,00 yang menurut Pemohon Banding bahwa penggantian (Reimbursment) kepada Principle tersebut bukan merupakan Penyerahan BKP/JKP sepanjang:
1. Jumlah yang di-reimburse tidak boleh dimark-up dan bukti asli dari pihak ketiga diserahkan kepada pihak kedua sebagai penanggung beban yang sebenarnya;
2. Bukti dibuat atas nama pihak kedua atau dibuat atas nama pihak pertama qq pihak kedua;
3. Kontrak kerja antara pihak pertama dan pihak kedua;

Bahwa alasan Pemohon Banding yang kedua jika itu dianggap jasa, maka jasa pemanfaatan di luar negeri juga bukan merupakan objek pajak sehingga dalam hal ini juga tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai; Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Pemohon Banding memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan dan membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Untuk itu bersama surat ini Pemohon Banding lampirkan surat keputusan Dirjen Pajak Nomor 421/WPJ.21/BD.06/2009 tanggal 7 Desember 2009;

Bahwa Pemohon Banding bersedia menghadiri persidangan untuk menyampaikan data data dan dokumen lain, serta keterangan yang diperlukan agar banding yang Pemohon Banding ajukan dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39689/PP/M.XVI/16/2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-421/WPJ.21/BD.06/2009 tanggal 7 Desember 2009, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. September 2007 Nomor 00006/207/07/048/08 tanggal 28 November 2008, atas nama: PT AAA, NPWP 0X.X0X.XXX.X-0XX.000, beralamat di Jalan QQQ Blok, Nomor X-C, Jakarta Utara 14350, sehingga jumlah pajak yang masih lebih dibayar sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

Bahwa jumlah Pajak Masukan menurut Terbanding lebih besar dari PM menurut Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39689/PP/M.XVI/16/2012 tanggal 7 Agustus 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1828/PJ./2012 tanggal 23 November 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1830/SP.51/AB/XI/2012 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;


Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:


Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

• Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah: Apakah biaya talangan untuk pembelian tiket, pembayaran hotel, biaya taksi airport, biaya perlengkapan crew, dan PPN atas pemasukan kapal untuk keperluan produksi Drilltech Singapura dapat dikreditkan? Apakah penagihan oleh Pemohon Banding kepada lawan transaksi menggunakan sistem reinvoicing. Sehingga merupakan pendapatan reimbursement yang terutang PPN?
• Bahwa berdasarkan fakta di sidang pengadilan, tagihan yang diterima pembayarannya kembali oleh Pemohon Banding adalah pembayaran yang bersifat reimbursement karena besarnya jumlah yang ditagih oleh Pemohon Banding yang berasal dari besarnya jumlah biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan jasa kepada pihak ketiga (CORE-IRM PTE., Ltd.);
• Bahwa berdasarkan bukti penagihan Pemohon Banding kepada Drilltech terbukti tidak membuat kembali dokumen-dokumen baru untuk menagih pembayaran biaya-biaya yang telah dilakukan kepada CORE-IRM PTE., Ltd., Singapura berupa biaya perjalanan (tiket pesawat, hotel dan taksi airport, Biaya Perlengkapan Crew), oleh karena itu tidak dapat disebut Pemohon Banding menggunakan sistem reinvoicing;
• Bahwa penggantian yang bersifat reimbursement tersebut tidak memenuhi unsur pengertian Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang PPN;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;


Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 oleh Dr. GTR, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, JSL, S.H., M.Hum. dan BVC, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh HFK, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.