Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

Nomor Putusan:
Put-31499/PP/M.IV/12/2011

Jenis Pajak:
Pajak Penghasilan Pasal 23

Tahun Pajak:
Agustus 2004 – Juli 2005

Amar Putusan:
Mengabulkan Sebagian

bahwa adapun hasil pemeriksaan Majelis atas pokok sengketa mengenai objek pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sengketa Sewa Mesin Fotokopi sebesar Rp.5.687.574,00

bahwa terdapat Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa sewa atas mesin fotokopi sebesar Rp.5.687.574,00 yang belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan dan Pasal 2 huruf a KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 diatur bahwa penghasilan sewa sehubungan dengan penggunaan harta dipotong pajak sebesar 15% oleh pihak yang wajib membayarkan;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap biaya-biaya yang dibebankan dalam perhitungan Laporan Keuangan, diketahui bahwa biaya sewa mesin fotokopi yang dibebankan oleh Pemohon Banding sebesar Rp.15.887.5745,00;

bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 diketahui bahwa Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dilaporkan sebesar Rp.9.350.00,00 sehingga sisanya sebesar Rp.5.687.574,00 belum dilaporkan;

bahwa berdasarkan bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan sewa mesin fotokopi dari PT. Micostar Karyagraha;

bahwa terdapat Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Jasa Audit sebesar Rp.62.540.650,00 yang belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa rincian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri dari:

bahwa terdapat Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Legal Fee sebesar Rp.11.433.950,00 yang belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

• sejumlah Rp.8.850.000,00 merupakan legal fee yang belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23,
• sejumlah Rp.2.500.000,00 merupakan penggantian biaya pengurusan pemberitahuan perubahan susunan pengurus yang dibayarkan kepada Notaris Sdri MNO,
• sejumlah Rp.83.950,00 Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa selisih tersebut merupakan selisih kurs;

bahwa total biaya fotokopi terdiri dari:

bahwa jasa audit tahun 2005 sebesar USD 16,320.00 terdiri dari:

• jasa audit sebesar USD 16,000.00
• biaya out of pocket sebesar USD 320.00

atau total dalam IDR = Rp.166.578.240,00 dimana atas jumlah tersebut telah dipotong dan dibayarkan pada masa September 2005;

bahwa jumlah tersebut baru dipotong dan disetorkan pada pada masa September 2005, dikarenakan Pemohon Banding baru menerima Invoice atas jasa audit tersebut pada bulan September 2005, sedangkan nilai Rp.96.287.250,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah saja) yang ditemukan Terbanding adalah pembayaran untuk jasa audit tahun 2003-2004, atas jasa audit 2003-2004 telah dipotong dan disetorkan pada Masa Pajak Agustus dan September 2004;

bahwa Pemohon Banding telah membayar Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk jasa audit sebesar Rp.158.827.900,00 dan tidak ada kurang bayar atas jasa audit tersebut;

bahwa Legal Fee terdiri dari:

bahwa dari rincian di atas total legal fee yang seharusnya dipotong pajak telah dipotong, dimana jumlah Rp.11.433.950,00 yang menurut Terbanding belum dipotong sejumlah Rp.8.850.000,00 telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 karena merupakan Wajib Pajak Pribadi, dan Rp.2.500.000,00 tidak dipotong pajak, karena merupakan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Notaris dan bukan termasuk biaya jasa Notaris, sisanya sebesar Rp.83.950,00 merupakan selisih kurs;

bahwa Terbanding menganggap total biaya legal fee, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 seluruhnya, sementara Pemohon Banding sudah membayar pajak yang seharusnya terhutang, hanya saja Pemohon Banding membedakan antara Pemohon Banding dan badan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga sebagian dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagian lagi dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.5.687.574,00 karena berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang kurang dilaporkan atas sewa mesin fotokopi dari PT ABC;

bahwa menurut Pemohon Banding biaya sebesar Rp.5.687.574,00 tersebut bukan termasuk jasa karena merupakan biaya tambahan apabila pemakaian mesin fotokopi di atas 5.000 lembar;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti berupa General Ledger, Voucher, Invoice, dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa terhadap bukti dimaksud telah dilakukan uji bukti dalam persidangan dan Terbanding menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding biaya sebesar Rp.5.687.574,00 tetap merupakan biaya sewa karena terkait langsung dengan biaya sewa mesin fotokopi walaupun dicatat sebagai tambahan, dengan demikian tetap menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan dalam persidangan serta uji bukti yang telah dilakukan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa biaya sewa mesin fotokopi pada PT ABC yang dibebankan oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp.15.887.5745,00 dengan rincian sebagai berikut:

bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dinyatakan sebagai berikut:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta”;

bahwa dalam Pasal 2 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dinyatakan sebagai berikut:

“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996”;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa biaya tambahan sebesar Rp.5.687.574,00 yang muncul akibat pemakaian mesin fotokopi di atas 5.000 lembar adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari biaya sewa mesin fotokopi kepada PT ABC;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa tambahan biaya sewa sebesar Rp.5.687.574,00 termasuk dalam pengertian objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Sewa Mesin Fotokopi sebesar Rp.5.687.574,00 tersebut tetap dipertahankan;

2. Sengketa Jasa Audit sebesar Rp.62.540.650,00

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.62.540.650,00 karena berdasarkan hasil ekualisasi dengan biaya pada Pajak Penghasilan Badan diketahui terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang kurang dilaporkan atas Jasa Audit yaitu sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding Jasa Audit Tahun 2005 adalah sebesar USD 16,320.00 yang terdiri dari:

bahwa menurut Pemohon Banding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Jasa Audit Tahun 2005 sebesar Rp.166.578.240,00 tersebut telah dipotong dan dibayarkan pada Masa September 2005;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti berupa General Ledger, Voucher, Invoice, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21;

bahwa terhadap bukti dimaksud telah dilakukan uji bukti dalam persidangan dan Terbanding menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding, biaya Jasa Audit sebesar Rp.62.540.650,00 adalah selisih antara:

bahwa sesuai bukti yang ada, Terbanding berpendapat bahwa nilai Jasa Audit dalam Ledger sebesar Rp.158.827.900,00 terdiri dari jumlah Rp.157.827.900,00 yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2005 yang dipotong di Tahun Pajak 2006 dengan Nomor Bukti Potong Nomor: 005/NI/IX/2005 tanggal 3 September 2005;

bahwa selisih angka antara bukti potong dengan ledger terjadi karena adanya selisih kurs dan pembebanan OPE yang invoice-nya belum diterima, karena Pemohon Banding selalu mencatat OPE belakangan karena pada saat akrual, tidak diketahui nilai OPE;

bahwa selisih sebesar Rp.1.371.900,00 merupakan adjustment dan sudah termasuk dalam Bukti Potong Nomor: 002/NI/VIII/2004 tanggal 2 September 2004;

bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan dalam persidangan serta uji bukti yang telah dilakukan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.11.433.950,00 karena berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang kurang dilaporkan berupa Legal Fee dengan rincian sebagai berikut:

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terbukti Pemohon Banding dapat membuktikan sebagian alasan bandingnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding sehingga perhitungan jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar Masa Pajak Agustus 2004 sampai dengan Juli 2005 menjadi sebagai berikut:

Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan;

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.