Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51833/PP/M.VIA/16/2014

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.51833/PP/M.VIA/16/2014

Jenis Pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak

2008

Pokok Sengketa

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai berupa manajemen fee sebesar Rp3.479.269.852,00;

Menurut Terbanding

bahwa penerbitan SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00037/207/10/038/12 tanggal 26 April 2012 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 sudah tepat, dengan demikian permohonan keberatan Wajib Pajak ditolak;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding baru mendaftarkan diri menjadi PKP pada 8 Maret 2008, sehingga Pemohon Banding tidak memunggut PPN (PPN Out) sebelum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, demikian pula Pemohon Banding tidak memanfaatkan PPN masukan (PPN in) yang Pemohon Banding terima (mengingat Pemohon Banding belum PKP);

bahwa selama ini juga Pemohon Banding tidak pernah mendapat himbauan/teguran/peringatan/pengarahan baik lisan maupun tulisan dari A/R sebagai mitra kerja untuk mendaftarkan diri menjadi PKP;

bahwa menurut hemat Pemohon Banding seharusnya jumlah pajak yang harus dibayar atas pemeriksaan adalah 0 (Nihil), sehingga produk dari pemeriksaan seharusnya adalah SKPN PPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN);

Menurut Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai berupa manajemen fee sebesar Rp3.479.269.852,00;

bahwa koreksi Terbanding atas manajemen fee karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, tidak termasuk dalam negatif list sehingga jasa manajemen merupakan Jasa Kena Pajak;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan koreksi Terbanding tidak benar karena pada saat diterbitkan SKP, status Pemohon Banding adalah belum sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Pemohon Banding tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai serta tidak memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang diterima;

bahwa Pemohon Banding mendaftarkan diri sebagai PKP tanggal 3 Maret 2010, karena kesadaran sendiri melakukan permintaan untuk dikukuhkan sebagai PKP;

bahwa pada tahun 2009 Pemohon Banding tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP karena kealpaan dan kekhilafan;

bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan bahwa pada Masa Pajak Februari 2009, penyerahan Pemohon Banding telah melebihi Rp600.000.000,00;

bahwa Terbanding menyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4A) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajak yang berbunyi :”Kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ...”;

bahwa Terbanding menyatakan kriteria mengenai Pengusaha Kena Pajak yang harus melaporkan diri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 23 Desember 2003 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, dengan batasan Penghasilan Bruto lebih besar dari Rp600.000.000,00 harus melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP;

bahwa pada Masa Pajak Februari 2009 omzet Pemohon Banding telah melebihi Rp600.000.000,00, sehingga harus melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat koreksi yang dilakukan Terbanding karena terhitung sejak Maret 2009 Pemohon Banding telah harus melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP karena omzet Pemohon Banding telah melebihi Rp600.000.000,00;

bahwa dengan demikian maka Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sejak Masa Pajak Maret 2009;

bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan ketentuan dan karenanya koreksi a quo tetap dipertahankan;

Menimbang

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa oleh karena hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis memeutuskan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut :

No	Uraian Koreksi	Total Sengketa (Rp)	Tidak Dipertahankan (Rp)	Dipertahankan (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	3.479.269.852,00	0,00	3.479.269.852,00

Mengingat

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Pajak Nomor KEP-193/WPJ.05/2013 tanggal 26 Maret 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00002/207/08/038/12 tanggal 19 Maret 2012 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, atas nama PT. XXX.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 oleh Hakim Majelis VIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

AAA,Ak.,M.B.A..................	sebagai Hakim Ketua,
Drs. BBB, Ak……................	sebagai Hakim Anggota,
CCC, Ak.,M.Sc..................	sebagai Hakim Anggota,
yang dibantu oleh Ir. DDD, M.M.,…..	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.