Ortax

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 36434/PP/M.II/16/2012

Kategori : PPN dan PPnBM

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah, sebesar Rp. 284.504,00 yang merupakan koreksi Terbanding atas Kredit Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2009 berupa penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri

Calender Tahun Pajak : 2012
Aktif 08 Mei 2015
Tidak ada folder
Read Later
Share Share

  Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 36434/PP/M.II/16/2012

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
     
Tahun Pajak : 2009
     
Pokok Sengketa     : bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah, sebesar Rp. 284.504,00 yang merupakan koreksi Terbanding atas Kredit Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2009 berupa penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri.
     
 
Menurut Terbanding : bahwa Terbanding berpendapat bahwa Pajak Masukan boleh dikreditkan apabila dari hasil jawaban konfirmasi Pajak Masukan dijawab "ada dan sesuai", oleh karena itu atas 1 Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi pemeriksa dengan jawaban "Tidak ada" tidak boleh dikreditkan, senilai Rp.2.061.344,00 tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian, permohonan banding Pemohon Banding atas koreksi Pajak Masukan tersebut diatas Diusulkan untuk ditolak.
 
Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dikoreksi Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan sebesar Rp. 2.061.344,00 dari CV. XX disebabkan karena Faktur pajak tersebut setelah dilakukan konfirmasi pada KPP lawan transaksi, KPP lawan transaksi memberikan jawaban konfimasi pajak masukan tersebut “tidak ada”.
 
Menurut Majelis  : bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding, diketahui bahwa menurut Terbanding koreksi pajak masukan sebesar Rp. 2.061.344,00 adalah koreksi yang berasal dari Klarifikasi Data Pajak Keluaran Ulang atas Data Pajak Masukan a.n. CV. XX melalui surat nomor S-7444/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 25 Oktober 2010, dan KPP Pratama Surabaya Sawahan telah merespon dengan surat pengantar SP-1812/Konf/WPJ.11/KP.0603/2010 tanggal 11 Nopember 2010 dengan jawaban ”tidak ada” sehingga dikoreksi tidak boleh dikreditkan.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan sebesar Rp. 2.061.344,00 dari CV. XX disebabkan karena Faktur pajak tersebut setelah dilakukan konfirmasi pada KPP lawan transaksi, KPP lawan transaksi memberikan jawaban konfimasi pajak masukan tersebut tidak ada.

bahwa dalam berkas persidangan dilampirkan dokumen-dokumen berupa :

-         Faktur Pajak Standar dari CV.XX Nomor : 010.000-09.00000002,
-         SPT Masa PPN Juni 2009 atas nama CV. XX,
-         Payment Voucher Nomor : DBS.621/09 tanggal 16 Juni 2009,
-         Kwitansi dari CV. X No. 010/K/MRT/06/09 tanggal 9 Juni 2009,
-         Surat Keterangan No. 003/MRT/KT/XI/97 tanggal 3 Nopember 1997,
-         Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tanggal 8 Juni 2009.

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas data-data dan keterangan serta bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa bukti kwitansi pembayaran Pemohon Banding kepada CV. XX sebesar Rp. 22.674.786,00 sudah termasuk PPN, Pemohon Banding mendapatkan Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-09.00000002 tanggal 10 Juni 2009 sebagai pajak masukan sebesar Rp. 2.061.344,00 yang kemudian oleh Pemohon Banding dikreditkan pada Masa Pajak Juni 2009.

bahwa berdasarkan bukti SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2009 atas nama CV. XX sudah dilaporkan yang terlihat dalam formulir 1107 A tercatat nama pembeli PT. XXX dengan Faktu Pajak Nomor : 010.000-09.00000002 tanggal 10 Juni 2009 DPP sebesar Rp.20.618.442,00 dengan PPN sebesar Rp. 2.061.344,00.

bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, koreksi dari Terbanding atas klarifikasi dari KPP Pratama Surabaya Sawahan yang dijawab dengan Surat Pengantar Nomor: SP-1812/Konf//WPJ.11/KP.0603/2010 tanggal 11 Nopember 2010 dengan jawaban tidak ada, bukan kesalahan dari Pemohon Banding dan memang pembelian yang Pemohon Banding laporkan telah sesuai dengan kondisi sesungguhnya, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi dari Terbanding atas Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp 2.061.344,00 tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding, dan sesuai dengan permintaan Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya bahwa pajak masukan yang dapat diperhitungkan untuk Masa Pajak Juni 2009 adalah sebesar Rp. 645.903.817,00 dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Pajak Masukan menurut keputusan Terbanding Rp. 645.619.313,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan   Rp.             284.504,00
Pajak Masukan menurut Majelis seharusnya Rp. 645.903.817,00
        
 
Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan tersebut diatas.
 
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
 
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.
 
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.
 
4. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.
 
Memutuskan : Menyatakan Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP-597/WPJ.07/ 2011 tanggal 16 Maret 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juni 2009 Nomor : 00247/407/09/057/10 tanggal 25 Agustus 2010, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilainya menjadi sebagai berikut:

DPP PPN    Rp. 6.629.319.688,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp.             7.316.748,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan     Rp.    645.903.817,00
Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Rp.    638.587.069,00